<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gantung-status-3-anggotanya-polri-dianggap-berpolitik-praktis_m_181817.jpeg" alt="Ilustrasi Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polri</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus melengkapi organ-organ pada struktur internal mereka. Tujuannya untuk memastikan agar satuan kerja baru di bawah Kapolri itu dapat bekerja optimal dalam pemberantasan korupsi. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Cahyono Wibowo membeber beberapa hal yang sedang dilakukan oleh instansinya.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Sekarang sedang berproses terkait penyusunan organ-organ di bawah direktorat. Jadi, nanti tiap ada di setiap direktorat itu ada yang tiga subdit, kemudian penindakan juga ada lima atau empat subdit, di penelusuran dan pengamanan aset itu mungkin ada tiga subdit,&rdquo; beber jenderal bintang dua Polri tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebagai pejabat yang dipercaya menjadi kepala Kortas Tipikor Polri yang pertama, Cahyono memohon doa agar setiap tahapan dan proses transisi berjalan dengan cepat. Sehingga Kortas Tipikor Polri juga bisa segera bergerak cepat untuk mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015213991/kortas-tipikor-polri-diresmikan-untuk-tangani-kasus-korupsi-dan-tppu-dittipidkor-bareskrim-polri-akan-dilebur">Kortas Tipikor Polri Diresmikan untuk Tangani Kasus Korupsi dan TPPU, Dittipidkor Bareskrim Polri Akan Dilebur</a></strong> <p dir="ltr">&rdquo;Sekarang ini berjalan masih berproses dalam rangka penyusunan perpol. Kalau dulu, kalau kita lihat direktorat itu hanya dua fungsi, fungsi penyelidikan dan penyidikan. Melalui Kortas Tipikor Polri inilah kita mengembangkan fungsi pencegahan dan juga ada fungsi pendukung dimana itu nanti namanya Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset,&rdquo; bebernya.</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus melengkapi organ-organ pada struktur internal mereka.

Kortas Tipikor Polri Masih Lengkapi Organ Internal Agar Bisa Berfungsi Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-185006-2263791491.png" alt="Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Penanganan kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak kunjung tuntas. Sebagai pejabat yang dipercaya menjadi kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang pertama, Irjen Pol Cahyono Wibowo turut bicara soal penanganan kasus tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Perlu kami sampaikan juga posisi Direktorat Tipikor hanya sebagai Tim Asistensi. Jadi, sifatnya hanya menilai sebagai quality control terhadap kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya,&rdquo; terang dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Berdasar perkembangan terakhir yang dia ketahui, penanganan kasus tersebut sudah dalam tahap pemenuhan berkasa perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi atau P19. Untuk itu, penyidik kembali memanggil Firli. Namun demikian yang bersangkutan tidak hadir dan telah dijadwalkan ulang untuk diperiksa.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Ada beberapa hal yang memang harus diklarifikasi kepada Pak FB (Firli), namun pelaksanaannya ada surat pemberitahuan tentang penundaan juga. Nanti kami akan melihat sejauh mana dampak atau tindak lanjut setelah ada surat pemberitahuan penundaan itu,&rdquo; bebernya.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015382720/koorinator-maki-bonyamin-saiman-sebut-jika-kasus-firli-bahuri-terus-berlarut-larut-kepercayaan-publik-kepada-polri-akan-turun">Koorinator MAKI Bonyamin Saiman Sebut Jika Kasus Firli Bahuri Terus Berlarut-larut, Kepercayaan Publik kepada Polri akan Turun</a></strong> <p dir="ltr">Jenderal bintang dua Polri itu menegaskan, penanganan kasus tersebut harus selesai. Dia memastikan telah membicarakan hal itu bersama para penyidik di Polda Metro Jaya. Yang pasti, sejauh ini belum ada rencana Kortas Tipikor Polri mengambil alih penanganan kasus itu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Belum, belum ada wacana (menarik penanganan kasus ke Kortas Tipikor Polri). Sementara penarikan itu kalau kita lihat kalau memang ada hambatan, sementara kami berjalan, kami melihat tidak ada hambatan sama sekali dan berjalan. Hanya tinggal bagaimana memenuhi P19 itu saja yang kemarin kan masih ada penundaan pemanggilan karena ada alasan tertentu,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> </div>

Penanganan kasus tersebut harus selesai. Sejauh ini belum ada rencana Kortas Tipikor Polri mengambil alih penanganan kasus itu.

Kasus Firli Bahuri Mandeg, Kortas Tipikor Polri Tidak Berencana Ambil Alih Kasus Dari Polda Metro Jaya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/a09506a1-41cb-4e73-a46b-eaf6ae342bc8-2014685546.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pengamanan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pengamanan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polri masih menyusun pembentukan Kortas Tipikor. Setelah Perpres dikeluarkan, maka kini Polri sedang menyusun pembentukan peraturan kepolisian (Perpol) sebagai turunan Perpres tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari sisi peraturan, setelah Perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait, baik untuk Menpan, Menkeu, Kumham, dan lain sebagainya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugraha, Rabu (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyusunan Perpol juga akan diiringi oleh persiapan secara struktural. Sehingga kinerja satuan baru ini bisa segera berjalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara struktural ini sudah bisa dieksekusi dan sudah bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan adanya Kortas Tipikor ini bisa membawa kemanfaatan yang besar bagi bangsa ini untuk pencegahan korupsi," jelas Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Perpres Nomor 122 Tahun 2024 ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan Kortastipidkor Polri ini tertuang dalam Pasal 20A. Pada Ayat (1) dijelaskan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Ayat (2) disebutkan Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Ayat (3) Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Ayat (4) Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor dan Ayat (5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 direktorat.</div>

Setelah Perpres dikeluarkan, maka kini Polri sedang menyusun pembentukan peraturan kepolisian (Perpol) sebagai turunan Perpres tersebut.

Kelanjutan Pembentukan Kortas Tipikor, Polri Mulai Susun Perpol dan Struktur

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-132711_a50a72b5-3401126221.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> </p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang melatarbelakangi pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada 15 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan mengenai pembentukan Kortas Tipikor Polri tercantum pada sisipan Pasal 20A yang menyatakan, "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortas Tipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kortas Tipikor nantinya bertugas membantu Kapolri dalam melakukan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan terkait pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mereka juga bertugas mengusut tindak pidana pencucian uang dari korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset hasil dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, Kortas Tipikor dipimpin kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pangkatnya setara jenderal bintang dua untuk bertanggung jawab kepada Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu kepala Kortas Tipikor akan dibantu seorang wakil kepala Kortas Tipikor yang terdiri atas paling banyak tiga direktorat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, menanggapi pembentukan Kortas Tipikor Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap tim ini bisa segera bekerja karena korupsi di Indonesia sudah akut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap Kortas Tipikor segera dapat bertugas dengan baik dalam mencegah dan menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi,&rdquo; kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Jumat (18/10) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya Kortas Tipikor. Namun, ia juga meminta agar para instansi yang terkait dengan pencegahan korupsi bisa berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi perebutan penanganan kasus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap ada koordinasi dan sinergisitas yang baik antara tiga institusi yang berwenang menangani korupsi, yaitu kepolisian (Polri), Kejaksaan, dan KPK, agar tidak ada tarik-menarik dalam penanganan kasus,&rdquo; imbuh dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanggapan positif juga dilontarkan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap. Menurutnya, pembentukan Kortas Tipikor Polri adalah sebuah inovasi dalam upaya memberantas korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembentukan Kortas Tipikor merupakan hal yang positif karena ini merupakan terobosan baru Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia,&rdquo; kata Yudi masih dikutip dari sumber yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan korps ini sebagai bukti bahwa Polri serius menangani kasus korupsi, karena status kewenangan mereka dinaikkan dari level direktorat dan di bawah Bareskrim Polri, kini menjadi korps dan berada langsung di bawah Kapolri.</div>

Kortas Tipikor nantinya bertugas membantu Kapolri dalam melakukan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan terkait pemberantasan korupsi.

Mengenal Kortas Tipikor Bentukan Polri untuk Memberantas Korupsi, Kompolnas Berharap Tidak Terjadi Perebutan Kasus dengan Instansi Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG-20240803-WA0014-1-1386137102.jpg" alt="Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute. (Foto : Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute. (Foto : Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di penghujung masa tugasnya sebagai presiden, Joko Widodo mengeluarkan sejumlah peraturan. Di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) 122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Salah satu yang penting dalam Perpres itu adalah pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).</p> <p>Keberadaan Kortas Tipikor itu masuk dalam kelompok unsur pelaksana tugas pokok. Sama dengan Baintelkam, Baharkam, dan Bareskrim. Kemudian juga ada Korlantas, Korps Brimob, dan Densus 88 Antiteror.</p> <p>Kepala Kortastipidkor nantinya dipimpin oleh perwita tinggi (pati) bintang dua atau inspektur jenderal (Irjen). Sedangkan Waka Kortas Tipikor dipimpin oleh pati bintang satu atau brigadir jenderal (Brigjen).</p> <p>Unsur penanganan korupsi di Polri sebelumnya berada di bawah Bareskrim Polri dengan nama Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) dan dipimpin oleh Jenderal Polisi bintang satu (Brigjen).</p> <p>Setelah naik kelas dari Dittipikor menjadi Kortas Tipikor, kini unsur tersebut dipimpin oleh Jenderal Polisi bintang dua (Irjen) dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.</p> <p>Sejumlah kalangan merespons positif pembentukan Kortastipidkor tersebut. R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) mengatakan, pembentukan Kortastipidkor itu adalah langkah cerdas Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.</p> <p>"Pembentukan Kortastipidkor merupakan bukti keseriusan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi," kata Haidar di Jakarta pada Kamis (17/10) malam.</p> <p>Dia menjelaskan bahwa ide tersebut sebenarnya telah ada sejak 2013 silam pada zaman Kapolri Jenderal Sutarman. Kemudian sempat mengemuka kembali pada 2017 di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun karena suatu pertimbangan, akhirnya dibatalkan. Barulah di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rencana yang pernah ada kemudian benar-benar dieksekusi.</p> <p>"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi adalah eksekutor sejati," tandasnya.</p> <p>Di satu sisi, Presiden Jokowi mengeksekusi pemindahan ibu kota negara yang digagas Bung Karno puluhan tahun silam. Kali ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeksekusi rencana pendahulunya satu dekade lalu. Meskipun regulasinya harus tertuang dalam Perpres.</p> <p>Dengan dibentuknya Kortastipidkor itu, Haidar meyakini pemberantasan korupsi akan lebih optimal dan komprehensif. Sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengejar koruptor hingga ke benua Antartika di Kutub Selatan.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015207927/jokowi-bentuk-korps-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-polri-dipimpin-jenderal-bintang-2">Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Dipimpin Jenderal Bintang 2</a></strong></p> <p>Menurut dia, Kortastipidkor menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masa depan. Sebab, pemberantasan korupsi yang optimal dan komprehensif membutuhkan struktur organisasi penegak hukum yang kuat.</p> <p>"Memperkuat Polri bukan berarti memperlemah KPK dan Kejaksaan. Justru memperkokoh institusi penegak hukum yang saling bersinergi dalam memerangi korupsi," tegas R Haidar Alwi.</p>

Kedudukan dan status Kortastipidkor sama dengan Baintelkam, Baharkam, dan Bareskrim. Kortastipidkor dipimpin jenderal bintang dua.

Jokowi Resmikan Kortas Tipikor Jelang Turun Tahta, Digagas Kapolri Sutarman, Dieksekusi Era Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/kapolri-natal-4162700420.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat perayaan Natal Mabes Polri di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (11/1)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat perayaan Natal Mabes Polri di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (11/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepolisian segera memiliki Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Korps baru tersebut akan memperkuat pemberantasan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.</p> <p>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, setelah pembentukan dua direktorat baru, yakni Direktorat Perlindungan Perdagangan Orang (PPO) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polri akan membentuk Kortas Tipikor. "Bahkan, ini sudah di meja presiden berkasnya," ungkapnya.</p> <p>Kortas Tipikor itu rencananya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan tersebut telah dilakukan. "Kami berupaya ini untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat," terangnya.</p> <p>Menurutnya, berbagai penyesuaian sedang dilakukan terkait seluruh direktorat baru dan kortas. Diharapkan semua penyesuaian atau harmonisasi itu segera selesai. "Tinggal harmonisasinya," papar mantan Kadivpropam tersebut.</p> <p>Diketahui, rencana awalnya Kortas Tipikor ditujukan untuk menampung eks 44 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kortas Tipikor kemudian berkembang dan rencananya akan dipimpin oleh seorang jenderal bintang dua.</p> <p>Nantinya, Direktorat Tipikor (Dittipidkor) Bareskrim akan ditingkatkan tugasnya dengan pembentukan Kortas Tipikor. Saat ini diketahui Dittipidkor dipimpin seorang brigjen atau jenderal bintang satu. <strong>(idr/c17/bay)</strong></p>

Kepolisian segera memiliki Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Korps baru itu akan memperkuat pemberantasan korupsi.

Polri Segera Bentuk Korps Pemberantas Tipikor

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":12b" class="ii gt"> <div id=":12a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/E411E966-5D0D-48F7-B38A-57F485E56DFE-3913797426.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait pengamanan Natal." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait pengamanan Natal.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan progres pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Menurutnya, rencana pembentukan satuan baru ini telah sampai ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terkait masalah kejahatan yang menjadi perhatian publik terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja Presiden,&rdquo; kata Sigit usai Rapim Polri di Jakarta Selatan, Kamis (29/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kortas Tipikor ini rencananya akan mengganti Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) di bawah Bareskrim Polri. Karena telah masuk meja Presiden, maka pembentukan ini telah masuk tahap harmonisasi dengan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui proses mengharmonisasi dan juga pengembangan terkait tantangan situasi yang ada itu juga harus kita lakukan evaluasi,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014387241/gathan-saleh-ngaku-senpinya-sudah-dibuang-ke-sungai-ciliwung-polisi-tidak-percaya">Gathan Saleh Ngaku Senpinya Sudah Dibuang ke Sungai Ciliwung, Polisi Tidak Percaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolda Banten ini berharap kehadiran Kortas Tipidkor bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi. Terlebih, rencana pembentukan ini sudah dilakukan sejak 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harapan semua kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus,&rdquo; pungkas Sigit.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div>

Kortas Tipikor ini rencananya akan mengganti Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) di bawah Bareskrim Polri.

Progres Pembentukan Kortas Tipikor, Kapolri sebut Sudah di Meja Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan eksternal. Namun, akan jauh lebih baik jika nomenklatur baru itu bisa dimaksimalkan untuk pembenahan internal Polri itu sendiri.<br /> <br /> Pembentukan Kortas Tipikor Polri ini dilakukan setelah 44 mantan pegawai KPK dilantik menjadi ASN Polri.<br /> <br /> "Di sana mantan Pegawai KPK bisa berkontribusi besar. Namun, itu bisa tercapai dengan syarat Kapolri dapat menindaklanjuti rekomendasi pencegahan yang diberikan oleh mantan Pegawai KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (15/12).<br /> <br /> Bagi ICW, lanjut Kurnia, penegakan hukum tidak mungkin berjalan secara efektif, jika mereka masih melanggengkan praktik korupsi. Maka dari itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari internal penegak hukum itu sendiri.<br /> <br /> Analogi ikan busuk yang sering digembar-gemborkan Kapolri, sampai saat ini baru sebatas penindakan terhadap tindak kekerasan aparat Polri. Pertanyaan lebih lanjut, kata Kurnia, apakah Kapolri punya keberanian untuk mencopot Kapolres, Kapolda, atau pejabat tinggi Polri jika kemudian anggota mereka ada yang terlibat praktik korupsi.<br /> <br /> "Atau apakah Kapolri berani untuk memberikan sanksi administratif terhadap Kapolda yang tidak patuh LHKPN? Bahkan menginvestigasi harta kekayaan seluruh pejabat Polri? Jika itu bisa dan berani dilakukan, niscaya Polri akan berkontribusi besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," tegas Kurnia.<br /> <br /> Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Harto memastikan, pihaknya akan memperluas Kortas Tipikor hingga ke tingkat wilayah. Tetapi sampai saat ini akan dibentuk terlebih dulu di lingkup Mabes Polri.<br /> <br /> "Nanti akan dikembangkan, sekarang akan dibentuk dulu di tingkat Mabes Polri, kemungkinan turun juga pada ke wilayah, tidak menutup kemungkinan seperti itu," ujar Rusdi.<br /> <br /> Rusdi menyebut, Kortas Tipikor itu nantinya memiliki Deputi Penindakan, Penyelidikan, dan Pencegahan. Sebab, Kortas Tipikor akan menggantikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri untuk menghadapi permasalahan yang memiliki tantangan<br /> <br /> "Masih dalam proses semua. Tinggal disahkan, mudah-mudahan tidak berapa lama bisa diwujudkan Kortas Tipikor di Polri," tandas Rusdi.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, wacana Kortas Tipikor Polri itu disampaikan kali pertama oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pelantikan eks pegawai KPK sebagai ASN di Polri Kamis (9/12). Sejauh ini disiapkan tiga kedeputian di dalam Kortas Tipikor Polri yang membidani penindakan, penyelidikan, dan pencegahan korupsi.<br /> <br /> Jumlah kedeputian itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah seiring proses pengembangan Kortas Tipikor. ”Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi bisa diwujudkan Kortas Tipikor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono Jumat (10/12).

ICW Minta Kortas Tipikor Bersihkan Praktik Korupsi di Internal Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dilantiknya 44 eks pegawai KPK menjadi ASN di Polri bakal memperkuat kinerja pemberantasan korupsi di Korps Bhayangkara tersebut. Mabes Polri tengah menggodok pembentukan Korps Pemberantasan (Kortas) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Unit baru itu menggantikan Direktorat Tipikor (Dittipikor) Bareskrim Polri.<br /> <br /> Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Kortas Tipikor bukan sesuatu yang baru. Namun, menurut dia, Kortas Tipikor harus punya misi yang baru. Salah satunya mereformasi Polri dalam konteks pemberantasan korupsi. ”Pertama, harus memetakan potensi korupsi di internal Polri,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (11/12).<br /> <br /> Bukan hanya itu, Kortas Tipikor juga harus berani menindak pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari internal Polri itu sendiri. Menurut Kurnia, dua misi tersebut harus menjadi prioritas Kortas Tipikor. ”Itu harus dibawa (menjadi misi, Red) tim Kortas (Tipikor) ini ke depan agar Polri menjadi lebih baik dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.<br /> <br /> Wacana Kortas Tipikor Polri itu disampaikan kali pertama oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pelantikan eks pegawai KPK sebagai ASN di Polri Kamis (9/12). Sejauh ini disiapkan tiga kedeputian di dalam Kortas Tipikor Polri yang membidani penindakan, penyelidikan, dan pencegahan korupsi.<br /> <br /> Jumlah kedeputian itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah seiring proses pengembangan Kortas Tipikor. ”Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi bisa diwujudkan Kortas Tipikor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono Jumat (10/12).

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Harus Bisa Mereformasi Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kortas tipikor

Berita Terkini