<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/antarafoto-permintaan-telur-meningkat-di-tingkat-peternak-07042023-yudi-4_1-3014215171.jpg" alt="Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, hingga saat ini, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumatera Utara. &rdquo;Untuk peternak mandiri, hampir 100 persen hilang dari Sumut. Kami hampir tidak menemukan lagi peternak mandiri di sini,&rdquo; ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Menurut Ridho, salah satu yang membuat profesi peternak ayam mandiri itu tidak lagi diminati adalah tidak ada jaminan untuk mereka. Peternak tersebut tidak memiliki jaminan akan adanya pembeli dan harga. &rdquo;Kalau tidak ada jaminan, hilang juga,&rdquo; tutur Ridho. Oleh karena itu, sebagai solusi, KPPU meminta pemerintah daerah agar peternak mandiri dapat bermitra dengan hotel, restoran, atau kafe. Sehingga, mereka memiliki kepastian soal pasar dan pembeli. Saat ini, lanjut Ridho, keberadaan peternak ayam mandiri yang nyaris habis digantikan peternak mitra. Peternak ayam itu merupakan mitra dari perusahaan besar. &rdquo;Perusahaan memberikan peternak itu jaminan pembeli, pasokan, dan harga,&rdquo; terang Ridho Pamungkas. Akan tetapi, dia menambahkan, peternak mitra bukan tanpa masalah. Kini, KPPU melihat adanya kecenderungan peternak mitra menggunakan metode kandang tertutup (close house) yang lebih produktif dibandingkan kandang terbuka (open house). Nah, kandang tertutup itu berbiaya mahal, dengan modal bisa mencapai Rp 1,4 miliar. Tidak semua peternak mitra dapat memenuhi hal ini. &rdquo;Kami mengkhawatirkan hilangnya peternak-peternak mitra kecil jika semua beralih ke close house. Okelah close house itu meningkatkan produktivitas, tapi kalau kita bicara kesejahteraan? Ada peluang UMKM mati,&rdquo; tutur Ridho. Dia mengingatkan, ketiadaan peternak ayam mandiri dan peluang lenyapnya peternak mitra kecil mengurangi jumlah pemain di sektor peternakan ayam. Dengan demikian, peternakan ayam hanya dikuasai pemain-pemain besar dan ini berbahaya. &rdquo;Kalau jumlah pemainnya sedikit, mereka bisa mengatur harga dan itu berpotensi kartel,&rdquo; ujar Ridho.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumut

KPPU Sebut Nyaris Tak Ada Lagi Peternak Ayam Mandiri di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/telur-3580334276.jpg" alt="Seorang peternak mengumpulkan telur di kandang ayam." width="100%">
<figcaption>Seorang peternak mengumpulkan telur di kandang ayam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menemukan potensi kartel di bisnis ayam Sumatera Utara (Sumut). KPPU tengah menyelidiki hal tersebut. &rdquo;Kami sedang menyelidiki soal kartel pakan ternaknya (ayam),&rdquo; ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara. Menurut Ridho, salah satu indikasi peluang kartel adalah tingginya harga pakan ayam ternak. Bahkan, itu terjadi ketika harga jagung turun. Lalu ketika harga naik, KPPU menyebut ada dugaan kenaikan itu nyaris bersamaan. Itu lantaran produsen menyurati para penyuplai dan distributor tentang adanya penambahan harga. &rdquo;Itu terjadi serentak. Jangan-jangan itu kesepakatan,&rdquo; papar Ridho. Dia melanjutkan, di Sumatera Utara, ada dua pemain besar di sektor pakan dan budi daya ayam. Karena hanya dua, KPPU menilai peluang untuk mengatur harga lebih besar. KPPU Kanwil I memanggil pihak-pihak yang diyakini terkait untuk meminta keterangan mereka mengenai peluang kartel tersebut. &rdquo;Kami sudah mengundang produsen, peternak inti, dan peternak mitra. Berikutnya kami menjadwalkan pertemuan dengan pihak bakul atau agen. Kami ingin mengetahui apakah agen ini diatur perusahaan,&rdquo; ujar Ridho. KPPU mengingatkan bahwa praktik kartel kemungkinan besar terjadi saat wilayah dalam keadaan inflasi. Para spekulan memanfaatkan tingginya permintaan, daya beli, dan berkurangnya pasokan produksi. &rdquo;Nantinya, kalau harga tinggi, kami akan mengecek apakah masalahnya ada di produsen, transportasi, atau bermasalah di pedagang besar,&rdquo; tutur Ridho. Indikasi kartel, dia menambahkan, tampak di perbedaan harga antara produsen dan konsumen. &rdquo;Kalau perbedaan harga itu menjauh rentangnya, bisa jadi untung semakin besar dan ada permainan di situ,&rdquo; jelas Ridho Pamungkas. &rdquo;Kondisi kompetitif terlihat dengan kecilnya disparitas harga di produsen dan konsumen,&rdquo; terang Ridho.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan selidiki potensi kartel di bisnis ayam di Sumatera Utara

KPPU Temukan Potensi Kartel di Bisnis Ayam Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kolaborasi-pemprov-sumut-kolaborasi-dan-kppu-untuk-lindungi-pengusaha_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah bersama Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan KPPU, Ahmad Taufik." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah bersama Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan KPPU, Ahmad Taufik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan &lrm;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melindung para pelaku usaha dari peraturan-peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Sumut, yang dinilai memberatkan.&nbsp; Hal itu, disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah alias Ijeck dalam acara &lrm;Sosialisasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di Medan, Kamis (11/10). Ia berharap, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Sumut benar-benar mengikuti peraturan dan Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak menyalahi yang diatur oleh Undang-undang yang ada tentang Pengawas Persaingan Usaha. "Kita harapkan, KPPU sebagai mitra kita kontrol sebagai peraturan kita buat. Dan kita harapkan peraturan kita keluarkan tidak memberatkan pada pengusah-pengusah kita dan melindung suatu jalan. Supaya pengusaha kita maju dan berkembang," jelas Ijeck, Ijeck juga mengatakan, Pemprov Sumut akan mempermudah pelaku usaha. Dengan hal itu, pengusaha bisa didorong untuk memajukan usahanya dan perekonomiannya berkembang secara kompetitif. "Kami coba melihat, Pergub yang mana sudah dikeluarkan sebelumnya. Mana Pergub sudah baik kita lanjutkan. Yang Pergub belum sempurna, akan kita tinjau ulang kembali bersama kawan-kawan di DPRD," ungkapnya.&nbsp; Ijeck yang juga menjadi bagian dari pengusaha menjelaskan, pemahaman tambahan bagi pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pelaku usaha usaha mengikuti kebijakan tersebut. "Sebelum saya disini, saya juga pelaku usaha bagian dari masyarakat. Sebagai pengusaha pun memang, kita merasa selama ini tidak ada kehadiran pemerintah dan tidak begitu terasa dari para pelaku usaha. Pemerintah baru ada ketika ada berkaitan retribusi, izin, peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan pemerintah," ungkap laki-laki pehobi balap rally itu.&nbsp; Sementara itu Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan KPPU, Ahmad Taufik mengatakan, dalam acara yang melibatkan sejumlah narasumber baik dari Pemprov Sumut maupun Universitas Sumatera Utara (USU) bertujuan menciptakan instrumen untuk membuat kebijakan yang mampu melindung pelaku usaha sendiri. "Apa regulasi selaras dengan persaingan sehat atau tidak?. Bisa dicek dengan daftar pernyataan. Bisa dilihat dengan yang sesuai atau tidak sesuai. Target akhir kita regulasi kita, dengan persaingan usaha yang sehat dan menghasil sektor kompetitif. Dengan indikator utama, harga terjangkau masyarakat dan produk selalu tersedia," ungkap Taufik. Taufik mengharapkan, ada kebijakan atau peraturan yang terciptakan untuk melindungi dan mencegah pelaku usaha untuk tidak melakukan kecurangan dalam mengembangkan usahanya. Begitu juga, KPPU dan Pemerintah setempat harus berjalan bersama untuk sama-sama melindung pengusaha. "Dengan keberadaan pakar dan kita. Kemudian, Pemangku kebijakan mengetahui peraturan persaingan usaha yang ada. Apa yang kebijakan dan yang dikeluarkan selaras dengan undangan-undang yang ada," tandasnya.

Kolaborasi Pemprov Sumut Kolaborasi dan KPPU untuk Lindungi Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyebab-harga-telur-tinggi-menurut-kppu_m_.jpg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, Ramli Simanjutak bersama Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (1/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, Ramli Simanjutak bersama Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga ayam potong di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengalami penurunan. Saat ini, harga daging ayam berada di angka Rp24 ribu/kg. Namun, kondisi itu tidak mempengaruhi harga telur ayam ras yang masih tinggi. Satu butir telur ayam ras dibandrol Rp 1.500 hingga Rp 1.600, atau Rp 45 ribu sampai Rp 48 ribu per pack. Harga itu terpantau saat petugas Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan bersama Wali Kota Padang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (1/8). Kepala Kantor KPPU Medan, Ramli Simanjutak mengatakan, persoalan telur ditenggarai bukan disebabkan minimnya pasokan. Namun, karena sebagian produksi telur dikirim ke luar. Sesuai hukum permintaaan, pedagang bebas menjual telur kemana saja. "Ini bukan pelanggaran. Tidak bisa dibatasi telur dijual ke luar," katanya. Hanya saja yang jadi persoalan di KPPU terang Ramli, ketika pedagang sepakat alias kompromi dengan para pesaing. Misalnya, di kirim ke luar kota dengan harga sekian dan pasokan sekian. Hal tersebut yang dinilai KPPU bermasalah. "Harapan kami, para agen dan industri telur, monggo mau dikirim kemana. Namun dengan harga wajar," katanya. Pihaknya mengaku, telah melakukan pengecekan harga hingga ke kandang-kandang produksi telur ayam ras di Kota Medan. Paling tidak, harga di kandang, dibanderol Rp 1.200/butirnya. Artinya, harga tidak terlalu tinggi. KPPU menilai, ada indikasi permainan harga telur di tangan agen. "Ini juga hati-hati. Agen-agen besar yang sengaja permainkan harga, hati-hati akan berhadapan dengan KPPU," tegasnya.

Penyebab Harga Telur Tinggi Menurut KPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kppu-medan-endus-pengaturan-harga-ayam_m_232354.jpg" alt="Kepala Kantor KPPU Medan Ramli Simanjutak bersama Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah (kiri) saat sidak di Pasar Raya Padang, Rabu (1/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor KPPU Medan Ramli Simanjutak bersama Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah (kiri) saat sidak di Pasar Raya Padang, Rabu (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak tiga pekan terakhir, kenaikan harga ayam dan telur terus menjadi polemik. Lonjakan harga kedua bahan pangan itu nyaris terjadi di seluruh pasar tradisional di Indonesia. Kondisi ini yang kemudian mendasari petugas Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Sidak menyasar berbagai lapak pedagang. Mulai dari pedagang telur ayam hingga pedagang ayam potong. "Persoalan ini biasanya jelang Lebaran lebih ketat. Namun malah terjadi setelah Lebaran. Ada yang bilang ayam dan telur naik karena faktor naiknya harga pakan," kata Kepala Kantor KPPU Medan Ramli Simanjutak usai melakukan sidak di Pasar Raya Padang, Rabu (1/8). Sebelum menuju Pasar Raya Padang, KPPU Medan sudah melakukan sidak ke Aceh dan Kota Medan. Hasilnya, ditemukan kenaikan harga yang cukup tinggi. "Setelah kami cek, harga ayam di Pasar Raya Padang berada di angka Rp 24 ribu hingga Rp25 ribu per kg. Ini sudah menurun. Tapi harga telur masih tinggi, berada di Rp 15 ribu sampai Rp16 ribu per kg," ungkapnya. KPPU Medan cukup penasaran dengan penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan analisis, kenaikan pakan hanya berkisar di angka Rp 100 hingga Rp 200 per kg. Dengan begitu, jelas tidak sebanding biaya produksi dengan kanaikan harga di pasaran. Dari sidak beberapa pasar di tiga Provinsi, KPPU Medan mengendus adanya indikasi pelanggaran dan pengaturan harga. "Apakah ini terjadi di pabrikan ataupun agen, semua sama saja. Melanggar kami tindak. Ini yang kami telusuri, ada pengaturan atau tidak," tegasnya. Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menambahkan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan distributor begitu terjadi kenaikan harga. "Kami cek penyebab kenaikan. Dengan upaya intensif, harga bisa kami turunkan dengan kesepakatan," jelas Mahyeldi yang turun melakukan sidak di Pasar Raya Padang. Terkait adanya indikasi permainan agen soal ketersediaan pasokan, Pemkot Padang akan menindaklanjuti. "Kami punya tim pengawasan. Kami akan laporkan jika indikasi itu ditemukan," terangnya.

KPPU Medan Endus Pengaturan Harga Ayam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kppu-menduga-ada-permainan-kartel-dibalik-kenaikan-harga-telur_m_231290.jpg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan, Ramli Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan, Ramli Simanjuntak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga telur ayam terus mengalami tren kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Tak hanya pembeli, pedagang eceran pun dibuat menjerit karena penjualan yang semakin menurun. Saat ini di Pasar tradisional Kota Medan, harga telur berada di angka Rp 1.800 per butir. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga, ada permainan kartel terkait harga telur. KPPU pun mengumpulkan perusahaan yang memproduksi pakan ternak dan telur ayam di Sumut, Jumat (27/7). Seluruh pengusaha atau perusahaan dikumpulkan untuk mencari benang merah apakah ada kartel yang bermain. Awalnya ada indikasi kenaikan harga telur karena harga dolar yang naik. Sehingga pakan ternak menjadi naik harga. "Jadi hari ini saya melakukan diskusi, Disini saya mengundang perusahaan pangan ternak di Sumatera Utara. Kenapa dari penelitian kita dari Bulan Juli ada kenaikan harga, usai lebaran. Hal ini, naik karena harga kenaikan dolar," ucap Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan, Ramli Simanjuntak. Setelah mendengar penjelasan dari para pengusaha, ternyata kenaikan harga pakan ternak tidak signifikan. Karena kenaikan harga hanya berada di angka Rp 100 - Rp 200 per kilogramnya. "Nah kenaikan harga telur tidak serta merta disebabkan harga dolar naik. Manajemen stok, dengan satu atau dua bulan sekali impor. Indikasinya kami lakukan penelitian. Apa ada perilaku pelaku peternak, agen-agen atau pedagang ini kami sedang dalami," katanya. Ramli mengimbau semua pelaku usaha telur tidak main-main dengan harga. Akan ada tindakan tegas bagi pengusaha yang bermain dengan harga. Pemerintah juga harus egera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur. Termasuk kepada daging ayam yang juga masih tinggi. "Untuk pemerintah kita rekomendasi untuk melakukan operasi pasar untuk kestabilan harga telur ini dan segera dilakukan walaupun terlambat," tandasnya.

KPPU Menduga Ada Permainan Kartel Dibalik Kenaikan Harga Telur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kppu-medan-tidak-butuh-beras-impor_m_182070.jpeg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana impor beras Pemerintah terus mendatangkan kontroversial di tengah masyarakat. Pasalnya selain dirasa stok beras masih mencukupi, tidak lama lagi sejumlah daerah akan memasuki musim panen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menilai beras impor tidak perlu masuk Sumatera Utara (Sumut). Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak mengatakan, saat ini di Sumut khususnya Medan memiliki stok beras yang cukup, bahkan surplus beras.&nbsp; "Impor tidak perlu untuk daerah yang surplus beras seperti Medan, dan Sulawesi. Impor beras untuk Sumut tidak penting, masukan saja ke daerah lain. Yang kurang itu dimana? Ya, di Jawa, Jakarta, dan Cipinang," katanya usai melakukan sidak harga beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1). Ramil menegaskan, kondisi berasa di Sumut masih dalam kondisi aman. Bahkan harga beras juga berangsur-angsur turun. "Kemarin itu ada kenaikan karena pasokan agak berkurang. Sekarang pasokan sudah banyak, malah mau musim panen. Ada kenaikan harga di tingkat distributor," terangnya.&nbsp; Kenaikan harga ditingkat distributor kata Ramli, terjadi pada pekan lalu. Kenaikan harga itu mencapai Rp 4 ribu. "Sekarang ada penurunan. Jangan sampai ada kenaikan lagi," ujarnya. Ramli mengusulkan agar pemerintah menegakan pasar induk beras di Sumut. Hal itu bertujuan agar bisa menjadi pembanding harga beras dari daerah lain. "Pasar induk beras jangan hanya di Cipinang. Biar ada perbandingan," usulnya. Sementara itu, di Sumut khususnya di Kota Medan, saat ini harga beras premium di tingkat distributor berkisar Rp 12.500. Sedangkan harga beras medium berkisar Rp 9.500. Para distributor beras di Medan mengaku, mendapat pasokan beras dari beberapa daerah di Sumut seperti, Tanjung Balai, Sibolga, Tebingtinggi, dan Deli Serdang. Salah seorang distributor beras, Ageng mengatakan, bahwa stok beras di tempatnya aman dan masih banyak.&nbsp;"Saat ini stok masih aman dan belum ada kendala," tambahnya.&nbsp; Selain itu, Perum Bulog Divre Sumut saat ini memiliki stok 40 ribu ton beras. Beras tersebut siap digelontorkan ke pasar-pasar di Sumut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp;

KPPU: Medan Tidak Butuh Beras Impor

kppu medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kppu medan

Berita Terkini