<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan 14 tahun pidana penjara terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. KPK menyebut, pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengakomodir fakta hukum, terkait aset milik Rafael Alun. "Setelah tim jaksa KPK analisis pertimbangan majelis hakim, maka hari ini, Jumat (12/1) tim jaksa telah ajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui PN Jakarta Pusat atas putusan majelis hakim dimaksud," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (12/1). Ali menegaskan, upaya hukum banding itu dilakukan karena belum dipertimbangkannya beberapa fakta hukum mengenai aset yang diduga dari hasil korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu penting untuk memberikan efek jera. "Sebagai bagian efek jera, maka kami berupaya optimalisasi asset recovery hasil kejahatan korupsi dengan melakukan penyitaan dan perampasan untuk dikembalikan kepada negara," ucap Ali. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis Hakim Pengadilan Tinda Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun dengan 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/1). Selan pidana badan, Rafael Alun juga dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10 miliar. Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka Jaksa KPK akan merampas harta benda Rafael untuk dilelang dan diserahkan kepada negara. "Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi maka pidana tambahan itu akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun," ucap Hakim Suparman. Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting. Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857. Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan. Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Rafael juga terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK menyebut, pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengakomodir fakta hukum, terkait aset milik Rafael Alun

Alasan KPK Tempuh Upaya Banding terhadap Vonis 14 Tahun Pidana Penjara Rafael Alun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/20240108143658_IMG_6426JPG-1107579516.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Tak hanya sejumlah perbuatan rasuah yang tak masuk dalam pertimbangan majelis hakim, sejumlah aset yang diduga hasil korupsi Rafel Alun juga tak diputuskan hakim dirampas untuk negara.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya seperti itu (akan banding). Karena kan memang beberapa hal tidak dilakukan pertimbangan oleh hakim. Ya banyak hal tadi, termasuk perbuatan yang tidak dibuktikan," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak aset dikembalikan. Kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan cara melakukan tindak pidana yang tidak diungkap dalam pertimbangan putusan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa Wawan menyebut, Rafael Alun sebelumnya didakwa dan dituntut atas dugaan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan bersama-sama istri Ernie Meike Torondek. Selain itu, Rafael juga didakwa dan dituntut atas perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu, TPK nya. Kita dakwakan tiga kan dari Cubes, ARME, Cahaya Kalbar sama Mahendra. Tapi yang Cubes kemudian Cahaya Kalbar dan Mahendra tidak terbukti. Kemudian banyak sekali pertimbngan mengenai cara melakukan pidana, cara bagaimana Alun kemudian menyembunyikan asetnya dengan menggunakan nama ibunya. Itu kan ngga diungkap di pertimbangan hakim," tegas Jaksa Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis Hakim Pengadilan Tinda Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun dengan 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selan pidana badan, Rafael Alun juga dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10 miliar. Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka Jaksa KPK akan merampas harta benda Rafael untuk dilelang dan diserahkan kepada negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi maka pidana tambahan itu akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun," ucap Hakim Suparman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun terbukti Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael juga terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> </div>

Jaksa Penuntut Umum KPK mengisyaratkan bakal menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Rafael Alun.

KPK Isyaratkan Banding Terhadap Vonis 14 Tahun Penjara Rafael Alun Trisambodo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ajukan-banding-atas-vonis-gubernur-sultra-non-aktif-nur-alam_m_205273.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis terdakwa kasus dugaan korupsi izin tambang Nur Alam. Banding dilayangkan karena ada perbedaan pasal yang diyakini jaksa namun tidak terbukti menurut hakim. Selain itu, tak dipertimbangkannya kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dalam kasus itu dan rendanya hukuman juga menjadi acuan jaksa untuk melakukan upaya hukum banding. "Jaksa sudah mengajukan banding dan mendaftarkan banding dan mendaftarkan banding pada Selasa (3/4). Memori banding akan disampaikan menyusul," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Selasa (17/4). Adapun beberapa alasan diajukannya banding ini, antara lain, pembuktian jaksa terkait tuntutan jaksa yaitu pasal 2, majelis hakim memutus berdasar pasal 3 UU Tipikor. Kemudian putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, rendahnya vonis yang diterima Nur Alam juga turut menjadi alasan diajukannya upaya hukum banding. "Jaksa juga memasukkan terkait putusan pidana yang bersangkutan, meski hakim telah memutus 2/3 dari tuntutan jaksa," tandasnya. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam divonis 12 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah. Dia menyatakan, Nur Alam terlibat korupsi terkait pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," terang&nbsp;Diah Siti Basariahsaaat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3). Selain hukuman pidana, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," tegasnya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang sebelumnya menuntut agar majelis hakim menghukum&nbsp;Nur Alam&nbsp;dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier satu tahun kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana, padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut, Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pada blok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, Nur Aalam juga dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Ini karena,&nbsp;Nur Alam&nbsp;bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.    &nbsp;

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Gubernur Sultra Non Aktif Nur Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kpk-ajukan-banding-putusan-andi-narogong_m_178899.jpeg" alt="Andi Narogong saat menjalani sidang perkara yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Andi Narogong saat menjalani sidang perkara yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihaknya mengajukan banding putusan Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Andi Agustinus</a>, dalam dugaan kasus proyek e-KTP. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, Selasa (2/1). "KPK sudah menyatakan banding untuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Andi Agustinus," ujarnya kepada wartawan. Terkait alasan diajukannya banding tersebut, menurut Febri, karena adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan hakim. "Terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dan penerapan hukum Pasal 2 dan Pasal 3," jelasnya. &nbsp; Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. "Menjatuhkan pidana delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, John Halasan Butar-butar saat membacakan putusan di PN Tipikor pengadilan, Jakarta, pada Kamis (21/12). Selain hukuman pidana, dalam amar putusannya majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 2.500 dan sebesar Rp 1,186 miliar. Adapun Andi sudah mengembalikan uang sebesar USD 350 ribu. Dari uang yang sudah dikembalikan, diharapkan sisanya dikembalikan kepada negara selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Andi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. "Apabila terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," tambah John. Untuk barang bukti USD 350 ribu dan USD 5500, dinyatakan seluruhnya dirampas untuk negara. Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Andi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, telah merugikan negara dan masyarakat karena program nasional yang startegis dan penting. "Perbuatan terdakwa berakibat masif menyangkut kedaulatan data penduduk masih dirasakan pada saat ini, terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar," ujar Hakim Anshori Saifuddin. Sementara hal-hal yang meringankan, Andi karena dia telah mengembalikan sebagian uang yang telah dinikmatinya dan telah bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan dan persidangan. Selain itu, dia juga telah ditetapkan sebagai&nbsp;justice collaborator.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK Ajukan Banding Putusan Andi Narogong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kpk-banding-atas-vonis-2-tahun-bupati-tanggamus-non-aktif_m_133258.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang yang memvonis Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Kurniawan dua tahun penjara.&nbsp; Informasi ini disampaikan salah satu JPU KPK Tri Anggoro Mukti. Ia mengatakan, pihaknya sudah menyatakan banding ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. &rdquo;Sudah kita daftarkan (banding, Red) pada Jumat (26/5),&rdquo; ujarnya sebagaimana dilansir Radar Lampung (Jawa Pos Group), Senin (29/5). &nbsp;Banding dilayangkan karena ada beberapa tuntutan yang tidak sesuai dengan harapan lembaga anti rasuah itu, selain hukuman yang di bawah tuntutan ada beberapa pertimbangan lain. &rdquo;Salah satunya mengenai barang bukti terkait uang yang di dalam amar putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan,&rdquo; papar Tri.&nbsp; Dia menjelaskan jika status barang bukti yang ada di dalam amar putusan hakim berbeda dengan JPU. Tri Anggoro menjelaskan, uang tersebut harusnya menjadi barang bukti yang statusnya dirampas dan dimusnahkan untuk negara. Sebab, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan bukan dokumen. &nbsp; &rdquo;Ya terhadap barang bukti yang punya nilai ekonomis tidak mungkin terlampir dalam berkas perkara. Biasanya, barang bukti yang punya nilai ekonomis dirampas negara atau dikembalikan yang berhak,&rdquo; jelasnya. Karena itu, pihaknya menyatakan mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding juga diikuti oleh pengajuan berkas memori banding ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.&nbsp; Lantas bagaimana soal pertimbangan hakim yang menyebutkan &nbsp;anggota DPRD yang menerima gratifikasi harus bertanggungjawab? Jaksa Tri Anggoro mengatakan, dari hasil laporan tim JPU ke pimpinan KPK pihaknya masih akan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.&nbsp; &rdquo;Nanti, kami akan fokus banding dahulu untuk soal (penyidikan, Red) itu kita tunggu inkrach,&rdquo; kata dia.&nbsp; Terpisah, Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Muhammad Yusuf membenarkan KPK telah mengajukan banding. Pengajuan banding diterima Pengadilan Tipikor pada Jumat (26/5).&nbsp; &rdquo;Ya sudah kita terima, termasuk memori bandingnya juga sudah diserahkan ke kami,&rdquo; kata M. Yusuf.&nbsp; Sementara Sopian Sitepu, kuasa hukum Bambang Kurniawan mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya banding yang diajukan JPU. &rdquo;Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum tahu,&rdquo; jawab Sopian. Bahkan pihaknya juga belum menerima memori banding dari jaksa. Memori banding diperlukan untuk pihak terdakwa menyusun memori kontra banding. &rdquo;Kami juga belum terima salinan lengkap putusan dari pengadilan Tipikor,&rdquo; tambah pengacara senior ini.&nbsp; Namun demikian, pihaknya siap kembali melawan KPK disidang tingkat banding tersebut. Ia pun menghargai keputusan JPU KPK yang melakukan upaya banding. Sebab, tutur Sopian itu merupakan hak mutlak dari jaksa.&nbsp; Sebelumnya, Bupati Nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan divonis bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.&nbsp; Ketua majelis hakim yang dipimpin Minanoer Rachman menyatakan Bambang harus dihukum 2 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Bambang tiga tahun pidana penjara. Sebelumnya, Bambang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus gratifikasi pengesahan APBD Tanggamus tahun 2016. Dia terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 &nbsp;sebagaimana diatur dan diubah UU Nomor 22/2001 tentang Tipikor.(nca/whk)

KPK Banding Atas Vonis 2 Tahun Bupati Tanggamus Non Aktif 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/bakal-jerat-dua-hakim-pn-jakpus-kpk-banding-putusan-panitera-santoso_m_108785.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Santoso. Upaya hukum banding dilakukan lantaran majelis hakim menyatakan Santoso tidak terbukti menerima suap bersama-sama dua hakim PN Jakpus, Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya. "Kami sudah nyatakan sejak hari Selasa. Sekarang sedang kami susun memori banding,tapi masih menunggu salinan putusan lengkapnya," kata Jaksa KPK Mohammad Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Jumat (10/2). Jaksa Takdir mengatakan, JPU memiliki beberapa pertimbangan dalam mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara Santoso. Salah satunya, tidak terbuktinya pasal penerimaan suap bersama-sama dengan hakim sebagaimana Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. "Betul sekali. Karenanya kami mesti baca lengkap putusan, pada saat dibacakan Pak Ibnu masih ada koreksi-koreksi," ujar Jaksa Takdir. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta M Santoso. Santoso dinyatakan menerima suap sebesar SGD 3.000 dari pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan anak buahnya Ahmad Yani. Suap itu diberikan untuk pengurusan perkara PT Kapuas Tunggal Persada yang diwakili Raoul sebagai kuasa hukum melawan PT Mitra Maju Sukses. Namun, majelis hakim menyatakan Santoso tidak terbukti menerima suap bersama-sama dua hakim PN Jakpus yaitu Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya. Hakim Ibnu mengatakan, majelis tidak sependapat dengan JPU mengenai pemberian uang kepada Partahi dan Casmaya melalui Santoso. Menurut hakim, komunikasi terkait rencana pemberian uang hanya terjalin antara Santoso, Raoul, dan Ahmad Yani. Hal itu, kata Hakim Ibnu, diperkuat dengan keterangan Santoso yang menyatakan tidak pernah ada pembicaraan soal uang ke hakim dengan Raoul. "Raoul juga tidak pernah menyerahkan uang kepada hakim. Pesan singkat Santoso ke Raoul adalah tidak benar tentang musyawarah hakim. Keterangan tersebut hanya untuk menyenangkan Raoul sebagaimana yang telah dijanjikan terdakwa," papar Hakim Ibnu. (Put/jpg)

Bakal Jerat Dua Hakim PN Jakpus, KPK Banding Putusan Panitera Santoso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71314_90574_kpk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mengajukan upaya hukum banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution. Edy Nasution sebelumnya terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara milik Lippo Group di PN Jakpus. &quot;Edy Nasution kami banding karena ada bagian dari dakwaan dinyatakan tidak terbukti,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (16/12). Pada 8 Desember lalu, majelis hakim menjatuhkan vonis selama lima tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Edy dinyatakan terbukti menerima uang Rp 100 juta, USD 50 ribu, dan Rp 50 juta terkait pengurusan perkara milik Lippo Group. Sementara itu, majelis hakim menyatakan penerimaan suap sebesar Rp 1,5 miliar dalam kepada Edy Nasution yang diberikan melalui perantara Dody Ariyanto Supeno tidak terbukti. Padahal, JPU KPK meyakini pemberian itu dilakukan atas arahan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro; Direktur PT Paramount Enterprise International, Ervan Adi Nugroho; Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), Hery Soegiarto; serta konsultan hukumnya Wresti Kristian Hesti. Penerimaan uang Rp 1,5 miliar oleh Edy Nasution itu untuk mengurus revisi surat jawaban dari PN Jakpus untuk menolak ekseskusi lanjutan dari ahli waris berdasar putusan Raad Van Justitie Nomor 232/1937 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang. Serta, agar Edy Nasution tidak mengirimkan surat tersebut kepada pihak pemohon eksekusi lanjutan. Febri menuturkan, tidak terbuktinya penerimaan uang Rp 1,5 miliar itu menjadi salah satu materi banding KPK. Selain itu, kata Febri, KPK juga mengajukan banding atas beberapa barang bukti yang dinyatakan hakim untuk dikembalikan kepada Edy Nasution. &quot;Yaitu barang bukti USD 3.000 dan SGD 1.800 dan Rp 2,3juta dikembalikan pada terdakwa,&quot; papar Febri. Diketahui, dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK mengembalikan sejumlah barang bukti kepada Edy. Di antaranya, uang USD 3.000, SGD 1.800, dan Rp 2,3 juta. Serta, satu unit mobil C-RV B 1077 TLB atas nama anak Edy Nasution yaitu Ika Pratiwi, paspor atas nama Edy Nasution sebanyak dua buah, satu unit handphone Iphone Gold, Nokia E 90. Majelis hakim menilai barang bukti itu tidak terkait lagi dengan perkara suap Edy karena perkaranya telah selesai. (Put/jpg)

KPK Banding Putusan Panitera PN Jakpus Edy Nasution

kpk banding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk banding

Berita Terkini