<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memiliki rumah merupakan dambaan setiap keluarga. Apapun akan dilakukan agar bisa memiliki rumah sendiri. Sayangnya, keinginan mulia itu kerap menemui banyak hambatan. Mulai dari harga rumah yang tidak terjangkau hingga jaminan untuk memperoleh pembiayaan perbankan.  Mengatasi hambatan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah, seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).  Lewat skema terbarunya, Kementerian PUPR mempermudah akses pembiayaan bagi pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Dirut PT Bank Tabungan Negara dalam peletakan batu pertama pembangunan rumah komunikasi Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) (Istimewa)  Tergabung lewat komunitas Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG), para pekerja informal di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendapatkan akses pembiayaan rumah yang dibelinya dengan memanfaatkan KPR Subsidi.  Skema terbaru ini diyakini akan mendorong masyarakat lebih mudah memiliki rumah. Presiden Joko Widodo mendukung penuh gagasan yang memungkinkan rakyat kecil untuk memiliki rumah dengan hadir di peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Perumahan PPRG di Garut Jawa Barat.  “Ini kita mulai dengan komunitas di Garut, nantinya akan kita bangun di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” janji Presiden Jokowi saat hadir dalam peletakan batu pertama Pembangunan Perumahan komunitas Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut, beberapa waktu lalu.  Perumahan berbasis komunitas akan mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari Kementerian PUPR yang disalurkan oleh BTN.  Dengan skema baru ini, pemangkas rambut asal Garut yang tergabung dalam Komunitas PPRG bisa membeli rumah senilai Rp 130 juta memanfaatkan KPR dengan tingkat bunga 5% dengan jangka waktu kredit selama 20 tahun. Lewat dukungan subsidi, setiap nasabah akan dikenakan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 800.000. Selain itu calon penghuni juga mendapat subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta sehingga uang muka yang dibayarkan terjangkau, yakni sekitar 1% atau Rp 1,3 juta.  PT. Mitra Budiman Propertindo selaku pengembang Perumahan PPRG akan membangun 500 unit rumah type 30/60 diatas lahan seluas 5 hektare. Pada tahap I dibangun sebanyak 150 unit. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam waktu 2 bulan.  Sebelum acara peletakan batu pertama, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki juga ikut memangkas rambutnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus mendorong subsidi bagi perumahan berbasis komunitas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan masyarakat sekitar menyempatkan diri untuk memangkas rambut denganmamanfaat jasa komunitas yang tergabung dalam  Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) (Istimewa)  “Ini ada sejarahnya, kebetulan saya pengguna jasa cukur di sekitar Pasar Santa, Jakarta. Saya tanya pada Pak Irawan, tukang cukur saya, berapa uang yang dikirim ke kampung halaman? Setiap minggu Rp 400 ribu katanya. Sudah punya rumah? Belum katanya. Padahal mereka mampu mengangsur KPR. Kementerian PUPR ada KPR FLPP yang juga disalurkan BTN. Saya tanyakan apakah BTN bisa memfasilitasi PPRG. Kemudian dirapatkan oleh BTN dan PPRG agar sesuai dengan proses,” kata Menteri Basuki.  Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pencukur rambut, perumahan ini juga menjadi tempat pelestarian budaya Garut yang terkenal dengan keahlian warganya dalam mencukur rambut. Untuk itu juga akan membangun museum cukur dan sekolah cukur di lokasi tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rumah contoh tipe 30/60 yang dikembangkan untuk komunitas  Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) (Istimewa)  Rumah yang ditawarkan memiliki konstruksi struktur beton bertulang, bata merah dengan pintu dan kusen kayu. Rangka atap menggunakan rangka baja ringan, genteng metal dan plafon GRC. Selain itu dilengkapi listrik 900 watt dan sumur air tanah. Perumahan juga dilengkapi fasum lainnya seperti masjid, klinik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.  Ketua PPRG Irawan mengatakan jumlah anggotanya saat ini sebanyak 4.000 orang dan masih banyak yang belum memiliki rimah.  “Kami sangat sulit mendapatkan KPR karena sebagai pekerja non formal kurang dipercaya besaran penghasilan kami. Kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah kini pekerja non formal bisa mendapatkan KPR Subsidi,” kata Irawan.  Salah seorang pembeli rumah subsidi Perum PPRG, Tati, 42 tahun, mengatakan bersyukur bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau dan cicilan ringan. Selama ini dirinya bersama suami yang berprofesi tukang cukur dan 4 anaknya tinggal bersama orang tua.  Pembangunan perumahan subsidi berbasis komunitas akan mendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pada 29 April 2015. Sejak dicanangkan, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit dan 1.132.621 Unit atau melebihi target.  Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Di Provinsi Jawa Barat, capaian program satu juta rumah tahun 2018 sebanyak 269.161 unit dimana untuk Kabupaten Garut sebanyak 3.351 unit (1,2% dari capaian Provinsi Jabar).  Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat.  Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/GARUT5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Bahagia Komunitas Pemangkas Rambut Garut Bisa Beli Rumah Dengan KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/btn-pacu-pembiayaan-perumahan-di-sektor-non-formal_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah contoh yang dikembangkan untuk pekerja non formal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah contoh yang dikembangkan untuk pekerja non formal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pembiayaan perumahan untuk pekerja informal yang loloskan pemerintah jadi peluang bagi bank untuk meningkatkan ekspansi kreditnya. Salah satunya dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan menggandeng sejumlah komunitas untuk fasilitas Kredit Pmilikan Rumah (KPR). Dirut PT Bank BTN, Maryono mengatakan langkah perseroan memperluas akses kredit kepada pekerja non formal dengan menggandeng komunitas sebagai upaya memperluas akses KPR Subsidi dalam mendukung Program Sejuta Rumah. "Pekerja non formal yang digandeng untuk kerja sama adalah komunitas pencukur rambut," kata Maryono dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (20/1). BTN berkomitmen memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG). Sebelumnya, langkah ini juga telah dilakukan dengan memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk (BIRD), membantu program pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) serta mitra Gojek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro. Maryono menjelaskan dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp 4 juta perbulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi. &ldquo;Kami optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni,&rdquo; paparnya. Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG terletak di tanah seluas 5 hektare di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp 130 juta. Terkait kinerja, BTN telah merealisasikan penyaluran KPR subsisi sebesar Rp 39,2 triliun untuk membiayai 757.093 unit rumah. Sementara KPR Non Subsidi yang dikucurkan mencapai Rp 33,04 triliun untuk membiayai 173.459 unit rumah.

BTN Pacu Pembiayaan Perumahan di Sektor Non Formal

kpr pekerja non formal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpr pekerja non formal

Berita Terkini

Bahagia Komunitas Pemangkas Rambut Garut Bisa Beli Rumah Dengan KPR

BTN Pacu Pembiayaan Perumahan di Sektor Non Formal

Download Aplikasi JawaPos.com