<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPD RI, Ria Mayang Sari, menyayangkan adanya uji materi tentang kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi. Sebab, Korps Adhyaksa menjadi salah satu garda terdepan dalam mengusut kasus korupsi di daerah. "Kalau gugatan itu dikabulkan, yang saya khawatirkan kasus-kasus korupsi di daerah akan semakin merajalela dan tidak tersentuh," ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/6). Senator asal Jambi ini menerangkan, Indonesia terdiri dari 500-an kabupaten/kota. Dengan demikian, perlu pengawasan ekstra agar pemerintah daerah (pemda) dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan terhindar dari penyimpangan. "KPK tidak mungkin bisa menjamah kasus-kasus di daerah secara maksimal karena berada di pusat. Kalau hanya mengandalkan kepolisian, juga sangat sulit. Makanya, keberadaan kejari-kejari ini masih diperlukan dalam pengawasan di daerah," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767537/wewenang-jaksa-digugat-ke-mk-komisi-iii-dpr-itu-pesanan-dari-koruptor">Wewenang Jaksa Digugat ke MK, Komisi III DPR: Itu Pesanan dari Koruptor? </a> Ria berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap bijaksana dalam menyidangkan gugatan mengamputasi kewenangan kejaksaan tersebut. Apalagi, uji materi serupa pernah dimentahkan oleh MK beberapa tahun silam. "Saya harapkan MK tetap memiliki concern yang sama dengan pemerintah dalam pemberantasan korupsi," ujar eks Ketua DPRD Bungo itu. "Dan saya yakin keputusan MK yang berpihak kepada masyarakat (menolak gugatan, red) akan kembali meningkatkan kepercayaan publik pada MK." Hingga saat ini hakim Mahkamah Konstitusi tengah menangani perkara judicial review yang diajukan sejumlah advokat. Mereka meminta kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus. Para advokat ini menggugat Pasal 30 (1) huruf d dan penjelasan umum. Juga kewenangan jaksa Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frase 'atau kejaksaan' di UU Tipikor.

Ria berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap bijaksana dalam menyidangkan gugatan mengamputasi kewenangan kejaksaan tersebut.

Kasus Korupsi di Daerah Tak Tersentuh jika Kewenangan Kejaksaan Diamputasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Survei yang dilakukan dalam rentang 11-17 Agustus 2022 itu menempatkan tiga lembaga penegak hukum.  Usai melakukan tanya jawab dengan 1.229 responden melalui sambungan telepon, didapati tingkat kepercayaan publik tertinggi dipegang oleh Kejaksaan.  Capaian tersebut membuat Korps Adhyaksa berhasil menyalip Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Tingkat kepercayaan publik terhadap 3 lembaga penegak hukum menempatkan Kejaksaan di posisi teratas,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat menyampaikan hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kasus Sambo: Antara Penegakan Hukum dan Harapan Warga secara virtual, Kamis (25/8).  Dalam catatan Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik pada bulan Agustus 2022 dari 63,2 menjadi 63,4 persen. Di posisi kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 58,9 persen. Sementara Kepolisian berada di posisi terakhir dengan 54,4 persen.  Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan bulan ini mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan Mei 2022.  Temuan Mei, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan baru menyentuh 60,5 persen. Artinya, dalam rentang kurang dari 3 bulan, ada kenaikan yang cukup signifikan. Ada kenaikan sebesar 2,7 persen.  Burhanuddin menilai naiknya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dilatari prestasi Korps Adhyaksa dalam membongkar beragam kasus besar, seperti minyak goreng, Asabri, Jiwasraya, Garuda, hingga kasus Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar Rp 78 triliun.

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Naik Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/KAJARI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik akan memiliki nakhoda baru. Setelah mengalami kekosongan selama dua bulan lebih pasca kepergian almarhum Heru Winoto, posisi tersebut akan diisi Muhammad Hamdan Saragih yang dijadwalkan dilantik hari ini (9/3).  Kabar tersebut disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejari-gresik/">Kejari Gresik</a> Dymas Adji Wibowo. Itu sesuai Surat Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaksa-agung/">Jaksa Agung</a> Republik Indonesia Nomor: KEP-VI-171/C/02/22. Prosesi pelantikan dan pengukuhan akan digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. ’’Kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan di kantor Kejari Gresik,’’ tuturnya.  Dymas menjelaskan bahwa Hamdan sebelumnya menjabat Kajari Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurun waktu 1 tahun 10 bulan. ’’Dikenal sebagai sosok yang bersahaja, tetapi tegas dalam menegakkan hukum,’’ ucapnya.  Hal tersebut menjadi modal besar untuk menggantikan sosok Heru Winoto yang berpulang akibat sakit yang dialami pada 17 Desember 2021. Apalagi, pria 52 tahun itu dikenal sebagai sosok ’’bapak’’ di jajaran Forkopimda <a href="https://www.jawapos.com/tag/gresik/">Gresik</a>.  Selain faktor usia paling senior, kepribadiannya yang tenang dan bijaksana menjadi panutan bagi para pimpinan lembaga lainnya dalam menyikapi berbagai hal. Heru mengabdi di Kota Pudak sejak November 2019.  Pasca kepergiannya, kursi Kajari Gresik sempat diisi Pelaksana Tugas (Plt) Ahelya Abustam dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dari Tanah Bumbu, Kini Pimpin Kejari Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk tidak jadi benalu di Korps Adhyaksa. Dia menekankan kepada para anggotanya untuk memegang teguh sikap integritas dan loyalitas bagi setiap insan Adhyaksa.  Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, pada 3-5 Nopember 2021.  "Jaksa Agung kembali memberikan penekanan kepada jajaran Kejaksaan di Kalimantan Selatan, bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya integritas dan loyalitas merupakan standar minimum dari setiap insan Adhyaksa.  "Jangan jadi benalu di dalam tubuh institusi, rapatkan barisan dan mari kita bergerak bersama memulihkan marwah korps adhyaksa yang kita cintai, apabila diantara saudara sekalian masih ada yang ingin menjadi benalu saya tidak akan segan dan ragu untuk membasmi benalu tersebut," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (5/11).  Burhanuddin menekankan, seluruh insan Kejaksaan untuk memulihkan marwah institusi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Dia sangat menyayangkan masih menemukan oknum-oknum, baik itu Jaksa maupun pegawai Kejaksaan yang mencoba melakukan perbuatan tercela dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.  Karena itu, Jaksa Agung mengingatkan kepada setiap kepala satuan kerja untuk memberikan keteladanan kepada seluruh jajaran, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sederhana. Serta meningkatkan pengawasan melekat kepada setiap anggotanya.  "Karena apabila ada anggotanya yang melakukan perbuatan tercela, maka akan dievaluasi hingga dua tingkat ke atasnya," ucap Burhanuddin.  Burhanuddim menegaskan, dirinya tidak ingin melihat anak buahnya bermasalah, akan tetapi apabila perintah dan imbauan pimpinan tidak diindahkan dan tetap mencoba mencari celah untuk melakukan perbuatan tercela, maka Pimpinan tidak akan ragu untuk menindak secara tegas.  "Tindakan tegas ini terpaksa diambil karena menurut Jaksa Agung para jajaran pimpinan kejaksaan sudah cukup banyak memberikan peringatan, dan perlu Kepala Satuan Kerja ketahui tindakan tegas tersebut terbukti efektif dan mampu mencegah para pegawai lain untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan tercela," papar Burhanuddin.  "Saya lebih baik kehilangan satu anak buah yang tidak bisa dibina dibandingkan harus mempertaruhkan institusi, ungkapnya.  Burhanuddin lantas menyampaikan, saat ini trend kepercayaan masyarakat terhadap intitusi kita telah meningkat, hal tersebut imbas dari langkah Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus besar, melakukan terobosan hukum dan pencapaian kinerja yang telah ditentukan. Sehingga hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun di sisi lain ada pihak-pihak yang tidak senang dengan pencapaian tersebut.  "Pola interaksi sosial saat ini telah bertransformasi dari yang konvensional menuju ke arah digital, dimana dunia maya merupakan suatu ekosistem yang tanpa batas dan sulit untuk dibatasi, untuk itu sudah sepatutnya kita harus bijak menggunakan media sosial," beber Burhanuddin.  Dia pun menegaskan, tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk bijak dalam beraktivitas di sosial media, hindari unggahan yang bertentangan dengan kebijakan institusi pemerintah.  "Kita tidak akan pernah tahu akan ditempatkan dimana dan akan menangani kasus apa, terkait hal tersebut apabila kita menangani kasus yang sensitif, media sosial merupakan instrumen yang paling mudah untuk mencari informasi diri kita maupun kehidupan pribadi kita, sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak yang berseberangan dengan kita untuk membuat opini miring tentang diri pribadi, maupun institusi kita. Oleh karena itu bijaksanalah dalam bermedia sosial," harap Burhanuddin.  Untuk itu Jaksa Agung mengingatkan, jajarannya yang merupakan public servant, yang mempunyai tugas melayani masyarakat, maka sudah sepatutnya sebagai abdi negara harus memberikan contoh sikap, adab, etika serta bijak dalam menggunakan media sosial.  "Di samping itu sudah sepatutnya kita turut mensosialisasikan kebijakan pemerintah maupun institusi. Dalam pola komunikasi publik saat ini yang didominasi oleh media sosial maka Kepala Satuan Kerja di daerah adalah perpanjangan tangan pimpinan, oleh karena itu melalui Kepala Satuan Kerja di daerah Jaksa Agung berharap setiap keberhasilan dan program kerja institusi di viralkan dan dipublikasikan," pungkas Burhanuddin.

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak jadi Benalu di Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-benarkan-ott-kajari-pamekasan_m_148225.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8). Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi awak media.&nbsp; "Ya, benar ada kegiatan OTT tim di daerah Jawa Timur. Terkait dengan perkara hukum," kata Febri ketika dikonfirmasi.&nbsp; Menurut Febri, tim satgas KPK menangkap beberapa orang. Dan hingga kini, tim masih memeriksa para pihak terjaring OTT tersebut.&nbsp; "Sebagian masih dalam proses pemeriksaan. Kami belum bisa sampaikan informasi rinci karena tim masih di lapangan," imbuhnya.&nbsp; Informasi dihimpun, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI. Pejabat aparatur korps adyaksa ini ditangkap sekitar pukul 07.25 WIB di wilayah Pamekasan, Madura, Jatim. ''Yang ditangkap jaksa lagi, Kajari Pamekasan,'' kata sumber internal JawaPos.com.&nbsp; Namun, kendati menyebut adanya pihak yang berhasil diamankan, sumber tersebut belum merinci siapa saja yang ditangkap. Termasuk, berapa banyak nilai barang bukti suap yang diamankan. Begitu juga dengan motif dugaan suap menyuapan tersebut, karena tim masih bekerja.

KPK Benarkan OTT Kajari Pamekasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/temannya-terjaring-ott-kpk-banyak-jaksa-ngaku-kecewa_m_137087.jpeg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di media sosial telah beredar foto sejumlah jaksa yang merasa kecewa atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa di Bengkulu.  Viralnya foto-foto ini telah diketahui Kejaksaan Agung M Prasetyo. Namun mereka belum bisa memastikan, oknum jaksa mana saja yang berfoto menunjukan ekspresi kekecewaan itu.  "Jadi sampai sekarang, saya sendiri belum tahu foto itu benar atau tidak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakasaan Agung, M Rum kepada JawaPos.com, Senin (12/6).  Akan tetapi, Rum membenarkan bila oknum jaksa sekarang ini meresa kecewa atas ulah teman-temannya sendiri yakni jaksa yang terjaring OTT. Lantaran, telah mencoreng nama Korps Adhyaksa.  "Pada intinya memang mereka (para jaksa) telah bekerja optimal, dan mereka kecewa dengan perilaku oknum jaksa di Kejati Bengkulu yang mencoreng kinerja mereka," tegas Rum.  Diketahui salah satu tersangka yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu adalah Kepala Seksi III Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.   Dalam OTT di Bengkulu, KPK mengamankan tiga orang. Selain Kasie Intelijen Kejati Bengkulu turut diringkus Amin Anwari, Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII dan Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo. (elf/JPG)

Temannya Terjaring OTT KPK, Banyak Jaksa Ngaku Kecewa

korps adhyaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korps adhyaksa