<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kpk-geledah-rumah-bupati.jpg" alt="CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dalam kasus OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kemarin (11/1) giliran rumah dinas dan ruang kerja bupati di kompleks Pendapa Delta Wibawa yang diperiksa penyidik lembaga antirasuah tersebut. Penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00.  ”Datang dua mobil. Didampingi polisi,” kata Rizal Muzakki, petugas jaga pendapa, kemarin. Rizal tidak mengizinkan awak media untuk masuk. ”Dapat perintah suruh dijaga, tidak boleh ada yang masuk,” imbuhnya.  Pantauan Jawa Pos, terlihat dua mobil Toyota Kijang Innova hitam bernopol L 1000 GO dan S 1275 ZH terparkir di depan rumah dinas bupati. Beberapa orang yang mengenakan rompi KPK tampak keluar masuk pendapa. Hingga pukul 23.50, belum ada tanda-tanda petugas selesai menggeledah. Lampu pendapa masih terang. Dua mobil masih terparkir di tempat yang sama. Beberapa kali petugas terlihat berkomunikasi menggunakan telepon.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia tidak memerinci langkah penyidik itu. ”Kami tidak detik per detik mengontrol penyelidik maupun penyidik untuk mengumpulkan barang bukti,” kata dia kepada Jawa Pos.  Yang jelas, imbuh Ghufron, penyidik telah mengantongi izin penggeledahan dari dewan pengawas. ”Sudah meminta izin kepada dewan pengawas sejak kemarin (Jumat, 10/1, Red),” ucapnya.  Sebagaimana diketahui, sebelum di pendapa, KPK telah menggeledah tiga lokasi lain. Masing-masing kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo serta dua rumah di Jalan Yos Sudarso VI Nomor 1A dan di Desa Janti, Kecamatan Tarik, Sidoarjo.  Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin menyatakan, pihaknya kooperatif terhadap upaya penggeledahan yang dilakukan KPK. Terkait dengan kuasa hukum bagi Saiful Ilah, Cak Nur –sapaan akrab Nur Achmad Syaifuddin– mengatakan bahwa pihaknya belum membahasnya. ”Biasanya dari pihak keluarga. Kalau di pemda belum musyawarah,” ucap dia.  Cak Nur mengaku Jumat lalu sudah bertemu dengan keluarga Abah Ipul, sapaan Saiful Ilah. Namun, pertemuan tidak membahas kuasa hukum.  Kasus OTT KPU  Hingga kemarin, Harun Masiku, penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, belum menyerahkan diri ke KPK. Namun, KPK tampaknya belum mengambil langkah yang lebih tegas.  Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sejauh ini pihaknya hanya mengeluarkan imbauan agar Harun menyerahkan diri. ”Sampai hari ini (kemarin, Red) KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). Kami meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” ucapnya.  KPK meminta Harun maupun pihak-pihak lain yang terlibat kasus tersebut bersikap kooperatif. ”Bersikap kooperatif tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat. Tapi juga memberi kesempatan yang bersangkutan menjelaskan terkait perkara tersebut,” tuturnya.  Di bagian lain, Polri siap membantu KPK menemukan Harun. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, kemampuan Polri mencari buron tidak perlu dipertanyakan. ”Sudah sering dilakukan Polri,” ujar mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya itu.  Namun, tentu Polri membutuhkan sejumlah persyaratan. Salah satunya, buron tersebut telah masuk daftar pencarian orang (DPO). ”Selama DPO itu telah dikirim ke Polri, kami pasti mencarinya,” ujar Argo.

Setelah OTT KPK Sepekan: Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengunakan rompi oranye saat berada di mobil tahanan KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengunakan rompi oranye saat berada di mobil tahanan KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1 miliar dari penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari perkara suap proyek infrastruktur yang menjerat Saiful.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, dalam penggeledahan itu KPK juga menyita berbagai mata uang asing yang berjumlah USD 50.000 dan SGD 64.000. Selain itu, terdapat juga mata uang dollar Australia, Euro, dan Yen.  "Saat ini masih dalam proses penghitungan," jelas Ali.  Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah pada Sabtu (11/1). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah mata uang rupiah dan asing serta dokumen terkait proyek pengadaan infrastruktur.  Lembaga antirasuah juga turut menggeledah kantor Bupati Sidoarjo. Sejumlah ruangan pun turut digeledah, diantaranya ruang kerja bupati dan ruang unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Sidoarjo. Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah dokumen.  Untuk diketahui, KPK menjerat Saiful Ilah sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (7/1) malam.  Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji; serta dua orang bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi yang berperan sebagai pemberi suap.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Sita Uang Rp 1 Miliar dan Mata Uang Asing dari Rumah Saiful Ilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunggu lama untuk melengkapi barang bukti kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kemarin (10/1) penyidik menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo.  Penggeledahan berlangsung empat jam sejak pukul 10.00. Penyidik KPK dengan dua mobil Kijang Innova hitam nopol L 1000 GO dan W 1210 PB langsung masuk kantor dinas.  Ada dua tempat yang diperiksa. Yakni, ruang kerja Kepala DPUBM SDA Sunarti Setyaningsih dan ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUBMSDA Judi Tetrahastoto. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.  Petugas KPK selesai menggeledah pukul 13.55. Petugas dari KPK, sopir, satpam, dan petugas kepolisian keluar dengan membawa 2 koper, 1 kardus, dan 1 lemari kabinet. Barang-barang tersebut dimasukkan lewat pintu belakang mobil bernopol L 1000 GO.  Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan di sejumlah lokasi di Sidoarjo. Penyidik juga telah mengantongi izin dewan pengawas (dewas). ”Kegiatan penggeledahan perkara Sidoarjo pada Jumat (10/1) di tiga lokasi,” kata Ali.  Tiga lokasi itu, yakni ruang kerja kepala DPUBMSDA serta dua rumah masing-masing di Jalan Yos Sudarso dan di Desa Janti, Tarik.  Hal yang sama disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan. ”Ya, (izin penggeledahan, Red) sudah diberikan untuk yang Sidoarjo,” ujarnya.  Soal perbedaan nilai proyek yang disidik KPK dengan data pada LPSE Kabupaten Sidoarjo, Ali belum bisa berbicara banyak. Dia berdalih bahwa hal tersebut masih dalam pemeriksaan tim penyidik. ”Untuk kepentingan penyidikan, mohon maaf tidak bisa disampaikan detailnya,” ucap Ali.  Sementara itu, Saiful Ilah yang telah berstatus tersangka kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK kemarin sore. Tidak berselang lama, dia keluar dengan didampingi petugas KPK. Saiful mengatakan, tidak ada pemeriksaan mendetail. ”Nggak diperiksa. Ini aku cuma disuruh cari pengacara, cari kuasa hukum,” ungkap dia.  Saiful lalu bicara soal tas hitam berisi uang yang disebut-sebut dia bawa ketika ditangkap KPK Selasa (7/1). ”Mana? Aku nggak ada tas hitam. Nggak pernah menerima. Saya langsung diajak pergi gitu aja. Di kantor saya juga nggak ada,” elaknya sebelum digiring ke mobil tahanan.  Sebagaimana diwartakan, Saiful Ilah ditangkap atas dugaan penerimaan suap untuk empat proyek sekaligus. Uang suap diduga diterima dari kontraktor Ibnu Ghofur. Ghofur diduga menyuap untuk memenangi empat proyek pemda sekaligus dengan total nilai proyek Rp 57,9 miliar. Namun, angka tiap-tiap proyek itu berbeda dengan data yang ada di LPSE Kabupaten Sidoarjo.  Celah dalam LPSE  Peneliti ICW Kes Tuturoong menuturkan, sistem LPSE sebenarnya sudah bagus. Namun, LPSE atau kadang disebut SPSE tetap punya celah. ”Kami melihatnya LPSE ini hanya tool (alat) saja. Tapi, LPSE ini membuat orang-orang mencari modus lain untuk melakukan korupsi,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.  Celah itu, terang Kes, bisa terjadi karena data yang tidak terintegrasi antarproses dalam LPSE. Mulai penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), seleksi program, pelelangan, hingga pengerjaan. Data yang tidak terintegrasi tersebut membuka kemungkinan adanya perbedaan angka sejak perencanaan sampai realisasi anggaran.  Faktor itu pula yang menurut Kes membuat perhitungan antara KPK dan data LPSE berbeda. ”Saya belum membandingkan. Tapi, kalau ada selisih, harus dicek lagi,” tuturnya.  Salah satu modus permainan yang menjadi temuan ICW beberapa waktu lalu adalah mematikan server. ”Server dimatikan ketika sudah ada pengumuman lelang di website dan peserta mau daftar. Tapi, untuk perusahaan-perusahaan tertentu, servernya tetap dinyalakan,” ungkapnya.  Cara itu sebenarnya sudah diantisipasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Yakni dengan menerapkan sistem pengingat untuk mendeteksi jika ada server yang mati karena kesengajaan.  Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto membantah anggapan bahwa sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) bobol. Apalagi sampai bisa diakali. Menurut dia, celah SPSE hanya ada di luar sistem. Sementara SPSE dirancang untuk bisa mengakomodasi tender secara adil.  Celahnya adalah permainan di level unit layanan pengadaan (ULP). Di dalamnya ada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengatur berbagai hal: rencana kerja dan syarat (RKS), mengatur jadwal, dan lainnya. Misalnya, dibutuhkan barang yang harus tersedia pada 20 Februari. Maka, ULP mengatur waktu tender, rencana kerja, dan lainnya. ”Hasilnya baru diketik di SPSE,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.  Kontraktor tidak mungkin berani mengutak-atik SPSE karena pasti langsung ketahuan. ”Dia mainnya di persyaratan teknis, informasi keuangan, hingga tenaga ahli yang dibutuhkan,” terangnya. Nah, yang menyusun syarat-syarat tersebut adalah ULP.  Celah lain ada pada masa sanggah. Dalam kasus Sidoarjo, jelas Roni, sejauh yang dia ketahui, bupati bertemu dengan penyedia jasa. Si penyedia jasa itu meminta sanggahan dari peserta tender lain tidak digubris.

Saiful Ilah Diminta Segera Tentukan Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2020 ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) secara berturut-turut. Tim penindakan KPK, pada Selasa (7/1) meringkus Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Saiful Ilah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penerima suap terkait pengadaan proyek di Kabupaten Sidoarjo.  Sementara itu, pada Rabu (8/1) kemarin, lembaga antirasuah baru saja meringkus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hingga kini, Wahyu masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK.  Kinerja tim penindakan KPK pun diapresiasi pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, meskipun KPK dilemahkan dari berbagai sisi, termasuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kinerja KPK tetap optimal.  Padahal, pada masa proses pemilihan calon pimpinan KPK, kata Fickar, para pimpinan KPK periode 2019-2023 enggan memakai mekanisme OTT dalam upaya pemberantasan korupsi.  "OTT KPK yang baru menggambarkan the man behind the gun pada level penyidik, meskipun sistemnya kurang baik tapi karena SDM-nya berintegritas maka pemberantasan korupsi tetap jalan. Meskipun komisionernya menyatakan akan menghentikan OTT," kata Fickar, Kamis (9/1).  Kendati aturan yang baru di dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK mengharuskan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penyitaan dan penindakan, hingga kini aturan itu belum diberlakukan. Menurut Fickar, aturan ini sebetulnya harus tetap berjalan.  "Akan lebih baik jika sistem dan Undang-Undangnya juga baik. Ini akan tetap menjamin kemandirian lembaga dan kenyamanan pekerjanya yang berintegritas," tegas Fickar.  Kendati demikian, Fickar menyebut OTT KPK yang dilakukan dalam dua hari terakhir sah menurut hukum. Dia menegaskan, kegiatan yang dilakukan KPK tidak riskan jika dibawa ke ranah praperadilan.  "Itu tetap sah karena ada ketentuan peralihan dalam UU KPK yang baru, sehingga masih memberlakukan UU lama sebelum ada pengaturan yang jelas. Sekali lagi tindakan OTT tetap sah secara hukum," jelas Fickar.

OTT Berturut-turut, Pakar Hukum: SDM KPK Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saiful Ilah harus melepas jabatannya sebagai bupati Sidoarjo lebih cepat. Dia dipastikan akan dinonaktifkan seiring dengan penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Saiful ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap empat proyek infrastruktur di Kota Delta. Berdasar temuan KPK, bupati Sidoarjo dua periode itu menerima uang Rp 550 juta. Uang suap tersebut diberikan dua kali. Selain Saiful, lima orang lain juga ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang berasal dari lingkungan pemkab. Mereka adalah Sunarti Setyaningsih (kepala dinas pekerjaan umum, bina marga, dan sumber daya air), Judi Tetrahastoto (pejabat pembuat komitmen dinas PUB MSDA), serta Sanadjihitu Sangadji (Kabag unit layanan pengadaan). Dua lainnya adalah kontraktor, yaitu Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi. Komisioner KPK Alexander Marwata menuturkan, total ada empat proyek yang masuk dalam penyidikan KPK. Yakni, proyek pembangunan wisma atlet, pembangunan Pasar Porong, proyek jalan Candi–Prasung, serta peningkatan Afvoer Karang Pucang, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran. Dia menyebutkan, infrastruktur masih menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Ditambah, Saiful telah dua periode menjabat bupati. ’’Apakah pada sebelum-sebelumnya bupati itu juga mendapat fee, nanti kami dalami,’’ tegasnya di gedung KPK tadi malam. KPK juga akan mendalami kemungkinan untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). ’’Sementara ini belum sampai TPPU. Tapi, tidak menutup kemungkinan, dilihat dari harta kekayaan jika tidak sesuai, kami akan menerapkan TPPU,’’ katanya. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Saiful Ilah bersama lima tersangka lain ditahan. Saiful ditangkap tim penindakan KPK di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (7/1). KPK menangkap Saiful bersama ajudannya, Budiman. Satu tas ransel berisi uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah total Rp 350 juta diamankan. Saat itu KPK juga membawa beberapa orang lain ke Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Dari lingkungan Pemkab Sidoarjo, ada nama Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, dan Novianto (Kasubbag protokol). Kemudian, dari pihak swasta, ada Ibnu Ghofur, Totok Sumedi, dan Iwan. Ada pula dua staf Ibnu, yakni Siti Nur Findiyah dan Suparni. ’’IGR (Ibnu) adalah salah satu kontraktor yang mengikuti pengadaan proyek-proyek tersebut,’’ ungkap Alexander. Dari penyidikan, Ibnu diketahui meminta kepada Saiful untuk memenangkan proyek infrastruktur di Sidoarjo. Khususnya, pembangunan jalan Candi-Prasung. Hingga kemudian diketahui, akhirnya, Ibnu mendapatkan empat proyek yang menjadi kasus yang saat ini disidik KPK. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang Rp 1,8 miliar. Perinciannya, Rp 350 juta diamankan bersama Saiful; Rp 225 juta dari Kadis PUBMSDA; Rp 229,3 juta dari pejabat pembuat komitmen; serta Rp 750 juta dari staf Ibnu. Alexander Marwata menjelaskan, pihaknya menyelidiki kasus dugaan penerimaan suap tersebut berdasar keterangan dari informan. ’’Informan itu adalah orang dalam sendiri di kabupaten dan kami komunikasi dengan informan tersebut,’’ ujarnya. Proses penyelidikan berlangsung lebih dari enam bulan, bahkan hampir setahun. Selama penyelidikan, tim KPK memantau Saiful. Termasuk saat dia berkunjung ke Padang beberapa waktu lalu. ’’Kami ikuti sampai ke Surabaya. Satu pesawat bahkan, kami ikut,’’ lanjutnya. Selain dari informan, informasi diperoleh dari percakapan yang bersangkutan. Dari berbagai informasi itulah, KPK mendapatkan kepastian bahwa akan ada transaksi. Bakal ada pemberian uang terkait pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Sidoarjo. Alex yakin penyidikan akan berkembang. Sebab, umumnya, ketika pengusaha memberikan uang, bahkan ULP juga menerima. Artinya, memang ada pengaturan lelang. Ketika diatur, lelang itu sudah bisa dipastikan tidak berjalan dengan fair. Sprindik untuk Saiful ditandatangani pimpinan KPK lama menjelang masa jabatan berakhir. Karena masa berlakunya satu bulan, sprindik itu tidak kedaluwarsa. Saat hendak dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim kemarin pagi, Saiful Ilah memilih menghindari pertanyaan seputar penangkapannya. Dia mengaku tidak tahu soal kasus yang membuatnya terjaring OTT KPK. ”Sehat. Aku dewe gak eruh kok (Saya sendiri tidak tahu kok, Red)” katanya. Pria 70 tahun itu sebelumnya diperiksa delapan jam di Subdit III Ditreskrimsus Polda Jatim. Saiful hanya melambaikan tangan dan botol minum yang dipegangnya saat berjalan masuk ke bus. Selain Saiful, tampak lima orang lainnya. Mereka menutupi wajah dengan tangan. Mereka antara lain adalah Budiman selaku ajudan protokoler Diskominfo Sidoarjo dan R Novianto Koesno selaku ajudan bupati. Lalu Ghofur (kontraktor proyek) dan Judi Tetrahastoto. Mereka dibawa ke Jakarta dengan pesawat dari Terminal 2 Juanda. Mulai Disidik KPK Lama Menurut informasi yang dihimpun koran ini, penyelidikan dugaan rasuah di Sidoarjo dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Rangkaian prosesnya, termasuk penyadapan, dimulai pada era pimpinan KPK Agus Rahardjo cs. Belum ada dewan pengawas (dewas) yang memberikan rekomendasi penyadapan sebagaimana diatur dalam UU KPK hasil revisi. Komisioner KPK Alexander Marwata mengakui bahwa OTT perdana di awal tahun itu belum melalui persetujuan dewas untuk penyadapannya. ”Penyadapannya sebelum pelantikan dewan pengawas. Informasinya yang sebelumnya sudah lama,” jelasnya ketika ditemui saat berkunjung ke Kejaksaan Agung kemarin. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Harjono membenarkan bahwa tidak ada permintaan izin penyadapan maupun OTT dalam kasus bupati Sidoarjo. Kendati demikian, dewas tak mempersalahkan karena kasus itu diselidiki sejak era kepemimpinan KPK sebelumnya. ’’Tidak (ada izin ke dewas). Sebab, itu (penyadapan, Red) masih berlaku aturan lama,’’ tutur Harjono kepada Jawa Pos kemarin. Agus Rahardjo, mantan ketua KPK, juga menegaskan bahwa kasus tersebut ditangani sejak dirinya duduk sebagai pimpinan KPK. ’’Sprinlid (surat perintah penyelidikan) dan spindap (surat perintah penyadapan) sudah agak lama, sebelum kami pensiun. Sudah nggak ingat tanggalnya, tapi betul saat masih (berlaku) UU 30/2002,’’ jelasnya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, OTT terhadap bupati Sidoarjo membuktikan bahwa UU KPK yang baru tidak lantas melemahkan penindakan terhadap koruptor. ”Berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya UU itu,” katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-BUPATI-SIDOARJO-TIBA-DI-KPK-ali1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat tiba di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Rabu (8/1/2020). (MUHAMAD ALI/JAWA POS) Pengganti Saiful Ilah Sementara itu, Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus bupati Sidoarjo kepada penegak hukum. Pihaknya sudah terlampau sering mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. Pada prinsipnya, lanjut Akmal, tugas Kemendagri saat ini ialah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di Sidoarjo. Pihaknya masih menunggu kejelasan status Saiful Ilah. Prosedurnya, ketika tidak bisa melaksanakan tugasnya karena ditahan penegak hukum, seorang kepala daerah akan dinonaktifkan. Begitu pula halnya dalam kasus Saiful. Bila Saiful pada akhirnya mengenakan rompi oranye, pihaknya akan langsung menonaktifkan dia sebagai bupati. ”Lalu kami langsung tunjuk wakil bupati Sidoarjo sebagai Plt,” lanjutnya. Kepala DPMPTSP Dipulangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ari Suryono turut diamankan tim KPK pada Selasa petang (7/1). Dia juga sempat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim. Namun, nama Ari Suryono tidak ada dalam daftar penumpang pesawat yang membawa rombongan KPK beserta mereka yang ditangkap terbang ke Jakarta. Ari dinyatakan tidak terkait dengan OTT tersebut. ”Tidak terbukti, disuruh kembali,” ungkap sumber Jawa Pos kemarin. Ari dikabarkan pulang ke rumahnya, Perumahan Sekardangan Indah, Rabu dini hari (8/1) atau menjelang Subuh. Kemarin Jawa Pos mendatangi rumah Ari sekitar pukul 13.00. Rumahnya tertutup rapat. Pagar berwarna putih digembok. Suasananya sepi. Tidak ada jawaban apa pun saat diucapkan salam. Sementara itu, kemarin pagi petugas KPK masih berada di sekitar kantor Pemkab Sidoarjo. Mereka melakukan pengawasan. Tapi, tidak ada pergerakan pengamanan. Baik terhadap orang maupun barang bukti dokumen. Namun, KPK menyegel ruang arsip Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo. Ruang itu ditulisi Dalam Pengawasan KPK. Meski begitu, para pegawai LPSE tetap bekerja seperti biasa. ”Ruang pelayanan, ruang pegawai, masih beroperasi seperti biasa. Kami juga bekerja seperti biasa,” kata Aris, salah seorang pegawai LPSE. Pada bagian lain, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin menjaga akuntabilitas di internal aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, dia mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jatim di Surabaya hari ini. Menurut rencana, mereka mendapat pencerahan dari Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK Dalami Kasus Lain Bupati Sidoarjo Itu Selama Menjabat Dua Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Barbuk-Bupati-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang dilakukan pada Selasa (7/1). Lembaga antirasuah baru saja menetapkan enam orang tersangka terkait proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo.  Bupati Sifoarjo Saiful Ilah pun kini resmi menjadi tersangka dalam kasus itu. KPK juga turut mengamankan uang senilai Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap tersebut.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, mulanya lembaga antirasuah menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah memastikan informasi tersebut, KPK menduga telah terjadi serah terima uang terkait pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten itu.  "KPK mengamankan tiga orang dari pihak swasta yakni Ibnu Ghopur Totok Sumedi, dan IWN di parkiran Pendopo atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo pada Selasa (7/1) pukul 18.18  WIB. KPK turut mengamankan uang Rp 259 juta," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).  Tak cukup berhenti sampai disitu, KPK kemudian mengamankan Bupati Saiful Ilah dan ajudannya Budiman di kantor Bupati pada 18.24 WIB. Dari tangan ajudan bupati, KPK mengamankan tas ransel berisi uang senilai Rp 350 juta dalam pecahan Rp 100 ribu.  Kemudian, tim satgas penindakan KPK bergerak ke rumah Sunarti Setyaningsih, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di kediaman pribadinya pada pukul 18.36 WIB, KPK pun mengamankan uang sebesar Rp 225 juta.  Kemudian, pukul 18.45 WIB Tim satgas penindakan, melanjutkan operasinya untuk menemui Novianto yang merupakan Kepala Sub Bagian Protokol. Ia datang ke Pendopo setelah dihubungi KPK.  Selanjutnya pada pukul 19.18 WIB, lembaga antirasuah pun mengamankan Judi Tetrahastoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di rumah pribadinya. KPK kemudian mengamankan uang ratusan juta dari tangan Judi.  "Dari Judi, KPK mengamankan uang sebesar Rp 229.300.000," ucap Alex.  Setelah itu, komisi antirasuah mengamankan dua staf Ibnu Ghoppur di kantornya, yakni Siti Nur Findiyah dan Suparni pada pukul 19.40 WIB dan 23.14 WIB. Dari tangan Suparni, KPK kemudian mengamankan uang senilai Rp 750 juta yang tersimpan di dalam ransel hitam.  Terakhir, KPK mengamankan Sanadjihitu Sangadji yang merupakan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, di rumah pribadinya pada 00.25 WIB. Kemudian 10 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta, dan tiba pada sekitar pukul 09.00 WIB.  "Dalam kegiatan tangkap tangan ini, total uang yang diamankan KPK adalah Rp 1.813.300.000. KPK akan mendalami lebih lanjut terkait dengan hubungan barang bukti uang dalam perkara ini," jelas Alex.  Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (7/1) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, KPK setidak mengamankan 11 orang. Enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.  Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.  Sementara itu dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya merupakan dari unsur swasta.  Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi suap Ibnu Ghopur dan Totok Sumed disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Foto: Ridwan

Begini Kronologis Penangkapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Boy-Slamet.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (7/1) malam kemarin. Menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Saiful punya jumlah kekayaan lebih dari Rp 60 miliar.  Berdasarkan situs <a href="https://elhkpn.kpk.go.id">https://elhkpn.kpk.go.id</a> yang dilaporkan pada 31 Desember 2018, Saiful tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 60.465.050.509.  Saiful tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 32.832.540.100. Harta tidak bergerak itu tersebar di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan, Jaw Timur. Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin dengan total Rp 570.000.000.  Kendaraan milik Saiful itu diantaranya, Mobil Toyota Kijang tahun 2000 senilai, Rp 90.000.000, Mobil Honda Accord Sedan tahun 1987 Rp 20.000.000, Motor Suzuki Intruder tahun 2001 Rp 25.000.000, Mobil Toyota Corolla Sedan tahun 1996 Rp 45.000.000, Mobil Mercedes Benz Sedan tahun 1997 Rp 150.000.000, Mobil Jaguar Sedan tahun 2000 Rp 100.000.000, Mobil Nissan Terrano Jeep tahun 2001 Rp 60.000.000 dan Mobil Mercedes Benz Sedan tahun 1989 Rp 45.000.000  Saiful juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.444.500.000, serta surat berharga dengan total Rp 63.500.000 hingga kas dan setara kas senilai Rp 25.554.510.409. Oleh karenanya, Saiful tercatat memiliki harta dengan total Rp 60.465.050.509.  Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.  "KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Selasa (7/1).  KPK menduga operasi penindakan ini dilakukan ada penyimpangan terkait pengadaan barang dan jasa. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT ini.  "(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa," tukas Ali.

Kena OTT KPK, Ini Total Harta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dite-Surendra.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Dite Surendra?Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. (Dite Surendra?Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diduga turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.  "KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya pada JawaPos.com, Selasa (7/1) malam.  KPK melakukan operasi penindakan itu terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT itu.  "(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa," jelas Ali.  KPK memastikan akan memberikan informasi secara rinci dalam konferensi pers yang akan dilakukan pada Rabu (8/1) besok.  "Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers," tukas Ali. Saat ini, Abah Ipul -sapaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah- bersama beberapa orang sedang diperiksa di Polda Jatim.  &nbsp;

Perdana di 2020, KPK OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPK OTT Bupati Sidoarjo

Berita Terkini