<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/adam-damiri-2991719867.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Dalam sidang tersebut, Adam Damiri mengajukan delapan novum atau bukti baru untuk memperkuat permohonannya. Permohonan PK itu diajukan melalui tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dkk. Tim kuasa hukum meminta majelis hakim meneliti secara mendalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara sebelumnya. &ldquo;Menjadi alasan substansial diajukannya permohonan PK oleh Pemohon, dikarenakan terdapat keadaan baru (novum), kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum,&rdquo; kata Deolipa dalam sidang. Salah satu novum utama yang dibawa tim hukum adalah laporan audit keuangan PT Asabri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Purwaredja, Suhartono yang ditunjuk oleh BPK dan Dewan Komisaris Asabri pada periode 2011&ndash;2015. Laporan tersebut menyatakan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia menegaskan, Adam Damiri tidak pernah memperkaya diri sendiri maupun pihak lain selama menjabat sebagai Direktur Utama Asabri. &ldquo;Pada saat itu Pemohon PK sudah purna tugas dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri, karena tanggung jawab dan wewenangnya telah beralih kepada direktur utama selanjutnya,&rdquo; tuturnya. Deolipa juga menyinggung laporan keuangan lima tahun berturut-turut yang menunjukkan Asabri mencatat keuntungan selama masa kepemimpinan Adam Damiri. &ldquo;Laporan keuangan ini menyatakan ada keuntungan dari proses berperusahaan yang dilaksanakan oleh Pak Adam Damiri,&rdquo; ujarnya. Selain laporan keuangan, tim kuasa hukum turut memaparkan data portofolio saham dan aplikasi Stockbit sebagai penguat. &ldquo;Asabri di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri ternyata tidak rugi, tapi malah untung. Data dari Stockbit juga menguatkan fakta ini,&rdquo; tegas Deolipa. Lebih lanjut, ia menyatakan kerugian negara yang ditudingkan kepada Adam justru terjadi setelah pensiun pada akhir 2015, ketika manajemen baru mengambil alih. Mereka menilai putusan sebelumnya keliru karena menghukum Adam berdasarkan potensi kerugian yang belum terealisasi.&nbsp; Sidang lanjutan PK dijadwalkan pada Senin (10/11). Tim kuasa hukum Adam Damiri bakal menghadirkan enam ahli di bidang korporasi, pidana, investasi, dan pasar modal untuk memverifikasi bukti-bukti novum serta memberikan keterangan yang mendukung pengajuan PK. Dalam perkaranya, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Adam Damiri, yang kemudian dikurangi menjadi 15 tahun pada tingkat banding.&nbsp; Namun, Majelis Kasasi memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 17,972 miliar. &ldquo;Hukuman tingkat kasasi 16 tahun itu setara dengan hukuman mati, mengingat pada 20 November 2025 Pak Adam Damiri akan berusia 77 tahun,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut PT Asabri, Adam Damiri, jalani sidang perdana PK kasus korupsi dengan delapan novum untuk dukung permohonan.

Mantan Bos Asabri Adam Damiri Jalani Sidang Perdana, Bawa 8 Novum untuk Kuatkan Permohonan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/iTZ5kXurO62q8jSYhpBYzCIVx0k5HsgXSbKOZf28-1-552136209.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/11).&nbsp;Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, memastikan kliennya akan hadir langsung dalam sidang perdana perkara bernomor 17/Akta.Pid.Sus/PK/TK/2025/PN JKT.PST yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. "Pak Adam Damiri akan hadir langsung di persidangan," kata Deolipa kepada wartawan, Rabu (5/11). Deolipa menjelaskan, kliennya akan berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, menuju PN Jakarta Pusat pada Kamis pagi.&nbsp;"Beliau berangkat dari Lapas Sukamiskin dan akan hadir secara langsung di ruang sidang. Ini bentuk tanggung jawab moral sekaligus tekad beliau untuk memperjuangkan kebenaran," ujarnya. Langkah hukum ini penting, karena Adam Damiri kini tengah menjalani hukuman 16 tahun penjara setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara korupsi Asabri.&nbsp;"Beliau divonis 16 tahun penjara di tingkat kasasi. Di usia beliau yang 76 tahun, hukuman itu setara dengan hukuman mati. Tapi semangat beliau luar biasa, masih ingin berjuang lewat jalur hukum," ujar Deolipa. Permohonan PK tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Kamis (16/10). Menurut Deolipa, langkah itu merupakan upaya hukum untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan tidak pernah memperkaya diri dari kasus tersebut. "Kami membawa sejumlah novum baru yang membuktikan bahwa Pak Adam Damiri tidak terlibat dalam korupsi Asabri dan tidak ada keuntungan pribadi yang diterima," ungkapnya. Deolipa menyebut, bukti baru yang diajukan antara lain laporan keuangan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukti rekening, serta catatan dividen Asabri yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan justru meningkat selama kepemimpinan Adam Damiri pada 2012&ndash;2016.&nbsp;"Laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik dan disahkan BPK menunjukkan pendapatan Asabri naik dari Rp 1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp 4,16 triliun pada 2015, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak ada temuan penyalahgunaan dana," tuturnya. Ia menambahkan, kerugian negara yang dijadikan dasar penuntutan baru muncul setelah masa jabatan Adam Damiri berakhir pada 2016, sehingga tidak relevan dibebankan kepadanya. Selain itu, bukti rekening juga menunjukkan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri maupun keluarganya. "Transaksi yang disebut menguntungkan pribadi justru terjadi setelah beliau pensiun dan merupakan pengembalian utang pribadi dari pihak lain," jelasnya. Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim MA dapat menilai secara objektif seluruh bukti baru dan kehilafan hakim dalam putusan sebelumnya.&nbsp;"Kami berharap Majelis Hakim PK benar-benar membaca dan menilai dengan hati nurani semua temuan baru ini, demi keadilan bagi Pak Adam Damiri yang sudah berusia 76 tahun dan telah mengabdi puluhan tahun untuk negara," pungkasnya.

Sidang perdana PK Adam Damiri di PN Jakarta Pusat, dihadiri langsung oleh eks Dirut Asabri, berjuang untuk keadilan.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana Permohonan PK di PN Jakpus Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kendaraan-sitaan-ASABRI-Antara.jpg" alt="Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero), Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, akan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara dugaan korupsi PT Asabri ke Mahkamah Agung (MA) melalui&nbsp;Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Kamis (15/10). Rencananya, Deolipa bakal mendatangi PN Jakpus sekitar pukul 11.00 WIB. Upaya hukum PK itu ditempuh untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan tidak pernah memperkaya diri sendiri terkait kasus korupsi PT Asabri. &ldquo;Besok kami akan resmi mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali ke PN Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB,&rdquo; kata Deolipa kepada wartawan, Rabu (15/10). Dalam penyusunan berkas PK, tim hukum membawa empat novum yang akan membuktikan tidak adanya keterlibatan Adam Damiri dalam tindak pidana korupsi PT Asabri. Adapun, keempat novum tersebut di antaranya berupa laporan keuangan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mutasi rekening bank, serta dokumen pembagian dividen yang menunjukkan kondisi keuangan Asabri meningkat pada masa kepemimpinan Adam (2012&ndash;2016). Deolipa memaparkan, laporan keuangan Asabri yang diaudit Kantor Akuntan Publik dan disahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pendapatan Asabri naik dari Rp 1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp 4,16 triliun pada 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, tidak ada temuan penyalahgunaan dana pada periode tersebut. Kuasa hukum juga mengklaim, kerugian negara yang menjadi dasar penuntutan baru muncul setelah masa jabatan Adam Damiri berakhir pada 2016, sehingga tidak relevan dibebankan kepada kliennya.&nbsp; Selain itu, dokumen mutasi rekening yang diajukan menegaskan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam maupun keluarganya. Serta, transaksi yang disebut memberi keuntungan pribadi diklaim terjadi setelah Adam Damiri pensiun dan merupakan pengembalian utang pribadi dari pihak lain. Tim hukum meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang akan memeriksa PK untuk menelaah secara cermat seluruh novum, serta kemungkinan kehilafan hakim pada putusan sebelumnya.&nbsp; "Benar-benar membaca dan menilai dengan hati nurani semua temuan baru ini, demi keadilan bagi Pak Adam Damiri yang sudah berusia 76 tahun dan telah mengabdi puluhan tahun untuk negara," pungkasnya. Dalam kasusnya, Adam Damiri divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri. Adam Damiri terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Damiri, ajukan PK ke Mahkamah Agung dengan membawa 4 novum untuk buktikan ketidakbersalahan.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Segera Ajukan PK ke MA, Bawa 4 Novum untuk Kuatkan Permohonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat terobosan dengan mengolah 414 lahan yang disita dari Benny Tjokro. Terdapat empat kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam pengolahan lahan bekas milik Benny Tjokro seluas 3.301.524 meter persegi tersebut.&nbsp; Diketahui Jamintel Kejagung bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis.&nbsp; Jamintel Reda Manthovani menuturkan bahwa dalam perjanjian ini masing-masing pihak memiliki peran, yakni Kejaksaan Agung bertugas mengoordinasikan penyediaan lahan tanam, Kementerian Pertanian mengoordinasikan penyediaan bibit, sarana prasarana pertanian, serta pembinaan kelompok tani.&nbsp; Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia mengoordinasikan penyediaan pupuk. "Terakhir, Perum Bulog mengoordinasikan pembelian hasil panen," paparnya.&nbsp; Selain itu, kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi guna deteksi dini terhadap potensi permasalahan hukum, serta kegiatan sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan berbagai hal teknis lainnya yang mendukung kelancaran program. "Melalui perjanjian kerja sama ini, kami berharap program Jaksa Mandiri Pangan dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi nyata dalam pencapaian swasembada pangan nasional," ujarnya. Sehingga, program ini memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan para petani. "Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejagung berupaya mendukung target Presiden Prabowo Subianto berupa swasembada pangan. Karena itu Korps Adhyaksa membuat terobosan dengan program Jaksa Mandiri Pangan. Uniknya, 414 lahan sitaan kasus Asabri terdakwa Benny Tjokro digunakan untuk mendukung program swasembada pangan tersebut.&nbsp; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum BULOG menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis. Acara ini dilaksanakan pada Selasa 25 Maret 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Jamintel Reda Manthovani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Kedua dari 17 Program Prioritas Presiden, yakni mencapai swasembada pangan, energi, dan air. "Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah penghentian impor beras mulai tahun 2025 serta target serapan 70 persen dari total 3 juta ton gabah yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional," jelasnya. Sebagai bentuk kontribusi Kejagung dalam mendukung swasembada pangan, maka diluncurkan program "Jaksa Mandiri Pangan". "Program ini memanfaatkan aset lahan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang dikelola oleh Kejaksaan," paparnya.&nbsp; Sebagai pilot project, program ini akan memanfaatkan 414 bidang tanah seluas 3.301.524 m&sup2; di Kabupaten Bekasi yang berasal dari perkara Asabri atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro. "Lahan tersebut akan digunakan untuk budidaya padi guna memenuhi kebutuhan beras nasional," terangnya.

Kejaksaan Agung mengolah 414 lahan sitaan Benny Tjokro untuk mendukung swasembada pangan melalui kerja sama dengan empat kementerian.

Lewat Program 'Jaksa Mandiri Pangan", Kejagung Bakal Olah 414 Lahan Terdakwa Kasus Asabri Benny Tjokro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PELAYANAN-ASABRI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana" width="100%">
<figcaption>Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu disampaikan&nbsp;Pakar Hukum Universitas Bung Karno&nbsp;(UBK) Hudi Yusuf menanggapi&nbsp;viralnya video konglomerat Tan Kian&nbsp;tertangkap kamera ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) yang dijual dengan harga USD 6,5 juta atau sekitar Rp 106 miliar di Jenewa, Swiss. Nama Tan Kian sendiri disebut-sebut terlibat TPPU terdakwa Teddy Tjokrosapoetro yang telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di ASABRI. &ldquo;Kan sudah jelas kejahatan Asabri itu sudah terbukti bersalah telah di vonis hukuman nah uang-uang itu dilarikan kemana dibuat properti apa dan itu jelas indikasi pencucian uang (TPPU). Seyogyanya yang diduga menerima aliran uang itu diperiksa kembali,&rdquo; kata Hudi, Jumat,(7/2). Hudi berpesan, agar para penikmat dana hasil TPPU ditindak secara hukum. Oleh karena itu proses hukum harus dijalankan. &ldquo;Kalau dana itu bersih tidak apa apa kalau aliran dana itu kotor aparat penegak hukum (KPK) harus ambil tindakan tidak boleh kasus itu menggantung,&rdquo; jelas Hudi. Dia&nbsp;mendorong, aparat penegak hukum untuk merespons viralnya video Tan Kian yang diduga ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah. Secara terpisah, Tan Kian membantah ikut lelang jam tangan Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) di Jenewa. Dia menegaskan tidak memiliki kolek jam tangan merek tersebut. "Saya sama sekali tidak memiliki satu pun jam tangan merk FP Journe," kata Tan Kian. Pengusaha ini juga menekankan tidak terlibat dalam kasus ASABRI. "100 persen saya bantah," tegasnya. Sebagai informasi, Tan Kian pernah ditetapkan sebagai tersangka pada 2009 dalam kasus ASABRI. Namun, status tersangka ini tidak terkait korupsi, melainkan pinjaman uang senilai Rp 410 miliar dari Badan Pengelola Kesejahteraan Rumah Prajurit oleh pengusaha Henry Leo pada 1996. Henry diduga telah mengalirkan dana milik prajurit TNI itu ke Tan Kian. Dalam proses penyidikan, kasus tersebut dihentikan oleh Kejagung dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3. Keputusan ini terjadi setelah&nbsp;Tan Kian telah mengembalikan uang senilai USD 13 juta.

KPK diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya TPPU.

KPK Diminta Periksa Tan Kian Untuk Usut TPPU Korupsi di ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ADAM-DAMIRI-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT ASABRI periode 2008-2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Damiri, berencana akan mengajukan upaya hukum banding, usai divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal ini dikatakan perwakilan keluarga Adam, yakni Linda Susanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/2).  Dia menilai, putusan itu sebuah kekhilafan dengan terdapat fakta yang membuatnya yakin akan mendapat keadilan dalam upaya hukum selanjutnya.  “Pada saat Adam Damiri menjabat sebagai Direktur Utama di PT ASABRI tahun 2009-2016, setiap tahunnya perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai perpanjangan tangan dari BPK. Hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan PT ASABRI menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah,” kata Linda Susanti dikutip dari Antara.  Saat peristiwa korupsi PT ASABRI, ujar Linda, terjadi pada 2017. Adam kala itu sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut PT ASABRI.  Bahkan, pada saat Adam menjabat sebagai dirut, dia telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT ASABRI. Hal itu sesuai Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI.  Linda melanjutkan, fakta di persidangan terungkap bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa membuktikan bahwa uang pribadi istri Adam Damiri sebesar Rp17,9 miliar yang digunakan Adam untuk menjalankan bisnisnya itu, adalah bagian dari tindak pidana korupsi di PT ASABRI. Tapi berdasarkan putusan pengadilan uang itu diminta untuk dikembalikan ke negara sebagai uang pengganti.  “Uang Rp17,9 miliar sudah ada sebelum Adam menjabat di PT ASABRI,” ujar Linda.  Menurut Linda, keyakinan bahwa Adam tak bersalah semakin kuat setelah keterangan saksi fakta maupun keterangan saksi ahli di persidangan menyatakan, kasus tersebut bukanlah peristiwa tindak pidana korupsi. Adam sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan yang menimpa PT ASABRI itu.  Meski begitu, kata Linda, Adam sama sekali tidak memiliki firasat buruk sedikitpun atas putusan majelis hakim yang memutus dirinya bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,9 miliar. Bahkan putusan itu lebih berat 10 tahun dari tuntutan JPU.  “Adam merasa bahwa putusan tersebut adalah murni kekhilafan hakim jika melihat fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Putusan tersebut adalah suatu kekhilafan karena hukuman tersebut sangat berat bagi Adam,” kata dia lagi.  Putusan itu, kata Linda, tidak mempertimbangkan umur Adam yang sudah tua 72 tahun dan kondisi kesehatannya. Kini Adam masih terus berjuang melawan kanker usus, osteopenia dan penurunan fungsi ginjal. Putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan jasa-jasa Adam yang sudah mengabdi untuk negara sebagai prajurit TNI selama 35 tahun.  Walaupun begitu berat, Adam tetap semangat dan berpesan kepada keluarga besarnya agar tetap bersabar dan berdoa kepada Allah SWT untuk yang terbaik.  “Adam yakin akan ada keadilan yang menanti dirinya dalam proses hukum selanjutnya,” kata Linda menegaskan.

Divonis 20 Tahun Penjara, Mayjen TNI Purn Adam Akan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sidang-Asabri.jpg" alt="Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Adam Damiri divonis 20 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT ASABRI.  "Atas nama keluarga besar, Adam Rachmat Damiri akan melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan harapan Adam Rachmat Damiri dan keluarga," kata Linda Susanti yang mewakili keluarga Adam Damiri, dalam keterangannya, Rabu (2/2).  Menurutnya terdapat beberapa pertimbangan yang membuat Adam Damiri memutuskan untuk mengajukan upaya hukum banding. Dia menjelaskan, dalam laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan dan dana PT Asabri periode 2012-2019 tidak menemukan adanya kerugian negara dari saham CNKO, LCGP, SIAP, dan MTN PRIMA JARINGAN.  Sebab, laporan itu tidak memperhitungkan yang masih bernilai dalam bentuk saham dan reksadana. Sehingga, tidak memenuhi unsur nyata dan pasti berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  "Oleh karenanya hitungan tersebut tidak bisa dijadikan dasar adanya kerugian Negara untuk menghukum terdakwa Adam Rachmat Damiri," ucap Linda.  Terlebih berdasarkan fakta persidangan, lanjut Linda, keterangan saksi Indah Kusumawati telah menyatakan, penempatan saham-saham milik PT ASABRI terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Adam Damiri sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI.  Adam Damiri juga telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT Asabri pada saat menjabat yang dibuktikan dengan surat keputusan Direksi. Adapun pendelegasian itu tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI.  Sementara itu, sambung Linda, salah satu hakim anggota Mulyono menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dalam pertimbangan hakim Mulyono menyatakan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun sebagaimana dihitung auditor BPK masih bersifat potensi serta tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.  "Fakta-fakta persidangan tersebut semuanya terekam dengan baik di persidangan dan dituangkan dalam pledoi Kuasa Hukum Adam Rachmat Damiri, namun fakta-fakta hukum tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dam memutus perkara Adam Rachmat Damiri," tegas Linda.  Linda menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim 20 tahun seolah tidak mempertimbangkan pengabdian dan usia Adam Damiri yang menginjak 72 tahun. Selain itu juga tidak mempertimbangkan kesehatan Adam Damiri yang selama ini berjuang melawan kanker usus.  “Kami atas nama keluarga juga meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kiranya dapat melakukan pengawasan terhadap proses hukum selanjutnya, agar dapat dilaksanakan dengan baik," pungkas Linda.  Dalam putusannya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.  Adam Damiri diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.  Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.  Adam Damiri divonis melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Divonis 20 Tahun Penjara, Eks Dirut ASABRI Bakal Tempuh Upaya Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hukuman-mati-Medium-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana, menilai secara prinsip dan yuridis positivis, tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus ASABRI, Heru Hidayat oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak memberikan efek jera.  “Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, tidak masuk jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020,” kata Dio dalam keterangannya, Minggu (16/1).  Dio memandang, tindak pidana korupsi dalam kasus ASABRI tidak masuk dalam kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati. Keadaan tertentu tersebut adalah bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter dan pengulangan tindak pidana.  “Kalau kasus Asabri kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati). Kalau mengikuti pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2020, kasus Asabri tidak masuk dalam kondisi tertentu. Walaupun hakim bisa menyimpangi pedoman tersebut, tetapi syarat ketat,” ucap Dio.  Dio berujar secara prinsip hukuman mati tidak relevan, karena tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Menurutnya, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.  “Kalau korupsi, sebenarnya yang menjadi hal utama adalah kerugian negara akibat tindakan korupsi itu. Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi. Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi,” tegas Dio.  Dalam laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), terkait kebijakan hukuman mati 2020, menurutnya sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.  Hal ini terbukti berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi, nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Kemudian Singapura, yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara.  Sebaliknya, justru negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146).

IJRS: Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi Tak Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Petrus Selestinus menilai tuntutan pidana mati terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, Heru Hidayar kental dengan nuansa politik. Menurutnya, tuntutan hukuman mati muncul secara tiba-tiba tanpa diuraikan dalam surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan.  “Dalam aturan KUHAP itu jelas disebutkan, surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, kata penghubung yang dipakai adalah 'dan' bukan 'atau'. Karena itu putusan hakim tidak boleh keluar dari substansi surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan,” kata Petrus dalam keterangannya, Minggu (16/1).  Dalam dakwaan, lanjutnya, jaksa tidak memasukkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati bagi terdakwa. Pidana mati diberikan jika korupsi dalam kondisi tertentu, yakni bencana nasional, krisis moneter dan pengulangan tindak pidana.  Karena itu, Petrus mengingatkan majelis hakim agar hati-hati dan menjaga independensinya dalam memutuskan hukuman dengan ancaman pidana mati terhadap Heru Hidayat.  “Hakim tidak boleh terpengaruh oleh emosi publik, tekanan publik dan narasi populis demi membenarkan hukuman mati dalam memutuskan perkara tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan,” cetus Petrus.  Dalam tuntutannya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Heru Hidayat diyakini bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp 22.788.566.482.083 atau Rp 22,7 triliun.  Selain tuntutan pidana hukuman mati, Heru Hidayat juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Heru Hidayat dituntut melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan Pidana Mati Kasus ASABRI Dinilai Kental Nuansa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211214_103405.jpg" alt="Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT. ASABRI, Hari Setianto menjalani sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/12). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT. ASABRI, Hari Setianto menjalani sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/12). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dalam perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Mulyono menilai, perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar.  “Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak punya dasar yang jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti sehingga (kerugian) Rp 22 triliun tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Hakim Mulyono membacakan pertimbangan putusan, Selasa (4/1).  Mulyono berpandangan, BPK dan ahli tidak konsisten ketika melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus ASABRI. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara Rp 22,788 triliun berasal dari jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek saham setelah dikurangi penjualan atau redemption saldo 31 Desember 2019, sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021.  Dia berpendapat, metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai. Dia menyebut, dana Rp 22,778 triliun adalah saldo dari pembelian rekening efek yang melanggar peraturan berlaku dan yang belum dipulihkan kembali pada 31 Desember 2019, tetapi masih memperhitungkan penerimaan dana meski pembelian tidak sesuai dengan peraturan yang belaku.  "Reksadana, surat, dan saham-saham masih ada dan menjadi milik PT ASABRI dan memiliki nilai atau harga tapi tidak diperhitungkan oleh auditor atau ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut," papar Hakim Mulyono.  Karena itu, Mulyono mengutarakan dengan metode penghitungan ahli maka saham atau efek tersebut masih memiliki nilai bila dijual atau dilikuidasi reksadananya. Meski pembelian menyimpang, tetapi menghasilkan dana kas bagi PT ASABRI.  Dana kas tersebut, lanjut Mulyono, memang tidak pasti karena harganya berfluktuasi. Dia menilai, auditor tidak memperhitungkan efek surat berharga yang tidak terjual kembali sebelum 31 Desember 2019, tetapi memperhitungkan penerimaan setelah 31 Desember 2018.  "Hal itu menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya karena tidak dihitung secara riil pembelian yang menyimpang namun mengesahkan penerimaan dananya dari penjualan atau redempt atau likuidasi efek tersebut sampai waktu tertentu," papar Mulyono menandaskan.  Dissenting opinion ini dibacakan saat membaca putusan empat terdakwa kasus korupsi PT. ASABRI di antaranya, Rachmat Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto dan Bachtiar Effendi.  Dalam putusannya, dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, dua terdakwa mantan pejabat PT. ASABRI, Bachtiar Effendi dan Hari Setianto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.  Mereka tetap diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.  Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok. Mereka terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim Nilai Kerugian Negara Rp 22,78 T di Kasus ASABRI Tidak Berdasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi asabri

Berita Terkini