<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan 'tutup mata' untuk mengusut dugaan adanya upaya menghalang-halangi atau obstruction of justice, proses penyidikan terkait keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Lembaga antirasuah menyebut, belum melihat adanya upaya merintangi penyidikan terkait keberadaan Harun.  "Kami tidak memandang sejauh itu ya (adanya dugaan merintangi penyidikan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Informasi mengenai keberadaan Harun terkesan janggal. Dalam pemberitaan disebutkan, Harun telah kembali ke Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Namun, hal ini baru dibenarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini, Rabu (22/1).  Harun yang sebelumnya menurut Imigrasi berada di Singapura sejak Senin (6/1), ternyata sehari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) telah berada di Tanah Air.  Kejanggalan ini pun lantaran, Menkumham Yasonna Laoly yang juga politikus PDIP ini pada Kamis (16/1) lalu menyampaikan, Harun masih berada di Singapura. Namun, kemudian muncul pemberitaan bahwa tersangka pemberi suap Harun masiku berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) , sehari sebelum terjadinya operasi senyap KPK.  Pemberitaan itu dilengkapi dengan rekaman CCTV, yang memperlihatkan Harun tengah berada di Bandara Soekarno Hatta. Namun, baru pada hari ini, Rabu (22/1) Ditjen Imigrasi mengakui Harun telah berada di Indonesia. Imigrasi mengaku adanya delay system sehingga menghambat pemberian informasi terkait keberadaan Harun.  Kendati demikian, KPK lebih memilih untuk menunggu adanya pendalaman yang dilakukan pihak Imigrasi terkait adanya delay system. Nantinya, KPK akan menindaklanjuti laporan adanya delay system, ada faktor kesengajaan atau tidak.  "Dirjen Imigrasi akan melakukan pendalaman. Tentunya itu adalah informasi positif, informasi yang bagus. Apa nanti kemudian di sana ada unsur kesengajaan, atau lalai ataupun yang lainnya, tentu perlu pendalaman dulu ke sana," ucap Ali.  Oleh karena itu, Ali menegaskan pihaknya tidak merasa dibohongi oleh Imigrasi mengenai informasi keberadaan Harun. Hal ini berkaitan adanya hubungan baik antara KPK dan Ditjen Imigrasi.   "Kami tidak memandangnya sampai ke sana (dibohongi Imigrasi). Yang jelas karena ini ada hubungan yang baik dengan Imigrasi, maka informasinya tentu kami terima," pungkasnya.  Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui terlambat menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1) lalu.  Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atay delay system sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung. Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi.  "Tidak lazim terjadi (delay system, tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman," kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Arvin menyebut, pihaknya melakukan pendalaman mengapa terjadi delay system. Pihaknya saat ini belum mengetahui secara rinci mengapa hal itu bisa terjadi.  "Maka dilakukan pendalaman. Itu merupkan bagian pengawasan dan pemantauan pelintasan. Hasilnya tentunya kita akan terbuka dengan penyidik," terang Arvin.  Terkait lamanya informasi yang disampaikan pihak Imigrasi, kata Arvin, karena masih mengumpulkan informasi yang valid. Karena hilangnya Harun Masiku saat ini tengah menjadi sorotan publik.  "Kalau imigrasi tentu akan sangat terbuka sekali untuk menyampaikan pelintasan. Tidak ada spekulasi kita menghambat, kita hanya memastikan yang bersangkutan (Harun Masiku)," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

KPK Tutup Mata Soal Dugaan Upaya Merintangi Penyidikan Politikus PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tiba-tiba-dpr-minta-mabes-polri-selidiki-pernyataan-novel-katanya_m_138193.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR Masinton Pasaribu buka-bukaan soal surat perintah penyelidikan (Sprin Lidik) yang dimilili olehnya. Dokumen rahasia yang semestinya tidak boleh beredar itu terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  ‎Masinton mengungkapkan, ‎pada hari Selasa 14 Januari 2020, sekitar jam 11.00 WIB ada seseorang yang menghampirinya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap.  Novel Yudi Harahap itu kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada Anggota Komisi III DPR RI. Setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi.  "Berhubung saya masih ada agenda, maka map tersebut baru saya buka bersamaan dengan surat dan dokumen lain yang berada di ruang kerja saya," ujar Masinton, Kamis (16/1).  Masinton menjelaskan, ‎pada saat dirinya membuka map tersebut, ternyata isinya selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo.  Setelah membaca surat perintah penyelidikan KPK tersebut, sejenak Masinton juga sempat bertanya dalam hati kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal.  "Kemudian saya mengingat kembali ketika saya memimpin Pansus Hak Angket KPK serta dalam rapat-rapat Komisi III bersama KPK, kami sebagai Anggota Komisi III sering mempertanyakan kepada Komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," katanya.  Bahkan pada akhir Agustus 2017, Masinton mengatakan, pernah ada petugas pengamanan dalam Gedung KPK yang memergoki seseorang dengan memiliki ID khusus sehingga bebas masuk ke dalam Gedung KPK.  “Selain itu, saya pikir setelah sebuah perkara yang diselidiki sudah naik ke tahap penyidikan, maka surat perintah penyelidikan sifat suratnya tidak lagi bersifat rahasia," ungkapnya.  Namun demikian, meskipun surat perintah penyelidikan yang sampai ke dirinya sudah tidak bersifat rahasia lagi, pembocoran dokumen internal KPK ke pihak luar harus tetap diselidiki oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.  "Karena informasi tersebut diolah dan diberitakan secara luas sebagai penggiringan opini politik untuk tujuan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu termasuk KPK," ungkapnya.  ‎Sebelumnya, KPK angkat suara terkait surat perintah penyelidikan (Sprin Lidik) yang diduga dimiliki politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.  Dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (14/1) malam, Masinton menunjukkan Sprin Lidik terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.  “Bapak Masinton kemarin itu menunjukkan surat perintah penyelidikan. Perlu kami tegaskan ketika KPK menjalankan tugas dibekali dengan surat tugas surat penyelidikan. Namun, tidak pernah diberikan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan langsung dalam proses-proses penyelidikan tersebut,” kata juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/1) malam.  Ali lantas mempertanyakan keaslian dari surat yang ditunjukkan anggota Komisi III DPR itu. Ali menegaskan, KPK tidak pernah memberikan Sprin Lidik kepada pihak manapun yang tidak berkepentigan dengan suatu perkara.  “Jadi secara substansinya seperti apa, kami tidak tahu. Namun secara pasti bahwa kami tidak pernah mengedarkan, kami tidak pernah memberikan surat penyelidikan surat tugas selain kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung terkait penyelidikan tersebut,” tegasnya.  Oleh karena itu, Ali membantah adanya pihak internal KPK yang secara sengaja membocorkan Sprin Lidik kasus PAW fraksi PDIP sampai ke tangan Masinton. Menurutnya, keaslian Sprin Lidik yang dipegang Masinton patut dipertanyakan.  “Jadi, ini bukan mengenai apa bocor atau tidak bocor karena kami sendiri mempertanyakan apakah itu asli atau tidak secara substansinya. Apakah itu benar yang dipegang Pak Masinton adalah produk dari KPK, kami tidak tahu,” ucapnya.  Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengklaim, isu kebocoran Sprin Lidik tidak mengganggu kinerja KPK. Dia menegaskan, KPK tetap akan bekerja menangani perkara korupsi, termasuk kasus dugaan suap proses PAW caleg PDIP.  “Kami yakini teman-teman penyidik bekerja sesuai aturan hukum, undang-undang. Kami jalankan sesuai mekanisme yang ada,” tegas Ali.  Untuk diketahui, dalam Sprin Lidik yang ditunjukkan Masinton pada acara ILC, Selasa (14/1) malam, tertulis tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPK saat itu Agus Rahardjo. Sprin Lidik itu dikeluarkan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Masinton Blak-blakan, Sprin Lidik KPK Itu Didapatnya dari Novel Yudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ray-Rangkuti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak lembaga antirasuah agar mengusut tuntas kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Politikus PDI Perjuangan. Sebagai bentuk sindiran, mereka pun turut membawa obat diare agar pimpinan KPK tidak ikut-ikutan sakit diare seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dalam mengusut kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan.  "Berencana menyerahkan 'jamu anti diare' kepada komisioner KPK, dengan harapan tentu saja jamu ini pertama membuat komisioner KPK tidak terkena sakit diare selama musim banjir dan musim penghujan," kata Ray Rangkuti di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).  Ray menyinggung soal langkah KPK yang belum juga melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan yang sebelumnya sempat terkendala. Sejauh ini KPK baru menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta apartemen politikus PDIP Harun Masiku.   "Sejauh ini kita tunggu langkah tegas KPK," ujar Ray.  Ray pun mengharapkan, pimpinan KPK tidak ikut sakit diare seperti Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini menyindir Hasto, karena sehari setelah OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kamis (9/1) Hasto mengaku terserang diare.  "Karena mengingat menjerat nama kepentingan, juga jangan sampai komisioner KPK sakit diare mendengarkan jumlah yang besar ini," harap Ray.  Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto namanya disebut-sebut terseret dalam kasus PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto sempat dicari oleh awak media setelah peristiwa OTT yang meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Bahkan, Hasto pun telat mendatangi Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia beralasan kalau pribadinya menglami diare.  "Tadi sakit perut. Rumah saya kebanjiran, mobil dua tenggelam, maka tadi kena diare," kata Hasto di JiExpo Kemayoran, Kamis (9/1).  Hasto mengaku, penyakit diarenya sembuh setelah minum puyer kupu-kupu. "Teman saya memberikan puyer cap kupu-kupu, itu obat tradisional. Dengan puyer cap kupu-kupu ternyata sangat ampuh, sehingga saya langsung meninjau kegiatan persiapan HUT PDIP ke-47," jelas Hasto.

Sindir Firli Cs, Koalisi Masyarakat Sipil Bawa Jamu Antidiare ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-Dewan-Pengawas-KPK-Tumpak-Hatorangan-Panggabean-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat pelantikan di Istina Negara Jakarta - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat pelantikan di Istina Negara Jakarta - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah, pihaknya menghambat kinerja lembaga antirasuah dalam proses penggeledahan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dewas berkomitmen mendukung penuh kinerja KPK sesuai aturan perundang-undangan.  "Tidak usah khawatir, omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Nggak ada itu. Nggak ada," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorongan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).  Menurutnya, dalam proses pemberian izin kepada KPK untuk menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap PAW caleg PDIP, sudah disetujui hanya beberapa jam setelah KPK mengajukan izin. Dia menegaskan, kehadiran Dewas tidak melemahkan kinerja KPK.  "Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi," tegas Tumpak.  Mantan Ketua KPK ini menyebut, Dewas tengah membuat sebuah aplikasi agar mempermudah proses permintaan izin dari KPK. Wacana aplikasi ini ke depan agar KPK dapat mengajukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan pada hari apapun, termasuk hari libur dan dari lokasi manapun.  "Kita akan membuat nanti aplikasi melalui IT, sehingga bisa memudahkan antar kami dengan penyidik walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami," tegasnya.  Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledelahan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Karena, proses penggeledahan, penyitaan hingga penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK.  Komisioner KPK periode 2011-2015 ini menilai, hal itu merupakan bentuk nyata dari pelemahan KPK. Menurutnya, ini dampak dari berlakunya UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK.  "Bukan tanpa sebab, polemik penundaan penggeledahan adalah buah dari produk UU KPK hasil revisi. Pelemahan pemberantasan korupsi semakin terbukti. Tak ada asap jika tak ada api," kata Abraham dikonfirmasi, Senin (14/1).  Abraham pun memandang, operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak disertai dengan penggeledahan pada waktu yang bersamaan bukan saja menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga membuka peluang hilangnya barang bukti serta petunjuk lain untuk membongkar perkara penyidikan.  "Ini sama dengan memberi waktu bagi pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak. Karena tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-cepatnya, itulah mengapa OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya," tegas Abraham.  KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).   KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dewas KPK Bantah Mempersulit Izin Penggeledahan Kasus PAW Fraksi PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0.jpg" alt="Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rentan digugat ke pengadilan. Sebab, UU KPK baru mengharuskan segala aktivitas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas.  Pernyataan itu dikatakan Pakar hukum pidana dari Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho terkait dengan ramainya OTT Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo yang mengklaim dirinya tak terima uang sepeser pun.  Salah situ contohnya salah, kata Hibnu, kegagalan penyidik KPK saat akan menggeledah kantor DPP PDIP di Menteng. Karena, aturannya jika KPK melakukan OTT tanpa izin Dewan Pengawas maka berpotensi melanggar aturan.  Dia menyebut ada aturan pasal 69 Huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini.  Atau Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas.  "Dalam kasus OTT Komisioner KPU misalnya, yang diduga ikut melibatkan elite politik PDIP potensi untuk masuk ke praperadilan sangat tinggi. Apalagi ini terkait surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK," kata Hibnu, Senin (13/1).  Bahkan menurutnya, jika KPK tidak bisa menunjukkan surat izin dari dewan pengawas, maka kegiatan penyadapan, penggeledahan sampai penyitaan bisa disebut ilegal.  "Dalam ilmu pembuktian, penyadapan merupakan alat bukti yang sangat kuat di pengadilan. Sehingga ketika dua OTT KPK terhadap dua perkara masuk praperadilan, maka syarat formil dan materiil harus dipenuhi. Syarat formil misalnya izin dari Dewan Pengawas terkait dengan penyadapan dan seterusnya," papar Hibnu.  “Bisa saga penyadapan yang dilakukan berpotensi ilegal dan tidak sah secara hukum," sambungnya.  Oleh sebab itu, Hibnu menilai segala ketentuan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sekarang harus sesuai dengan perintah UU KPK baru. Sehingga, ada baiknya kegiatan OTT dievaluasi.  "Dengan kondisi seperti ini KPK mesti mengevaluasi diri, baik dalam aspek tata kelola manajemen termasuk dalam aspek UU yang baru. Sebab dalam UU KPK yang baru politik hukum dalam hal penanggulangan korupsi ada asas yang megharuskan KPK secara eksplisit menangani perkara korupsi yang besar," jelasnya.  Sebelumnya, diketahui OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tanpa seizin Dewas KPK. Merespons hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan alasannya. Kata dia, penindakan terhadap politikus PKB itu berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah penyadapan (sprindap) sebelum UU KPK yang baru berlaku.  Diketahui, dalam UU KPK yang baru, penyadapan hingga penggeledahan harus melalui izin dewan pengawas. Alex menyatakan, untuk penggeledahan dan penahanan terhadap Saiful Ilah pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan dewan pengawas.  "Sprindik (surat perintah penyidikan), penyitaan, dan penahanan karena sudah ada dewas tentu kita minta ijin ke dewas," kata Alex.  Alex juga menyatakan, jika Saiful Ilah dan tersangka lainnya dalam kasus suap pengadaan proyek di Sidoarjo tak terima ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan apa pun, termasuk penyelidikan tanpa izin dewan pengawas, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan.  "Itu hak tersangka, kalau ada yang keberatan penandatanganan sprindik, silakan nanti kita jawab, apa khawatir? Tidak," pungkasnya.

Pakar Ini Sebut OTT KPK di Awal Tahun Rentan Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0.jpg" alt="Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengkritik keras kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang dianggap menghambat kerja lembaga antirasuah. Terutama dalam menyelidiki kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  "Ini bukti awal bahwa revisi UU KPK telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jadi birokratis dan akhirnya memble," ujar Pipin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (13/1).  Menurut Pipin, dengan adanya kewajiban penyidik KPP untuk meminta ijin penyadapan dan penggeledahan kepada Dewan Pengawas KPK maka berpotensi bocor dan menghilangkan barang bukti.  "Sangat ironis. Penggeledahan diumumkan sudah dapat ijin dan akan dilaksanakan pekan depan. Jangankan hitungan pekan, hitungan menit kalo bocor, ya hilang semua barang buktinya," katanya.  Pipin mengatakan, Dewan Pengawas KPK bukan sekadar masalah orang, tapi lebih pada masalah sistem yang membuat pemberantasan korupsinya mandul. Jika Perppu KPK tidak dikeluarkan Presiden dan atau revisi UU KPK dilakukan DPR maka pemberantasan korupsi di Indonesia hanya sekedar mitos.  "Pejabat negara bebas menerima suap dan uang negara gampang digarong koruptor," ungkapnya.  Adapun, penggeledahan mesti seizin Dewan Pengawas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas," bunyi pasal 47 UU KPK.  Sekadar informasi, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ebagai tersangka suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.  Meski kalah jumlah suara di Pemilu 2019, Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) ingin dilantik dengan cara menyuap Wahyu. Untuk muluskan niat jahat itu, Wahyu diduga meminta Rp 900 juta.  Kasus ini bermula ketika almarhum Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I menang sebagai anggota DPR. Karena sudah meninggal, suara kedua terbanyak yakni Riezky Aprilia yang dilantik jadi anggota legislatif oleh KPU. Di sini Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan.  Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, dan Saeful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap.  Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.  Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina.

Pemberantasan Korupsi Jadi Mandul, PKS Keluhkan Fungsi Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Konpres-OTT-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menunukkan barang bukti OTT komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik culas pergantian antarwaktu (PAW) diduga dilakukan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia menjanjikan bakal menjadikan caleg PDIP sebagai anggota DPR hasil PAW dengan imbalan sejumlah uang.  Tadi malam (9/1) KPK akhirnya menetapkan Wahyu sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji. Tepatnya janji untuk menjadikan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR hasil PAW. Janji tersebut tidak gratis.  Sebab, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta. Praktik itu kemudian terdeteksi KPK hingga Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT).  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus tersebut. Sekitar akhir September 2019, Wahyu menerima permintaan dari kolega kepercayaannya, Agustiani Tio Fidelina. Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu meminta bantuan Wahyu memuluskan proses penetapan seorang caleg menjadi anggota DPR.  Dia adalah Harun Masiku dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I. Harun dipilih DPP PDIP menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg terpilih yang meninggal pada 26 Maret 2019. Nama Harun tertera dalam surat yang dikirimkan PDIP ke KPU.  Surat itu dikirim dengan bermodal putusan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019 yang mengabulkan gugatan PDIP terkait uji materi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Singkatnya, PDIP dapat lampu hijau dari MA untuk menentukan pengganti bagi caleg terpilih yang meninggal tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komisioner KPU Wahy Setiawan menjadi tersangka suap PAW caleg anggota DPR setelah diciduk dari OTT KPK. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)  Namun, permintaan PDIP tidak diindahkan KPU. Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin melalui rapat pleno. PDIP lantas kembali mengajukan fatwa MA dua pekan setelahnya dan mengirim surat berisi penetapan caleg pada 23 September 2019.  Dari situlah dimulai kongkalikong antara caleg, Agustiani, dan Wahyu. Pihak swasta, yang oleh KPK diidentifikasi bernama Saeful, menghubungi Agustiani. Minta bantuan untuk melobi agar Harun menjadi PAW.  Fatwa MA dan dokumen-dokumen terkait dikirimkan Agustiani kepada Wahyu. Harapannya, Wahyu bisa membantu lobi tersebut di KPU. ”WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas, ’Siap, mainkan!’,” ungkap Lili di Gedung Merah Putih KPK tadi malam.  Wahyu meminta Rp 900 juta sebagai dana operasional. Pemberian dilakukan dua kali. Pertama, sekitar pertengahan Desember. Salah satu sumber dana yang belum teridentifikasi oleh KPK hingga sekarang memberikan uang Rp 400 juta kepada Wahyu melalui tiga orang, yakni Agustiani, Saeful, dan seorang advokat bernama Doni. Lalu, Rp 200 juta di antaranya diberikan Agustiani kepada Wahyu di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.  Pemberian kedua dilakukan akhir Desember secara berantai. Harun memberikan Rp 850 juta kepada Saeful melalui seorang staf DPP PDIP. Saeful memberikan Rp 150 juta kepada Doni. Sisa Rp 700 juta itu kemudian dibagi Saeful ke Agustiani Rp 450 juta dan sisanya Rp 250 juta untuk operasional. Sebesar Rp 400 juta di antara uang yang dibawa Agustiani itu rencananya diberikan kepada Wahyu sebagai ”pelicin” penentuan PAW Harun.  Meski demikian, KPU tetap menolak permohonan Harun dan diputuskan di pleno pada Selasa (7/1). Tapi, sebagian uang sudah dikantongi Wahyu. Dia pun menghubungi advokat Doni dan mengupayakan PAW tersebut. Dia juga meminta uang yang masih dipegang Agustiani pada Rabu (8/1). Belum sampai uang itu, Wahyu sudah dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta.  Dalam OTT sejak Rabu siang itu, KPK menangkap delapan orang. Wahyu dan asistennya, Agustiani, Doni, Saeful dan sopirnya, serta dua keluarga Wahyu di Banyumas. Total uang yang diamankan KPK sebesar Rp 400 juta dari tangan Agustiani dalam bentuk dolar Singapura.  Dilihat dari jumlahnya, sementara yang diterima Wahyu dan dibawa Agustiani ”hanya” Rp 800 juta. ”Soal jumlah, kalau yang kita lihat di data ini sekitar Rp 900 juta. Tapi, ada permintaan penawaran turun dan itu dibagi beberapa step,” jelas Lili. Untuk sementara, KPK menduga bahwa sumber dana berasal dari pihak swasta.  Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yakni, Wahyu dan Agustiana sebagai penerima. Kemudian, Harun dan Saeful sebagai pemberi. Hingga tadi malam Harun belum ditangkap. ”Kami meminta HAR (Harun) menyerahkan diri dan pihak lain bersikap kooperatif,” ujar Lili.  Pihak lain yang dimaksud adalah pihak dari DPP PDIP. Lili tidak menyatakan secara gamblang akan memanggil tokoh tertentu. Misalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ’’Soal memanggil pihak-pihak terkait, misalnya Pak Hasto, itu kembali ke (bagian) penyidikan. Bukan hanya Pak Hasto,’’ ujarnya.  Sejak awal, PDIP menginginkan Harun menjadi calon terpilih pengganti Nazarudin. Namun, itu mustahil dilakukan karena dia bukan pemilik suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I. Perolehan suaranya hanya 5.878 dan menempati urutan keenam di dapil tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua KPU Arief Budiman. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)  Wahyu diyakini tahu betul aturan tersebut. Benar saja. Ketika PDIP bersurat kembali bermodal fatwa MA, KPU mengabaikannya karena tidak sesuai dengan UU. Dalam rapat pleno 7 Januari lalu, keputusannya adalah menolak surat PDIP. ’’Semua bersepakat keputusannya adalah ini (menolak) karena undang-undangnya mengatakan begini (caleg dengan suara terbanyak berikut),’’ jelas Ketua KPU Arief Budiman.  Dengan penetapan Wahyu sebagai tersangka, KPU segera memberi tahu sejumlah pihak terkait. Mulai presiden, DPR, hingga DKPP. Untuk saat ini, Wahyu masih berstatus komisioner KPU. ’’Kalau sudah menjadi terdakwa, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara,’’ lanjut Arief.  Bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru dilakukan tindakan konkret. Kalau bersalah, Wahyu akan diberhentikan. Bila tidak bersalah, dia akan direhabilitasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/hasto-istimewa-750x355.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERI KETERANGAN PERS: Hasto Kritiyanto di lokasi rakernas dan HUT PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Pusat. (HUMAS PDIP)  Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal OTT terhadap Wahyu dan kader PDIP. Menurut dia, partainya sangat tegas dan tidak kenal kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi karena termasuk kejahatan kemanusiaan. Pihaknya akan memberikan sanksi berat bagi yang melanggar. ’’Kami juga terus melakukan edukasi,’’ katanya di sela-sela meninjau lokasi Rakernas dan HUT Ke-47 PDIP di Jakarta International Expo (JIExpo) kemarin (9/1).  Soal Saeful yang merupakan staf di sekretariat DPP PDIP, Hasto mengungkapkan, seluruh staf memang berada di bawah tanggung jawab Sekjen. Sebagai kader, kata Hasto, Saeful seharusnya bertindak sesuai dengan garis-garis kebijakan dan ideologi partai. Termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.  Mengenai PAW anggota DPR, Hasto menyatakan bahwa aturan PAW sangat ketat. Partai dan KPU tidak punya ruang gerak untuk bermain-main. Semua proses harus berpijak pada hukum.  Dia mengungkapkan, partainya pernah digugat karena persoalan PAW. Dibutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikannya. ’’Makanya partai harus hati-hati melakukan PAW,’’ tegasnya.

Wahyu Setiawan Minta Ongkos PAW Rp 900 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga mantan aktivis GMNI dengan harta Rp 12,8 Miliar itu sebagi penerimaan suap pergantian antar waktu (PAW) di DPR.  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dengan status tersangka koleganya itu. Maka langkah pertama yang dilakukannya adalah memberitahukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian kepada DPR.  Ia juga akan segera memberitahukan ke Presiden Jokowi karena kepala negara yang melantik Wahyu Setiawan‎. Kemudian di DPR karena saat melakukan seleksi komisiner KPU ada di parlemen.  ‎"Iya kita akan memberitahukan ke pihak-pihak terkait ya," ujar Arief di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).  Arief juga akan memberitahukan kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota untuk mawas diri. Memetik pelajaran berharga dari ditetapkan Wahyu Setiawan oleh KPK ini. Apalagi di pada September 2020 ini ada pemilihan kepala daerah di 270 kabupaten dan kota.  "Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, mawas diri, dan jauh lebih menjaga integritasnya," katanya.  Arief juga mengatakan, atas kejadian ini KPU sangat prihatin dan menyampaikan permohonaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.  "Kami menyampaikan permohonaan maaf yang sebesar-besarnya kepda seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.  KPU juga mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK ini. Karena Arief juga menginginkan supaya KPU bisa tetap terjaga marwahnya. Sehingga bisa tetap dipercaya oleh masyarakat.  "Ini upaya untuk bersama-sama menjaga institusi ini, supaya tetap terjaga dengan baik," tuturnya.

Komisionernya Jadi Tersangka, Ketua KPU Minta Maaf dan Lapor Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka.  Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif delapan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) kemarin. KPK kemudian membeberkan kronologis OTT tersebut.  Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menuturkan, lembaga antirasuah menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio Fridelina yang merupakan mantan Anggota Bawaslu selaku orang kepercayaan Wahyu.  "KPK kemudian mengamankan WSE (Wahyu Setiawan) dan RTO (Rahmat Tonidaya) selaku asisten WSE di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB," ujar Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).  Kemudian secara paralel, secara terpisah KPK juga bergerak mengamankan Agustiani Tio Fridelina di rumah pribadinya di kawasan Depok, Jawa Barat pada pukul 13.14 WIB. Tim pun berhasil mengamankan uang dalam bentuk dollar Singapura dari tangan Agustiani Tio.  "Dari tangan Agustina Tio, tim mengamankan uang setara dengan sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara," ucap Lili.  Sementara itu, tim lain mengamankan SAE, DON, dan I di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat pukul 13.26 WIB. Terakhir, KPK mengamankan IDA dan WBU di rumah pribadinya di Banyumas.  "Delapan orang tersebut telah menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK," jelas Lili.  Dalam perkara ini, KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Reporter: Ridwan

Begini Kronologi KPK OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/suap-komisioner-KPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. KPK juga turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.  "KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024," kata Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).  Selain Wahyu Setiawan, KPK juga turut menetapkan Agustiani Tio Fridelina, selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang merupakan orang kepercayaan Wahyu sebagai tersangka penerimaan suap.  Selain itu, KPK juga menetapkan Harun Masiku selaku calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI fraksi PDIP dan Saeful sebagai tersangka pemberian suap. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif selama 1x24 jam.  KPK menduga, Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  "Untuk membantu penetapan HAR (Harun Masiku) sebagai anggota DPR-RI lewat mekanisme pengganti antar waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp 900 juta," jelas Lili.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Komisioner KPU, Eks Bawaslu-Caleg PDIP Juga Jadi Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPK OTT Komisioner KPU

Berita Terkini