<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/53_kpu_1-2152366947.jpg" alt="Anggota Polsek Wonokromo Aiptu Adi S. berjaga di depan Gelora Pancasila yang digunakan untuk menyimpan logistik pilkada. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anggota Polsek Wonokromo Aiptu Adi S. berjaga di depan Gelora Pancasila yang digunakan untuk menyimpan logistik pilkada. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemungutan suara ulang (PSU) menjadi momok yang dihindari dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada. KPU Surabaya telah menyiapkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan teknis penyelenggaraan agar potensi PSU ditekan sekecil mungkin.</p> <p>Pada pemilu Februari lalu, ada sepuluh TPS di Surabaya yang harus PSU. Penyebabnya, antara lain, surat suara tertukar, pemilih yang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) diberi surat suara yang bukan haknya, serta ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain (selengkapnya lihat grafis).</p> <p>Kordiv KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist mengatakan, adanya PSU pada pilpres dan pileg lalu memang menjadi pelajaran untuk menyiapkan pilkada serentak yang lebih matang. Bila sebelumnya ada surat suara untuk pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPD, sekarang hanya ada dua.</p> <p>&rdquo;Sekarang hanya ada pilgub dan pilwali sehingga potensi surat suara tertukar lebih minim,&rsquo;&rsquo; papar Fila, sapaan akrab Naafilah Astri Swarist, kemarin (24/11).</p> <p>Terkait pemilih DPTb, mereka baru bisa mencoblos mulai pukul 11.00. Kecuali bila sangat terpaksa seperti tenaga kesehatan yang harus berangkat pagi. Sebelumnya, DPTb bebas memilih jam. Sedangkan warga yang masuk daftar pemilih khusus (DPK) baru bisa mencoblos pukul 12.00.</p> <p>Pengaturan jam kedatangan itu juga bertujuan memudahkan petugas KPPS membedakan antara pemilih DPT, DPTb, dan DPK. Pemilih DPK maupun DPTb bisa mendapatkan haknya sesuai ketersediaan surat suara di TPS.</p> <p>Misalnya, di TPS A ternyata kehadiran sesuai DPT mencapai 100 persen dan tidak ada surat suara sisa.</p> <p>Maka, mereka bisa beralih ke TPS terdekat dari lokasi awal. &rdquo;Sepanjang masih di wilayah kelurahan tempat domisilinya, mereka masih bisa memilih,&rdquo; jelasnya.</p> <p><strong>Pengemasan Logistik Berlapis</strong></p> <p>Ketua KPU Surabaya Soeprayitno menyebutkan, hingga kemarin (24/11) pihaknya telah menyelesaikan distribusi logistik dari gudang KPU Surabaya ke gudang kecamatan. Dia memastikan, atap gudang logistik di tiap kecamatan tidak bocor dan tidak ada potensi masuknya luapan air karena banjir.</p> <p>&rdquo;Bahkan terbebas dari potensi masuknya hama tikus. Kami rasa semua wilayah sudah menjalankannya,&rsquo;&rsquo; kata Nano, sapaannya.</p> <p>Packing masing-masing logistik juga berlapis. &rdquo;Logistik yang ada di dalam kotak suara seperti surat suara dan lainnya, kami kemas dalam plastik. Lalu, kotak suara kami bungkus lagi dengan plastik. Jadi aman,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo menyatakan, pengamanan logistik pilkada di kecamatan dilaksanakan petugas Polri, TNI, dan satpol PP. Penjagaan 24 jam. &rdquo;Jadi, petugas yang menjaga bergantian,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Wibowo memastikan pola pengamanan sudah disiapkan dengan matang. Total terdapat 906 personel gabungan yang dikerahkan. &rdquo;Fokus dari proses awal sampai akhir, termasuk pengawalan kotak suara, sudah disiapkan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p><strong>Turunkan Semua Peraga Kampanye</strong></p> <p>Pelepasan alat peraga kampanye (APK) dilakukan secara serentak kemarin (24/11) mulai pukul 00.00. Di Kecamatan Sukolilo misalnya, 150 petugas gabungan dari panwascam, PPK, dishub, dan satpol PP dikerahkan untuk melepas APK itu lantaran sudah masuk masa tenang. Petugas dari polsek dan koramil juga turut serta.</p> <p>&rdquo;Dan, untuk malam ini targetnya masih di jalan-jalan protokol di Kecamatan Sukolilo yang memang mencolok,&rsquo;&rsquo; kata Camat Sukolilo Mukhammad Zul Chaidir setelah memimpin apel persiapan pelepasan APK di halaman kantor Kecamatan Sukolilo. APK yang diturunkan langsung dibawa ke gudang kecamatan.</p> <p>Ketua Panwascam Sukolilo Muhammad Faruq Qois menambahkan, APK di wilayah tersebut paling banyak memang terpasang di jalan besar. Di antaranya, MERR, Klampis, Menur, Arif Rahman Hakim, dan Keputih.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Nah, nantinya setelah giat ini, kami terus melakukan patroli, khususnya dengan menyisir ke kampung-kampung. Jika masih ditemukan, kami akan langsung berkoordinasi dengan satpol PP kecamatan agar APK itu segera diturunkan,&rsquo;&rsquo; tandasnya.&nbsp;<strong>(gal/edi/gih/c7/jun)</strong></p> <p><strong>WASPADAI PEMUNGUTAN SUARA ULANG</strong></p> <p>+ Karena surat suara tertukar</p> <p>- TPS 10 Kelurahan Asemrowo, Asemrowo<br />- TPS 2 Kelurahan Manukan Kulon, Tandes</p> <p>- TPS 12 Kelurahan Banjarsugihan, Tandes<br />- TPS 6 Kelurahan Balongsari, Tandes<br />- TPS 2, 35, dan 15 Kelurahan Dukuh Pakis, Dukuh Pakis</p> <p>+ Karena pemilih DPTb mencoblos surat suara bukan haknya</p> <p>- TPS 2 Kelurahan Ketintang, Gayungan<br />- TPS 21 Kelurahan Menanggal, Gayungan</p> <p>+ Pemilih menggunakan hak pilih orang lain<br />- TPS 27 Kelurahan Simolawang, Simokerto</p> <p>Catatan</p> <p>Kejadian saat pemilu Februari lalu</p> <p class="class-paragraph">Sumber: Diolah dari berbagai sumber</p>

Pada pemilu Februari lalu, ada sepuluh TPS di Surabaya yang harus PSU. Penyebabnya, antara lain, surat suara tertukar, pemilih masuk DPTb

KPU Surabaya Waspadai Tikus Masuk Kotak Suara, Logistik Pilkada Dikemas dalam Plastik Berlapis

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/1000252941-3912814932.jpg" alt="Pemilih difabel mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diadakan KPU DKI Jakarta di Gelanggang Remaja, Johar Baru, Jakarta Pusat. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemilih difabel mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diadakan KPU DKI Jakarta di Gelanggang Remaja, Johar Baru, Jakarta Pusat. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan (KPU Jaksel) menyiapkan metode kotak suara keliling untuk melayani pemilih disabilitas demi memastikan hak suara mereka tersampaikan di Pilkada Jakarta 2024, dikutip dari <em>ANTARA</em>.</p> <div>"Nanti ada metode kotak suara keliling istilahnya yang nantinya KPPS akan berkeliling ke rumah sasaran," kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/10).<br />&nbsp;&nbsp;</div> <div>Taqiyuddin mengatakan pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena memiliki keterbatasan seperti sakit menahun, disabilitas, atau bahkan lansia.<br /><br />Sehingga, lanjut dia, tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, kami akan menggunakan metode kotak suara keliling untuk dapat melayani pemilih .<br />&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015245029/makin-berilmu-makin-kaya-9-weton-ini-potensi-bergelimang-harta-berkat-keilmuannya-menurut-primbon-jawa">Makin Berilmu, Makin Kaya: 9 Weton Ini Potensi Bergelimang Harta Berkat Keilmuannya, Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia berharap sebagai warga negara, meski memiliki keterbatasan namun mereka tetap bisa memilih pemimpin masa mendatang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Misalkan menderita stroke dan terdaftar di TPS 1, nanti ada petugas KPPS yang didampingi oleh Pengawas TPS dan para saksi untuk datang ke rumah untuk memilih menggunakan kotak suara keliling," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, KPU Jakarta Selatan juga memastikan tersedianya alat bantu tunanetra di masing-masing TPS untuk memfasilitasi disabilitas saat di dalam bilik suara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tak hanya itu, panitia pemungutan suara juga dikerahkan untuk aktif mendata warga disabilitas agar mudah mengakses ke TPS terdekat.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015245031/rano-karno-janjikan-spbu-apung-untuk-warga-kepulauan-seribu">Rano Karno Janjikan SPBU Apung untuk Warga Kepulauan Seribu</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kita juga menekankan kepada teman-teman PPK, PPS, dan KPPS untuk mencari lokasi TPS yang aksesnya mudah agar ketika ada kursi roda, mereka masih bisa melewati jalur tersebut," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan demikian, KPU Jakarta Selatan terus berupaya memaksimalkan fasilitas dan melayani para disabilitas supaya bisa menggunakan haknya pada 27 November 2024.<br />&nbsp;</div> <div>Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sebanyak 57.881 orang.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015245021/12-frasa-yang-menandakan-orang-orang-dengan-kepribadian-kuat-dan-tangguh">12 Frasa yang Menandakan Orang-Orang dengan Kepribadian Kuat dan Tangguh</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.</div>

Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan (KPU Jaksel) menyiapkan metode kotak suara keliling untuk melayani pemilih disabilitas.

Layani Pemilih Disabilitas di Pilkada Jakarta, KPU Jaksel Siapkan Kotak Suara Keliling

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Screenshot_20231017-1413332-1362721984.jpg" alt="Kelompok Kriminal Bersenjata Papua." width="100%">
<figcaption>Kelompok Kriminal Bersenjata Papua.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin di luar nalar. Kali ini, mereka merampas 119 kotak suara Pemilu 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Peristiwa terjadi di lapangan terbang Hitadipa, pada 15 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di tempat tersebut, juga terjadi aksi pemukulan oleh KKB terhadap Sdr. ZU di bagian kepala yang merupakan perangkat Distrik Hitadipa," ungkap Wakil Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014175650/jika-ditetapkan-sebagai-pemenang-prabowo-akan-rangkul-semua-pihak-serta-temui-tokoh-yang-tidak-mendukungnya-pada-pilpres-2024">Jika Ditetapkan Sebagai Pemenang, Prabowo Akan Rangkul Semua Pihak Serta Temui Tokoh yang Tidak Mendukungnya pada Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Candra mengatakan, perampasan logistik Pemilu dan pemukulan perangkat Distrik oleh KKB di lokasi tersebut menyebabkan ZU tidak berani kembali ke Distrik Hitadipa. Dia merasa takut peristiwa kekerasan terhadap dirinya terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"119 kotak suara yang berisi logistik Pemilu dirampas oleh KKB. Sedangkan sisanya belum terangkut berjumlah 171 kotak suara saat ini masih berada di Kabupaten Nabire," jelas Candra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014175644/milan-buang-peluang-untuk-naik-ke-posisi-ketua-setelah-dikalahkan-monza">Milan Buang Peluang untuk Naik ke Posisi Ketua Setelah Dikalahkan Monza</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia belum bisa memastikan penyebab peristiwa ini terjadi. Upaya penyelidikan tengah dilakukan petugas di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Entah apa motivasi gerombolan KKB ini merampas atau menyabotase logistik Pemilu. Untuk pastinya saat ini masih di dalami oleh Aparat Keamanan," ungkap Candra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini aparat keamanan TNI Polri meningkatkan patroli keamanan dan meningkatkan kewaspadaan, sehingga pentahapan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan dengan aman dan lancar serta stabilitas Kamtibmas tetap kondusif," tutupnya.</div>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merampas 119 kotak suara Pemilu 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

KKB Menyabotase Pemilu 2024 di Papua, Rampas 119 Kotak Suara Pemilu 2024

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/Perakitan-Kotak-Suara-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-4-1296879821.jpg" alt="Pekerja sedang merakit kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemadam Joglo, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pekerja sedang merakit kotak suara Pemilu 2024 di GOR Pemadam Joglo, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Publik dihebohkan dengan dengan beredarnya video yang menunjukkan logistik Pemilu 2024, berupa kotak suara, dibuang dan dibakar yang diduga di wilayah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. KPU RI mengaku tengah menunggu informasi lebih lanjut dari KPU daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih menunggu laporan secara detail dari KPU Kabupaten Paniai dan KPU Provinsi Papua Tengah terkait kejadian tersebut," kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Selasa (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga pun membakar Kantor Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, lantaran tempat pemungutan suara (TPS) dipindah ke distrik lain. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan KPU Paniai terkait insiden tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Nah, malam ini saya minta supaya di fix kan supaya tanggal 14 besok itu kotak suara bisa sampai di tempat yang bisa dilakukan pemungutan suara," kata Irjen Mathius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Papua, Senin (12/2) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014154774/ciri-ciri-kamu-seorang-intp-kepribadian-mbti-yang-dikenal-karena-kecerdasannya-dan-suka-menyendiri">Ciri-ciri Kamu Seorang INTP, Kepribadian MBTI yang Dikenal karena Kecerdasannya dan Suka Menyendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mathius mengungkapkan, akibat pembakaran itu membuat proses distribusi logistik ke Distrik Baya Biru menjadi terhambat. Menurutnya, hingga kini surat suara belum didistribusikan ke distrik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait Pemilu sampai dengan kemarin dibakar ini kotak suara belum sampai di sana," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kami masih menunggu laporan secara detail dari KPU Kabupaten Paniai dan KPU Provinsi Papua Tengah terkait kejadian tersebut,"

Heboh Kotak Suara di Paniai Papua Tengah Dibakar, Begini Respons KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/IMG_20240212_144411-929801746.jpg" alt="Tangkapan layar anak buah kapal membawa kotak suara untuk dikembalikan ke gudang KPU Makassar setelah ditarik dari gudang PPK Kecamatan Kepulauan Sanggkarang diduga salah prosedur." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar anak buah kapal membawa kotak suara untuk dikembalikan ke gudang KPU Makassar setelah ditarik dari gudang PPK Kecamatan Kepulauan Sanggkarang diduga salah prosedur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menarik kembali logistik pemilu kotak suara dan surat suara di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang. Hal itu karena diduga salah prosedur belum di-<em>packing</em> usai dikirim menggunakan kapal ke Pulau Barrang Lompo.</p> <p>&rdquo;Jadi, yang belum di-<em>packing</em>. Di-<em>packing</em> dulu baru didistribusikan kembali hari ini (12/2),&rdquo; kata Anggota KPU Makassar Mohammad Abdi Goncing seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Senin (12/2).</p> <p>Saat ditanyakan apakah kekeliruan atau ada salah prosedur mengirimkan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Kepulauan Sangkarang karena kotak suara masih terlipat dan surat suara dibungkus terpisah yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel, dia membenarkan hal tersebut.</p> <p>Humas KPU Makassar itu berdalih pengiriman logistik atas pertimbangan efisiensi mengingat kapal yang membawa logistik tersebut bisa memuat seluruh barang bawaan dan tidak basah saat tiba di gudang PPK Kecamatan Sangkarrang. Sebab, distribusi menempuh jalur laut.</p> <p>&rdquo;Jadi, efisiensi yang dimaksud di sini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke efisiensi kotak suara yang jika bertumpuk ditakutkan penyok atau rusak. Apalagi, dalam kotak suara itu juga, jika sudah di-<em>packing</em>, berisi surat suara dan seluruh logistik dalam kotak suara,&rdquo; terang Mohammad Abdi Goncing.</p> <p>Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengatakan, telah mendapatkan kabar dan mengirim surat meminta KPU Makassar memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar pengembalian logistik tersebut setelah sampai di gudang kantor kecamatan setempat.</p> <p>&rdquo;Kalau misalkan sudah menjawab surat dan kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait tata cara prosedur maupun mekanisme, kami dapat menetapkan sebagai temuan. Kalau itu ada dugaan terkait dengan pelanggaran tata cara dan mekanismenya,&rdquo; papar Dede.</p> <p>Namun demikian sejauh ini, pihaknya belum bisa memberikan keterangan apakah ada pelanggaran lebih lanjut dalam kejadian tersebut. Sebab, aturan mengirimkan surat ke KPU Makassar untuk memberikan penjelasan terkait pengembalian logistik dari gudang PPK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke Kota Makassar.</p> <p>Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Makassar Rizal Suaib menambahkan, ikut mengantarkan pengiriman logistik menggunakan kapal ke gudang PPK Kecamatan Sangkarrang.</p> <p>&rdquo;Dari kronologis, sebenarnya tengah malam setelah tiba lalu kami diskusi bersama 14 petugas TPS di kelurahan bahwa ada masalah logistik pemilu yang dikirim KPU harus dikembalikan ke kota, karena kami belum tahu informasi detailnya malam itu,&rdquo; ucap Rizal.</p> <p class="class-paragraph">Selanjutnya, seluruh logistik di lantai tiga gudang penyimpanan logistik kantor kecamatan dibawa turun meskipun sudah ada sebagian kotak suara dirakit untuk dibawa ke Dermaga Pulau Barang Lompo untuk dibawa kembali ke gudang logistik di Kota Makassar.</p> <p>&rdquo;Seluruh logistik di bawa ke dermaga untuk dibawa pulang tadi pagi. Itu ditarik semua, ada sebanyak 41 TPS di sana. Hal Itu sebagaimana bahasan Pak Ketua, kemungkinan kesalahan prosedur atau secara umum, ada mungkin regulasi yang dilanggar,&rdquo; ucap Rizal Suaib.</p> <p>Menurut Rizal, soal tafsiran KPU Makassar belum di-<em>packing</em>, kata dia, pada prinsipnya semua logistik masih murni sebagaimana keluar dari gudang. Khusus surat suara dalam kotak cokelat tersegel dan kotak suara masih seperti dari pabrik belum dirakit.</p> <p>&rdquo;Berdasar prosedur kan itu sudah harus ada isinya, apa-apa saja sesuai undang-undang, kemudian disegel baru dikirim. Ini mungkin yang dianggap belum sesuai prosedurnya, jadi balik lagi. Saya pikir seperti itu,&rdquo; tutur Rizal Suaib.</p>

KPU Kota Makassar tarik kembali logistik pemilu kotak dan surat suara di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang karena diduga salah prosedur

Diduga Salah Prosedur KPU Makassar Tarik Logistik dari Pulau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/KPU-3901869428.jpeg" alt="Pegawai KPPS di Kabupaten Serang Banten kewalahan./ Capture Instagram @viralsekali" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPPS di Kabupaten Serang Banten kewalahan./ Capture Instagram @viralsekali</figcaption>
</figure> <p><strong><br />JawaPos.com -</strong>&nbsp;Logistik pemilu mulai dari kotak suara, surat suara, dan sampul suara, terlihat menumpuk bahkan berceceran di lantai hingga terinjak-injak anggota PPS yang sedang melakukan pengepakan logistik.<br /><br />Ketua Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Banten Liah Culiah di Serang, Banten, pada Kamis (1/2) mengatakan, KPU Kabupaten Serang, telah memberhentikan aktivitas pengesetan dan pengepakan logistik Pemilu 2024 untuk sementara waktu guna dibenahi.<br /><br />"KPU Kabupaten Serang sedang merapihkan dulu gudangnya yang memberhentikan aktivitas itu KPUnya Bawaslu hanya memberikan imbauan dan saran perbaikan saja," jelasnya dilansir dari ANTARA pada Jumat (2/2).<br /><br />Liah juga mengatakan bahwa telah melakukan monitoring langsung ke gudang logistik KPU Kabupaten Serang dan didapati beberapa formulir hasil plano yang rusak.<br /><br />"Saya juga tadi sudah ke gudang, tadi formulir hasil plano ada yang rusak sobek. Untuk jumlah yang rusaknya belum dipastikan berapa," tambahnya.<br /><br />Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin mengatakan kondisi yang terjadi di Gudang KPU Kabupaten Serang tersebut disebabkan terlalu banyak orang yang melakukan pengesetan dan mengalami kelelahan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013735119/kpu-surabaya-akan-distribusikan-logistik-pemilu-2024-pada-awal-februari">KPU Surabaya akan Distribusikan Logistik Pemilu 2024 pada awal Februari</a></strong><br /><br />Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali pihaknya meminta PPPK untuk tidak membawa masa terlalu banyak dan prioritaskan kecamatan yang memiliki progres.<br /><br />Ia mengatakan saat ini progres pengesetan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang sudah ada untuk 10 TPS dan akan langsung didistribusikan oleh Kecamatan.<br /><br />Sebelumnya, beredar video viral di media sosial dilansir dari @viralsekali melalui Instagram memperlihatkan proses pengemasan logistik di gudang KPU Kabupaten Serang tampak berlangsung ricuh pada Rabu (31/1).<br /><br />Di video tersebut terlihat kondisi gudang KPU yang berantakan banyak kardus-kardus dan surat suara yang tergeletak tidak beraturan di lantai.<br /><br />Terdengar juga seseorang yang merekam suasana di lokasi juga merasa kebingungan dengan proses pengemasan logistik yang akan didistribusikan ke setiap kecamatan.</p> <p>***</p>

Logistik pemilu terlihat menumpuk bahkan berceceran di lantai hingga terinjak-injak anggota PPS,  Organisasi Bawaslu Banten buka suara.

Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten Serang Berceceran, Begini Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/20240109151301_182A8580JPG-3305611710.jpg" alt="Pekerja melipat surat suara Pilpres 2024 di Pulogadung, Jakarta. KPU Jakarta Timur menargetkan akan menyelesaikan pelipatan 2.436.059 surat suara paling lambat pada 17 Januari 2024." width="100%">
<figcaption>Pekerja melipat surat suara Pilpres 2024 di Pulogadung, Jakarta. KPU Jakarta Timur menargetkan akan menyelesaikan pelipatan 2.436.059 surat suara paling lambat pada 17 Januari 2024.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses penyortiran logistik pemilu menyibak persoalan klasik. Yakni, ditemukannya beberapa item logistik yang rusak, termasuk surat suara. Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kasus tersebut terjadi di banyak daerah.</p> <p>Perinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 daerah atau kabupaten dan kota. Lalu, bilik suara rusak di 61 daerah, tinta rusak (124), segel rusak (30), serta surat suara rusak (127).</p> <p>Bawaslu juga menemukan kasus surat suara belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Kasus itu ditemukan di 61 daerah. Kemudian, ada juga kasus surat suara salah kirim.</p> <p>Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan, beragam kasus tersebut terjadi di daerah. Termasuk besaran kerusakannya. Dia mencontohkan, di Manggarai Barat surat suara dikategorikan cacat/rusak dengan total 1.090 surat suara. &rdquo;Selain itu, juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," ujarnya di kantor Bawaslu, Senin malam.</p> <p>Herwyn berharap, berbagai masalah itu segera ditangani. Apalagi, pemungutan suara hanya menyisakan sekitar satu bulan. &rdquo;Secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan waktu distribusi lebih lama.</p> <p>Bawaslu juga mendesak agar kekeliruan itu dievaluasi. Menurut anggota Bawaslu Puadi, selain persoalan logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. Bawaslu hingga kemarin belum mendapatkan akses sistem informasi logistik (Silog). Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misalnya, di Provinsi Jambi. &rdquo;Apakah dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengakui terjadinya kerusakan surat suara. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir memang untuk memilah surat suara rusak. &rdquo;Surat suara tidak bisa dipakai, ya kita akan ganti ke percetakan," ujarnya di sela-sela peresmian kantor DKPP Jakarta kemarin. Sesuai klausul kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan.</p> <p>Yulianto menyebut jumlah kerusakan masih wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sedangkan di tiap daerah hanya di angka ratusan hingga ribuan saja. Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah.</p> <p>&rdquo;Kan nol nol koma berapa persen sih. Dikit sekali kan dari miliaran surat suara," jelasnya. Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari data kerusakan di-update dan disampaikan ke percetakan.</p> <p>Mantan ketua KPU Jawa Tengah itu optimistis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan. &rdquo;Sangat cukup (waktunya). Tiap hari kan kita sortir nih,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Yulianto juga menunggu temuan Bawaslu untuk dilakukan pencocokan. Sebab, dia menengarai, ada sedikit perbedaan data. <strong>(far/syn/rei/aif/inu/c6/oni)</strong></p>

Dari pengawasan Bawaslu ditemukan kasus kotak suara rusak, bilik suara rusak, tinta rusak, segel rusak, surat suara rusak.

Temuan Bawaslu Terkait Distribusi Logistik Pemilu, Surat Suara Rusak,  Salah Kirim, dan Kurang Jumlah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/20231114205034_IMG_7199JPG-782936323.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengambil undian nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengambil undian nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki pose foto paling berbeda dalam kotak suara untuk Pilpres 2024 mendatang. Keduanya tampak mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dengan peci dengan warna serupa jas.&nbsp;</p> <div dir="auto">Tak hanya itu, Anies-Cak Imin juga memposisikan tangan kanannya dengan terbuka di dekat dahi. Pose itu merupakan pose yang sama saat Anies melaju dalam kontestasi Pilkada DKI pada 2017 lalu bersama Sandiaga Uno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Timnas AMIN Billy David Nerotumilena menerangkan bahwa pose tangan kanan terbuka adalah pose salam pancasila. Ia mengatakan bahwa pose itu sengaja dilakukan sebagai pengingat bahwa pasangan dari Koalisi Perubahan ini membawa misi seperti sila kelima.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013349644/daftar-harga-bbm-pertamina-terbaru-di-seluruh-indonesia-per-1-desember-2023">Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru di Seluruh Indonesia Per 1 Desember 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang diturunkan dalam visi misi AMIN. Indonesia Adil dan Makmur bagi semua," katanya kepada wartawan, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pakaian yang dikenakan Anies-Cak Imin dalam foto untuk kotak suara itu, ia mengatakan bahwa itu adalah busana ciri khas AMIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemeja putih jika casual, jika formal ditambahkan jas hitam. Agar pemilih tetap ingat," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Billy juga mengakui bahwa pose foto tersebut merupakan pose yang sama ketika Anies berkontestasi sebagai peserta Pilkada 2017 lalu. Hal itu untuk memecut semangat agar kemenangan dapat diraih dalam Pilpres 2024 seperti kontestasi yang lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membawa semangat kemenangan di Pilkada DKI menjadi inspirasi kemenangan nasional," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki pose foto paling berbeda dalam kotak suara untuk Pilpres 2024.

Pose Anies-Cak Imin di Kotak Suara Sama Saat Pilkada DKI, Ini Maknanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1JPG-410595610.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asyari  memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asyari  memberikan paparannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - KPU terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Segala kebutuhan untuk pesta demokrasi lima tahunan itu mulai dikerjakan, di antaranya soal logistik.</p> <p>Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail karena situasi dan kondisi daerah beragam. Baik dari sisi jumlah pemilih maupun jarak geografis dari lokasi produksi. &rdquo;Kemudian, yang berikutnya lagi manajemen risiko situasi alam,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Hasyim menuturkan, risiko alam cukup beragam. Dari sisi musim, ada periode kemarau dan musim hujan. Karena pemungutan suara digelar 14 Februari 2024, tahap distribusi dipastikan berlangsung pada saat musim hujan.</p> <p>Dia mengakui, ada potensi kerawanan seperti banjir, ombak tinggi di perairan, hingga ancaman tanah longsor. Karena itu, dia meminta jajaran KPU di daerah untuk membaca pola kejadian di wilayah masing-masing dari beberapa tahun terakhir.</p> <p>&rdquo;Kalaupun ada banjir, kira-kira titik lokasi potensinya itu di mana saja. Termasuk penempatan logistik juga sudah berdasarkan situasi-situasi yang pernah terjadi terdekat," imbuhnya.</p> <p>Untuk mendukung kelancaran distribusi dan pengamanan, Hasyim menyebut KPU telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Khususnya untuk daerah-daerah terluar, tersulit, dan terjauh.</p> <p>Dia menerangkan, tahap pertama proses produksi logistik dimulai pada 23 September 2023. Pada tahap itu, produksi logistik hanya meliputi kotak dan bilik suara, tinta, segel, serta cable ties. Sementara itu, logistik lain seperti surat suara, sampul, dan formulir masih menuggu kepastian angka.</p> <p>Berdasar hasil perhitungan, Pemilu 2024 membutuhkan 4.164.552 kotak suara, 3.280.644 bilik suara, 1.640.322 botol tinta, 93.850.362 keping segel, dan 24.364.423 cable ties. Kemudian, 1.208.921.320 lembar surat suara, 61.161.473 lembar sampul, dan 8.137.230 set formulir. <strong>(idr/far/c6/oni)</strong></p>

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah memetakan persiapan jelang distribusi logistik. Pemetaan dilakukan secara detail.

KPU Mulai Produksi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KPU-27.jpg" alt="Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, melaksanakan pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 di gudang KPU, Sabtu (27/3). Pembukaan dan pembongkaran kotak suara Pilwakot Surakarta 2020 dipimpin Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti bersama jajarannya dengan disaksikan perwakilan dari Bawaslu Surakarta Poppy Kusuma dan pihak kepolisian.<br /> <br /> Menurut Nurul Sutarti, kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca-Pemilu. Pada pasal 36 menyebutkan bahwa KPU kabupaten/kota dapat mengosongkan kotak suara. Artinya, kata dia, membuka dan membongkar kotak suara 1 bulan setelah pengucapan sumpah jabatan anggota DPRD/DPD/DPR/Presiden/gubernur/wali kota/bupati.<br /> <br /> ”Pada Sabtu (27/3) ini, tepat 1 bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari. Kegiatan ini hampir semua KPU kabupaten/kota sepakat melaksanakan pembongkaran kotak suara hasil Pilkada 2020. Khusus surat suara, akan ditimbang karena nanti akan dimusnahkan, setelah mendapatkan izin dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan KPU RI,” terang Nurul seperti dilansir dari <em>Antara</em> pada Sabtu (27/3).<br /> <br /> Nurul menyebutkan, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat, kotak, dan bilik suara, sedangkan dukungan lain, seperti alat coblos, termasuk ada form formulir masuk dalam perlengkapan pemungutan suara.<br /> <br /> ”Hal ini bisa menjadi arsip seperti surat suara dan formulir-formulir. Untuk surat suara, sudah bisa dimusnahkan. Jika bernilai ekonomi, harus dilelang setelah mendapatkan izin dari ANRI dan KPU RI,” tutur Nurul.<br /> <br /> Disebutkan pula bahwa jumlah kotak suara yang dibongkar sebanyak 1.231 kotak atau sejumlah TPS Pilkada Surakarta 2020. Pembongkaran kotak suara dengan melibatkan 20 orang ditargetkan 3 hari ke depan sudah selesai.<br /> <br /> ”Kami harus sudah melaporkan hasil kegiatan ini ke KPU Provinsi Jateng pada 30 Maret,” ujar Nurul.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=iuqHxwjV0WM

KPU Kota Surakarta Bongkar 1.231 Kotak Suara Pilkada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kotak suara

Berita Terkini