<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Program-Rumah-Bagi-Tenaga-Kesehatan-Dery-Ridwnasah-5JPG-3024726930.jpg" alt="Calon pembeli berjalan di dekat rumah subsidi untuk program rumah bagi tenaga kesehatan Indonesia di Puri Delta Asri 9, Sawah Darupono, Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Calon pembeli berjalan di dekat rumah subsidi untuk program rumah bagi tenaga kesehatan Indonesia di Puri Delta Asri 9, Sawah Darupono, Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rakor Progres Capaian Per Segmentasi Rumah Bersubsidi KPR FLPP 2025 di Kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (16/7). Berdasarkan data&nbsp;BP Tapera, realisasi rumah subsidi hingga per tanggal 16 Juli 2025 mencapai 129.773 unit. Meningkat sebesar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Maruarar optimistis bahwa target KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini bisa tercapai. "Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," paparnya.&nbsp; Dia berharap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama bisa memanfaatkan KPR FLPP ini. "Dengan uang muka yang terjangkau, angsuran KPR yang tetap selama masa tenor tentunya akan sangat membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah subsidi. Inilah saatnya rakyat Indonesia bisa memiliki rumah subsidi," jelasnya. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan Progres Kinerja FLPP Per Triwulan tahun 2024&ndash;2025. Dia menjelaskan, pertumbuhan Realisasi Triwulan I 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.173,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk triwulan II mengalami penurunan sebesar 15,6 persen. Karena ada perubahan prioritas di kalangan masyarakat karena adanya peringatan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. "Adapun realisasi Semester I tahun 2025 meningkat sebesar 44,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya. Berdasarkan data BP Tapera, Progres Kinerja FLPP Semester I tahun 2024&ndash;2025 tercatat realisasi pada tahun 2025 mencapai 120.976 unit, mengalami peningkatan sebesar 44,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 83.720 unit. Realisasi Semester I tahun 2025 mencapai sebesar 120.976 unit. Sedangkan realisasi&nbsp;FLPP periode 1 Januari-16 Juli 2025 mencapai 129.773 unit,meningkat sebesar 50,98 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 85.956 unit. rinciannya, bulan Januari 2.633 unit, Februari 8.797 unit, Maret 42.443 unit, April 29.013 unit, Mei 14.988 unit dan Juni 23.102 unit.&nbsp;Sedangkan pada Juli hingga tanggal 16 Juli tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang dimiliki masyarakat. "Sedangkan 3 profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang," imbuhnya.&nbsp; &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah realisasikan 129.773 unit rumah subsidi hingga Juli 2025, meningkat 50,98 persen dari tahun lalu.

Pemerintah Catatkan Realisasi 129.773 Rumah Subsidi di Seluruh Indonesia hingga 16 Juli, Naik Signifikan Dibandingkan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/maruarar-sirait-2570346664.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan dalam waktu dekat menyediakan rumah layak huni bagi mitra driver online yang belum memiliki rumah. Untuk itu, Kementerian PKP berupaya mendorong pemanfaatan KPR FLPP agar para driver online bisa memiliki rumah layak huni bersubsidi berkualitas dari pemerintah dengan harga serta angsuran KPR yang terjangkau. Hal tersebut merupakan benang merah dari pertemuan dan diskusi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Utama (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Sugito Waluyo di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (8/4). "Hari ini kami berbicara soal perumahan subsidi bagi mitra pengemudi roda dua dan roda empat gojek, diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai menteri bagaimana rumah subsisdi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk mitra driver online," ujarnya. Adanya program tersebut, imbuhnya, merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan non gaji, seperti driver ojek online sangat besar, bagaimana Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat (membangun dan merenovasi) harus bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.&nbsp; "Sebanyak 1.000 alokasi untuk driver roda 2 dan 1.000 unit untuk roda 4, melalui skala FLPP rumah subsidi bagi MBR," katanya. Menurut Menteri PKP, adanya rumah yang layak huni tentunya akan membantu para mitra driver online semakin semangat bekerja untuk keluarganya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan tentu dari hasil pertemuan ini akan dilanjutkan dengan kerjasama antara pemerintah dengan Tim Goto agar pembangunan perumahan bisa berjalan lancar di lapangan serta mendorong Program KPR FLPP dalam memperoleh hunian rumah yang layak, berkualitas dan angsuran yang terjangkau. Pada kegiatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho juga memberikan informasi mengenai bagaimana target dan rencana penyaluran KPR FLPP bagi para mitra driver online. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/015641232/kementerian-pkp-minta-bpk-audit-14-perumahan-flpp-tak-layak-pengembang-bakal-dikejar">Kementerian PKP Minta BPK Audit 14 Perumahan FLPP Tak Layak, Pengembang Bakal Dikejar</a> "Berdasarkan arahan Presiden Prabowo untuk mengalokasikan target MBR yaitu ada 13 segmen untuk alokasi tahun ini sejumlah 220.000 yang eksisting untuk guru, tenaga migran, perawat, bidan, nakes, lingkungan pegawai, petani, buruh, TNI POLRI, mitra driver gojek, asisten rumah tangga, wartawan dan pelaku informal lainnya," katanya. Sementara Direktur Utama (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Sugito Waluyo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Menteri PKP yang mau memperhatikan kalangan bawah, khususnya para mitra driver gojek untuk memiliki hunian yang layak. "Mudah-mudahan adanya KPR FLPP ini dapat membantu para mitra driver online agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian terhadap rakyat kecil Indonesia," harapnya. (idr)

Pemerintah siapkan rumah layak huni bagi driver online melalui KPR FLPP, mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema KPR FLPP, Menteri PKP Siapkan Rumah Bagi Driver Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-1JPG-711374838.jpg" alt="Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat mencapai Rp 21,64 triliun dalam waktu 6 tahun 2018 hingga Desember 2023. BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu membiaya 594.174 unit rumah se-Indonesia. Angka itu lebih dari target yang ditetapkan sebanyak 220.000 unit, sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023. Direktur Keuangan &amp; Operasional SMF Bonai Subiakto mengatakan, total pembiayaan KPR FLPP bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9,33 triliun, termasuk dengan Rp 1,53 triliun PMN yang diperoleh pada Desember 2023. Selain itu, sebesar Rp 12,31 triliun yang bersumber dari dana SMF dari penerbitan surat utang atau leveraging yang di dalamnya termasuk penggunaan dana pengembalian pokok sebesar Rp 966 miliar. "Kami berbagi tugas dengan BP Tapera. Jika mereka menyalurkan porsi pembiayaan KPR FLPP sebesar 75 persen, kami menyalurkan porsi 25 persen. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen," kata Bonai Subiakto dalam media briefing media di Gunungkidul, Jogjakarta, Kamis (2/5). "Jadi masyarakat membayar maksimum bunga 5 persen untuk kurun waktu 20 tahun maksimal," imbuhnya. Untuk diketahui, KPR FLPP diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki hunian layak dan terjangkau. Penerima manfaat program FLPP didominasi oleh pekerja swasta. Selanjutnya diikuti ASN, Wiraswasta, TNI/Polri, dan sisanya sektor lain. Mengutip laporan keuangan PT SMF pada tahun 2023, Perseroan mampu menyalurkan pembiayaan KPR melalui Program FLPP hingga mencapai Rp 6,6 triliun atau setara dengan 172 ribu debitur pada tahun 2023. Atas pencapaian itu, total outstanding pinjaman yang diberikan oleh SMF pada 2023 mencapai Rp 36 triliun. Angka itu meningkat 32,4 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp 27,16 triliun. Dengan sejumlah pencapaian tersebut, SMF berhasil membukukan pendapatan pada 2023 sebesar Rp 2,09 triliun. Jumlah itu meningkat 17,70 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,77 triliun. Selain itu, Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih sejumlah Rp 465,62 miliar atau meningkat dibanding realisasi pada 2022 yang sebesar Rp 417,69 miliar.

BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP kepada masyarakat.

Selama 6 Tahun, SMF Biayai 594.172 Kredit Rumah Subsidi lewat KPR FLPP, Totalnya Rp 21,64 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/OK-bjb.jpg" alt="bank bjb meraih Top Digital Innovation Award 2020 atas upayanya melakukan trabspormasi digital secara berkesinambungan." width="100%">
<figcaption>bank bjb meraih Top Digital Innovation Award 2020 atas upayanya melakukan trabspormasi digital secara berkesinambungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb sebagai salah satu bank penyalur kredit kepemilikan rumah bersubsidi, berkomitmen membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah.  Komitmen ini dibuktikan melalui penandatanganan akad kredit massal bank bjb Kantor Cabang Surabaya dengan Pengembang FLPP PT Alfatih Konstatinopel Putra dan PT Cipta Adi Perkasa, Senin 25 Juli 2022 di Kabupaten Jember.  Acara tersebut dihadiri Pemimpin bank bjb Cabang Surabaya Heru Baharudin, Manajer Bisnis KPR dan KKB Fendy Armanto dan perwakilan dari Sentra KPR Wilayah 5.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb terus mendukung pemerintah agar setiap masyarakat Indonesia khususnya MBR dan MBM yang memiliki kapasitas keuangan terbatas bisa mendapatkan rumah layak huni melalui penyaluran KPR FLPP.  "bank bjb sebagai salah satu bank penyalur KPR FLPP, berupaya meningkatkan daya beli MBR dan MBM untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan," ujar Widi.  bank bjb terus meningkatkan penyaluran KPR FLPP mengingat masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah yang masih belum memiliki rumah. Padahal, keinginan masyarakat memiliki rumah sangat tinggi.  Di sisi lain, banyak pengembang perumahan yang membangun rumah baru namun harga yang ditawarkan kepada masyarakat terlalu tinggi dan sulit dicapai.  Kurangnya daya beli masyarakat terhadap perumahan baru membuat banyak perumahan sepi pembeli sehingga banyak pengembang yang merugi khususnya di wilayah Jawa Timur.  "Dengan adanya kerjasama antara bank bjb dengan pengembang perumahan FLPP dan Komersil akan menaikkan daya beli masyarakat terutama MBR dan MBM agar bisa memiliki rumah," kata Widi.  Adapun ruang lingkup perjanjian kredit antara bank bjb Kantor Cabang Surabaya dengan debitur bjb KPR FLPP meliputi pemanfaatan fasilitas KPR baik yang bersubisidi maupun tidak bersubsidi pemerintah.  Selain itu, kerjasama ini akan meningkatkan portofolio kredit dan NoA tabungan bank bjb, pemasaran rumah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur, serta pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan untuk pembayaran angsuran kepemilikan rumah.  "bank bjb juga hadir dengan beragam produk dan kemudahan fasilitas pembiayaan bjb KPR agar masyarakat bisa mendapatkan rumah idaman," kata Widi.  &nbsp;

Bantu MBR Punya Rumah, bank bjb Kolaborasi dengan Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menaikkan harga rumah subsidi. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan sosialisasi. Para pengembang menyambut baik wacana tersebut.  Managing Director SPS Group dan Arrayan Group Asmat Amin menyatakan, selama dua tahun terakhir tak ada kenaikan harga rumah subsidi. Dia berharap ada penyesuaian harga rumah tahun ini. Sebab, biaya bahan bangunan terus meningkat. ”Seperti harga besi naik 30 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen,” katanya dalam webinar Prolab School of Property kemarin (15/1).  Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menuturkan, rencana kenaikan harga rumah subsidi rata-rata Rp 12 juta. Jumlah tersebut berdasar materi yang disampaikan Kementerian PUPR saat sosialisasi. ”Tapi, ini belum ketok palu,” ujarnya.  Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan. Salah satunya melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan begitu, jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak meningkat dari 56,5 persen menjadi 70 persen tahun ini. Jika hal itu dilakukan, target intervensi langsung pemerintah menjadi 5 juta unit ketersediaan rumah layak huni. ”Dari subsidi perumahan FLPP 900 ribu unit dan BP Tapera 500 ribu unit,” terang Iwan.  Sepanjang 2021, penyaluran dana FLPP mencapai Rp 19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah. Realisasi tersebut lebih besar dari target. Yakni 117,94 persen dari target Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.  Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, sektor properti mulai bergerak akhir tahun lalu. Namun, pertumbuhan tahun ini belum bisa diharapkan kembali seperti situasi sebelum pandemi Covid-19.  Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pembiayaan perumahan dapat tumbuh lebih tinggi. Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan, pertumbuhan kredit cenderung stabil dengan ditopang penyaluran KPR subsidi dan nonsubsidi. Hingga Oktober 2021, bank pelat merah itu telah menyalurkan kredit Rp 271,80 triliun (naik 6,06 persen YoY).  ”Permintaan perumahan akan tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan akan hunian kecil, area urban, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan rumah bagi warga negara asing (WNA),” terang Hirwandi.

Harga Rumah Subsidi Naik Rp 12 Juta Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tahun-ini-anggaran-kpr-bersubsidi-rp-71-triliun_m_.jpg" alt="Rumah subsidi dengan pembiayaan FLPP" width="100%">
<figcaption>Rumah subsidi dengan pembiayaan FLPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Payung hukum pelonggaran pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk aparatur sipil negara dan masyarakat kelas menengah terus dimatangkan. Detail serta teknis mengenai aturan rumah subsidi tersebut kini dibahas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemarin siang (25/2), Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Eko Hery menggelar rapat bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Biro Hukum Kementerian PUPR. Sorenya, Eko menghadap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melaporkan hasil-hasil rapat di tingkat tim teknis sejak Jumat (22/2). "Berikan waktu kepada tim teknis untuk bekerja. Akan diinfokan kalau sudah siap," ujarnya singkat. Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran PPDPP Kurniawan Khristianto menuturkan, pembahasan permen PUPR yang baru terkait perubahan batas pendapatan belum tuntas. "Belum ada. Masih dibahas secara detail di ditjen (Ditjen Pembiayaan Perumahan, Red)," katanya. Yang jelas, lanjut dia, dana FLPP untuk 2019 meningkat daripada tahun lalu. "Untuk 2019 menjadi Rp 7,1 triliun," ungkap Kurniawan. Jumlah tersebut lebih besar daripada angka semula Rp 5,8 triliun dengan target pembangunan 68 ribu rumah pada 2018. Adapun bank pelaksana FLPP, jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Yaitu, dari 43 menjadi 25 bank. Sejak 2010 hingga 2018, pemerintah menyalurkan kredit perumahan rakyat FLPP sebanyak 566 ribu unit. Totalnya senilai Rp 35,7 triliun. Khusus 2018, dari target 58 ribu unit, hanya 85 persen yang menggunakan FLPP. Jumlahnya diharapkan meningkat pada 2019. Sebab, pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang berpenghasilan hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk bisa mendapatkan FLPP adalah Rp 4 juta. Karena itu, aturan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi harus direvisi. Syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga akan dianulir. Selanjutnya, warga yang sudah memiliki rumah pertama nonsubsidi boleh mengajukan FLPP.&nbsp;

Tahun Ini Anggaran KPR Bersubsidi Rp 7,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabar-gembira-gaji-rp-8-juta-boleh-beli-rumah-subsidi_m_.jpg" alt="Pegawai bergaji Rp 8 juta per bulan bisa beli rumah subsidi" width="100%">
<figcaption>Pegawai bergaji Rp 8 juta per bulan bisa beli rumah subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan milenial kelas menengah kini bisa memiliki rumah bersubsidi. Sebab, pemerintah akhirnya memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah itu. Kini mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya batas maksimal adalah Rp 4 juta. Dalam bahasa pemerintah, rumah bersubsidi itu disebut dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merevisi peraturan menteri terkait subsidi itu. Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (21/2). Rapat tersebut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Basuki menjelaskan, skema FLPP akan diperluas. "Kalau dulu pendapatannya (maksimal) Rp 4 juta, ini kita naikkan menjadi Rp 8 juta," terangnya seusai rapat. Tujuan utamanya, para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya. "Termasuk nanti yang milenial, yang swasta, yang umur 30-an, yang mungkin gajinya segitu, bisa mengambil FLPP juga," lanjutnya. Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. "Tidak harus rumah pertama," tuturnya. Hanya, berlaku ketentuan FLPP hanya bisa diberikan sekali. Bila rumah pertama sudah pernah mendapat subsidi pemerintah, dia tidak berhak lagi mengajukan FLPP untuk rumah kedua. Untuk mengatur hal tersebut, lanjut Basuki, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri PUPR 26/PRT/M/2016 dan Kepmen PUPT 552/KPTS/M/2016. Targetnya, pekan depan revisi tersebut rampung dan segera diajukan ke Wapres. Menurut Basuki, batas maksimal penghasilan Rp 8 juta itu sudah cukup realistis. "REI (Realestat Indonesia) mintanya lebih tinggi," ucapnya. Pihaknya juga belum berbicara lebih lanjut dengan REI. Sebab, kebijakan tersebut memang baru diputuskan dalam rapat kemarin sore. Jusuf Kalla menjelaskan, semangat utama kebijakan itu adalah membantu ASN, TNI, dan Polri yang belum mampu memiliki rumah sendiri. "Kita tahu begitu banyak ASN dan TNI-Polri yang belum mempunyai rumah yang wajar lah ya," ujar JK. Tahun ini targetnya adalah membantu 1 juta ASN, TNI, dan Polri. Di saat bersamaan, pemerintah juga akan memanfaatkan apartemen bekas wisma atlet Asian Games di Kemayoran, Jakarta, sebagai hunian. "Kita putuskan bahwa itu akan menjadi perumahan dinas ASN dan TNI-Polri," lanjutnya. Dengan skema FLPP yang baru, para ASN, TNI, dan Polri tidak perlu menunggu dibangunkan kompleks perumahan. Mereka bebas membeli rumah di mana pun asalkan sesuai ketentuan. Bunga pembelian rumah mereka yang menggunakan sistem KPR akan disubsidi. Dengan begitu, bunga KPR yang dibayar para ASN itu hanya 5 persen per tahun. Berlaku flat sampai tenor cicilan habis. Begitu pula untuk KPR syariah. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran FLPP akan diberlakukan secara bertahap. Identifikasi awal, ada sekitar sejuta ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah sendiri. "Kami akan lihat kapasitas FLPP yang sudah mencapai Rp 30 triliun," terangnya. Untuk tahun ini, ada tambahan anggaran Rp 2 triliun untuk FLPP. Prioritas bagi ASN tidak lantas menganaktirikan masyarakat umum. Selama ini, lanjut Mulyani, dari seluruh pengguna FLPP, sebenarnya hanya 15 persen yang berstatus ASN, TNI, dan Polri. Kebijakan baru itu membuat batasan FLPP menjadi setara dengan penghasilan ASN golongan III-a, TNI, dan Polri. "Maka, pasti eligibilitas dari swasta dan kelompok non-ASN juga ikut (naik)," lanjutnya. Pihaknya belum bisa memprediksi berapa banyak yang bisa dijangkau FLPP tersebut. Bisa saja targetnya dalam setahun 500 ribu pengguna, tapi ternyata peminatnya hanya 200 ribu orang. Itu pula yang menjadi acuan untuk penganggaran FLPP tahun depan.&nbsp;

Kabar Gembira! Gaji Rp 8 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skema-baru-beli-rumah-dapat-bantuan-rp-4-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi perumahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Selama ini milenial, ASN, TNI dan Polri tidak bisa memanfaatkan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) karena adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 - 7 juta per bulannya sehingga harus menggunakan KPR komersial.   Oleh karenanya skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan di bawah 5 persen, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki mengatakan akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.  "Waktu berjalan cepat, jangan sampai pada saat  pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," kata Menteri Basuki di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah dimana tahun 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian diatas 1 juta rumah adalah untuk pertama kalinya sejak program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015.  Dalam acara tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH serta oleh Direktur Utama Bank BTN  Maryono, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali, Sesditjen Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana, Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argiantoro, dan generasi milenial BTN.

Skema Baru, Beli Rumah Dapat Bantuan Rp 4 Juta

kpr flpp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpr flpp

Berita Terkini