<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/1764578929839_copy_1604x1070-1-348486614.jpg" alt="Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025). (YouTube DPR)" width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Mohammad Syafii saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025). (YouTube DPR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah kondisi serbadarurat akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Basarnas mencatat sedikitnya 33.173 orang korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari wilayah terdampak. Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12). Dia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi per hari ini, berdasarkan rangkaian operasi yang dilakukan petugas gabungan Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah daerah. "Keberhasilan evakuasi selamat ini tidak lepas dari peran potensi SAR yang mencapai lebih dari 5.000 personel di Sumatera Utara dan ratusan di Aceh serta Sumatera Barat sejak operasi SAR dimulai 25 November," terang Syafii, sebafgaimana dilansir dari Antara.&nbsp; Ia menjelaskan, di Aceh, total korban yang dievakuasi lebih dari 1.000 orang, termasuk evakuasi dari titik-titik terpencil. Seperti Kecamatan Mane, Geumpang (Kabupaten Pidie) dan Seulimeum (Kabupaten Aceh Besar) yang dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara. Di Sumut, evakuasi terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan dengan lebih dari 3.000 warga terdampak, termasuk ratusan warga yang dievakuasi menggunakan helikopter. Sumbar juga mencatatkan ribuan warga dievakuasi dari titik banjir bandang dan longsor, terutama di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat yang mengalami kerusakan permukiman paling parah. Dalam kesempatan itu, Syafii menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah dan masyarakat yang turut membantu upaya penyelamatan sejak hari pertama bencana. Dia memastikan operasi SAR akan terus berjalan mengingat masih adanya laporan warga hilang di beberapa kabupaten. Pusat Pengendalian Operasi Basarnas sebelumnya melaporkan total 33.620 warga terdampak, 447 korban meninggal, dan 399 orang masih hilang dalam bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah tersebut hingga Senin atau hari ketujuh tanggap darurat ini, sebanyak 33.173 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dalam kesempatan operasi yang sama di Provinsi Aceh, Basarnas mengevakuasi 1.146 warga, di mana 102 meninggal dunia dan 116 masih dalam pencarian. Sebanyak 165 personel Basarnas diterjunkan untuk memperkuat Kantor SAR Banda Aceh. Wilayah Sumatera Utara mencatat kondisi darurat paling luas, dengan 3.029 warga terdampak, 217 meninggal, dan 168 masih hilang. Basarnas mengerahkan helikopter, kapal, drone, perahu karet, dan 121 personel untuk mendukung operasi. Di Sumatera Barat, 29.445 warga terdampak dan 128 meninggal dunia. Operasi difokuskan pada desa-desa terisolasi serta lokasi longsor besar yang menyulitkan akses tim penyelamat menuju titik pencarian.

Basarnas mencatat sedikitnya 33.173 orang korban berhasil dievakuasi dengan selamat dari wilayah terdampak bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sepekan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, Basarnas Evakuasi 33 Ribu Korban Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/20/IMG_0030-2233567432.jpeg" alt="Salah seorang warga di depan rumahnya yang rusak berat usai dihantam gempa magnitudo 4.9 di Kabupaten Bandung Jawa Barat, Jumat (20/9/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga di depan rumahnya yang rusak berat usai dihantam gempa magnitudo 4.9 di Kabupaten Bandung Jawa Barat, Jumat (20/9/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersilakan para korban gempa bumi di Kabupaten Bandung yang rumahnya hancur untuk menyewa rumah sementara waktu. BNPB akan memberi bantuan untuk biaya sewanya. &nbsp; Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya, Jumat (20/9) mengatakan, dukungan tersebut berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses perbaikan rumah selesai dilakukan. &ldquo;Maksimal harapannya selama enam bulan itu rumahnya udah selesai. Tapi kalau memang belum ya kita lanjut sampai dengan rumahnya betul-betul jadi,&rdquo; kata Suharyanto, sebagaimana dilansir dari Antara. Suharyanto mengatakan, pihaknya meminta TNI dan Polri membentuk satuan tim untuk membersihkan puing-puing material bangunan yang rusak akibat gempa. Setelah selesai, selanjutnya akan dilakukan pembangunan dan perbaikan untuk rumah yang rusak berat, ringan, dan sedang. &ldquo;Sehingga bisa lebih cepat, karena alat berat. Setelah bersih, nanti yang rusak berat kita bangun kembali rumahnya,&rdquo; katanya. Dia menyampaikan, semua rumah yang rusak akibat gempa bumi mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat. Skema bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa, bagi yang rumahnya rusak berat akan dibangunkan rumah baru. Kemudian yang rusak sedang akan dibantu biaya perbaikan sebesar Rp30 juta, dan Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan. &ldquo;Target rumah itu paling cepat ya kalau misalnya segera datanya masuk. Karena kita punya rumah Risha itu satu minggu bisa jadi satu rumah. Jadi kalau 500 rumah itu yang rusak berat, target dua hingga tiga bulan bisa jadi,&rdquo; katanya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 4.483 rumah warga terdampak gempa berkekuatan magnitudo 4.9, yang melanda wilayah Kabupaten Bandung&nbsp;Jawa Barat, Rabu (18/9). Pranata Humas Ahli BPBD Jabar Hadi Rahmat mengungkapkan, hingga saat ini BPBD kabupaten/kota masih mengidentifikasi tingkat kerusakan maupun pendataan dampak lain pascagempa. Berdasarkan tingkat kerusakannya, ada 534 rumah rusak berat, 476 rumah rusak sedang, 1.015 rumah rusak ringan, dan 2.458 rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, lanjut Hadi, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung yakni sebanyak 3.283 rumah. Lalu di Kabupaten Garut 1.195 rumah, Kabupaten Bandung Barat 3 rumah, serta Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor masing-masing 1 rumah. &ldquo;Pada rumah terdampak, BPBD Jabar masih menunggu informasi dari BPBD di tingkat kota maupun kabupaten untuk menentukan tingkat kerusakannya,&rdquo; katanya.

BNPB mempersilakan para korban gempa bumi di Kabupaten Bandung yang rumahnya hancur untuk menyewa rumah sementara waktu.

BNPB Siapkan Bantuan Sewa Rumah untuk Korban Terdampak Gempa Kabupaten Bandung, Nilainya Rp 500 Ribu Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Jalan-Hasyim-Ashari-Tangerang-Terputus-Akibat-Banjir-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Banjir mengenangi Jalan KH Hasyim Ashari Kota Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022). Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Jumat (15/7/2022) siang menyebabkan akses jalan Hasyim Ashari, Tangerang terputus imbas banjir setinggi 50 hingga 70 sentimeter" width="100%">
<figcaption>Banjir mengenangi Jalan KH Hasyim Ashari Kota Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022). Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Jumat (15/7/2022) siang menyebabkan akses jalan Hasyim Ashari, Tangerang terputus imbas banjir setinggi 50 hingga 70 sentimeter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga kemanusiaan dan relawan penanggulangan bencana selalu hadir ketika musibah terjadi. Mereka hadir tanpa diminta. Tujuannya berupaya mengurangi korban terdampak dari sebuah bencana.  Ada banyak relawan penanggulangan bencana yang tergabung dalam sebuah lembaga kemanusiaan di Tanah Air. Di Jakarta, terdapat lima lembaga kemanusiaan yang membuat presidium untuk menyamakan persepsi model penangggulangan agar adanya saling koordinasi.  Presidium terhimpun dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DKI Jakarta. Mereka terdiri atas Dompet Dhuafa, Lembaga Penanggulangan Bencana MUI (LPB-MUI), PMI DKI Jakarta, Lembaga Penanggulangan Bencana NU, dan Squad.  Humas LPB MUI Lukman Azis Kurniawan mengatakan, keberadaan FPRB DKI diharapkan mampu mengantisipasi dampak dari terjadinya bencana di ibu kota. Selama ini di wilayah Jabodetabek terdapat beberapa jenis bencana, seperti banjir dan longsor.  "Perlu sinergitas dan koordinasi agar korban terdampak tidak menjadi lebih banyak," ujar Lukman yang juga direktur eksekutif Lembaga Kemanusiaan Indonesia Care itu kepada JawaPos.com, Sabtu (30/7).  Achmad Syahid dari LPB MUI yang menjadi salah satu presidium FPRB DKI Jakarta menuturkan, sinergi lintas lembaga kemanusiaan ini dibangun agar bisa memperkuat penanganan risiko bencana di ibu kota.  "Kehadiran relawan selain menolong warga terdampak juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bertindak jika terjadi bencana," Achmad Syahid. Dia menyebut, potensi bencana yang terbesar di ibu kota adalah kebakaran, banjir dan gempa.

Tidak Cukup Membantu, Relawan Penanggulangan Bencana Berikan Edukasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-07-at-14.15.02.jpg" alt="Presiden Joko Widodo kunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, di lapangan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Selasa (7/12). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo kunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, di lapangan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Selasa (7/12). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 5.205 orang terdampak atas terjadinya erupsi Gunung Semeru pada Sabtu (4/12) sore. Sementara itu, ada 4.250 warga yang mengungsi di lokasi seperti masjid, balai desa hingga sekolah.  Adapun, rumah warga yang terkena semburan awan panas dari erupsi Gunung Semeru berjumlah 2.970 unit. Atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rumah warga yang terdampak akan dilakukan relokasi.  Berdasarkan instruksi tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan bahwa relokasi rumah dan sawah warga yang tertelan awan panas akan menggunakan lahan milik Perhutani atau bisa juga pemerintah daerah (pemda).  "Soal relokasi, presiden juga setuju untuk masyarakat yang sekarang ada di lokasi bencana yang rumahnya dan sawahnya tertimbun awan panas, presiden rencana akan melakukan relokasi. Relokasi ini pilihannya di lahan milik negara, apakah lahan perhutani atau pemda," terang dia dalam telekonferensi pers, Selasa (7/12).  Lahan yang akan digunakan diutamakan berada dalam satu lingkup desa. Apabila tidak ada lahan kosong atau masih digunakan, maka relokasinya akan dilakukan di desa terdekat. "Tapi yang utama adalah milik negara yang dalam satu desa, kalau tidak ada dalam satu desa akan diusahakan untuk di desa sebelahnya," ucapnya.  Dirinya juga telah mengusulkan untuk relokasi Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh untuk menggunakan lahan Perhutani yang tidak digunakan. Sementara untuk desa lain yang terdampak masih dicarikan lahan relokasinya.  "Pun demikian di beberapa kampung lain juga akan kita carikan untuk lahan relokasi, tidak hanya sekedar soal relokasinya, tapi juga pembangunan rumahnya dan kawasan untuk pemukiman," tutur Thoriqul. (*)

Rumah Warga Terdampak akan Direlokasi di Lahan Perhutani dan Pemda