<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. (Salman Toyibi/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. (Salman Toyibi/ JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengenakan kemeja Abu-Abu lengan panjang dibalut celana cream dan kopiah hitam, Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, tampil begitu percaya diri dan meyakinkan dalam debat final putaran kedua Pilgub DKI 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017).  Ratusan pasang mata dari para pendukungnya terpana, saat Anies dengan tenang menjawab pertanyaan yang dibacakan Sukarto, salah satu perwakilan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Karto-demikian dia biasa disapa- kala itu menceritakan salah satu keluhan, betapa menderitanya seorang penghuni rumah susun (Rusun) di Jatinegara, yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung.  “Pak Kami ini warga Rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami tidak saja menderita secara ekonomi, tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus. Bila bapak terpilih, apakah bapak tega untuk terus menerus, membebani kami biaya rusun yang bocor ini?” tanya Karto kepada kedua Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu.  Jika Basuki Tjahaja Purna (Ahok) lebih banyak defensif dan terkesan menyalahkan kepemimpinan sebelumnya dan kontraktornya yang tidak benar, saat menjawaba pertanyaan Karto, Anies dengan percaya diri justru menawarkan solusi yang menyihir perhatian ratusan audiens di lokasi debat. Dengan menyerap aspirasi seorang penghuni Rusun di Bukit Duri bernama Hamzah, Anies berjanji ingin menata kampung yang kumuh, agar menjadi lebih baik.  Anies ingin menata ulang, memberikan akses pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, namun diberikan solusi. Anies akan memberikan hak untuk memiliki rumah, dengan pembiayaan 0 Rupiah DP-nya.  Mantan menteri pendidikan nasional (Kini Mendikbudristek) ini tak ingin rakyatnya menderita kala ia memimpin Jakarta nanti. Karena menurutnya, seorang gubernur adalah pemimpin rakyat. Penderitaan rakyat menurut Anies, adalah sebuah penderitaan juga buat gubernur.  “Ini bukan statistik. Ini adalah manusia, yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu, kami ingin hadir, memimpinnya dengan hati, karena problem seperti ini. Solusinya, kita buatkan program perumahan, dengan DP O rupiah,” kata Anies disambut tepuk tangan meriah oleh para pendukungnya.  Pernyataan Anies ini memang bukan isapan jempol semata. Untuk merealisasikan janjinya saat kampanye dulu, Anies bersama Sandi yang kala itu menjadi pasangannya, seminggu sebelum 100 hari pertama kerja, pada (18/1/2018), meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.  "Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunasi, kalau program tidak dilaksanakan bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.  Dalam perjalanannya, ternyata realiasi pembangunan rumah dengan iming-iming DP 0 rupiah itu tak semulus janjinya saat kampanye dulu. Banyak yang mencibir, tak sedikit pula yang menyangsikan mimpi besar Anies untuk menyejahterakan Warga Jakarta. Persoalan regulasi skema pembiayaan juga menjadi ganjalan dalam pembelian rusun tersebut.  Setali tiga uang. Tak hanya persoalan skema pembiayaan. Belakangan, janji manis Anies ini justru terciderai dengan adanya kasus korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur.  Pembelian tanah yang rencananya diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 Rupiah, justru menjadi bancakan Perumda Sarana Jaya, Perusahaan BUMD yang bertugas mengurusi pembelian tanah, bersama sejumlah perusahaan swasta yang menjual tanah tersebut.  Akibatnya, Yoory Corneles Pinontoan selaku mantan Direktur Utama PD Sarana Jaya menjadi pesakitan. Setelah ditetapkan tersangka oleh penyidik KPK, Yoory pun diseret ke meja hijau. Dia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Dari perkara ini, Yoory Corneles Pinontoan akhirnya divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry dinilai terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Perbuatannya dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  "Menyatakan terdakwa Yorry Corneles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim, Syaifuddin Zuhri membacakan putusan vonis di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/2).  Yorry juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.  Eks Dirut Perumda Sarana Jaya jadi Tersangka Lagi  Sengkarut kasus mafia tanah DKI, ternyata tak berhenti di kasus korupsi tanah Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang peruntukannya sebagai bagian program Rumah DP 0 Persen. Rupanya, di wilayah lain, praktik lancung ini juga kembali mengemuka. Kabarnya, komisi antirasuah, kembali menetapkan Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, sebagai tersangka kembali dalam kasus pembelian tanah.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, kali ini Yoory kembali menjadi pesakitan dalam kasus pembelian tanah di bilangan Pulo Gebang, Jakarta Timur.  “Kerugian negara kurang lebih Rp 270 miliar,” terang sumber JawaPos.com di internal lembaga antirasuah.  Tak hanya Yoory, Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian juga dikabarkan kembali menjadi pesakitan.  “Sudah diputuskan naik ke penyidikan,” imbuh sumber tersebut.  Di lain pihak, sumber lain yang mengetahui persis adanya sengkarut rasuah pembelian tanah yang peruntukannya sebagai Rumah Dp 0 Persen, juga membenarkan, jika kasus ini sudah naik ke penyidikan.  “Betul, sudah naik ke penyidikan,” kata sumber tersebut.  Dengan adanya peningkatan status hukum tersebut, maka, tinggal tujuh laporan lagi kasus serupa yang belum ditingkatkan ke penyidikan. Pasalnya, total ada sembilan laporan dugaan korupsi pembelian tanah Provinsi DKI Jakarta yang diduga bermasalah.  Menanggapi adanya hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, hingga berita ini diturunkan tak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, ketika ditanya adanya penetapan tersangka kembali kepada Yoory dan Tommy.  Hal senada juga dilakukan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko. Dia tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, ketika ditanya perihal perkembangan pembelian rumah DP 0 persen, serta soal penetapan tersangka kembali Yoory dan Tommy.

Main Mata Janji Manis Rumah DP 0 Persen Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan dituntut hukuman 6 tahun dan 8 bulan penjara, serta pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, Yoory terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan keuangan negara senilai Rp 152,5 miliar.  “Menyatakan terdakwa Yoory Corneles Pinontoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diancam Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor,” kata Jaksa KPK, Takdir Suhan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/2).  Dalam menyusun surat tuntutan, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Yoory dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.  "Yoory juga telah merugikan keuangan negara dan daerah," ucap Jaksa Takdir.  Selain itu, Yoory sebagai Dirut BUMD yang mengimplementasikan program Pemprov DKI Jakarta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat perbuatannya tersebut.  “Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku belum pernah dihukum, mengakui, dan menyesali perbuatannya, terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana,” ungkap Jaksa Takdir.  Yoory Corneles Pinontoan diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Dituntut 6 Tahun dan 8 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/didakwa-terima-suap-4-dprd-kalteng-terancam-20-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para pihak yang diduga menerima aliran uang dari dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, untuk mengembalikan uang yang mereka nikmati. Hal ini karena dalam surat dakwaan mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, diduga perkara ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 152,56 miliar.  "Kami sampaikan kepada siapa pun yang menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perkara ini tentu untuk bisa mengembalikan kepeada negara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (17/1).  Ali menjelaskan, pengembalian uang hasil korupsi itu bisa dilakukan melalui koordinasi dengan tim jaksa KPK. Nantinya, uang yang dikembalikan akan dirampas dan disetorkan ke kas negara setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.  "Nanti kalau kemudian perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pasti akan dilakukan perampasan dan disetorkan kepada kas negara," tegas Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini berujar, salah seorang saksi perkara ini, yakni seorang notaris bernama Yurisca Lady Enggraeni telah berkomunikasi dengan tim jaksa untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Tetapi belum dapat menjelaskan rinci total uang yang sudah dikembalikan Yurisca.  "Sejauh ini saksi ini kooperatif, sudah ada komunikasi dengan tim jaksa untuk bisa mengembalikan uang yang berhubungan dengan perkara ini," ujar Ali.  Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory dkk itu berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Ultimatum Sejumlah Pihak yang Terima Aliran Korupsi Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pelantikan-Anggota-DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak enam anggota DPRD DKI Jakarta disebut meminta percepatan sejumlah pengadaan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Salah satunya, terkait pencairan anggaran pengadaan tanah di Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, pihaknya akan mendalami permintaan enam legislator DKI Jakarta meminta pencairan dana pengadaan tanah dipercepat. KPK pun telah memastikan, sudah mencatat fakta persidangan tersebut untuk ditindaklanjuti. "Tentu setiap fakta sidang dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (29/10). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, informasi itu akan didalami dalam saksi yang dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Masyarakat diminta tetap memantau persidangan tersebut. "Kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa," ucap Ali. Informasi terkai legislator yang meminta percepatan pencairan ini terungkap dari Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/10) kemarin. Dia diperiksa untuk terdakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. "Izin membacakan BAP (berita acara pemeriksaan), kami sebutkan, banyak orang lain juga yang meminta tolong proses percepatan pencairan contohnya teman-teman dari DPRD," ucap jaksa penuntut umum (JPU) KPK Takdir Suhan. Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo. Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Dalami Dugaan 6 Legislator DKI Minta Pencairan Dana Lahan Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggo, Jakarta Timur. Jaksa KPK telah mendakwa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.  Jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi yang telah diperiksa pada ranah penyidikan, tak menutup kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Tidak menutup kemungkinan (menghadirkan Anies), karena tadi bisa dibilang di dalam pengadaan ini ada kebijakan, kemudian ada SK yang ditandatangani oleh pihak pejabat yang berwenang. Itu nanti akan kami lihat ke depan," kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/10).  Takdir mengungkapkan, rencana dihadirkannya saksi-saksi ke persidangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa KPK. Menurutnya, ada pihak-pihak yang mempunyai andil dalam kasus pengadaan tanah di Munjul.  "Karena bagaimana pun untuk mendukung dakwaan kami, ada pihak-pihak yang punya andil untuk pelaksanaan pengadaan ini," tegas Takdir.  Takdir memastikan, Jaksa KPK akan membuktikan dakwaannya di dalam persidangan. Terlebih, Yoory dan tim kuasa hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa KPK, sehingga pada agenda sidang berikutnya langsung menghadirkan saksi-saksi.  "Kami nanti akan menghairkan saksi-saksi yang memang bisa membuktikan semua dakwaan yang kami susun. Mengenai saksi-saksi siapa saja yang akan kami panggil, pastinya yang memang sudah sempat pada saat di penyidikan di BAP," papar Takdir.  Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Berencana Hadirkan Anies Baswedan Di Sidang Korupsi Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan mantan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan tersangka korporasi PT Adonara Propetindo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Selain itu, berkas perkata Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar juga dinyatakan lengkap atau P21.  "Hari ini (7/10) dilaksanakan tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik kepada Tim Jaksa untuk tersangka AR dkk dan tersangka PT AP sebagai korporasi. Dimana kelengkapan berkas perkaranya telah di periksa oleh Tim Jaksa dan dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan. Jaksa KPK akan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor. "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," pungkas Ali.  Perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; dan menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Kejadian ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih pada waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukkan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Eks Wakil Direktur Adonara Propetindo segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta timur tahun 2019. Penelusuran aset-aset tersebut dilakukan tim penyidik saat memeriksa seorang swasta bernama Dewi, pada Kamis (19/8) kemarin.  "Dewi (swasta) dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan berbagai aset dari tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/8).  Selain Dewi, tim penyidik juga memeriksa pihak swasta lainnya bernama, Farid Ridwan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mencecar Farid terkait proses penghitungan appraisal pengadaan tanah Munjul.  "Farid Ridwan didalami pengetahuannya antara lain terkait proses penghitungan appraisal untuk pengadaan tanah di Munjul, Cipayung," ujar Ali.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Telusuri Aset Tersangka Rudy Hartono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu (4/8) kemarin.  Selain Edi, penyidik KPK juga turut memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta, Asep Erwin Djuanda; pejabat BPKD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin dan pegawai BUMD DKI Jakarta Farouk. Mereka ditelisik terkait pengelolaan keuangan APBD DKI yang diperuntukan untuk pengadaan tanah Munjul.  "Para saksi seluruhnya hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai, khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/07/2021/kpk-periksa-eks-plt-dirut-sarana-jaya-soal-kasus-korupsi-tanah-munjul/">KPK Periksa Eks Plt Dirut Sarana Jaya Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul</a>  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kepala BPKD Dicecar Soal Penggunaan APBD DKI Pengadaan Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC) selama 20 hari kedepan. Mantan pejabat BUMD DKI Jakarta itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019  "Tim Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka YRC selama 40 hari terhitung mulai 16 Juni 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur," kata pelaksana tugas (Plt), juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/6).  "Proses penyidikan untuk pemberkasan perkara masih terus dilakukan, diantaranya dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi," ucap Ali.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  "PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate," ungkap Lili.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/05/2021/kasus-tanah-di-munjul-kpk-cecar-pejabat-pemprov-dki/">Kasus Tanah di Munjul, KPK Cecar Pejabat Pemprov DKI</a>  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi Tanah Munjul

Berita Terkini