<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/IMG-20250307-WA0005-334729764.jpg" alt="Ketua Baznas Noor Achmad. Baznas menetapkan besaran zakat fitrah menggunakan uang yaitu Rp 47 ribu per orang. Jumlah ini naik Rp 2.000 dibandingkan tahun lalu. (Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Ketua Baznas Noor Achmad. Baznas menetapkan besaran zakat fitrah menggunakan uang yaitu Rp 47 ribu per orang. Jumlah ini naik Rp 2.000 dibandingkan tahun lalu. (Humas Baznas)</figcaption>
</figure> <br /> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Amalan penting dalam ajaran Islam kembali digunakan sebagai kode dalam praktik korupsi. Yaitu penggunaan diksi zakat dalam kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Praktik ini tidak semata melanggar hukum di Indonesia. Tetapi juga melecehkan ajaran Islam.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sorotan tersebut disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad. Dia sangat menyayangkan penggunaan diksi Uang Zakat sebagai kode dalam dugaan kasus korupsi di LPEI. Zakat sebagai salah satu rukun Islam dan ibadah yang sangat mulia, justru jadi kode korupsi. Baginya penggunaan diksi zakat itu, tidak hanya mendegradasi makna zakat yang suci dalam ajaran Islam. Tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki nilai sosial tinggi," kata Noor dalam keterangannya Minggu (9/3). Kemudian zakat bertujuan untuk membantu mustahik serta mereka yang berhak, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, mengaitkan zakat dengan tindakan kotor dan tercela seperti korupsi merupakan hal yang sangat tidak pantas.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Noor juga menegaskan bahwa tidak ada uang zakat yang dikorupsi dalam kasus ini. Kesalahan pemahaman dan penyebaran informasi yang kurang tepat di ruang publik telah menimbulkan kesalahpahaman. Seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Baznas terlibat dalam tindak pidana tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah zakat sebagai kode komunikasi," jelasnya. Noor mengatakan sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi di LPEI. Termasuk motif di balik penggunaan diksi "Uang Zakat" dalam kasus tersebut. Baznas juga mendorong agar penggunaan istilah yang mencampurkan unsur kesucian dengan tindakan kriminal dijadikan faktor yang memberatkan dalam tuntutan hukum.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Diharapkan, ke depan tidak ada lagi pihak yang dengan mudah mencampurkan istilah bersih dan sakral dalam Islam dengan perbuatan yang merusak moral dan merugikan masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, Baznas selalu mengajak semua pihak untuk menjaga amanah para muzaki. Serta memastikan dana zakat dikelola dengan transparan serta akuntabel untuk kepentingan umat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam upaya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, mereka elah berhasil mempertahankan dua sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang dikeluarkan oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015715492/kpk-tetapkan-5-tersangka-dugaan-korupsi-lpei-rugikan-negara-rp-117-triliun">KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi LPEI, Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun</a></strong><br /> <p dir="ltr">Baznas juga terus memperkuat prinsip pengelolaan yang sudah kami tetapkan sejak awal yaitu prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) dalam melakukan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dititipkan oleh para muzaki kepada BAZNAS. Oleh karena itu, mereka mengajak seluruh masyarakat untuk tetap teguh menjalankan kewajiban zakat. Serta tidak terpengaruh oleh kasus LPEI tersebut. Masyarakat harus tetap bersama-sama berjuang menjaga kesucian ajaran Islam dari distorsi makna yang menyesatkan. Hilmi Setiawan (wan/JPK)</p> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" data-smartmail="gmail_signature">&nbsp;</div>

Amalan penting dalam ajaran Islam kembali digunakan sebagai kode dalam praktik korupsi. Yaitu penggunaan diksi zakat dalam kasus korupsi

Tidak Hanya Langgar Hukum, Penggunaan Zakat untuk Kode Korupsi LPEI Pelecehan Ajaran Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terdapat kode uang zakat yang diminta direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada para debitur. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt Dirdik) KPK, Budi Sukmo menyampaikan, dugaan permintaan uang itu sejumlah 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat ya, yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut,&rdquo; kata Budi Sukmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yaitu besarannya antara 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/015715857/resep-brownies-bites-fudgy-ala-chef-devina-hermawan-cocok-untuk-hampers">Resep Brownies Bites Fudgy ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk Hampers</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dari keterangan saksi, uang zakat untuk direksi LPEI itu juga berdasarkam barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan. Menurutnya, penerimaan uang itu diterima oleh para direksi LPEI yang memberikan tanda tangan terkait dengan pengusulan kredit tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kurang lebihnya seperti itu, besarannya antara 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan kembali lagi kepada para direksi di LPEI,&rdquo; ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak lima orang telah menyandang status tersangka dalam kasus ini,&nbsp;kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, dua merupakan Direktur LPEI dan tiga lainnya pihak swasta debitur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun kelimanya yaitu dua orang dari LPEI adalah inisialnya DW Direktur Pelaksana LPEI kemudian AS Direktur Pelaksana LPEI. Kemudian dari PT Petro Energy, yang pertama adalah DM merupakan pemilik dari PT Petro Energy, kemudian Saudara NN adalah Direktur Utama kemudian Direktur Keuangan Saudari SMD," ungkap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menyebut, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun. Pemberian kredit terhadap PT Petro Energy itu terjadi pada 2015 sebesar USD 60 juta atau senilai Rp 900 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015715842/3-cara-ampuh-membuat-uang-mengejar-anda-biarkan-bau-kekayaan-semakin-mendekat">3 Cara Ampuh Membuat Uang Mengejar Anda, Biarkan Bau Kekayaan Semakin Mendekat!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, pemberian kredit itu terbagi dalam termin pemberian. Pertama pada 2 Oktober 2015, Rp 297 miliar. Kedua, pada 19 Februari 2016 sebesar Rp 400 miliar. Ketiga, pada 14 September 2017 sebesar 200 miliar rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi total kurang lebih Rp 900 miliar atau dikruskan dalam USD kurang lebih USD 60 juta," papar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu sampai saat ini belum dilakukan penahanan. KPK akan menahan mereka setelah proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para Tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Plt Dirdik KPK, Budi Sukmo menyampaikan, dugaan permintaan uang itu sejumlah 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan.

KPK Ungkap Kode 'Uang Zakat' jadi Simbol  Penarikan Fee Direksi LPEI ke Debitur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).&nbsp;Dua tersangka dalam kasus ini merupakan Direktur LPEI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menjelaskan, kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, dua merupakan Direktur LPEI dan tiga lainnya pihak swasta debitur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada pun 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 orang yaitu Direktur dari LPEI dan 3 orang dari PT Petro Energy atau PT PE," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015715490/dalam-debutnya-jaecoo-raup-13059-pengunjung-dan-433-rata-rata-kehadiran-harian-pada-iims-2025">Dalam Debutnya, Jaecoo Raup 13.059 Pengunjung dan 433 Rata-rata Kehadiran Harian pada IIMS 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun kelimanya yaitu dua orang dari LPEI adalah inisialnya DW Direktur Pelaksana LPEI kemudian AS Direktur Pelaksana LPEI. Kemudian dari PT Petro Energy, yang pertama adalah DM merupakan pemilik dari PT Petro Energy, kemudian Saudara NN adalah Direktur Utama kemudian Direktur Keuangan Saudari SMD," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun. Pemberian kredit terhadap PT Petro Energy itu terjadi pada 2015 sebesar USD 60 juta atau senilai Rp 900 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, pemberian kredit itu terbagi dalam termin pemberian. Pertama pada 2 Oktober 2015, Rp 297 miliar. Kedua, pada 19 Februari 2016 sebesar Rp 400 miliar. Ketiga, pada 14 September 2017 sebesar 200 miliar rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015715462/kapolda-kalsel-yang-rayakan-ultah-di-tengah-efiensi-anggaran-nggak-pernah-lapor-lhkpn">Kapolda Kalsel yang Rayakan Ultah di Tengah Efiensi Anggaran Nggak Pernah Lapor LHKPN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi total kurang lebih Rp 900 miliar atau dikruskan dalam USD kurang lebih USD 60 juta," papar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu sampai saat ini belum dilakukan penahanan. KPK akan menahan mereka setelah proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para Tersangka. KPK masih terus&nbsp;melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini," pungkasnya.</div>

KPK menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi LPEI, Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun

<div id="m#msg-f:1821913019380343670" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/Screenshot_20250122_081729_WhatsApp-1-656970841.jpg" alt="KPK menyita kendaraan mewah berupa&nbsp;mobil Merk Mercedes Benz type GLE 450 dan&nbsp;motor Merk BMW type F800 GS M/T terkait&nbsp;dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>KPK menyita kendaraan mewah berupa&nbsp;mobil Merk Mercedes Benz type GLE 450 dan&nbsp;motor Merk BMW type F800 GS M/T terkait&nbsp;dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821913019380343670-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita kendaraan mewah yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diduga aset itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendaraan yang disita, berupa satu unit mobil Merk Mercedes Benz type GLE 450 seharga Rp 2,3 Mililar dan satu unit sepeda motor Merk BMW type F800 GS M/T seharga Rp 370 juta. Kendaraan itu disita dari pihak swasta, Bayu Suryo Adiwinata alias Romo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi di itu disita dari tempatnya Romo. Saya tadi tanya ke penyidiknya tapi belum tahu itu nama aslinya. Ada keterkaitan terkait LPEI," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mobil, mercy dan moge itu diduga bahwa itu terkait dengan hasil tindak pidana dalam perkara LPEI," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum bisa memastikan keterkaitan pihak swasta bernama Romo dengan kasus LPEI. Hanya saja, berdasarkan aliran uang dugaan korupsi LPEI ada yang diduga dibelikan ke beberapa aset, di antaranya mobil dan motor mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti ini yang kita kan pakai follow the money, kemana ini, oh ditempatnya Romo, nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah atau memang dititip," tegas Asep.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK juga telah&nbsp;menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ketujuh orang itu di antaranya merupakan unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015554225/kpk-tahan-bupati-situbondo-karna-suwandi-dan-anak-buahnya-terkait-dugaan-korupsi-dana-pen">KPK Tahan Bupati Situbondo Karna Suwandi dan Anak Buahnya Terkait Dugaan Korupsi Dana PEN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya mengakui bahwa KPK telah mencegah tujuh orang itu untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri itu dilakukan untuk enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu,&nbsp;KPK juga telah mengamankan berbagai alat bukti usai melakukan upaya paksa penggeledahan pada dua rumah dan satu kantor perusahaan swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Giat penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK, pada 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa sejak tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada dua rumah dan satu kantor swasta yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan penggeledahan itu berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari&nbsp;LPEI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, berbagai alat bukti yang diamankan itu berupa uang senilai Rp 4,6 milyar, enam unit kendaran, 13 buah</div> <div dir="auto">logam mulia, sembilan buah jam tangan, 37 tas mewah, serta 100 perhiasan yang terdiri dari cincin, kalung, gelang, antin, dan liontin. Serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hardisk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu menyebut, barang bukti yang diamankan itu diduga ada keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah diusut KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesemuanya diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," pungkas Tessa.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menyita kendaraan mewah yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemberitan fasilitas pembiayaan LPEI.

KPK Sita Aset Mewah Berupa Mobil Mercy dan Motor BMW Diduga Terkait Kasus Korupsi LPEI

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ketujuh orang itu di antaranya merupakan unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK pada 19 Maret 2024 telah mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&ldquo;Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,&rdquo; kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa belum mengungkap identitas tujuh orang yang menyandang status tersangka. KPK memastikan, akan menyampaikan hal tersebut saat upaya paksa penahanan terhadap para tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, proses penyidikan kasus ini masih berjalan dengan memeriksa para saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah tujuh orang bepergian ke luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014926001/usai-jalani-pemeriksaan-di-kpk-ketua-gapensi-semarang-martono-sudah-saya-jelaskan-semua-tanya-penyidik-saja">Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Ketua Gapensi Semarang Martono: Sudah Saya Jelaskan Semua, Tanya Penyidik Saja!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan ini dilakukan untuk memastikan ketujuh orang itu berada di Indonesia saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,&rdquo; pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK pada 19 Maret 2024 telah mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI.

KPK Akui Tetapkan 7 Orang Tersangka Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah terhadap empat orang ke luar negeri. Hal itu dilakukan demi kepentingan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan terhadap empat orang itu dilakukan, setelah KPK mengirimkan permintaan pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pencegahan ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlunya kehadiran para pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi di LPEI, KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama 6 bulan kedepan," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun keempat orang yang dicegah ke luar negeri itu yakni Kepala Departemen Pembiayaan 3 Divisi Pembiayaan II pada LPEI, Muhammad Pradithya; Direktur Pelaksana 4 LPEI, Arif Setiawan; Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy Masrin; dan Dirut PT Petro Energy, Newin Nugroho.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014676220/muncul-gugatan-cerai-cinta-suci-anji-dan-wina-natalia-terancam-kandas">Muncul Gugatan Cerai, Cinta Suci Anji dan Wina Natalia Terancam Kandas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau keempat pihak yang dicegah itu dapat kooperatif apabila terdapat panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kaitan dibutuhkannya keterangan para pihak dimaksud untuk memberikan keterangan dihadapan Tim Penyidik, perlu kami ingatkan agar bersikap kooperatif," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;KPK pada 19 Maret 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pencegahan terhadap empat orang itu dilakukan, setelah KPK mengirimkan permintaan pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham

KPK Cegah 2 Pejabat LPEI dan 2 Pihak Swasta ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Menkue-Bertemu-Jaksa-Agung-Dery-Ridwansah-1JPG-4080232363.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Buharnuddin untuk membahas dugaan korupsi di LPEI di Kejaksaan Agung." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Buharnuddin untuk membahas dugaan korupsi di LPEI di Kejaksaan Agung.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan adanya praktik dugaan korupsi pada empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pelaporan itu dilayangkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan itu diserahkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurut Sri Mulyani, dirinya secara khusus membahas dugaan korupsi pengunaan dana di LPEI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita khusus membahas LPEI," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur, yang diduga melakukan penyimpangan. Karena itu, Sri Mulyani meminta Kejaksaam menindaklanjuti dugaan korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini agar mandat LPEI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi penjaminan dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional dan dengan integritas," tegas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui membahas persoalan dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Menurutnya, praktik korupsi itu terjadi sudah cukup lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi pagi ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI yang mana sebenernya tindakan ini sudah cukup lama," ungkap Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin menduga, nilai dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Ia menyebut, terdapat empat perusahaan di LPEI yang diduga melakukan penyimpangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.505.119.000.000, teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin pun memastikan akan menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Ia pun menyebut, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan pemeriksaan terkait nilai dugaan korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengingatkan kepada yg sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti ini, daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih pemeriksaan," pungkas Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur.

Temui Jaksa Agung, Menkeu Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi di LPEI yang Rugikan Keuangan Negara Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211201-055350_Photos-1.jpg" alt="Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kerugian negara akibat kasus ini diduga mencapai Rp 2,6 triliun.<br /> <br /> "Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan lima orang tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (6/1) malam.<br /> <br /> Lima orang yang menyandang status tersangka di antaranya, AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal sampai dengan akhir Group Walet serta selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono.<br /> <br /> Kemudian, FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : 02/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/F.2/Fd.2/01/2022 Tanggal 06 Januari 2022.<br /> <br /> Selanjutnya, JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 03/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022.<br /> <br /> Lalu, JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 04/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022.<br /> <br /> Terakhir, S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 05/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/F.2/Fd.2/01/2022 Tanggal 06 Januari 2022.<br /> <br /> Leonard menjelaskan, LPEI dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI. Sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/nonperforming loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen.<br /> <br /> "Berdasarkan Laporan Keuangan LPEI per 31 Desember 2019 LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp.4.700.000.000.000," papar Leonard.<br /> <br /> LPEI dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada delapan Group yang terdiri dari 27 perusahaan tanpa melalui Good Corporate Governance dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI dan sesuai Laporan Sistem Informasi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam posisi kolektibilitas lima macet per tanggal 31 Desember 2019 di antaranya Group Walet terdiri dari tiga perusahaan.<br /> <br /> Menurut Leonard, CV. Mulia Walet Indonesia, awal memperoleh pembiayaan sebesar Rp 90.000.000.000 dan kemudian di take over ke PT. Mulya Walet Indonesia. Sehingga jumlah pembiayaan sebesar Rp 175.000.000.000. Kemudian, PT. Jasa Mulya Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp 276.000.000.000.<br /> <br /> "PT. Borneo Walet Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp.125.000.000.000. Bahwa untuk Group Walet, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar Rp 576.000.000.000," papar Leonard.<br /> <br /> Dia mengutarakan, dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka penyidik menetapkan tersangka sebagai AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal s/d akhir Group Walet, FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018 dan S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia.<br /> <br /> Selanjutnya, Group Johan Darsono terdiri dari 12 perusahaan di antaranya PT Kemilau Kemas Timur menerima pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000; CV Abhayagiri Timur menerima pembiayaan sebesar Rp 15.000.000.000; CV Multi Mandala menerima pembiayaan sebesar Rp 15.000.000.000; CV Prima Garuda menerima pembiayaan sebesar Rp 15.000.000.000; CV Inti Makmur menerima pembiayaan sebesar Rp 15.000.000.000; PT Permata Sinita Kemasindo menerima pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000; PT Summit Paper Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp 199.600.000.000.<br /> <br /> Lalu, PT Ellite Paper Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000; PT Everbliss Packaging Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000; PT Mount Dreams Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp 645.000.000.000; PT Gunung Geliat menerima pembiayaan sebesar USD 30 juta atau Eqv. IDR kurs:11.500 senilai Rp 345.000.000.000; PT Kertas Basuki Rahmat menerima pembiayaan sebesar USD 45 huta atau Eqv. IDR kurs:11.500 senilai Rp 460.000.000.000.<br /> <br /> "Bahwa untuk Group Johan Darsono, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar lebih kurang Rp.2.100.000.000.000," cetus Leonard.<br /> <br /> Menurutnya, dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka penyidik menetapkan tersangka, JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016; AS selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono dan JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia.<br /> <br /> "Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, dari perhitungan sementara Penyidik mengakibatkan kerugian keuangan negara (Group Walet dan Group Johan Darsono) kurang lebih sebesar Rp 2.600.000.000.000 dan saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK RI," ungkap Leonard.<br /> <br /> Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<br /> <br /> Subsidiair Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rugikan Negara Rp 2,6 Triliun, Kejagung Tetapkan 5 TSK Korupsi LPEI

Korupsi LPEI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi LPEI

Berita Terkini