Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/JKT-PROGRESS-IKN-FED-1JPG-395033883.jpg" alt="Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Proyek kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kerap dipertanyakan karena dianggap tidak menarik investor. Namun, belakangan kondisi IKN semakin bagus. Kondisi itu dapat membantah nyinyiran masyarakat yang menyatakan IKN sebagai kota hantu. Juru Bicara PSI Ariyo Bimo mengatakan, selama ini IKN disebut-sebut sebagai kota hantu. Kini, isu itu tidak relevan dengan kondisi Tanah Air saat ini. Apalagi jika dibandingkan dengan Jakarta yang kembali menghadapi banjir dan kemacetan serius. Hal itu menegaskan bahwa daya dukung lingkungan dan infrastruktur Jakarta sudah sangat terbatas. "Dalam kerangka itu, percepatan pembangunan IKN justru merupakan kebutuhan struktural, bukan sekadar pilihan politis," tutur dia kepada awak media, Selasa (26/1). "IKN dirancang untuk mendistribusikan beban ekonomi, administratif, dan demografis yang selama ini terlalu terpusat di Jakarta, dengan pendekatan perencanaan kota yang lebih modern dan berkelanjutan," sambung Ariyo. Maka, dengan masuknya investasi untuk proyek IKN merupakan perkembangan yang memang logis serta terukur. Masuknya investasi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN. "Investor pada dasarnya bekerja dengan kalkulasi rasional, mereka membaca gesture kebijakan, kesinambungan pemerintahan, dan kepastian arah pembangunan nasional," sebutnya. "Ketika itu terlihat jelas, maka keputusan investasi pun mengikuti," lanjut dia. Ariyo menegaskan, IKN dinilai memiliki prospek ekonomi yang menguntungkan. Dengan demikian, IKN tidak dipandang hanya secara jangka pendek, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam jangka panjang. IKN dibangun dengan skema pembiayaan yang berlapis, keterlibatan swasta, serta kepastian kelanjutan kebijakan era Prabowo. Ariyo menilai masuknya investor menjadi indikator paling konkret bahwa IKN dipandang layak secara ekonomi dan realistis secara kebijakan. "Intinya, investor masuk bukan karena optimisme kosong, tetapi karena membaca arah kebijakan yang jelas dan kebutuhan objektif untuk mendistribusikan beban Jakarta," sebut dia.

Belakangan kondisi IKN semakin bagus. Kondisi itu dapat membantah nyinyiran masyarakat yang menyatakan IKN sebagai kota hantu.

Sudah Tidak Relevan IKN Disebut Kota Hantu

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/9qe6xQWUGrk7DdK12U8QU18fKNVQxOpRveTHf9iR-1-1-322894891.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" /> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal pemberitaan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi Kota Hantu. Adapun narasi itu mendadak muncul seiring dengan penurunan anggaran konstruksi di IKN pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Terkait itu, Purbaya meminta untuk tidak takut soal potensi itu dan juga tak mendengar prediksi dari orang luar, karena sering salah. Ia juga memastikan soal anggaran IKN akan tergantung dengan kebijakan dari pemerintah dan kondisi ekonomi ke depan. Tetapi, ia percaya bahwa tidak mungkin IKN akan menjadi Kota Hantu.&nbsp; "Saya enggak tahu kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa (soal IKN). Kalau (menurut) saya sih enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya udah bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak nanti. Jadi Anda enggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok," kata Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).&nbsp; Lebih lanjut, Purbaya juga memastikan bahwa hingga saat ini pembangunan di IKN belum berhenti dan tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, belum lama ini pemerintah telah menyetujui investasi dari perusahaan property swasta untuk membangun rumah di sana.&nbsp; "Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," ujarnya.&nbsp; Namun ia mengakui, percepatan pembangunan dan pendanaan dari pemerintah tidak sejor-joran dahulu. Terkait itu, ia memastikan akan terus mengikuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Sepertinya enggak berhenti (pembangunan), masih jalan terus. Tapi enggak secepat yang... Kita ikutin sama Pak Presiden (Prabowo) aja seperti apa," tukas Purbaya.&nbsp; Sebelumnya, The Guardian memberitakan bahwa tiga tahun sejak mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius untuk menggantikan Jakarta yang tercemar, padat dan berpotensi tenggelam. Beberapa orang khawatir ibu kota di Kalimantan itu dalam bahaya dan berpotensi menjadi kota hantu yang diagungkan.&nbsp; Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari separuhnya. Prabowo, yang belum berkunjung ke IKN sebagai presiden juga diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi &ldquo;ibu kota politik&rdquo; pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan ke publik pada bulan September.&nbsp; Pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi ibu kota mengundurkan diri. Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta pada tahun 2030. Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu meskipun anggaran menurun.

IKN Disebut Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Jangan Dengar Prediksi Orang Luar Sering Salah!

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" /> JawaPos.com-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan percepatan pembangunan tahap kedua. Pembangunan berfokus pada kawasan Legislatif dan Yudikatif, menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul pelabelan kota hantu oleh The Guardian, media asal Inggris. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan Legislatif dan Yudikatif akan berlangsung lebih cepat dan masif. &ldquo;Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,&rdquo; kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11). Pembangunan kawasan Legislatif akan berdiri di atas lahan seluas 42 hektare dengan nilai investasi Rp 8,5 triliun untuk periode 2025&ndash;2027. Kawasan ini akan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, dan sejumlah gedung kerja. Sementara itu, kawasan Yudikatif akan menempati lahan 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun. Yakni mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses konstruksi kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan mulai November 2025.&nbsp;Basuki merinci sumber pembiayaan infrastruktur IKN yang berasal dari tiga skema. Yakni dana APBN Rp 48,8 triliun (2025&ndash;2028), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun, serta investasi swasta murni Rp 66,3 triliun per Oktober 2025. Selain dua kawasan utama tersebut, OIKN menargetkan sejumlah proyek prioritas lain seperti penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara, dan Basilika rampung serta beroperasi pada akhir 2025. Fasilitas pendukung seperti konektivitas jalan, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan juga tengah disiapkan untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara. Sementara, dalam menjamin ketersediaan air bagi ribuan ASN, OIKN mengandalkan Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampung 16 juta meter kubik, mampu menyediakan air baku hingga 2.500 liter per detik. Dari jumlah itu, 1.500 liter per detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter per detik ke Balikpapan. Selain itu, Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter per detik juga telah disiapkan, menghasilkan air yang layak konsumsi. Dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), lanjut Basuki, pihaknya juga bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur kelembagaan secara komprehensif. Tidak hanya pembangunan fisik, OIKN juga berfokus pada pengembangan masyarakat di sekitar kawasan. Hingga kini, sebanyak 879 program peningkatan kapasitas telah digelar, mencakup pelatihan bagi ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, serta pelaku UMKM. "OIKN menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melatih 1.000 siswa SMA dan SMK menjadi content creator, guna membuka peluang ekonomi digital bagi generasi muda di wilayah sekitar IKN," tandas Basuki.

Disinggung Media Asing Seperti Kota Hantu, OIKN percepat pembangunan IKN, fokus pada infrastruktur dan respons masyarakat

Disinggung Media Asing Seperti Kota Hantu, OIKN Pastikan Percepat Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/IMG-20241225-WA0008-1-2332778390.jpg" alt="pembangunan 47 tower rusun ASN dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN). (Kementerian PKP)." /> JawaPos.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan, setelah dilabeli sebagai kota hantu oleh The Guardian, media asal Inggris. Legislator menilai label negatif media asing tersebut seharusnya bisa menjadi evaluasi bagi pembangunan IKN. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan, label negatif itu harus dijawab secara konkret oleh Otorita IKN (OIKN) melalui peningkatan kinerja dan publikasi progres pembangunan yang transparan kepada publik. &ldquo;Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Minggu (2/11). Ia menekankan, label negatif dari media asing justru bisa menjadi bahan refleksi bagi OIKN untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam tata kelola komunikasi publik. &ldquo;Karena salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menegaskan arah pembangunan nasional termasuk percepatan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. &ldquo;Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,&rdquo; tutur Khozin. Khozin mengingatkan agar OIKN mengawal target pembangunan dengan optimal, termasuk memperbaiki strategi komunikasi publik. Ia mengingatkan, citra negatif dari media asing bisa berdampak buruk terhadap persepsi investor dan masyarakat internasional. &ldquo;Bagaimanapun ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing, image yang baik harus terus dijaga tentunya berbasis kondisi real di lapangan. Di antara cara yang bisa ditempuh dengan perbaikan pola komunikasi publik,&rdquo; jelasnya. Khozin mengingatkan bahwa secara politik, masa depan IKN sudah memiliki landasan hukum dan dukungan anggaran yang kuat. Ia pun meminta OIKN membuktikan bahwa IKN adalah simbol kemajuan, bukan kota mati. &ldquo;UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan, bukan kota hantu,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahu, The Guardian menyoroti masa depan IKN setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo.&nbsp;Media asal Inggris itu menilai pembangunan IKN mengalami perlambatan. Terutama dengan menurunnya alokasi APBN, progres konstruksi yang tidak secepat sebelumnya, dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru sekitar 2.000 orang dari target jutaan pendatang pada 2030. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw membantah anggapan IKN sebagai kota hantu. Ia menegaskan bahwa The Guardian keliru dalam narasinya, dan OIKN telah mencatat sejumlah capaian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2029, yang menjadi bukti komitmen pemerintah melanjutkan pembangunan IKN. &nbsp;

IKN di Kalimantan Timur dilabeli kota hantu oleh media asing, anggota DPR meminta OIKN tingkatkan kinerja dan transparansi.

Media Inggris Labeli IKN sebagai Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Jawab dengan Pembangunan Kinerja Optimal

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1O35G5.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Kota Wuhan, Tiongkok, yang biasanya penuh aktivitas, kini seperti kota hantu. Mall dan restoran kosong. Sejumlah area publik ditutup dan dijaga ketat aparat keamanan. Virus korona baru yang muncul di Wuhan menyebabkan kota tersebut terisolasi.  Pemerintah Tiongkok dan kota setempat memang sengaja membuat Wuhan terisolasi. Itu sebagai upaya untuk membatasi penyebaran virus korona baru yang disebut juga virus 2019-nCoV atau kini dikenal flu Wuhan. Sarana dan prasarana transportasi umum di Wuhan ditutup, baik yang masuk maupun keluar. Itu termasuk kereta api bawah tanah, bus, dan feri. Semua transportasi umum berhenti beroperasi mulai Kamis (23/1) pukul 10.00 waktu setempat (09.00 WIB).  Jadwal perjalanan kereta api dan penerbangan dari Kota Wuhan juga ditiadakan secara efektif mulai pukul 10.00 waktu setempat. Pemerintah pusat memberlakukan karantina untuk mencoba menahan penyebaran virus korona yang telah menewaskan 17 orang dan menginfeksi ratusan lainnya.  Pemerintah mengatakan kepada penduduk untuk tidak meninggalkan kota tanpa alasan khusus. Hal itu dilakukan ketika jumlah orang yang dipastikan terinfeksi di Tiongkok mencapai 571, dengan 17 kematian. Data tersebut berdasar Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok.  Pemerintah juga melakukan penjagaan ketat di sejumlah area publik. Personel medis ditempatkan di gerbang tol dan pos pemeriksaan di jalan raya utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang meninggalkan Wuhan. Seorang warga bermarga Ding yang hendak keluar dari Wuhan mengatakan jalur keluar kota sangat padat. Sementara yang masuk ke dalam kota lengang.  "Banyak yang ingin pergi dari kota. Ada petugas medis yang memeriksa setiap mobil, memeriksa suhu semua penumpang. Orang-orang diizinkan untuk pergi, tetapi lalu lintas bergerak lambat," jelasnya seperti dilansir <a href="https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047278/wuhan-goes-shutdown-china-tries-contain-deadly-coronavirus">South China Morning Post.</a>  Sementara itu, seorang warga Wuhan bernama Alex Wang mengatakan banyak orang bergegas untuk membeli persediaan makanan. "Sepotong kol sekarang berharga 35 yuan, naik cukup tinggi dari sebelumnya. Stok di beberapa supermarket dengan layanan pengiriman online kosong. Pusat perbelanjaan, jalan utama, dan restoran yang biasanya paling sibuk sekarang sangat kosong. Jalan-jalan juga kosong, bahkan selama jam-jam lalu lintas puncak. Ini seperti kota hantu," sebut Alex.  Beberapa warga telah memutuskan untuk meninggalkan kota. Mereka menghindari adanya kekacauan transportasi setelah adanya penutupan operasi prasarana dan sarana umum.  Seorang warga Wuhan berusia 24 tahun yang bermarga Huang mengatakan bahwa hotel tempat dia bekerja tidak lagi menerima pelanggan. "Hotel kami hanya menangani orang yang ingin meninggalkan Wuhan, tidak yang ingin masuk ke Wuhan," terangnya.  Sementara itu, pembahasan darurat WHO pada Rabu (22/1) malam diperpanjang hingga Kamis(23/1) untuk menentukan apakah virus korona jenis baru yang menyebabkan radang paru-paru berat (pneumonia) itu akan berstatus darurat internasional (PHEIC) atau tidak.

Akibat Virus Korona, Wuhan Terisolasi dan Seperti Kota Hantu

kota hantu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota hantu

Berita Terkini

Sudah Tidak Relevan IKN Disebut Kota Hantu

IKN Disebut Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Jangan Dengar Prediksi Orang Luar Sering Salah!

Disinggung Media Asing Seperti Kota Hantu, OIKN Pastikan Percepat Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif

Media Inggris Labeli IKN sebagai Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Jawab dengan Pembangunan Kinerja Optimal

Akibat Virus Korona, Wuhan Terisolasi dan Seperti Kota Hantu

Download Aplikasi JawaPos.com