<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Johnny-G-Plate-divonis-15-tahun-penjara-Dery-Ridwansah-5JPG-3299186972.jpg" alt="Mantan MenkominfoJohnny G Plate menjalani sidang putusan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan MenkominfoJohnny G Plate menjalani sidang putusan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/11/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sependapat dengan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Johnny G. Plate pada 25 Oktober lalu. Kemarin (8/11) mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) itu dijatuhi vonis 15 tahun penjara dalam korupsi BTS 4G Kominfo.</p> <p>Plate dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana badan selama 15 tahun, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda. &rdquo;Denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Fahzal Hendri.</p> <p>Majelis hakim juga meminta Plate membayar uang pengganti Rp 15,5 miliar subsider dua tahun. Jumlah uang pengganti yang dibacakan dalam vonis tersebut lebih kecil daripada tuntutan jaksa, yakni Rp 17,8 miliar subsider 7,5 tahun.</p> <p>Sejumlah hal menjadi pertimbangan yang memberatkan Plate dalam vonis itu. Menurut hakim, selama persidangan, terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Plate juga terbukti meminta uang kepada terdakwa Anang Achmad Latif yang saat itu menjabat Dirut Bakti Kominfo. Mendengar putusan tersebut, Plate melalui penasihat hukumnya langsung menyatakan banding.</p> <p>Selain Plate, terdakwa lain dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo juga menjalani sidang putusan. Yakni, Anang Achmad Latif serta tenaga ahli pada Hudev UI Yohan Suryanto. Anang dijatuhi hukuman pidana paling tinggi. Dia divonis pidana penjara selama 18 tahun. &rdquo;Dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan,&rdquo; kata hakim.</p> <p>Anang juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Uang itu bakal diambil dari uang yang sudah disetorkan Anang kepada kejaksaan Rp 6 miliar. Vonis Anang itu juga sama dengan tuntutan jaksa. Senada dengan Plate, Anang pun mengajukan banding.</p> <p>Sementara itu, Yohan Suryanto diganjar vonis 5 tahun penjara. Sedikit lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut pidana enam tahun. Yohan tak langsung menyatakan banding. Dia memilih opsi pikir-pikir lebih dulu atas vonis dari majelis hakim. <strong>(elo/c19/fal)</strong></p>

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sependapat dengan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Johnny G. Plate.

Divonis 15 Tahun, Johnny Plate Banding dalam Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/13-3760453744.jpg" alt="Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, dirinya tidak diperkaya sebesar Rp 17.848.308.000 atau Rp 17,84 miliar dari proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Johnny melalui tim penasihat hukumnya Dion Pongkor saat membacakan nota pembelaan alias pledoi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun terkait dakwaan bahwa terdakwa telah diperkaya sebesar Rp 17.848.308.000, maka sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa tidak benar dan tidak terbukti," kata Dion di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dion menegaskan, Johnny tidak pernah mengetahui, adanya penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000.000 yang diberikan oleh saksi Windi Purnama kepada saksi Heppy Endah Palupy sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya penerimaan uang dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 10.000.000.000 yang diberikan oleh saksi Windi Purnama kepada saksi Heppy Endah Palupy berdasarkan perintah saksi Anang Achmad Latif," ucap Dion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013205235/galumbang-dituntut-15-tahun-penjara-kasus-bts-4g-pengacara-sebut-harusnya-diselesaikan-perdata">Galumbang Dituntut 15 Tahun Penjara Kasus BTS 4G, Pengacara Sebut Harusnya Diselesaikan Perdata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dion tak menampik, Johnny G Plate telah meminta kepada Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif mencarikan honor tambahan bagi saksi Heppy Endah Palupy yang merupakan sekretaris pribadi Johnny G Plate dan Dedy Permadi, staf khusus Johnny G Plate dari sumber yang sah di BLU BAKTI. Karena adanya permintaan dari Heppy Endah Palupy dan Dedy Permadi, yang diajukan dengan alasan keduanya telah bekerja keras melebihi tupoksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013173120/terdakwa-korupsi-bts-4g-dituntut-15-tahun-penjara">Terdakwa Korupsi BTS 4G Dituntut 15 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan saat mengajukan honor tambahan tersebut, lanjut Dion, Dedy Permadi menyampaikan bahwa di Kementerian Koordinator lain disediakan anggaran tambahan bagi Tenaga Ahli Menteri. Namun, Johnny tidak pernah menentukan berapa jumlah honor tambahan yang dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melainkan meminta saksi Anang Achmad Latif untuk berkoordinasi dengan saksi Heppy Endah Palupy mengenai besaran kebutuhannya," ujar Dion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dion menegaskan upaya-upaya untuk mendapat honor tambahan melalui BLU BAKTI telah berulang kali dilakukan oleh Dedy Permadi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan staff lainnya. Hal ini sebagaimana terbongkar dalam fakta persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam fakta persidangan terdapat alat bukti berupa nota Dinas Juru Bicara Kementerian dan Staff Khusus Menteri Bidang Kebijakan Digital dan SDM Nomor: 045/SKM/KP.03.03/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, nota dinas Juru Bicara Kementerian dan Staff Khusus Menteri Bidang Kebijakan Digital dan SDM Nomor: 073/SKM1/KP.03.03/12/2021 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, nota dinas Staff Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Nomor: 028/SKM1/KP.03.03/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dion mengutarakan, ketiga nota dinas tersebut pada pokoknya berisi permohonan kepada BLU BAKTI untuk menyediakan alokasi anggaran dukungan bagi dukungan tim substansi Menkominfo dan Tim Substansi Persidangan Digital Economy Working Group (DEWG) G20.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, terbukti bahwa inisiatif mendapatkan honor tambahan dari BLU BAKTI tidak berasal dari terdakwa, melainkan dari saksi Dedy Permadi," tegas Dion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dion pun menegaskan, uang senilai Rp500.000.000 tidak berasal dari Johnny G Plate melainkan ditentukan oleh saksi Heppy Endah Palupy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterangan Saksi Dedy Permadi yang pada pokoknya menyatakan nilai honor tambahan tidak disampaikan oleh Terdakwa melainkan oleh saksi Heppy Endah Palupy dengan mengatakan bahwa nanti Saksi akan mendapat honor tambahan sebesar Rp 80 juta &ndash; 100 juta," cetus Dion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eks Menkominfo Johnny G Plate sebelumnya dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa menilai, perbuatan Johnny G Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai NasDem itu juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 17,8 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G Plate dinilai merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny dituntut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div>

Dion menegaskan, Johnny tidak pernah mengetahui, adanya penerimaan uang sebesar Rp 10 miliar yang diberikan oleh saksi Windi kepada Heppy.

Eks Menkominfo Johnny Plate Bantah Raup Uang Rp 17,84 Miliar dari Kasus BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/sidang-1611956213.jpeg" alt="Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan menara <em>base transceiver station</em> (BTS) 4G, Galumbang Menak Simanjuntak disebut tidak pernah meminta adanya <em>commitment fee</em> dari pihak manapun apabila ingin bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek.</p> <p>Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur PT Lintas Artha, Bramudya Hadinoto, saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta.</p> <p>Bramudya Hadinoto yang juga Office Director PT Lintas Artha merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus BTS 4G. Bramudya dianggap mengetahui soal pembahasan terkait commitment fee yang dijanjikan oleh PT Lintas Artha sebagai salah satu peserta atau konsorsium yang memenangkan tender proyek BTS 4G.</p> <p>Keterangan Bramudya yang menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Lintasartha Arya Damar. Pada persidangan sebelumnya, dia menyebut mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratel), Galumbang Menak Simanjutak meminta commitmen fee sebesar 10% kepada Lintas Artha apabila ingin bergabung ke dalam konsorsium peserta tender pengadaan BTS 4G di BAKTI Kominfo.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan keterangan saksi Bramudya, terbukti bahwa klien kami Galumbang tidak pernah meminta coomitment fee dari Dirut Lintas Artha, Arya Damar dalam proyek Pembangunan menara BTS 4G. Bahkan diakui juga dalam rapat-rapat direksi Lintas Artha, tidak pernah ada pembahahasan permintaan commitment fee sebesar 10%,&rdquo; kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Galumbang Menak dan Irwan Hermawan, Selasa (17/10) kemarin.</p> <p>Menurut Maqdir, kesaksian Arya yang menyebut kliennya meminta komitmen fee merupakan upaya untuk terhindar dari tindak pidana gratifikasi atau suap. "Setelah dikonfirmasi dengan Galumbang Menak bahwa yang bersangkutan tidak pernah meminta dan menerima <em>commitment fee</em>. Bahkan, Galumbang juga tidak bertanya mengenai <em>commitment fee</em>. Jadi, kami menilai bahwa keterangan Arya Damar di BAP nya bahwa ada permintaan <em>commitment fee</em> itu adalah supaya dia terhindar dari pidana suap,&rdquo; ucap Maqdir.</p> <p>Dalam persidangan sebelumnya, disebutkan bahwa Galumbang pernah menawarkan kepada Lintas Artha untuk mengikuti tender proyek BAKTI dengan syarat memberikan commitment fee sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Permintaan commitment fee tersebut disampaikan Galumbang saat bertemu dengan Arya Damar (Dirut Lintas Artha) bersama Alfi Asman (Direktur Penjualan Lintas Artha) di kantor Moratel di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.</p> <p>Atas tawaran tersebut, pada September 2020, Arya Damar kemudian membahas dengan direksi Lintas Artha lainnya, yakni Direktur Penjualan, Alfi Asman; Direktur Operasi &amp; Delivery, Zukfihadi; Direktur Marketing, Ginanjar; serta Office Director, Bramudya Hadinoto. Pada awalnya, BOD berkeberatan dengan komitmen fee tersebut, namun akhirnya menyetujui adanya c<em>ommitment fee</em> 10% tersebut.</p>

Galumbang Menak Simanjuntak disebut tidak pernah meminta adanya commitment fee dari pihak manapun apabila ingin bergabung dalam konsorsium.

Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G, Saksi Sebut Galumbang Menak Tidak Pernah Minta Commitment Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/13-3760453744.jpg" alt="Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&mdash;</strong>&nbsp;Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyebutkan bahwa dugaan kasus korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G seharusnya tidak masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Hal ini, menurutnya, karena&nbsp;proyek tersebut masih berjalan, sehingga belum bisa dibuktikan secara nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara.</p> <p>Chairul Huda menegaskan bahwa&nbsp;kerugian keuangan negara belum bisa disimpulkan terhadap sebuah pekerjaan yang belum selesai. Hal tersebut juga berlaku pada proyek-proyek pengadaan di kementerian atau lembaga negara.</p> <p>&ldquo;Belum bisa disebut ada kerugian negara. Sebab dalam perspektif hukum pidana, sebuah kerugian merupakan sebuah akibat yang sifatnya nyata dan pasti jumlahnya. Tidak bisa potensi kerugian. Ilustrasinya seperti belum ada orang mati bagaimana bisa disimpulkan ada (tindak pidana) pembunuhan?&rdquo; kata Chairul dalam keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Chairul sendiri sempat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dengan terdakwa Anang Achmad Latif, mantan direktur utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.</p> <p>Jawaban yang sama disampaikan Chairul saat menjawab pertanyaan penasihat hukum dari Anang Latif mengenai kesimpulan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa korupsi pengadaan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merugikan negara Rp 8,03 triliun.</p> <p>BPKP dan Kejaksaan mengacu kepada jumlah menara yang belum selesai dibangun alias mangkrak sebanyak 3.242 BTS hingga 31 Maret 2022.</p> <p>Padahal, sebanyak 3.242 BTS yang dianggap mangkrak sebagian telah selesai dan hanya menunggu proses serah terima secara administratif, sebagian sudah dalam proses pembangunan, dan yang belum dibangun tetap bisa dinilai asetnya. Penentuan cut-off date 31 Maret 2022 dalam perhitungan kerugian juga tidak sesuai dengan fakta hukum karena pembangunan BTS 4G terus berlanjut dan sampai Oktober 2023 telah selesai hampir 100%.</p> <p>"Mengingat belum ada kerugian negara yang nyata dan pasti, maka (kasus ini) tidak bisa masuk domain hukum pidana. Pendapat saya hal seperti itu ranahnya hukum administrasi,&rdquo; ujar Chairul.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, ahli pengadaan barang dan jasa Atas Yuda Kandita&nbsp;menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum (BLU)&mdash;seperti BAKTI&mdash;bisa menjalankan sebagian proses pengadaan layaknya korporasi. BLU bisa dikecualikan dalam pengadaan barang dan jasa yang biasa dilakukan olen satuan kerja pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018.</p> <p>&ldquo;BLU berdasarkan teori pengadaan internasional bisa menentuka persyaratan kritikal dan boleh tidak menjalankan proses pengadaan dengan kompetisi terbatas,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Keterangan ahli tersebut sekaligus menjawab dugaan bahwa pimpinan BAKTI bersekongkol menetapkan syarat konsorsium yang akan menjadi pemenang tender, yaitu pelaku usaha yang memiliki izin penyelenggara jaringan tertutup, dan memiliki teknologi (<em>technology owner</em>) dari infrastruktur BTS dengan teknologi 4G-LTE.</p>

Proyek tersebut masih berjalan, sehingga belum bisa dibuktikan secara nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara.

Ahli Hukum Sebut Kasus BTS 4G Harusnya Tidak Masuk Ranah Tipikor karena Proyeknya Masih Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/usut-kasus-korupsi-kajari-ini-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-2-m_m_146174.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital Edward Hutahaean sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, pada Jumat (13/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward diduga melakukan permufakatan jahat, berupa penyuapan atau gratifikasi senilai Rp 15 miliar dari para terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berkesimpulan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga pada hari ini kami setelah melakukan pemeriksaan saksi, yang bersangkutan kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara NPWH alias EH," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat (13/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013074475/polisi-tangkap-dua-pengurus-pesantren-di-bogor-cabuli-santriwati">Polisi Tangkap Dua Pengurus Pesantren di Bogor Cabuli Santriwati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuntadi menjelaskan, uang suap atau gratifikasi yang diterima Edward berasal dari dua terdakwa korupsi BTS, yakni Irwan Hermawan dan Galumbang Menak. Kedua terdakwa itu saat ini tengah berproses di Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbuatan yang bersangkutan, tersangka NPWH diduga secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyuap atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang kurang lebih sebesar Rp 15 miliar yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan uang tindak pidana, yaitu dari Saudara GMS dan Saudara IH melalui Saudara IC," tegas Kuntadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward disangkakan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 12 huruf d UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 5 Ayat 1 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edward Hutahaean merupakan tersangka ke-13 dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif; Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan; Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama; dan Walbertus Natalius Wisang selaku Tenaga Ahli Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti, Elvano Hatorangan (EH); Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan (JS); dan Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Muhammad Feriandi Mirza (MFM) sebagai tersangka dalam kasus BTS 4G.</div>

Kejagung resmi menetapkan Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital Edward Hutahaean sebagai tersangka kasus BTS 4G.

Kejaksaan Agung Tetapkan Edward Hutahaean Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif akhirnya buka suara soal aturan penentuan pemilik teknologi atau technology owner yang bakal menggarap proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.</p> <p>Anang Latif ketika dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.</p> <p>Pengakuan ini bermula ketika Anang Latif dicecar oleh tim kuasa hukum Mukti Ali soal adanya pihak lain yang membantu membuat Peraturan Direktur Utama (Perdirut) yang menjadi dasar layak atau tidaknya pemilik teknologi ikut proyek tersebut.</p> <p>Anang pung akhirnya mengaku bahwa dirinya yang membuat peraturan soal penentuan pemilik teknologi atau technology owner yang bakal menggarap proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/011806308/proyek-bts-4g-target-4200-baru-selesai-1795-tower">Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower</a></strong></span></p> <p>Anang Latif menyampaikan hal ini menanggapi pertanyaan tim kuasa hukum salah satu terdakwa terkait ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam membuat Perdirut tersebut.</p> <p>"Apakah ada keterlibatan Huawei atau Mukti ali di sini? terkait dengan penentuan atau pengaturan terkait dengan teknologi owner dalam perdirut yang saudara saksi buat?" tanya tim penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (27/9).</p> <p>"Sama sekali tidak," kata Anang Latif.</p> <p>Tim penasihat hukum terus menggali dasar Anang Latif membuat Perdirut soal penentuan pemilik teknologi yang akan menggarap proyek BTS 4G tersebut. Dalam sidang ini, Dirut Bakti itu mengeklaim memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang teknogi.</p> <p>"Saya yang menetapkan persyaratan tersebut, karena saya yang pengalaman saya 27 tahun di dunia telekomunikasi cukup meyakini bahwa ini adalah persyaratan yang tepat," kata Anang Latif.</p> <p>"Jadi tidak ada keterlibatan dari pihak lain?&rdquo; timpal tim hukum memastikan.</p> <p class="class-paragraph">"Tidak ada, bahkan konsultan pun menerima arahan saya untuk mencantumkan persyaratan ini," ucap Dirut Bakti itu.</p> <p>Di sisi lain, Anang juga menilai proyek penyediaan menara BTS 4G tak menyebabkan kerugian negara Rp 8,032 triliun seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).</p> <p>Sebab, merujuk catatan laporan keuangan Kementerian Kominfo yang telah diiaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tower BTS yang telah selesai dicatat sebagai aset, sementara sebanyak 3.088 tower yang belum rampung masuk dalam aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp7,3 triliun.</p> <p>"Itu yang muncul catatan laporan keuangan itu basisnya adalah 31 Desember 2021," ungkapnya.</p> <p>"Rp 7,3 trilun yang masuk dalam aset KDP, tercatat statusnya sebagai aset," sambung Anang.</p> <p>Kemudian, ketiga konsorsium disebut sempat mengembalikan yang senilai Rp1,7 triliun pada 31 Maret 2022. Kemudian ditindaklanjuti dengan membuat kontrak baru untuk melanjutkan perkerjaan yang belum rampung pada 1 April 2022.</p> <p>Namun, sampai dengan 31 desember 2021 dari kontrak senilai Rp1,7 triliun,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Bakti baru membayar Rp450 miliar. Sehingga, kata Anang, aset yang dimiliki senilai Rp10,8 triliun.</p> <p>"Ya terbagi ada yang memamg aset selesai dan aset KDP tersebut Rp7,8 trilun,"<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>katanya.</p> <p>Nilai aset itupun ditegaskan sudah melalui proses audit BPK yang terintegasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2021.</p> <p>"Jadi kalo saya tanya, tidak ada kerugian yang 8 koma sekian trilun itu pernah tercatat?" tanya tim penasihat hukum.</p> <p>"Menurut sepengetahuan saya tidak ada (kerugian)," jawab Anang.</p>

Mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif akhirnya buka suara soal BTS 4G.

Anang Buka Suara Soal Persyaratan Technology Owner di Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/serahkan-barang-bukti-3904426697.jpg" alt="DARI SIAPA?: Maqdir Ismail bersama tim tiba di Kejaksaan Agung dengan membawa uang USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar, Kamis (13/7)." width="100%">
<figcaption>DARI SIAPA?: Maqdir Ismail bersama tim tiba di Kejaksaan Agung dengan membawa uang USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar, Kamis (13/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Asal usul uang Rp 27 miliar yang diterima Kejaksaan Agung dari Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Irwan Hermawan, belum bisa dipastikan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Kuntadi menyatakan, pihaknya perlu mendalami lebih jauh.</p> <p>&rdquo;Asal usulnya belum jelas,&rdquo; ungkap Kuntadi di Gedung Bundar Kejagung kemarin (13/7). Dia hanya menyebut uang itu diserahkan seseorang berinisial S kepada tim penasihat hukum Irwan.</p> <p>Kemarin Maqdir bersama timnya mendatangi Gedung Bundar sambil membawa pecahan uang asing senilai USD 1,8 juta. Namun, penyidik JAM Pidsus Kejagung tidak lantas memperlakukan uang tersebut sebagai pengembalian.</p> <p>Sebagai langkah awal pendalaman, JAM Pidsus Kejagung langsung mengirim tim ke kantor Maqdir untuk melakukan penggeledahan. Sebab, di kantor itu S menyerahkan uang tersebut.</p> <p>Kuntadi memastikan bahwa pihaknya akan menempuh semua cara untuk memastikan asal usul uang puluhan miliar itu.</p> <p>Sejauh ini, penyidik belum bisa menjadikan uang tersebut sebagai alat bukti, pengembalian kerugian keuangan negara, maupun barang temuan. Hingga asal usul dan kedudukannya jelas, kata dia, seluruh uang tersebut diamankan Kejagung.</p> <p>Dalam pemeriksaan di Gedung Bundar, Maqdir mengaku tidak mengetahui asal usul uang yang diterima timnya. &rdquo;Yang bersangkutan tidak tahu siapa yang menyerahkan, inisialnya S. Tapi, latar belakang, asalnya dari mana, maksud, dan tujuannya, kami tidak tahu,&rdquo; beber Kuntadi.</p> <p>Sebagai pribadi berlatar belakang hukum, lanjut dia, mestinya Maqdir tidak sembarang menerima uang dan menyampaikan hal itu secara terbuka kepada publik. Kuntadi mengatakan, pihaknya berharap Maqdir bisa membantu penyidik untuk membuat terang asal usul uang tersebut. &rdquo;Tidak sekadar melempar isu kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pendalaman juga perlu dilakukan untuk mengetahui identitas serta latar belakang S. Kejagung tidak bisa menerima uang begitu saja dan mengaitkannya dengan peristiwa pidana. &rdquo;Kalau ada peristiwa pidananya, peristiwa yang mana, itu juga harus kami dudukkan. Karena itu, kami sedang melakukan pendalaman dan mari kita tunggu hasil pendalamannya seperti apa,&rdquo; katanya.</p> <p>Terpisah, Maqdir menyampaikan bahwa dirinya mendatangi Gedung Bundar kemarin untuk memenuhi panggilan Kejagung. &rdquo;Juga memenuhi janji saya untuk menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa klien kami, Irwan Hermawan,&rdquo; kata dia.</p> <p>Sesuai keterangan Kuntadi, uang yang diserahkan kepada Kejagung sebesar USD 1,8 juta. &rdquo;Nilai USD 1,8 juta kalau dengan kurs sekarang, itu lebih dari Rp 27 miliar,&rdquo; lanjutnya.</p> <p>Maqdir tidak mengetahui latar belakang S. Yang bersangkutan tidak menjelaskan asal usul uang tersebut. Yang disampaikan hanya uang itu untuk membantu kepentingan Irwan. <strong>(syn/c7/fal)</strong></p>

Asal usul uang Rp 27 miliar yang diterima Kejagung dari Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Irwan Herawan.

Penasihat Hukum Terdakwa Kasus BTS 4G Serahkan Rp 27 M, Kejagung Dalami Asal Usul Uang

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-1-3051898014.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH. Jeje Zaenudin meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memiliki bukti yang memadai dalam menetapkan mantan menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)&nbsp; Johnny G Plate, sebagai tersangka dan membawanya ke persidangan dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo</p> <p>"Saya yakin sudah dilengkapi dengan alat bukti yang memadai, sehingga jaksa dapat membuktikan tuntutannya," ujar Jeje, Selasa (27/6).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Karena jika tidak mampu membuktikannya, lanjut dia, tentu kasus ini akan menjadi preseden buruk penegakkan hukum.</p> <p>Diketahui, Johnny Plate, Selasa (27/6), menjalani sidang perdana, dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sidang di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.</p> <p>Jeje Zaenudin juga mengaku prihatin bahwa pengerjaan program dan proyek negara seringkali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Ini menunjukkan rapuhnya integritas moral para pejabat ketika berhadapan dengan uang. Sekaligus juga lemahnya kontrol pengawasan dan pencegahan korupsi.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011411313/johnny-g-plate-diduga-terima-aliran-korupsi-rp-17-miliar-dari-kasus-bts-4g">Johnny G Plate Diduga Terima Aliran Korupsi Rp 17 Miliar dari Kasus BTS 4G</a></strong></strong></p> <p>"Agar penanganan kasus korupsi BTS di Kominfo ini tuntas dan tidak dicurigai bersifat politis, maka sudah seharusnya penegakkan hukumnya bersifat komprehensif kepada semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu," ujar Zaenudin.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sebelumnya dalam dakwaan terungkap cerita bagaimana Johnny pernah menerima setoran sebesar Rp 500 juta setiap bulannya saat masih menjabat menteri. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, Johnny total menerima uang sebesar Rp 17.848.308.000 dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base tranceiver station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022.</p> <p>"Terdakwa Johnny Gerard Plate sebesar Rp 17.848.308.000,00," ujar jaksa penuntut umum Sutikno dalam persidangan hari ini.</p>

pengerjaan program dan proyek negara seringkali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Ini menunjukkan rapuhnya integritas moral pejabat.

Persis Dukung Kejagung Usut Secara Transparan Korupsi BTS 4G 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/1599129349759-1.jpg" alt="Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Juru bicara antikorupsi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Irma Hutabarat mempertanyakan diamnya DPR RI terhadap kasus dugaan korupsi&nbsp;proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo 2020-2022 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 8,3 triliun.&nbsp;DPR seharusnya ikut bersuara, karena besarnya nilai korupsi kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR saat ini masih bisu soal kasus korupsi BTS, belum ada yang ngomong sama sekali padahal penetapan tersangkanya sudah berjalan tiga minggu ini. Di Komisi 1 yang menjadi mitra Kominfo, ada nama-nama besar seperti Mbak Puan Maharani, Mas Fadli Zon, atau Mas Prananda Paloh," kata Irma kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irma mengungkapkan, DPR memiliki fungsi salah satunya adalah pengawasan. Karena itu, fungsi pengawasan yang dimaksud adalah mengawasi jalannya pelaksanaan APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjalankan fungsinya tersebut, menurut Irma, DPR juga sudah dilengkapi dengan hak-hak konstitusionalnya, misalnya hak interpelasi (hak untuk bertanya) dan hak angket (hak untuk menyelidiki).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada apa ini? Kenapa fungsi pengawasan DPR RI untuk kasus ini lumpuh? Kenapa seolah tak ada pertanggungjawaban ketika ini sudah terjadi?" ujar Irma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irma menyesalkan bahwa dalam tiga minggu ini pun belum ada anggota DPR yang membahas korupsi ini mengalir sampai mana saja. Karena itu, ia pun mendesak agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Momentum ini seharusnya mengetuk hati para anggota DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Irma juga mendorong agar DPR segera untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Jaksa Agung, KPK, dan PPATK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PSI akan mengawal proses tersebut. Dalam RDP itu, PSI akan menjadi lokomotif dalam mengawal kasus korupsi BTS ini agar segera masuk ke Parlemen," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perempuan berambut perak ini menambahkan, dengan memilih mereka yang telah korupsi sebetulnya telah melanggengkan korupsi yang terus terjadi di negara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus memilih partai yang melakukan&nbsp; korupsi sama saja tidak menuntaskan masalah korupsi sampai ke akarnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011299784/pengacara-ungkap-alasan-rezky-aditya-tak-mau-lakukan-tes-dna-secara-terbuka">Pengacara Ungkap Alasan Rezky Aditya Tak Mau Lakukan Tes DNA Secara Terbuka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, kasus ini menjerat sejumlah pihak di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Selain Johnny teranyar Kejaksaan Agung juga menetapkan&nbsp;Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan suami Puan Maharani, Happy Hapsoro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Ada apa ini? Kenapa fungsi pengawasan DPR RI untuk kasus ini lumpuh? Kenapa seolah tak ada pertanggungjawaban ketika ini sudah terjadi?"

PSI: DPR Masih Bisu Soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/Yusrizki-anak-buah-suami-puan-2634040973.jpg" alt="Kejaksaan Agung (Kejagung) tetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung (Kejagung) tetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Ia langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Basis Utama Prima adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam pengadaan proyek infrastruktur paket 1 sampai dengan 5 BTS 4G Bakti Kominfo. Perusahaan itu disebut merupakan milik Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, yang merupakan suami politikus PDI Perjuangan Puan Maharani. Happy Hapsoro memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9 persen saham perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ditetapkan tersangka, Muhammad Yusrizki yang notabennya merupakan&nbsp;Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang Industri (Kadin) itu, dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (15/6) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Yusrizki, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan (Muhammad Yusrizki) kami naikkan statusnya sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusrizki yang diduga merupakan orang kepercayaan Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro itu ditahan selama 20 hari ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari kedepan," ucap Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Basis Utama diduga melakukan pengerjaan power system dalam BTS 4G Bakti meliputi baterai, dan solar panel, dalam paket 1 sampai dengan 5. Pengerjaan tersebut setelah adanya permintaan atau perintah dari tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Yusrizki sudah beberapa kali diperiksa oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Yusrizki pernah diperiksa beberapa kali pada Maret 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korps Adhyaksa sebelumnya lebih dulu menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Yusrizki yang diduga merupakan orang kepercayaan Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro itu ditahan selama 20 hari ke depan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi BTS 4G

Berita Terkini