<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/WhatsApp-Image-2023-11-28-at-074547-500198998.jpg" alt="Kongres Nasional HAPPI IV 2023 memilih Rasman Manafi secara aklamasi sebagai ketua umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028." width="100%">
<figcaption>Kongres Nasional HAPPI IV 2023 memilih Rasman Manafi secara aklamasi sebagai ketua umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028. Rasman Manafi terpilih melalui Kongres Nasional HAPPI IV 2023 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (27/11). Rasman Manafi yang juga sebagai Pj Wali Kota Bau Bau terpilih secara aklamasi setelah tidak ada calon lain yang mendaftar hingga batas akhir. Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal. Kongres Nasional HAPPI IV yang didukung PT Batulicin Enam Sembilan, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pupuk Kaltim, berlangsung lancar. Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, Rasman mengungkapkan program kerja yang harus segera dikerjakan. Pertama menurut dia, HAPPI harus berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. Terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan. &rdquo;Kedua, kita ingin menggelorakan lagi semangat membangun bangsa ini yang berbasis kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dengan konsep ekonomi biru,&rdquo; kata Rasman Manafi. Rasman mengatakan, dalam Kongres HAPPI, pihaknya memiliki tiga target. Pertama ingin merevitalisasi bahkan memperkuat kembali peran HAPPI dalam pembangunan nasional. &rdquo;Karena dalam 5 atau 10 tahun ke depan mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang peran sangat ditunggu di sini,&rdquo; terang Rasman Manafi. Kedua lanjut dia, anggota dan pengurus HAPPI saat ini baru terbentuk di 11 provinsi. Beberapa provinsi lain belum terbentuk secara penuh. &rdquo;Kami ingin mengangkat kembali supaya organisasi HAPPI ini bisa mulai bergerak bersama-sama. Tagline kita adalah, Bekerja Bersama Buat Indonesia,&rdquo; ujar Rasman Manafi. Rasman Manafi juga ingin mengorganisir semua potensi yang dimiliki HAPPI. Sebab, berbagai kebijakan saat ini sebenarnya sudah dikelola bahkan ditelaah oleh ahli-ahli pesisir di seluruh provinsi. &rdquo;Nah saya kira ini harus diorganisir jadi HAPPI akan melangkah untuk tiga poin utama itu,&rdquo; papar Rasman Manafi. Sekjen HAPPI Iwan Taruna menambahkan, peran HAPPI salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat menata ruang laut di mana perizinan pemanfaatan ruang laut ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. &rdquo;Peran HAPPI sangat penting memberikan masukan terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang ramah lingkungan. Artinya ruang laut yang baik adalah yang tidak merusak lingkungan, sehingga penataan ruang laut ini ke depan bisa menghitung terkait dengan pemanfaatannya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan, sehingga peran HAPPI menjadi sangat penting,&rdquo; ujar Iwan yang juga Kepala BPSPL Pontianak. Sementara itu, Demisioner Sekjen HAPPI Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. menyatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut menjadi bagian terbesar, berperan penting untuk bisa menjadi penggerak ekonomi kelautan yang saat ini menuju ekonomi biru. &rdquo;Dengan itu pembangunan ekonomi Indonesia harus mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan jasa, bukan hanya untuk sesaat tapi juga berkelanjutan, sehingga basis yang dikuatkan adalah laut dan pulau-pulau kecil menjadi jangkar,&rdquo; tutur Dietriech G. Bengen. Dia berharap, pulau-pulau harus menjadi penggerak sehingga semakin dikuatkan dan diimplementasikan. &rdquo;Sehingga perlu adanya pendampingan dan partisipasi khususnya dari teman-teman HAPPI. Supaya jalan yang sudah dirintis betul-betul mencapai tujuan secara kuat sehingga yang kita cita-citakan bisa terwujud,&rdquo; ucap Dietriech G. Bengen.

Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028

Rasman Manafi Terpilih Aklamasi Ketua HAPPI Periode 2023-2028, Perkuat Pengelolaan Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-103736-1804610231.jpg" alt="Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI." width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) 2023, akan digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (27/11). Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI. mengatakan, Kongres Nasional HAPPI 2023 adalah momen penting dalam upaya menjadikan pembangunan kelautan dan maritim di Indonesia sebagai arus utama. &rdquo;Kita harapkan pembangunan kelautan ini akan menjadi&nbsp; arus utama, bahkan menjadi visi Indonesia 20 tahun ke depan,&rdquo; kata Rasman Manafi dalam keterangan tertulis. Agenda Kongres salah satunya adalah pemilihan ketua umum. Rasman berharap, berkumpulnya para ahli dari semua Cabang HAPPI se-Indonesia, menjadi penggerak utama dalam kebijakan-kebijakan kelautan nasional di Indonesia. &rdquo;Mari kita sama-sama berkumpul, sama-sama bekerja dengan Tagline: Bekerja Bersama untuk Pembangunan Pesisir Laut Indonesia yang Menjadi Keniscayaan bagi HAPPI,&rdquo; ungkap Rasman Manafi. Lebih lanjut Rasman menyampaikan tiga poin penting dari Kongres Nasional HAPPI 2023. Pertama HAPPI merupakan suatu himpunan atau media interaksi para ahli pesisir Indonesia yang diharapkan akan menjadi penggerak utama dalam kebijakan-kebijakan kelautan nasional ke depan. &rdquo;Saat ini peran HAPPI sangat dibutuhkan untuk memastikan pengarusutamaan pembangunan nasional, sesuai dengan norma akademik, norma ilmiah, dan normal kebijakan kelautan, yang telah dipahami bersama,&rdquo; ujar Rasman Manafi. Kedua, menurut dia, HAPPI juga berperan dan memiliki posisi strategis memastikan sumber daya manusia di bidang kelautan, khususnya pesisir laut. Apalagi, untuk bidang ilmu, keahlian, atau kemampuan sumber daya manusia, sudah pernah digagas. &rdquo;Saya kira HAPPI sudah saatnya harus menjadi ujung tombak memastikan supaya sumber daya manusia berkualifikasi, untuk mendukung pembangunan kelautan,&rdquo; terang Rasman Manafi. Ketiga, lanjut dia, HAPPI yang sudah lama berkiprah, saatnya kini mewujudkan ide-ide besar untuk diimplementasikan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. &rdquo;Khususnya wilayah-wilayah yang mengandalkan sumber daya pesisiran, pulau-pulau kecil atau sumber daya perairan laut, untuk dapat maju berkembang dan modern seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia,&rdquo; ucap Rasman Manafi.

Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) 2023, akan digelar di Kota Pontianak, pada Senin (27/11)

Kongres Nasional HAPPI 2023 Digelar di Pontianak, Jadikan Pembangunan Kelautan sebagai Arus Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220617_091916.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Hary Agung T.J. Andilala/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Hary Agung T.J. Andilala/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, saat ini sedang menangani satu pasien yang diduga terjangkit cacar monyet (monkeypox).  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Hary Agung mengatakan, pasien itu berasal dari Kota Singkawang. Ditangani RSUD Soedarso Pontianak sejak 14 Juni.  Dia menjelaskan secara gejala, pasien itu masih mengalami cacar seperti biasa. Sehingga terus dilakukan pemeriksaan, baik secara fisik dan laboratorium. Itu guna memastikan apakah memang benar mengalami cacar monyet atau cacar biasa.  ”Ciri-ciri cacar monyet memang agak lebih parah dari cacar biasanya, karena benjolan berisi airnya lebih banyak dari cacar biasa, dengan gejala demam, lemah, menggigil, dan sebagainya. Tetapi tidak sampai menyebabkan yang fatal,” ujar Hary Agung seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Jumat (17/6).  Dia menambahkan, penularan cacar monyet bisa dari binatang mengerat. Seperti tikus, tupai, dan termasuk dari monyet yang disebabkan gigitan atau cakaran dari hewan tersebut. ”Untuk penularannya bisa melalui percikan air liur dan lainnya sehingga kalau ada kasus ini, pasiennya harus segara dilakukan isolasi,” terang Hary Agung.  Tetapi, menurut dia, cacar monyet jarang terjadi komplikasi sehingga gejalanya ringan. Tetapi penanganannya memang harus dilakukan isolasi agar tidak menular kepada orang lain.  ”Penyakit ini memang dapat dicegah dengan imunisasi dasar yang lengkap dan menerapkan pola hidup yang bersih agar terhindar dari kuman dan virus,” tutur Hary Agung.  Dia menjelaskan, pihaknya sedang melakukan uji laboratorium terhadap pasien itu. ”Untuk hasilnya membutuhkan dua minggu dalam menentukan apakah pasien itu, memang mengalami cacar monyet atau cacar biasa,” kata Hary Agung.  Dia menambahkan, penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya, yakni sekitar empat mingguan. ”Terduga pasien cacar monyet ini baru yang pertama di Kalbar,” ungkap Hary Agung.

RSUD Soedarso Pontianak Tangani Pasien Diduga Terjangkit Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2019-12-16-at-01.30.41.jpg" alt="Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengamankan lima anak-anak dari satu hotel di Kota Pontianak, Selasa (23/11). Mereka diduga menjadi korban tindak kejahatan.  ”Saat ini sedang melakukan pendalaman apakah anak-anak tersebut korban prostitusi online atau tindak pidana lainnya. Kami terus melakukan penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Selasa (23/11).  Dia menjelaskan, terungkapnya beradaan anak-anak itu berawal dari informasi masyarakat terkait adanya indikasi prostitusi online di satu hotel. ”Begitu kami mendapat informasi itu, bersama KPPAD Kalbar, kami melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Jalan Setiabudi,” ungkap Indra Asrianto.  Dari penggerebekan itu, diamankan enam orang yakni empat orang pria dan dua orang perempuan. Dari enam yang diamankan lima orang di antaranya adalah masih berstatus anak di bawah umur. ”Dari enam orang itu, kami juga mengamankan satu orang pria dewasa,” terang Indra Asrianto.  Dia menambahkan, dalam menangani kasus itu, pihaknya bersama KPPAD Kalbar akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial Kota Pontianak. Guna memastikan apakah anak tersebut dilakukan rehabilitasi sebelum dikembalikan ke orang tua mereka.  ”Terhadap pria dewasa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” papar Indra Asrianto.  Sementara itu, Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, dari pengakuan yang diperoleh, beberapa dari yang diamankan itu telah menginap selama tiga malam di hotel tersebut. Ada tiga orang yang diketahui sudah pernah berurusan dengan kepolisian.  ”Kami berharap kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak salah dalam bergaul dan tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang undang-undang dan norma agama,” tutur Eka Nurhayati Ishak.  Dengan begitu, lanjut dia, anak-anak bisa diketahui ketika selesai sekolah, apakah mereka langsung pulang ke rumah atau di luar. Sehingga, tetap dikontrol pergaulan mereka.  ”Untuk kasus ini, tetap kami serahkan penanganannya kepada kepolisian, tetapi kami tetap memberikan pendampingan kepada mereka yang statusnya masih anak-anak,” ujar Eka Nurhayati Ishak.

Polisi-KKPAD Kalbar Amankan Lima Anak dari Kamar Hotel di Pontianak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211020-WA0010-1.jpg" alt="Polda Kalimantan Barat memeriksa perlengkapan kantor PT Sumber Rejeki Digital di Pontianak, Kalimantan Barat. Humas Polda Kalimantan Barat" width="100%">
<figcaption>Polda Kalimantan Barat memeriksa perlengkapan kantor PT Sumber Rejeki Digital di Pontianak, Kalimantan Barat. Humas Polda Kalimantan Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Kalimantan Barat hingga saat ini, menetapkan 14 orang karyawan PT Sumber Rejeki Digital (SRD) yang diduga sebagai tempat praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di Pontianak, sebagai saksi.  Kabidhumas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan PT SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online. PT SRD lebih fokus melaksanakan penagihan jarak jauh alias desk collection.  ”Desk collection itu hampir sama seperti debt collector. Di dunia nyata disebutnya debt collector, kalau di dunia maya disebutnya desk collection,” kata Donny Charles Go seperti dilansir dari Antara, Rabu (20/10).  Dia menjelaskan, tugas mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerja sama atau melakukan peminjaman dengan 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak. Ada sekitar 22.530 orang yang menjadi nasabah di perusahaan itu.  ”Setelah kami telusuri ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” terang Go.  Jumlah karyawan di perusahaan itu beserta pimpinannya sebanyak 65 orang. ”Kemarin yang kami tahan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing, yang kini statusnya sebagai saksi,” ujar Donny Charles Go.  Sebelum bekerja, mereka akan diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data nasabah yang melakukan pinjaman dari 14 aplikasi pinjaman online. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, HRD dan assiten HRD bertugas melakukan perekrutan karyawan, kapten bertugas melakukan pengawasan kepada desk collection, dan desk collection  bertugas menagih kepada nasabah yang menunggak pembayaran.  Dia mengatakan, ada beberapa cara desk collection melakukan penagihan terhadap nasabahnya. Yakni pengingat 2 (mengingatkan nasabah tahap 1). Yakni melakukan penagihan dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan salinan di WA yang isinya hanya mengingatkan.  Kemudian pengingat (reminder 1, mengingatkan nasabah tahap 2). Yakni menghubungi nasabah dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan salinan WhatsApp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.  ”Dan yang ketiga, S0 (jatuh tempo). Yakni menghubungi nasabah dengan menelepon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran,” papar Donny Charles Go.  Menurut dia, hingga saat ini, untuk peminjaman online tidak ditemukan di Pontianak. Posisinya berada di luar Pontianak. Yang ditemukan hanya badan hukum yang bergerak sebagai penagih jarak jauh.  Dia menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti itu, setelah dilihat ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana. Pasal 45B juncto (jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 ayat 2 jo pasal 32 ayat 2 UU Nomor 19/2016 atas perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 750 juta.  ”Ada ancaman pidananya maka itu yang kami pedomani untuk ditindaklanjuti, sebelum sampai ke sana kami perlu beberapa keterangan para ahli sambil mencoba menelusurinya,” ucap Donny Charles Go.  Sehingga, dia menambahkan, butuh waktu untuk mengungkap kasus tersebut sejelas-jelasnya. Missal, dengan pera masing-masing orang. Untuk penegakan hukum pihaknya harus mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkanya dan butuh waktu untuk mendapat keterangan saksi ahli guna menguatkan konsumsi hukum yang akan diterapkan.  ”Pastinya ini tetap kami tindak lanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini desk collection yang mereka gunakan untuk melakukan penagihan utang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” papar Go.

Polda Kalbar Tetapkan 14 Karyawan Pinjaman Online Ilegal Sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210409_181855.jpg" alt="Pemerintah Kota Pontianak, segel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Sucia Lucinda/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Pontianak, segel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Sucia Lucinda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menyegel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Hal itu menyusul dugaan adanya prostitusi anak bawah umur di wisma di pusat Kota Pontianak tersebut.  ”Penghentian sementara operasional tempat penginapan hingga 16 April itu lantaran sering ditemukan anak di bawah umur yang diduga terkait aktivitas prostitusi anak,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Jumat (9/4).  Dia menegaskan, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk sanksi bagi tempat penginapan yang lalai membiarkan anak-anak di bawah umur menginap di tempat usahanya yang diduga melakukan praktik prostitusi.  ”Saya perintahkan untuk ditutup sementara sebagai bentuk punishment agar mereka taat terhadap aturan-aturan yang sudah kami tetapkan,” ujar Edi.  Wali kota menyatakan, berdasar keterangan manajemen penginapan tersebut, mereka tidak mengetahui keluar masuk tamu yang datang. Padahal, itu bisa diketahui melalui petugas pengamanan maupun petugas hotel.  ”Wisma Nusantara ini sudah beberapa kali melanggar. Peringatan lisan dan tertulis juga sudah dilayangkan, sehingga harus diberikan tindakan tegas dengan penutupan sementara,” ungkap Edi.  Edi Kamtono mengatakan, adanya pihak yang memanfaatkan hotel, wisma, penginapan, dan rumah kos untuk melakukan kegiatan prostitusi, perlu perhatian serius  manajemen penginapan. Pengelola harus membantu mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat penginapan menjadi lokasi prostitusi.  ”Pada beberapa hotel lainnya bahkan melaporkan ketika ada anak di bawah umur yang berkeliaran di hotel, sehingga bisa dilakukan upaya pembinaan,” tutur Edi.  Dia berharap agar sanksi yang dijatuhkan pada Wisma Nusantara bisa memberikan pembelajaran bagi penginapan lain, baik hotel, wisma maupun rumah kos. Pihak hotel harus membentuk tim pengawas internal untuk mengawasi aktivitas tamu yang menginap di sana agar bisa dicegah segala perbuatan yang melanggar hukum.  ”Pemkot Pontianak akan terus melakukan upaya untuk menekan kasus prostitusi anak. Beberapa kasus bahkan ditemukan adanya muncikari yang merupakan teman sebaya,” ujar Edi.  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak bersama Dinas Sosial dan OPD lainnya berkolaborasi serta bekerja sama dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar serta TNI Polri melakukan upaya-upaya dari pencegahan, penindakan, dan pembinaan.  ”Kita harus terus-menerus melakukan upaya karena ini merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk melindungi anak di bawah umur,” tutur Edi.  Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pontianak Syarifah Adriana menjelaskan, penyegelan dilakukan karena ditemukan anak di bawah umur sudah keempat kalinya. Dalam hal ini melanggar perda dan undang-undang. Hal yang dilanggar yakni Perda Nomor 11 Tahun 2019.  ”Penyegelan akan dilakukan selama sepekan dan diwajibkan membayar denda,” terang Syarifah Adriana.  Adriana menambahkan, apabila usai penyegelan jika ditemukan kembali adanya pelanggaran, akan dilakukan penutupan secara permanen. Untuk hotel dan penginapan lain juga akan dilakukan tindakan yang serupa. ”Saya tegaskan bagi semua pengusaha hotel dan penginapan untuk tidak menerima anak di bawah umur,” tegas Syarifah Adriana.  Komisioner KPPAD Kalbar Alik R. Rosyad menerangkan kronologis hingga dilakukan penutupan sementara terhadap Wisma Nusantara. Pihaknya bersama Polsek Selatan merazia penginapan tersebut satu kali pada Januari, dua kali pada Februari, dan sekali pada akhir Maret. Hasilnya, di lokasi itu giat pertama mengamankan delapan orang, kedua 17 orang, ketiga enam orang, dan terakhir 21 orang.  ”Dari jumlah tersebut, sebagian besar yang diamankan adalah anak-anak. Di sana kita patut menduga bahwa ada praktik prostitusi anak,” kata Alik.  Dia menyebut, beberapa nama yang diamankan sebelumnya juga berkaitan pada aktivitas prostitusi anak. Berulang-ulangnya kejadian itu lantaran ada indikasi pengelola wisma melanggar SOP, sebab pada razia yang dilakukan 30 Maret, dalam beberapa kamar, ada satu kamar yang terisi lima hingga delapan orang.  ”Tentu ini sebuah kelalaian dari pihak pengelola penginapan dalam menjalankan SOP,” ucap Alik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9uWoRZdCDJQ

Pemkot Pontianak Segel Wisma Nusantara Terkait Prostitusi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210406-WA0051.jpg" alt="Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Covid-19 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengizinkan pelaksanaan ibadah Salat Tarawih berjamaah di masjid. Namun, satgas meminta pelaksanaan salat tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.  ”Untuk ibadah Salat Tarawih di masjid kita izinkan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Wali Kota Pontianak yang juga Satgas Covid-19 Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Selasa (6/4).  Menurut dia, positivity rate penularan Covid-19 di Kota Pontianak masih berada pada angka lima persen. Sehingga, diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk saat menjalankan ibadah selama Ramadan.  ”Untuk itu kita imbau masyarakat dalam melaksanakan Salat Tarawih berjamaah, tetap menjaga jarak serta tidak terlampau berdesakan,” kata Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak.  Selain imbauan tersebut, dia juga menyarankan supaya ibadah berjamaah di masjid, waktunya tidak terlampau lama untuk mencegah munculnya klaster baru Covid-19.  ”Kita sarankan ibadahnya lebih baik dipersingkat sehingga tidak terlampau lama berkerumun di dalam masjid,” tutur Edi.  Dia juga berpesan kepada warga yang dalam kondisi kurang sehat, untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga.  ”Kalau merasa badan kurang fit, sebaiknya beribadah di rumah saja,” tutur Edi.  Terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, Menteri Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021. Dalam surat edaran tersebut, tertuang pedoman pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri sesuai dengan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

Pemkot Pontianak Izinkan Gelar Salat Tarawih di Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210124-WA0011.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Minggu (24/1).  ”Saya mewakili Pemprov Kalbar menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga semua almarhum korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” kata Sutarmidji seperti dilansir dari Antara di Sungai Raya.  Keenam jenazah asal Kota Pontianak itu merupakan satu keluarga lima orang, yaitu Toni Ismail, Athar Rizki Riawan, Ratih Windania, Yumna Fanisyatuhzahra, serta satu korban asal Kabupaten Mempawah atas nama Muhammad Nur Kholifatil Amin.  Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menyampaikan kepada pihak maskapai Sriwijaya Air dalam kepengurusan apapun, termasuk santunan, agar berurusan langsung dengan pihak ahli waris korban, bukan kepada orang lain atau kepada calo.  ”Hal ini guna mencegah ada pihak lain yang memanfaatkan atau mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kami juga mengawal hal ini guna mencegah hal yang tidak diinginkan,” ujar Sutarmidji.  Menurut dia, hingga saat ini tinggal tiga jenazah yang belum diantar ke Kalbar. Satu korban rencananya dimakamkan di Jakarta dan dua lainnya belum tahu kapan akan diantar ke Kalbar. Sebab, masih harus dilakukan berbagai tahap lainnya.  Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ 182 rute Jakarta–Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Yakni di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.  Pesawat tinggal landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca. Berdasar  data manifes penerbangan, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang. Terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi, sedangkan 12 kru terdiri atas enam kru aktif dan enam kru ekstra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l1DIBtm2mvM

Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Enam Jenazah Korban Sriwijaya Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210116_193304-1.jpg" alt="Proses pemakaman Iksan Adlan Hakim, korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Pemakaman Umum Gang Hasanah Pontianak.  Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses pemakaman Iksan Adlan Hakim, korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Pemakaman Umum Gang Hasanah Pontianak.  Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Iksan Adlan Hakim, 33, salah satu korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang pertama tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (16/1), langsung dimakamkan pihak keluarga. Dari 20 korban asal Kalbar, jenazah Iksan yang pertama tiba di Kalbar dan langsung dimakamkan di Kota Pontianak.  Isak tangis menyambut kedatangan peti jenazah korban setibanya di terminal VIP Pemerintah Daerah (Pemda) Kalbar.  ”Kami sudah ikhlas atas kejadian ini. Jenazahnya segera kami makamkan hari ini (16/1),” kata M. Nasir, ayah korban saat berada di rumah duka di Jalan A. Rahman Gang Ikrar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Sabtu (16/1).  Dia mengatakan, keluarga besarnya sangat bersyukur jenazah Iksan dapat dibawa pulang ke Pontianak. Keluarga besar almarhum juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses pencarian dan pemulangan jenazah.  ”Kami mengharapkan doa, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Mungkin anak kami selama masa hidupnya, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan,” ujar Nasir.  Sebelum dimakamkan, almarhum Iksan terlebih dulu dibawa ke rumah duka. Kemudian salat jenazah di Masjid Baitul Rahim. Almarhum dimakamkan di pemakaman umum Gang Hasanah di Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, tidak jauh dari rumah orang tua almarhum.  Mendiang Iksan menurut informasi pihak keluarga, merupakan seorang pemuda yang sukses dalam berwirausaha. Dia baru saja melepas masa lajangnya dengan mempersunting Putri Wahyuni Effendi, 25, gadis asal Pekanbaru pada 7 Maret 2020.  Masih dari cerita M Nasir, Iksan dan istrinya, tahun ini berencana menggelar ngunduh mantu di Pontianak pada April 2020. Namun karena pandemi Covid-19 semuanya batal dan diundur pada 16 Januari 2021 atau tepat saat dia dimakamkan.  Suasana haru dan tumpahan tangis, semakin terasa ketika peti jenazah korban itu dimasukkan ke liang lahat di pemakaman umum Gang Hasanah. Hampir seluruh keluarga hadir di pemakaman, diiringi doa pihak keluarga dan para kerabat yang hadir. Prosesi pemakaman Iksan berjalan dengan baik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/hPPJXp_4UVU

Iksan, Korban Sriwijaya Pertama Dimakamkan di Pontianak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/300-warga-terinfeksi-virus-dbd-4-meninggal_m_.jpg" alt="CEGAH DBD: Sidiq Handanu menunjukkan foto-foto pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk di Kota Pontianak ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12)." width="100%">
<figcaption>CEGAH DBD: Sidiq Handanu menunjukkan foto-foto pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk di Kota Pontianak ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang 2018, sebanyak 300 warga Pontianak terkena berdarah dengue (DBD). Dari total kasus tersebut empat orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Sidiq Handanu menyebut, kasus DBD di sepanjang 2018 meningkat terjadi sejak minggu ke-44 atau pada Oktober. Paling parah lagi terjadi pada pekan ke-48. Pada pekan itu ditemukan 19 kasus. "Lalu di minggu 49 ada penurunan,&rdquo; ujar Sidiq Handanu sebagaimana dilansir Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Ranbu (12/12). Sidiq Handanu menyebut, menurut WHO membagi akibat penyakit dari DBD dalam beberapa kelompok. Yaitu biasa tidak ada gejala, timbul gejala ringan, timbul gejala berat, dan timbul shock. Sementara total kasus warga terinfeksi DBD mencapai 300. Kendati tingginya kasus DBD di Pontianak, namun Pemkot Pontianak belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) DBD. Alasannya, jumlah warga yang meninggal tidak dalam waktu bersamaan. Januari dua orang, Juli satu orang, dan November satu orang. &ldquo;Tidak KLB lah,&rdquo; tukasnya. Menghadapi situasi ini, langkah yang dilakukan Dinkes Kota Pontianak yakni mendiagnosis penderita, wilayah, dan kapan terjadinya. "Yang terkena mayoritas masyarakat berumur 5 - 15 tahun. Walaupun usia di atas 15 tahun juga ada, tapi angkanya tidak terlalu dominan," jelasnya. Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap penyebaran DBD. Nyamuk aedes aegypti berkembang bukan di daerah kumuh. Malahan di kawasan menengah ke atas. "Setelah diinvestigasi dia berada di kaleng, ban, bahkan tiang bendera yang lubangnya ada air," tuturnya. Nyamuk ini berkembangbiaknya sangat cepat. Dia berharap penderita DBD tidak bertambah lagi. &ldquo;Segala upaya telah dilakukan Pemkot misalnya melakukan fogging,&rdquo; ucapnya. Edi mengimbau warga membersihkan lingkungan masing-masing. Jangan sampai ada air yang tergenang. &ldquo;Air harus mengalir,&rdquo; tutup Edi.

300 Warga Terinfeksi Virus DBD, 4 Meninggal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kota pontianak

Berita Terkini