<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi&nbsp;untuk dimintai klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sejumlah transaksi. "Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi.&nbsp;Nah, hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang, kami klarifikasi beberapa transaksi, ini dari siapa," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa. Klarifikasi tersebut berlangsung pada Jumat pagi (1/9) di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan. Pahala tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan KPK dalam klarifikasi tersebut. Namun, dia menyebut nominal transaksi tersebut cukup signifikan sehingga membuat yang bersangkutan dipanggil ke KPK. "Sedang dianalisis hasilnya; tapi kalau sampai diundang ke sini, signifikanlah transaksinya," tambah Pahala. Lebih lanjut, Pahala menjelaskan klarifikasi tersebut juga merupakan lanjutan dari pendalaman KPK soal suara publik yang mengeluhkan pembangunan infrastruktur di Lampung. "Statusnya masih kami klarifikasi, belum kami lihat di lapangan, belum kami lihat data-data lain," katanya. Dia juga belum bisa memastikan apakah Arinal akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi lanjutan. "Belum tahu, nanti ditanyakan ke tim seperti apa hasilnya; yang jelas (Arinal) kami undang untuk klarifikasi beberapa penerimaan," ujar Pahala Nainggolan.

"Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi. Nah, hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang," ujar Pahala.

KPK Panggil Gubernur Lampung untuk Klarifikasi Sejumlah Transaksi Mencurigakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/18a854d9-5046-4779-a042-252845657109.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, melakukan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi. Rapat ini diikuti seluruh kepala daerah tingkat bupati dan wali kota se-Jateng.  Dalam rapat itu Ganjar mengingatkan kepala daerah untuk bersama-sama memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Hal itu untuk menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan digencarkan oleh KPK.  "Bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan sejumlah OTT dan itu bisa terjadi di manapun. Maka hari ini saya senang bupati, wali kota, pemprov, DPRD semua ikut untuk bisa memperbaiki sistem ini untuk mencegah korupsi," kata Ganjar, Jumat (30/9).  Ganjar mencontohkan, pemotongan uang bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang terjadi di Blora beberapa waktu lalu. Agar hal itu tak terulang, Ganjar menegaskan perilaku tersebut bertentangan dengan semangat anti korupsi di Jawa Tengah.  Menurut Ganjar, semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme jangan hanya diucapkan di mulut saja. Tetapi benar-benar harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dirapatkan bersama KPK RI hari ini.  "Dan itu semua tidak cukup di lip service, buktinya dibilangin ngeyel dan terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks ini, pertemuan ini menjadi penting agar kawan-kawan DPRD dengan eksekutif kabupaten kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem untuk mencegah korupsi," ucap Ganjar lewat keterangan tertulisnya.  Terkait rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sedang dibahas Pemprov dan DPRD Jateng, Ganjar berpesan sejak dini untuk tidak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab menjadi proyek bancakan.  Sebab Ganjar menilai, bantuan-bantuan untuk masyarakat tersebut rawan terjadi tindak penyelewengan, sehingga perlu dikontrol dan dillaksanakan dengan hati-hati.  "Jangan sampe kemudian proyek-proyek ini malah menjadi bancakan. Saya sampaikan indikasinya umpama kalo ada aspirasi masyarakat hati hati dan tolong dikontrol. Jangan sampe kita ada yang terlibat legislatif maupun eksekutif," tegas Ganjar.  Dengan demikian, adanya rapat koordinasi bersama KPK ini diharapkan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih berhati-hati dan menghindari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ganjar: Antikorupsi Jangan Cuma Manis di Bibir Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-pns-korup-dki-dan-kemenhub-paling-banyak-terima-gaji_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Koruptor" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga Mei 2022, tercatat 323 bupati atau wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul.  “Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata Agung Makbul di Meulaboh, Selasa (17/5) malam dikutip dari Antara.  Pernyataan ini ia sampaikan saat memenuhi undangan Bupati Aceh Barat Ramli M.S. yang turut dihadiri oleh unsur forkompimda dan pejabat daerah Aceh Barat, di pendapa bupati setempat di Meulaboh.  Agung Makbul mengatakan, begitu gencarnya pemerintah melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan gencarnya dilakukan Saber Pungli. Namun sampai saat ini masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.  Ia juga mengatakan tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.  Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.  “Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam, sehingga atas undangan Bupati Aceh Barat dan seizin Menkopolhukam, saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” kata dia.  Sosialisasi yang dilakukan pihaknya tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat.  Dia mengharapkan dengan adanya sosialisasi, pelayanan publik di daerah tersebut akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

323 Bupati Atau Wali Kota Ditangkap Akibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-17-at-21.45.26.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyoroti ihwal maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sehingga harus ada hukuman tegas kepada partai politik yang kadernya di daerah terjerat kasus korupsi.  Menurut Arsul, hukuman tegas tersebut misalnya berupa partai politik dilarang ikut Pemilu atau Pilkada di daerah yang kadernya melakukan korupsi.  "Harus ada proses hukum yang tegas tidak hanya terhadap kader. Tetapi partai politik dipinalti, misalnya kader di daerah itu buruk, maka dipinalti tidak boleh ikut Pemilu atau Pilkada," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (22/10).  Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, hukuman itu perlu diterapkan jika sudah ada pembenahan sistem pendanaan partai politik.  "Sekarang ini kan di tingkat pusat per suara seribu rupiah. Itu kan mau ditingkatkan, itu jadi jalan keluar, karena political funding itu di negara maju juga terjadi," katanya.  Karena itu, jika sistem pendanaan ini sudah diperbaiki, namun masih ada kader partai politik yang korupsi. Maka perlu adanya sistem yang hukuman yang tegas terhadap partai politik.  "Menurut saya imbang-imbangan itu harus dilakukan di satu sisi ada penindakan dalam proses hukum yang tegas dan proses administrasi terhadap partai tetapi di lain sisi juga harus ada jalan keluar nah ini saya kira harus kita turun ke depan," ungkapnya.  Diketahui, sepanjang 2021, setidaknya terdapat tujuh kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Nganjuk Novi Rahman, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Legislator PPP Usul Parpol Dapat Sanksi Jika Kadernya Lakukan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/firli.jpg" alt="TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, lembaga antirasuah akan menahan dua kepala daerah pada pekan depan. Namun, Firli tak membeberkan siapa sosok kepala daerah yang bakal ditahan KPK itu.  "Bapak lihat aja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota," kata Firli pada acara Webinar Pembekalan Cakada melalui siaran daring, Selasa (10/11).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/11/2020/kpk-akui-mulai-selidiki-dugaan-korupsi-calon-kepala-daerah/">KPK Akui Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Calon Kepala Daerah</a>  Polisi jenderal bintang tiga itu enggan mengungkapkan identitas dua kepala daerah yang bakalan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK. Firli menyebut, KPK menaruh perhatian terhadap jalannya pemilihan kepala daerah, karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.  Firli menuturkan, KPK sudah menjerat 122 orang bupati/wali kota dan 21 orang gubernur yang terjerat kasus korupsi. Terlebih, 26 provinsi dari total 34 provinsi pun sudah terjerat korupsi.  "Sebaran korupsi terjadi di 26 provinsi, kalau begitu berarti hanya 8 yang tidak atau belum tertangkap, 26 dari 34," cetus Firli.  Untuk diketahui, sepanjang 2020 KPK telah menahan tiga orang kepala daerah yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fhlzjNtbID8

Firli Bahuri Sesumbar Akan Tahan Dua Kepala Daerah Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 26 provinsi tersangkut tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan catatan KPK sejak 2004 hingga 2020.  "Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita," kata Firli dalam webinar 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas' melalui daring, Selasa (20/10).  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menuturkan, provinsi yang paling banyak tersangkut pidana korupsi terjadi di Jawa Barat, yakni 101 kasus. Kemudian, Jawa Timur 93 kasus dan 73 kasus di Sumatera Utara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/09/2020/kpk-sebut-ada-kepala-daerah-di-jatim-selewengkan-anggaran-covid-19/">KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Selain itu, kasus rasuah juga kerap terjadi di Kepulauan Riau sebanyak 64 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Sumatera Selatan 24 kasus, Banten 24 kasus, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22 kasus, Bengkulu 22 kasus, Aceh 14 kasus, Nusa Tenggara Barat 12 kasus, Jambi 12 kasus, Sulawesi Utara 10 kasus.</div> </div> </div> </div> Kemudian Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus dan Sumatera Barat 3 kasus.  Firli berharap, delapan provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi untuk terus berbenah, memperbaiki dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih tindaka pidana korupsi pada 26 provinsi itu juga tak jarang melibatkan unsur kepala daerah.  "Jadi kasus-kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," tandas Firli.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=an4XELLGOzY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KPK Ungkap 26 Provinsi Terjadi Korupsi yang Melibatkan Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data KPK, Agung merupakan kepala daerah ke-119 yang diproses oleh KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, dari 119 kepala daerah yang diproses hukum oleh KPK, hanya 47 yang ditangani berawal dari giat operasi senyap. Jika dipersentasekan, sudah 39,4 persen kepala daerah yang terjerat dari giat OTT KPK.  "Sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT," kata Febri, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).  Meski demikian, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, terdapat tujuh kepala daerah yang diproses KPK berawal dari giat operasi senyap. Ketujuh kepala daerah itu yakni mantan Bupati Kabupaten Mesuji Khamami yang diringkus KPK pada 23 Januari 2019, mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip terjaring OTT pada 30 April 2019.  Kemudian, mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjerat oleh KPK pada 10 Juli 2019, mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring OTT pada 26 Juli 2019, Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Yani tertangkap tangan pada 2 September 2019, mantan Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot terjerat KPK pada 3 September 2019, teranyar Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT pada 6 Oktober 2019.  Jika melihat skala lebih luas, dari 119 kepala daerah yang diproses KPK, lanjut Febri, setidaknya terdapat 25 provinsi kepala daerah terlibat melakukan praktik rasuah. Rinciannya, Aceh empat tersangka, Bengkulu tiga tersangka, Jawa Barat 14 tersangka, Banten 4 tersangka, Jawa Tengah sepuluh tersangka, Jawa Timur 14 tersangka.  Kemudian, Kalimantan Selatan satu tersangka, Kalimantan Tengah dua tersangka, Kalimantan Timur lima tersangka, Kalimantan Barat satu tersangka, Maluku Utara tiga tersangka, NTB tiga tersangka, NTT dua tersangka, Papua lima tersangka, Riau enam tersangka, Kepulauan Riau empat tersangka, Sulawesi Selatan dua tersangka, Sulawesi Tengah satu tersangka, Sulawesi Tenggara enam tersangka.  Selanjutnya, Sulawesi Utara empat tersangka, Sumatera Selatan tujuh tersangka, Sumatera Utara 12 tersangka, Jambi satu tersangka, Lampung empat tersangka, dan Sumatera Barat satu tersangka. Dapat diartikan, hanya sembilan dari 34 provinsi di Indonesia kepala daerah yang tidak terjerat praktik rasuah.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyakan, pihaknya tak akan lelah untuk mengingatkan dapat menjalankan tugas baik pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan proyek dapat dilakukan sesuai prosedur dan berintegritas. Baginya, kepala daerah tak perlu takut jika tidak melakukan korupsi.  "KPK pasti akan bisa memilah dengan tepat sesuai aturan hukum dan bukti yang ada antara mana yang melakukan korupsi dan mana yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih," tukas Basari dalam di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Miris, 119 Kepala Daerah dari 25 Provinsi Terlibat Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-banyak-kepala-daerah-kumpulkan-fee-proyek-untuk-menumpuk-kekayaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Koruptor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak 107 kepala daerah sudah terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Jumlah tersebut termasuk yang baru-baru ini, yakni Bupati Mesuji Khamami. Dia terjerat kasus suap pembangunan proyek infrastruktur. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah mengenai suap terkait proyek infrastruktur. KPK&nbsp;pun menyoroti integritas para pemimpin daerah tersebut. "Cukup banyak suap terkait dengan proyek yang ada di Pemkab. Untuk&nbsp;fee&nbsp;proyek terkait pengadaan dinas PUPR memang cukup banyak faktor kami lihat yang mengemuka," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (26/1). Mantan aktivis ICW ini mengatakan,&nbsp;banyak perkara kepala daerah menerima suap dari pengusaha yang memang menggarap proyek tersebut. Tak hanya itu, kata Febri, ada kepala daerah yang mendapatkan uang 'haram' dari pengusaha yang sebelumnya membantu biaya politik kampanye. "Bahkan, kami duga memang mereka (kepala daerah) menerima dan mengumpulkan fee proyek untuk menumpuk kekayaan. Ini salah satu fenomena yang muncul di kasus korupsi kepala daerah," imbuhnya. Di sisi lain, Febri tidak menampik bila sistem untuk mencegah perbuatan haram para pejabat belum begitu sempurna. Namun, hal itu tentunya bagi KPK tidak bisa menjadi alasan pembenar atas kelakuan kepala daerah untuk korupsi. "Pasti orangnya bermasalah bahwa sistemnya belum sempurna tentu bisa dipotret dan&nbsp;review&nbsp;melalui proses pencegahan tindak pidana korupsi. Tapi itu bukan alasan pembenar, ya. Seolah-olah kurang dari sistem, maka kita bisa maafkan pelaku korupsi, tidak boleh," pungkasnya. IPP

KPK: Banyak Kepala Daerah Kumpulkan Fee Proyek untuk Menumpuk Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikritik-banyak-tuntut-kepala-daerah-rendah-begini-jawaban-jubir-kpk_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rendah tuntutan bagi para kepala daerah yang terjerat korupsi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak mempermasalahkan kritik dari berbagai pihak. Namun, KPK meminta ICW untuk mencermati fakta-fakta di persidangan. "KPK tentu terbuka dengan kritik dari masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara," ungkapnya pada awak media, Senin (17/12). Dia menilai, selama ini pihaknya juga memberikan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang untuk sejumlah kepala daerah. "Agaknya akan lebih komprehensif jika kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati," jelas dia. Pasalnya, menurut Febri dalam persidangan bisa dilihat apakah terdakwa korupsi tersebut bersikap kooperatif atau tidak. Menurut Febri, sikap kooperatif itu menjadi pertimbangan dari jaksa atau pun hakim. "Dari persidangan dapat dinilai secara valid apakah terdakwa kooperatif atau tidak, hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan baik bagi hakim ataupun JPU," sambungnya. Kendati demikian, mantan aktivis ICW ini mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan agar nantinya bisa memperbaiki kualitas KPK kedepannya. "Namun, prinsipnya KPK ucapkan terima kasih pada kritik yang disampaikan. Mungkin nanti tinggal kualitas data dan analisis hukumnya yang dapat dilakukan lebih komprehensif," tutup Febri. Sekadar informasi, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mencermati bahwa tuntutan pidana terhadap kepala daerah yang ditangani KPK masih tergolong rendah. Dari catatan ICW rata-rata tuntutan terhadap kepala daerah hanya 7 tahun 5 bulan penjara.&nbsp; "Karena ada celah dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor mengatur soal kerugian negara, tapi ancaman minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dalam regulasi UU Tipikor," ujar Kurnia kepada awak media, Minggu (16/12). Kemudian, jaksa KPK dinilainya kurang menggunakan semua instrumen hukum untuk menuntut maksimal. Dari 84 perkara kepala daerah yang masuk pengadilan, ada 16 terdakwa yang dituntut ringan 0-4 tahun. "Ada 9 terdakwa yang memungkinkan dituntut maksimal. Dari 84 perkara tersebut, hanya 11 yang dituntut berat di atas 10 tahun penjara," pungkasnya.

Dikritik Banyak Tuntut Kepala Daerah Rendah, Begini Jawaban Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-jokowi-ke-kepala-daerah-uang-rakyat-jangan-dikorupsi_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wejangan kepada kepala daerah. Penyampaian pesan ini sekaligus membuka acara penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta. Ada lima pesan yang disampaikan Jokowi kepada kepala daerah. Pertama, program pemerintah daerah (pemda) pada 2019 bisa disiapkan dengan baik. "Artinya persiapan lelang dilakukan lebih awal. Sehingga, manfaat kan e-procurement, e-katalog. Kedua, pastikan penggunaan anggaran yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan sekedar outcome, tapi juga output," ujarnya, Selasa (11/12). Ketiga, para kepala daerah harus mengoptimalkan anggaran dengan baik. Jokowi meminta uang rakyat tersebut jangan digunakan untuk perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang kurang optimal. "Alokasi anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung. Saya minta pemimpin di daerah cek betul bahwa anggaran itu untuk kegiatan utama," tuturnya. "Kegiatan pendukung itu apa? kebanyakan rapat, perjalanan dinas, honor untuk tim dan betul-betul lakukan konsolidasi sinergi antar kementerian, daerah. Jangan sampai ego daerah, ego sektoral yang akan menyulitkan kita sendiri," sambungnya. Ketiga, lanjut Jokowi, para kepala derah diminta untuk terus memantau kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal itu dilakukan agar penggunaan anggaran bisa optimal. "Keempat pastikan setiap rupiah betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat, jangan ada yang main-main dengan korupsi, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada penyimpangan," tandasnya.

Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Uang Rakyat Jangan Dikorupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi kepala daerah

Berita Terkini