<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-2.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terungkapnya kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menambah panjang penyimpangan dalam penilaian akuntabilitas keuangan. Sebelumnya kasus serupa menjerat pejabat, antara lain, di Kementerian Desa lima tahun silam.  Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra) Misbah Hasan mengatakan, momen OTT oleh KPK perlu menjadi bahan evaluasi. Bukan hanya kepada instansi yang diaudit, tapi juga terhadap BPK. Ke depan, BPK perlu memastikan semua pejabatnya bisa bekerja secara berintegritas. ”BPK harus mulai ’bersih-bersih’ terhadap pejabatnya di pusat maupun daerah yang mudah menerima suap atau sengaja meminta suap,” ujarnya kemarin.  Meski sebatas administratif, kata Misbah, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) cukup seksi bagi instansi, termasuk pemerintah daerah (pemda). Bahkan, bagi pemda, WTP menjadi salah satu instrumen untuk menentukan besaran dana insentif daerah (DID) dari pusat.  Selain itu, WTP menjadi modal kepala daerah menjalankan politik pencitraan ke masyarakat. Seolah-olah pengelolaan anggaran baik. Atas dasar itu, posisi BPK sangat rawan disuap.  Untuk itu, Misbah mendorong BPK memperkuat mekanisme quality control dan quality assurance serta membuka ruang supaya proses audit BPK bisa transparan. ”Tidak dimonopoli salah satu bagian atau auditor saja sehingga tidak ada ruang gelap yang berpotensi menjadi celah korupsi atau suap,” imbuhnya.  Pihaknya juga mendorong KPK untuk melakukan audit ulang di daerah lain. Tidak tertutup kemungkinan, praktik serupa terjadi di daerah lainnya. ”Audit investigasi saja di daerah-daerah yang berpotensi melakukan tindakan yang sama,” tegasnya.  Ke depan, Misbah mendorong sistem audit yang lebih partisipatif dengan memberikan ruang bagi pengawasan oleh masyarakat. Khususnya terhadap proyek-proyek pemerintah dan pemda. ”Banyak proyek yang tidak jelas kemanfaatannya bagi masyarakat, tetapi secara administratif dinyatakan baik,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan, pihaknya mendukung penegakan hukum bagi jajarannya yang terlibat pelanggaran. ”Peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar,” ujarnya dalam keterangan tertulis.  Lembaganya akan berbenah dan terus berkomitmen terhadap nilai independensi serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. ”Nilai tersebut menjadi landasan institusi BPK dan dilaksanakan oleh setiap individu BPK,” imbuhnya. (far/c9/fal)

Suap WTP Berulang, BPK Didesak Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-2.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin resmi berstatus tersangka dini hari kemarin (28/4). KPK menyangka Ade sebagai pemberi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.  Kasus tersebut berawal ketika Ade Yasin selaku bupati berkeinginan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.  Keinginan itu direspons dengan upaya pengondisian susunan tim audit interim (pendahuluan).  Pada Januari lalu, terjadi kesepakatan pemberian uang antara pegawai BPK Perwakilan Jabar Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan dua pejabat Pemkab Bogor. Yakni, Maulana Adam (sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) serta Ihsan Ayatullah (Kasubbid kas daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah).  Sebagai realisasi dari kesepakatan itu, Maulana dan Ihsan diduga memberikan uang Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah, Kasub auditorat Jabar III yang juga menjabat pengendali teknis di BPK Perwakilan Jabar. ”ATM (Anthon) kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA (Ihsan). Nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu,” beber Ketua KPK Firli Bahuri.  Audit lantas dilaksanakan mulai Februari hingga April dengan hasil beberapa rekomendasi. Di antaranya, tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang memengaruhi opini. Padahal, temuan fakta tim audit menyebut adanya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda–Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar yang tidak sesuai dengan kontrak.  Firli menambahkan, selama audit tersebut, diduga terjadi beberapa kali pemberian uang dari Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa. Di antaranya, dalam bentuk uang mingguan Rp 10 juta. ”Sehingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp 1,9 miliar,” terang Firli.  Selain Ade, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka pemberi suap. Yakni, Ihsan, Maulana, dan Rizki Taufik selaku pejabat pembuat komitmen dinas PUPR. Sementara itu, tersangka penerima suap adalah empat pegawai BPK Perwakilan Jabar. Selain Anthon dan Hendra, tersangka lain adalah Arko Mulawan (ketua tim audit interim Bogor) dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa).  Tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sementara itu, Ade Yasin mengklaim tidak tahu-menahu tentang transaksi yang dibongkar KPK. Menurut dia, pemberian uang untuk pengondisian opini WTP tersebut adalah inisiatif anak buahnya. ”Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi, sebagai pimpinan saya harus siap bertanggung jawab,” kata politikus perempuan yang juga ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar itu.  Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti penggunaan pasal 5 dan pasal 13 yang diterapkan KPK kepada pemberi suap. Pasal itu cenderung tidak memberikan efek jera lantaran hukuman maksimal yang rendah. ”KPK harus mengembangkan kasus ini agar pelaku pemberi suap juga mendapatkan hukuman yang setimpal, apalagi pelakunya adalah kepala daerah,” ujarnya.

Demi Status WTP, Bupati Bogor Ade Yasin Beri Tim BPK Uang Mingguan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seolah mengikuti jejak sang kakak, Rachmat Yasin, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin juga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (26/4) malam Ade terjaring operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Ade Yasin ditangkap bersama sebelas orang lainnya. Di antaranya, pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bogor serta beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. ”Seluruh pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali saat dikonfirmasi kemarin (27/4).  Hingga tadi malam, perempuan yang menjabat bupati sejak Desember 2018 itu masih menjalani pemeriksaan.  Ali mengungkapkan, penangkapan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bersama sejumlah pihak lain berkaitan dengan terendusnya indikasi suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) menjelang Lebaran itu, tim penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah. ”Jumlahnya hingga kini (tadi malam, Red) masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan menyesalkan kembali terjadinya kasus kepala daerah yang terjerat OTT. Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin juga menambah catatan buruk bagi kepala daerah. ”Kejadian tersebut tentu akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum,” katanya kemarin.  Meski demikian, pihaknya menyerahkan pada proses hukum. Kemendagri bakal menghormati dan mengikuti keputusan KPK.  Di sisi lain, Kemendagri akan memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, proses pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan di daerah tidak terganggu.  Apakah wakil bupati segera ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt)? Benny masih menunggu perkembangan. ”Jadi, kami ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administratif lainnya,” imbuhnya.  Merujuk pada kebiasaan sebelumnya, kepala daerah akan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Kemudian, wakil ditugaskan sebagai Plt.  Sementara itu, terkait dengan persoalan hukum yang menimpa kadernya, DPP PPP menunggu keterangan resmi dari KPK. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Ade Yasin Ditangkap, Kemendagri Pantau Pemerintahan di Kabupaten Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin alias Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diduga memberikan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat agar wilayahnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Ade mengklaim, inisiatif menyuap auditor BPK untuk mendapat predikat WTP datang dari anak buahnya. Sebagai pemimpin, ia mengaku harus bertanggung jawab atas ulah tersebut. "Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/4).  Ketua DPD PPP Jawa Barat ini mengaku dijebak oleh anak buahnya. Menurutnya, inisiatif memberikan uang kepada auditor BPK itu justru memunculkan musibah.  "Itu ada inisiatif dari mereka. Jadi ini namanya IMB, Inisiatif Membawa Bencana," tegas Ade.  Dia pun secara gamblang menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam pemberian suap terhadap auditor BPK. "Tidak, nggak ada," klaim Ade.  Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Ade, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT) sebagai pihak pemberi suap.  Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor BPK perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.  "AY (Ade) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4) dini hari.  Firli menyebut, awalnya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Lantas, berdasarkan keinginan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor menerima opini WTP, pada sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan).  Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung.  Anthon kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu. Kemudian audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022.  Adapun temuan fakta tim audit di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda - Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak.  "Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," papar Firli.  Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak 26-27 April 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.  Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ade Yasin: Ini Namanya IMB, Inisiatif Membawa Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, pihaknya resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin selama 20 hari ke depan. Hal ini dikatakan Firli setelah KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin bersama dengan tujuh orang lainnya sebagai tersangka, kasus pengurusan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.  "Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.  Firli mengungkapkan, penahanan terhadap para tersangka tersebut juga dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya, Rutan KPK, Rutan KPK Gedung Merah Putih, dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Firli mengatakan, untuk Ade Yasin akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya.  "AY (Ade Yasin) ditahan di Rutan Polda Metro Jaya," katanya.  Kemudian untuk, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dan Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah akan ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Selanjutnya Rizki Taufik PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan Arko Mulawan ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.  "Lalu RT dan AM dilakukan penahanan di Rutan pada Gedung Merah Putih," ungkapnya.  Sementara, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah dilakukan penahanan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Menurut Firli, Bupati Bogor Ade Yasin diduga telah melakukan suap terhadap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.  "AY (Ade Yasin) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," ungkapnya.  Adapun, Bupati Bogor Ade Yasin dan tersangka pemberi suap lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT), disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian selaku penerima yakni, Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR), disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Resmi Ditahan, Bupati Bogor Ade Yasin Lebaran di Balik Jeruji Besi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Tersangka-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Barang bukti yang ditunjukan penyidik di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maula" width="100%">
<figcaption>Barang bukti yang ditunjukan penyidik di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maula</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan telah menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka di pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021. Firli menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Ade Yasin dan tujuh orang lainnya, KPK berhasil menyita uang sebesar Rp 1,024 miliar. Uang tersebut terdiri dari uang tunai dan uang yang ada di rekening bank.  "Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.  Firli mengaku prihatin kerena masih ada saja kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Padahal para kepala daerah ini telah disumpah untuk memegang teguh amanah untuk menjauhi praktik-praktik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.  "KPK prihatin masih adanya kepala daerah sebagai pejabat publik yang tidak memegang teguh amanah rakyat dalam mengelola anggaran negara," katanya.  Menurut Firli, Bupati Bogor Ade Yasin diduga telah melakukan suap terhadap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "AY (Ade Yasin) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," ungkapnya.  Adapun, Bupati Bogor Ade Yasin dan tersangka pemberi suap lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT), disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian selaku penerima yakni, Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR), disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Sita Uang Rp 1,024 Miliar dari OTT Bupati Bogor Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ade-Yasin-01_1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin alias Ade Yasin tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4) malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga Ade Yasin memberikan suap kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Kasus rasuah yang menimpa Kabupaten Bogor bukan kali ini saja terjadi, sebelumnya bahkan kakak dari Ade Yasin, Rahmat Yasin lebih awal menjadi pasien KPK.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, perbuatan yang menimpa Ade Yasin sebagai bagaian dari dugaan korupsi secara sistematis. Dia menduga, upaya dugaan untuk menyuap BPK dilakukan untuk memulangkan modal saat mencalonkan diri sebagai Bupati.  "Ya saya kira ini bagian dari korupsi sistemik, korupsi yang dilakukan sebagai upaya pengembalian modal ketika memajukan diri sebagai kepala daerah dengan ongkos yang mahal," kata Fickar kepada JawaPos.com, Rabu (27/4).  Hal ini berakibat ketika menjabat sebagai kepala daerah, selalu mencari celah untuk mengumpulkan pengembalian modalnya. "Akibatnya ketika sudah menjabat selalu berusaha mencari uang penggantinya dan ketika perbuatan itu terkontrol dan terawasi oleh institusi BPK, maka terjadilah korupsi penyuapan dari perspektif pejabat bupatinya dan korupsi pemerasan dari sudut oknum BPK," ujar Fickar.  "Ini diprediksi akan terus terjadi sepanjang Pilkadanya berongkos tinggi," imbuhnya.  KPK menangkap Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin serta sejumlah pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemkab Bogor. Dari penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang. "Telah mengamankan beberapa pihak dari Pemda Kab Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya," ucap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.  Menurut Ghufron, saat ini para pihak yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Dia memastikan perkembangan penangkapan tersebut akan segera kembali diinfokan ke publik.  "Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai nanti akan kami sampaikan detail kasusnya," tegas Ghufron.  Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan penangkapan dilakukan karena diduga ada pemberian dan penerimaan suap. Saat ini, KPK tengah memeriksa pihak-pihak yang diamankan dan dalam waktu 1×24 jam KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut.  "Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Ade Yasin Tertangkap Tangan KPK, Pakar: Bagian dari Korupsi Sistemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ade-yasin-2.jpg" alt="Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Operasi senyap itu dilakukan pada Selasa (26/4) malam.  Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, ada beberapa orang yang diamankan oleh lembaga antirasuah, salah satunya Bupati Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin.  "Benar, tadi malam sampai dengan tanggal 27 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (27/4).  "Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," tamhanya.  Menurut Ali, Bupati Bogor Ade Yasin bersama dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan suap menyuap.  "Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap," katanya.  Menurut Ali, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam. KPK segera menentukan sikap atas hasil operasi tangkap tangan dimaksud.  "Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," ungkapnya.