<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah." width="100%">
<figcaption>Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa tidak mengenakan menimpa pengendara kendaraan roda empat Radityo Utomo. Pasalnya, dia sempat disangkakan telah melanggar lalu lintas karena nomor pelat kendaraannya terekam kamera ETLE. Sehingga mendapat kiriman surat tilang elektronik dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Padahal dia sama sekali tidak melakukan pelanggaran yang dimaksudkan.  Kepada JawaPos.com, Radityo menceritakan bahwa pada 20 Juli surat tilang tersebut diterima oleh pihaknya. Dalam keterangan surat tersebut, dia melakukan pelanggaran lalu lintas berupa tidak mengenakan sabuk pengaman saat melintas di area sekitar Monas, Jakarta Pusat, pada 18 Juli, menggunakan mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B 1826 UOR.  Hal itu tentu membuatnya terkejut. Sebab pada hari itu dia tengah cuti kerja untuk menemani istrinya yang baru melahirkan di Jakarta Timur. Secara logika tidak mungkin dia berada di sekitar Monas pada waktu bersamaan, sedangkan mobilnya juga tidak dipinjamkan kepada orang lain.  Mendapati kejanggalan ini, Radityo lantas mengikuti intruksi yang ada dalam surat tilang untuk melakukan konfirmasi melalui website Ditlantas. Dari video tilang yang dilihatnya di website tersebut, dia menyadari bahwa mobil yang melanggar berbeda dengan miliknya. Namun, pelat nomor polisinya sama.  "Dari web keliahatan banget itu bukan mobil saya cuma platnya sama mobilnya juga mirip, Yaris keluaran lama tapi agak beda," ujar Radityo saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (27/7). <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"> Tolong solusinya supaya ga berkelanjutan Saya kena tilang ETLE/tilang elektronik tanggal gara2 oknum pemalsu plat nomor  Dia sengaja ganti plat dia ke nomor lain (mungkin menghindari ganjil genap). Sayangnya nomor yg dia pake itu punya saya <a href="https://twitter.com/DivHumas_Polri?ref_src=twsrc%5Etfw">@DivHumas_Polri</a> <a href="https://twitter.com/TMCPoldaMetro?ref_src=twsrc%5Etfw">@TMCPoldaMetro</a> <a href="https://t.co/VomlEYDSnm">pic.twitter.com/VomlEYDSnm</a>  — Radityo Utomo (@rdtyou) <a href="https://twitter.com/rdtyou/status/1154709396414275584?ref_src=twsrc%5Etfw">26 July 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  Perbedaan tampak terlihat dari bentuk grill bumper depan mobil. Mobil pelanggar memiliki dua bar garis hitam pada grill tersebut. Sedangkan mobil Radityo hanya memiliki satu bar hitam. Selain itu mobil pelanggar berwarna abu-abu. Sedangkan milik korban putih tulang.  Atas data itu, Radityo lantas mendatangi kantor Ditlantas Polda Metro Jaya di Pancoran, pada 23 Juli. Di situ petugas sempat menanyakan apakah korban telah melihat rekaman pelanggaran di website. Kemudian korban menjelaskan peristiwa yang menimpanya.  "Saya bilang saya nggak melakukan pelanggaran. Waktu itu saya bersama istri saya. Saya bawa mobil, STNK sama BPKB aslinya datang ke kantor polisi itu," ucap Radityo.  Setelah dilakukan proses verifikasi ulang oleh petugas, ternyata memang ada perbedaan mobil pelanggar dan milik korban. Hasilnya pelanggara lalu lintas yang dibebankan kepada Radityo dianulir. STNK mobil korban dilakukan pembukaan dari blokir.  Buntut dari kejadian ini, Radityo akan mengambil sikap tegas. Selanjutnya akan membuat laporan polisi. "Akan dilakukan laporan ke Polsek. Mungkin hari Senin besok," imbuhnya. Di sisi lain, Radityo memastikan, dari video ETLE tersebut, dia tidak mengenali kendaraan maupun wajah pelanggar yang mencatut plat nomor polisi kendaraannya. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"> Jadi minggu ini saya dapet surat tilang elektronik dikirim ke alamat saya tertanggal 18 Juli 2019. Wow perasaan udah sengaja tertib biar ga kena tilang tapi kok masih aja ? <a href="https://t.co/vOhhmFn6fr">pic.twitter.com/vOhhmFn6fr</a> — Radityo Utomo (@rdtyou) <a href="https://twitter.com/rdtyou/status/1154709407826993152?ref_src=twsrc%5Etfw">26 July 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  Dihubungi terpisah, Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir sepakat apabila kasus ino dibawa ke ranah hukum. Sebab pemalsuan nomor polisi orang lain merupakan perbuatan pidana.  "Jadi orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang dapet merugikan orang lain, maka orang yang dirugikan dapat membuat laporan tentang kerugian tersebut di kantor polisi," kata Nasir saat dihubungi JawaPos.com.  Lebih lanjut, Nasir memastikan sistem ETLE sudah berjalan benar. Di mana ada pelanggaran lalu lintas kemudian dicocokan dengan data keberadaan kendaraan dan sesuai identifikasi datanya maka akan dikirimi surat konfirmasi sesuai alamat pada STNK kendaraan tersebut. Sedangkan apabila plat nomor polisinya palsu, juga akan diketahui saat dilakukan pengecekan data oleh petugas.  Dalam kasus ini, korban dirugikan dikatakan Nasir telah melakukan konfirmasi. Dan dianulir pelanggarannya setelah ada pembuktian dengan sumber yang sah dan sesuai registrasi kendaraan. "Yang salah adalah pemalsu nopol dan pengemudinya yang tidak pakai sabuk keselamatan," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-sukses-transjakarta-ingin-berlakukan-etle-di-busway_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi. Sejumlah titik di Jakarta telah diterapkan sistem ETLE  Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, petugas akan melakukan penertiban dengan razia kendaraan di lapangan. Sebab dengan langkah ini dapat diketahui apakah plat nomor sesuai dengan surat-surat kendaraannya.  "Upaya adalah melakukan penertiban dan penindakan dilapangan dalam skala besar adalah operasi kepolisian," tutup Nasir.  Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir karena surat konfirmasi tilang. Jika tidak melanggar, pengendara pun bisa melaporkannya ke aparat kepolisian. Sehingga, bisa langsung dicocokan dengan data yang terekam ETLE.

Ada yang Memalsu Pelat Nomornya, Radit Jadi Korban Salah Tilang ETLE

korban salah tilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban salah tilang

Berita Terkini

Ada yang Memalsu Pelat Nomornya, Radit Jadi Korban Salah Tilang ETLE

Download Aplikasi JawaPos.com