<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Izil-Azhar-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan Izil Azhar, Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangkap di Banda Aceh diterbangkan ke Jakarta. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu (25/1). "IZ alias AM ditangkap personel Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh di Simpang Lima pada Selasa (24/1). IZ alias AM sudah dibawa KPK ke Jakarta," ujar Joko Krisdiyanto. Perwira menengah Polri itu mengatakan Polda Aceh dalam kapasitas hanya membantu KPK menangkap IZ alias AM. Penangkapan tersebut sesuai permintaan KPK kepada Polri. "Jadi, terkait proses hukum dan hal-hal lainnya akan menjadi kewenangan KPK. Polda Aceh hanya membantu KPK menangkap DPO. Selanjutnya, Polda Aceh menyerahkan DPO tersebut kepada KPK," kata mantan Kapolresta Banda Aceh itu. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, IZ alias AM menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolda Aceh. Kemudian, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, IZ alias AM dinaikkan ke sebuah minibus untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blangbintang, Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah mobil dengan penumpang polisi berpostur tegap dan berpakaian preman mengawal minibus dinaiki DPO KPK tersebut. Yang bersangkutan diterbangkan menggunakan penerbangan komersial dengan waktu keberangkatan pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Izil Azhar alias Ayah Merin atau berinisial IZ alias AM merupakan tersangka korupsi dalam kasus gratifikasi melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ayah Merin masuk DPO dan menjadi buronan KPK sejak November 2018, sedangkan Irwandi Yusuf divonis bersalah dengan hukum tujuh tahun penjara dalam kasus tersebut. "Kami mengapresiasi Polda Aceh membantu, mencari, dan menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin yang masuk daftar buronan KPK terhitung 30 November 2018," kata Ali Fikri.

Polda Aceh: Izil Azhar Eks Panglima GAM Sudah Dibawa KPK ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar. Ia masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejak 2018 dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011.  "Benar, Selasa (24/1) dengan bantuan tim dari Polda Nangggroe Aceh Darussalam, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannnya, Selasa (24/1).  "DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh," sambungnya.  Ali menjelaskan, tim berhasil menangkap Izil Azhar serelah berkoordinasi dengan Polda Aceh sejak Desember 2022. KPK menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan aparat kepolisian, sehingga berhasil menangkap Izil Azhar.  "Sebelumnya koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD sudah dilakukan sejak Desember 2022. KPK apresiasi jajaran Polda NAD yang telah membantu KPK dalam pencarian dan penangkapan DPO KPK dimaksud," ucap Ali.  Untuk kebutuhan proses penyidikan, Izil Azhar akan dibawa ke markas antirasuah di Jakarta. KPK akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, untuk kemudian dilakukan proses penahanan.  "Berikutnya DPO tersebut segera akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011. Ia diduga merupakan orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar. Irwandi sudah diproses hukum dalam kasus ini. Irwandi divonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Selain itu, Irwandi Yusuf juga terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Irwandi terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tangkap Izil Azhar, Eks Panglima GAM yang jadi DPO Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-pembangunan-dermaga-kpk-periksa-tiga-saksi-nindya-karya_m_211625.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korporasi PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati akan menjalani sidang dakwaan pada jaksa penuntut umum (JPU), pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Benar (jalani sidang dakwaan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (7/2).  PT. Nindya Karya merupakan pertama kalinya diadili dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Dalam kasusnya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati telah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi, proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 sejak April 2018 lalu.  Perkara dugaan korupsi yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.  KPK menduga, PT Nindya Karya yang menyandang status tersangka bersama PT Tuah Sejati, diduga terlibat merugikan keuangan negara senilai Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp793 miliar.  PT Nindya Karya diduga mendapat keuntungan mencapai Rp 44,68 miliar. Sementara PT Tuah Sejati mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar.  Kedua korporasi itu akan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Korporasi Nindya Karya dan Tuah Sejati Hadapi Sidang Pembacaan Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-korupsi-dermaga-sabang-kpk-buru-izil-azhar_m_-1.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memburu dan menentukan langkah yang tepat untuk mencari keberadaan Izil Azhar. Dia merupakan tersangka dugaan gratifikasi terkait proyek Dermaga Sabang, Aceh. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, dalam kasus ini Izil sudah dua kali mangkir ketika dipanggil KPK sebagai tersangka. Namun atas panggilan tersebut, dia mengkir. "Nanti tentu kami akan lebih mengintensifkan proses pencarian dan akan dibicarakan lebih lanjut langkah apa yang akan diambil," ucapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/11). Selain mangkir ketika dipanggil sebagai tersangka, Izil juga mangkir ketika dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (kini terdakwa). Atas ketidakhadiran Izil, KPK pun tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum selanjutnya. "Kami pertimbangkan lebih lanjutnya. Sejauh ini dua kali dipanggil sebagai tersangka dan dua kali dipanggil sebagai saksi untuk perkara yang lain itu tidak hadir," imbuh Febri. Dalam kasus dugaan gratifikasi dermaga Sabang ini, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Irwandi dan Izil. Total dugaan gratifikasi sekitar Rp 32 miliar. Izil disebut KPK merupakan salah satu orang kepercayaan Irwandi. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, KPK menduga ada kerugian keuangan negara Rp 313 miliar karena adanya penyimpangan dalam proyek itu. Dalam perjalanannya, ada sejumlah orang yang sudah divonis, yaitu Heru Sulaksono (mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara), Ramadhani Ismy (mantan PPK), Ruslan Abdul Gani (mantan Kepala BPKS sekaligus KPA), Teuku Syaiful Ahmad (unfit to trial/dilimpahkan ke Kejagung untuk digugat perdata TUN). Ada juga dua korporasi, yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang tengah berjalan penyidikannya.

Dugaan Korupsi Dermaga Sabang, KPK Buru Izil Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-korupsi-dermaga-sabang-kpk-buru-izil-azhar_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memburu dan menentukan langkah yang tepat untuk mencari keberadaan Izil Azhar. Dia merupakan tersangka dugaan gratifikasi terkait proyek Dermaga Sabang, Aceh. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, dalam kasus ini Izil sudah dua kali mangkir ketika dipanggil KPK sebagai tersangka. Namun atas panggilan tersebut, dia mengkir. "Nanti tentu kami akan lebih mengintensifkan proses pencarian dan akan dibicarakan lebih lanjut langkah apa yang akan diambil," ucapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/11). Selain mangkir ketika dipanggil sebagai tersangka, Izil juga mangkir ketika dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (kini terdakwa). Atas ketidakhadiran Izil, KPK pun tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum selanjutnya. "Kami pertimbangkan lebih lanjutnya. Sejauh ini dua kali dipanggil sebagai tersangka dan dua kali dipanggil sebagai saksi untuk perkara yang lain itu tidak hadir," imbuh Febri. Dalam kasus dugaan gratifikasi dermaga Sabang ini, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Irwandi dan Izil. Total dugaan gratifikasi sekitar Rp 32 miliar. Izil disebut KPK merupakan salah satu orang kepercayaan Irwandi. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, KPK menduga ada kerugian keuangan negara Rp 313 miliar karena adanya penyimpangan dalam proyek itu. Dalam perjalanannya, ada sejumlah orang yang sudah divonis, yaitu Heru Sulaksono (mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara), Ramadhani Ismy (mantan PPK), Ruslan Abdul Gani (mantan Kepala BPKS sekaligus KPA), Teuku Syaiful Ahmad (unfit to trial/dilimpahkan ke Kejagung untuk digugat perdata TUN). Ada juga dua korporasi, yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang tengah berjalan penyidikannya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirut-nindya-karya-dicecar-soal-prosedur-pengurusan-proyek_m_224889.jpeg" alt="Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Selasa (3/4)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Selasa (3/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;Proyek Pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN TA 2006 - 2011. Usai menjalani pemeriksaan, sekitar lima jam lamanya, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya tindak pidana dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut. Gusti menyebut saat proyek tersebut berjalan, dirinya belum menjabat sebagai direktur. "Ditanya beritanya masalah Nindya karya di Sabang. Saya sebagai mantan Dirut di sana sebetulnya saya nggak tahu banyak. Karena proyek itu sudah dari tahun 2011 ke belakang. Saya jabat 2011 Juni, di Nindya karya yang ditanya itu saja," ungkapnya usai diperiksa penyidik, di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7). Selain itu kata Gusti, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik lembaga antirasuah&nbsp;katanya, mengkonfirmasi perihal bagaimana prosedur perusahaan dalam mengurus proyek. "Jadi saya nggak tahu, tapi saya jelasin prosedur perusahaan-perusahaan ditanya itu juga," tukasnya. Sekadar informasi, KPK sudah memanggil Gusti pada Jumat (29/6). Namun, dia belum bisa memenuhi panggilan lembaga antirasuah untuk dijadwalkan ulang dan hadirlah Gusti pada hari ini. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Karena itu, maka PT NK dan PT TS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Untuk diketahui, Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

Eks Dirut Nindya Karya Dicecar Soal Prosedur Pengurusan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-mantan-direktur-utama-nindya-karya_m_223784.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama Nindya Karya (NK), I Gusti Ngurah Putra. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan tersangka korporasi PT. Nindya Karya (NK), dalam kasus Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN tahun 2006 - tahun 2010.&nbsp; "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi NK,"&nbsp;terang juru bicara KPK Febri Diansyah&nbsp;pada awak media, Jumat (29/6). Selain itu, penyidik nanti juga akan memeriksa Komisaris Utama PT TS Jamaluddin Ahmad dan Komisaris PT TS Rachmad Lutfi sebagai saksi. Pemeriksaan yang dilakukan lembaganya terhadap para pihak tersebut, bertujuan untuk mendalami mengenai SOP dan aturan internal yang ada di PT Nindya Karya. "Bagaimana pengambilan keputusan di dalam korporasi dan juga mekanisme Joint Operation (JO) dengan PT. Tuah Sejati," tuturnya. Untuk diketahui, kemarin (28/6) lembaga antikorupsi sudah memeriksa empat orang saksi yakni Komisaris Utama PT Tuah Sejati, Rika Zairina, mantan direktur operasi 1 NK Erijanto, mantan direktur operasi 2 NK Supriyanto, dan mantan direktur keuangan, Edi Sularso. "Diklarifikasi terkait Standar Operasional Prosedur, hubungan kerja dan hubungan lain dengan proyek Dermaga Sabang. Selain itu saksi juga dikonfirmasi terkait dengan pengetahuan proyek dermaga," jelasnya. Sebelumnya, dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Karena itu, maka PT NK dan PT TS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Untuk diketahui, Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

KPK Panggil Mantan Direktur Utama Nindya Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-pembangunan-dermaga-kpk-periksa-tiga-saksi-nindya-karya_m_211625.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap perusahaan PT Nindya Karya. Perusahaan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai dari APBN tahun jamak 2006-2010. Menanggapi panggilan tersebut, pihak PT Nindya Karya sudah hadir di gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 10.30 WIB. Adapun yang hadir sebagai saksi ada tiga orang yakni bagian direksi Haidar, bagian legal Mugamad Ibrahim dan penasehat hukum Yunianto. "Terkait dengan pemanggilan korporasi Nindya Karya sebagai tersangka, pada pukul 10.30 WIB telah datang tiga orang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (11/5). Sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif mengatakan, PT Nindya Karya bersama PT Tuah Sejati diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pembangunan Dermaga Sabang, Aceh dengan nilai proyek senilai Rp 793 miliar. "Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini," jelasnya. Ini akibat beberapa dugaan penyimpangan seperti penunjukkan langsung. Kemudian Nindya Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan. Selain itu ada dugaan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga. Pekerjaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam, dan terjadi kesalahan dalam prosedur. Kesalahan meliputi izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan. Kedua korporasi karenanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Korupsi Pembangunan Dermaga, KPK Periksa Tiga Saksi Nindya Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-proyek-dermaga-sabang-kpk-periksa-dua-saksi-ini_m_206972.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Pegawai PT. Swarna Baja Pacific, Ita Chatarina. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi PT Tuah Sejati, dalam kasus Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN tahun 2006 s.d tahun 2010. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi PT Tuah Sejati," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (24/4). Selain dia, KPK juga memanggil Musisi atau Pengawas Lapangan, Deni Prianto, sebagai untuk penyidikan tersangka korporasi PT Tuah Sejati. Sebelumnya, dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

Korupsi Proyek Dermaga Sabang, KPK Periksa Dua Saksi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-dermaga-sabang-kpk-periksa-dua-saksi-pt-tuah-sejati_m_206682.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya (Persero) Arie Mindartanto. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka korporasi PT Tuah Sejati terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2010. "Arie Mindartanto akan diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (23/4). Selain Arie, Febri menyebut penyidik juga akan memanggil pegawai PT Adhimix Precast Indonesia Akhmad Syamsuddin. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan PT Tuah Sejati. "Yang bersangkutan (Akhmad Syamsuddin) juga diperiksa sebagai saksi," ujar Febri. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

Kasus Korupsi Dermaga Sabang, KPK Periksa Dua Saksi PT Tuah Sejati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi dermaga sabang

Berita Terkini

Polda Aceh: Izil Azhar Eks Panglima GAM Sudah Dibawa KPK ke Jakarta

KPK Tangkap Izil Azhar, Eks Panglima GAM yang jadi DPO Kasus Korupsi

Korporasi Nindya Karya dan Tuah Sejati Hadapi Sidang Pembacaan Dakwaan

Dugaan Korupsi Dermaga Sabang, KPK Buru Izil Azhar

Dugaan Korupsi Dermaga Sabang, KPK Buru Izil Azhar

Eks Dirut Nindya Karya Dicecar Soal Prosedur Pengurusan Proyek

KPK Panggil Mantan Direktur Utama Nindya Karya

Korupsi Pembangunan Dermaga, KPK Periksa Tiga Saksi Nindya Karya

Korupsi Proyek Dermaga Sabang, KPK Periksa Dua Saksi Ini

Kasus Korupsi Dermaga Sabang, KPK Periksa Dua Saksi PT Tuah Sejati

Download Aplikasi JawaPos.com