<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/DKPP-1784768991.jpg" alt="Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Garut Dian Hasanudin. Keputusan itu diucapkan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. &ldquo;Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada teradu I Dian Hasanudin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua Majelis Heddy Lugito. Dian Hasanudin yang berstatus teradu I dalam perkara 278-PKE-DKPP/XI/2024 dinilai telah melanggar prinsip mandiri dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang Pemilu 2024 di Kabupaten Garut. Sehingga merusak kredibilitas pemilu itu sendiri. Dian Hasanudin selaku Ketua KPU Kabupaten Garut dalam perkara ini telah memberikan perintah jajaran PPK untuk menambah perolehan suara salah satu partai politik tertentu. Menurut DKPP, terdapat kesesuaian yang kuat antara dalil tersebut dengan keterangan saksi dan hasil perubahan suara. Dalam pertimbangan putusan, DKPP menyebut terdapat 3.572 suara yang berubah pada lima kecamatan di Kabupaten Garut dalam rekapitulasi perhitungan suara berjenjang di Kabupaten Garut. Angka ini merupakan hasil dari pengawasan internal KPU Provinsi Jawa Barat. &ldquo;Prinsip mandiri merupakan pegangan utama dan paling penting yang harus dipedomani oleh penyelenggara pemilu. Namun teradu I telah melanggar prinsip tersebut, oleh karena itu DKPP berpendapat teradu I layak dijatuhi sanksi lebih berat dari pada Anggota KPU Kabupaten Garut lainnya,&rdquo; kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membacakan pertimbangan putusan. DKPP menilai Dian Hasanudin telah terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 15, dan pasal 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalam perkara 278-PKE-DKPP/XI/2024, terdapat empat Anggota KPU Kabupaten Garut yang juga menjadi teradu. Keempat Anggota KPU Kabupaten Garut ini dijatuhi sanksi Peringatan Keras Terakhir oleh DKPP.

DKPP jatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Garut Dian Hasanudin, akibat pelanggaran prinsip mandiri dalam rekapitulasi suara

DKPP Pecat Ketua KPU Garut, Terbukti Manipulasi Suara Partai di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230522_122533-647481079.jpg" alt="Istri Bupati Garut Rudy Gunawan sekaligus bakal caleg DPRD Kabupaten Garut Diah Kurniasari." width="100%">
<figcaption>Istri Bupati Garut Rudy Gunawan sekaligus bakal caleg DPRD Kabupaten Garut Diah Kurniasari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Istri Bupati Garut Rudy Gunawan, Diah&nbsp;Kurniasawi, meminta maaf kepada masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu karena sawer&nbsp;uang usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Garut di lingkungan Kantor KPU Garut. &rdquo;Kami mohon maaf. Kami tidak ada maksud, tetapi kejadian itu adalah spontanitas kami,&rdquo; kata Diah Kurniasari&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Kantor Bawaslu Garut, Senin (22/5). Sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Diah&nbsp;memohon maaf kepada masyarakat serta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dengan adanya kegiatan menyebar uang tersebut. Dia mengaku secara spontan melakukan hal itu karena diminta naik kesenian dodombaan yang dibawa para pendukung saat pendaftaran bakal caleg&nbsp;di Kantor KPU Garut.&nbsp; Diah menegaskan tidak melakukan hal itu dengan sengaja di lingkungan Kantor KPU Garut. &rdquo;Spontanitas ngambil uang dari dompet, karena pikiran saya gitu, ya, (menyawer) kalau di tradisi seni dodombaan itu,&rdquo; ujar Diah. Sementara itu, Anggota&nbsp;Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan, meskipun ada permohonan maaf secara langsung dari bakal caleg bersangkutan, pihaknya tetap memproses perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut. &rdquo;Meski ada permohonan maaf, tetap saja kami proses biar jelas. Nanti&nbsp;putusannya dilakukan pleno dulu,&rdquo; ujar&nbsp;Ahmad. Diah&nbsp;melakukan aksi sawer&nbsp;itu bersama bakal caleg DPRD Kabupaten Garut dari Partai Nasdem, yakni Suherman, yang merupakan mantan pejabat birokrat Pemerintah Kabupaten Garut. Mereka naik dodombaan sambil melemparkan uang di Kantor KPU Garut, Jawa Barat, Kamis (11/5). &rdquo;Kita lakukan pemanggilan untuk klarifikasi terkait peristiwa 11 Mei 2023 di KPU tentang saweran setelah mendaftarkan&nbsp;bacaleg,&rdquo; kata anggota&nbsp;Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid. Bawaslu Garut sesuai prosedur terlebih dahulu melayangkan surat pemanggilan terhadap tiga orang bacaleg. Salah satunya Ketua DPD Nasdem sekaligus sebagai istri Bupati Garut Diah Kurniasari yang terlibat aksi sawer uang di Kantor KPU Garut. Bawaslu Garut sudah memeriksa satu bacaleg dari Nasdem Suherman&nbsp;(mantan pejabat birokrasi Pemkab Garut) dan juga memeriksa Ketua KPU Garut Junaidin Basri untuk klarifikasi kasus tersebut. &rdquo;Bacaleg Iwan dan Bu Diah dimintai keterangan soal peristiwa saweran,&rdquo; terang. Setelah melakukan klarifikasi itu, Bawaslu Garut rencananya akan melakukan rapat pleno dua hari ke depan untuk mengkaji dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran pidana atau administratif. Ahmad menegaskan jika ada pelanggaran administratif akan diberi teguran atau imbauan untuk tidak melakukannya lagi. Namun, apabila ada pelanggaran pidana maka akan diserahkan kepada tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Istri Bupati Garut Rudy Gunawan, Diah Kurniasawi, minta maaf terkait sawer uang usai mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Garut

Istri Bupati Garut Minta Maaf Sawer Uang saat Daftar Bakal Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/IMG_20230513_191048-4005641273.jpg" alt="Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Diah Kurniasari membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan usai mendaftarkan bakal caleg di Kantor KPU Kabupaten Garut, Kamis (11/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Diah Kurniasari membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan usai mendaftarkan bakal caleg di Kantor KPU Kabupaten Garut, Kamis (11/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menyampaikan masih mendalami aksi sawer uang oleh kader sekaligus bakal calon legislatif (bacaleg) usai pengajuan bacaleg di Kantor KPU Garut. Untuk itu, Bawaslu lakukan pemanggilan Ketua Nasdem Garut. &rdquo;Kita akan melakukan kajian awal dan juga mengundang untuk klarifikasi,&rdquo; kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut Asep Burhanuddin seperti dilansir dari Antara di Garut, Sabtu (13/5). Dia menuturkan, peristiwa membagi-bagikan uang di lingkungan Kantor KPU Garut telah menjadi perhatian Bawaslu Garut. Langkah awal mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti di lapangan, kemudian melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai, dan juga orang yang terlibat dalam aksi sawer uang itu. &rdquo;Diundang klarifikasi seperti apa, nanti hasil dari klarifikasi pimpinan partai dan orang yang ada di peristiwa itu, kemungkinan pimpinan partai dulu kemudian yang lain,&rdquo; ujar Asep. Dia mengungkapkan, Bawaslu Garut belum bisa mengungkapkan bentuk pelanggaran maupun aturan tentang bagi-bagi uang dalam kegiatan pendaftaran bacaleg di Kantor KPU Garut. &rdquo;Hasil rapat pleno setelah undangan klarifikasi seperti apa baru diungkapkan,&rdquo; terang Asep. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut Kokon Darmawan menyatakan, siap memenuhi panggilan Bawaslu Garut untuk mengklarifikasi masalah kebaikan bagi-bagi atau sawer uang di halaman Kantor KPU Garut. &rdquo;Jika Bawaslu memerlukan klarifikasi, kami DPD Nasdem Kabupaten Garut siap untuk memberikan klarifikasi, dan siap mengikuti prosesnya jika memang ada pelanggaran yang ditemukan,&rdquo; papar Kokon. Dia mengungkapkan, alasan melakukan sawer uang itu sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan dengan para bacaleg dan kader yang ikut daftar ke KPU Garut. Saat datang ke KPU Garut, ada rombongan dari bacaleg yang membawa kesenian tradisional Raja Dogar, kemudian terjadi aksi sawer seperti kegiatan kesenian pada umumnya. &rdquo;Dalam kesenian tradisional Raja Dogar, kegiatan saweran sudah menjadi tradisi, sama halnya sering terjadi pada kesenian Sisingaan,&rdquo; terang Kokon Darmawan. Dia menambahkan saat aksi sawer uang juga tujuannya untuk kader dan bacaleg. Sementara pihak luar tidak ada, selain itu tidak ada ajakan untuk memilih atau ajakan lain. &rdquo;Saat ini juga belum masuk masa kampanye, jadi menurut kami tidak ada aturan yang dilanggar, terlebih itu bagian dari kemeriahan kesenian tradisional Raja Dogar,&rdquo; ujar Kokon Darmawan. Sebelumnya, aksi sawer lembaran uang nominal puluhan ribu rupiah itu dilakukan tiga orang usai melaksanakan pendaftaran bacaleg di Kantor KPU Garut, Kamis (11/5). Termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Garut juga sebagai istri Bupati Garut Diah Kurniasari ikut membagi-bagikan uang sambil naik dodombaan. Saweran itu langsung disambut antusias sejumlah pendukung yang hadir maupun masyarakat dan juga sejumlah orang lainnya ikut berebut mengambil uang saweran.

Bawaslu Kabupaten Garut panggil Ketua Nasdem Garut untuk klarifikasi aksi sawer uang oleh kader sekaligus bakal caleg di Kantor KPU Garut

Bawaslu Dalami Aksi Kader Nasdem Sawer Uang di Kantor KPU Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aher-ini-menampar-para-penyelenggara-pemilu_m_192126.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyesalkan perbuatan oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut, yang terkena kasus gratifikasi di Pilkada Garut. Kang Aher-sapaannya- mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selalu mengatakan tidak terhadap apapun bentuk-bentuk penyimpangan. "Saya menyesalkan ada yang terkena OTT, oleh karena itulah sikap kita dan moral kita harus mengatakan tidak dalam penyimpangan apapun bentuknya. Kalau kita mengatakan tidak pada semua penyimpangan keuangan dan yang lainnya, Insya Allah tidak akan terjadi," kata Kang Aher kepada RMOLJabar (Jawa Pos Grup), Selasa (27/2). Dia meminta kepada daerah-daerah lain yang sedang melaksanakan Pilkada untuk tidak melakukan hal yang sama, karena hal tersebut menampar para penyelenggara pemilu. "Untuk daerah lainnya tentu menjadi perhatian, maka tidak ingin ada kejadian seperti ini sama sekali, dan ini menampar kita," pungkas Aher.

Aher: Ini Menampar Para Penyelenggara Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-modus-suap-terhadap-ketua-panwaslu-dan-anggota-kpu-garut_m_191709.jpeg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengungkap modus suap yang diduga diberikan kepada Komisioner KPU dan Panwaslu Kabupaten Garut. Tujuan pelaku memberikan uang agar diloloskan untuk menjadi pasangan calon di Pilkada Serentak 2018. Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menerangkan, modus operandi suap itu diawali dari pemberian uang senilai Rp 10 juta oleh tersangka DW kepada Ketua Panwaslu. "DW telah memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada HHB," ungkap Martinus di Gedung Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2). Diketahui, Satgas Anti Politik Uang menangkap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/26/191676/penyelenggara-pilkada-terciduk-terima-suap-kpu-kami-sangat-kecewa" target="_blank">Ketua Panwaslu</a> Kabupaten Garut berinisial HHB dan Anggota KPU Garut berinisial AS. Mereka diduga menerima suap dari tersangka DW. Suap itu diberikan agar KPU meloloskan Soni Sondani - Usep Nurdin sebagai pasangan calon Bupati Garut di Pilkada Serentak 2018. Padahal paslon itu sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TSM) oleh KPU. Lebih jauh Martinus menyebut, selain memberikan Rp 10 juta, DW juga menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada AS. Selain uang, AS juga menerima satu unit mobil minibus berwarna putih. "AS kurang lebih diberi Rp 100 Juta rupiah serta adanya penyerahan kendaraan 1 unit <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/26/191577/perjuangan-sertu-mohammad-waki-selamatkan-warga-dari-arus-banjir" target="_blank">Daihatsu Sigra</a>&nbsp;warna putih, nomor polisi Z 1784 DY," imbuh Martinus. Pemberian itu sebagai syarat untuk meloloskan pasangan calon Soni Sondani - Usep Nurdin untuk dapat maju ke tahapan berikutnya di Pilkada Kabupaten Garut. "Untuk meloloskan pasangan calon Soni Sondani - Usep Nurdin," pungkas Martinus.

Begini Modus Suap terhadap Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perludem-kasus-suap-di-pilkada-garut-noda-besar-penyelenggara-pemilu_m_191506.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap yang melibatkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Garut, Heri Hasan dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajad terus menjadi sorotan. Pasalnya, kedua penyelenggara pemilu itu telah diciduk oleh Satgas Anti Politik Uang Mabes Polri bersama dengan jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Garut setelah diduga menerima suap terkait kewenangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Garut 2018. Menanggapi hal itu, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan, penangkapan atas dugaan suap ini dinilainya telah menjadi noda besar bagi lembaga penyelenggara pemilu. Sebab, kata Fadli, seharusnya penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Sehingga tindakan ini merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. &ldquo;Jangankan menerima suap, bertindak, bersikap, dan berprilaku yang berpotensi menimbulkan dugaan tidak netral, dan tidak profesional saja adalah hal yang harusnya haram dilakukan oleh penyelenggara pemilu,&rdquo; kata Fadli kepada JawaPos.com, Minggu (25/2). Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan, dalam regulasi yang berlaku, tindakan itu jelas telah melanggar Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf a, g dan j tentang kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, tindakan itu juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &ldquo;Pasal yang disangkakan kepada kedua oknum ini adalah pasal larangan menerima suap kepada penyelenggara negara,&rdquo; ungkapnya. Fadli juga menambahkan, langkah pemberhentian terhadap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut ini adalah keputusan tepat, guna menjamin pelaksanaan Pilkada Garut berjalan baik. Ia juga mendorong KPU dan Bawaslu melakukan pemeriksaan dan investigasi internal seluruh jajarannya di Kabupaten Garut untuk mengungkap secara tuntas praktik pelanggaran yang telah dilakukan oleh keduanya. &ldquo;Supervisi, pengawasan, dan evaluasi internal mesti dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Ini penting untuk dilakukan, untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana oleh penyelenggara pemilu tidak lagi terjadi,&rdquo; ungkapnya. Fadli menambahkan, ia juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk terus melakukan pendampingan dan proses penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar hukum. &ldquo;Apalagi menerima suap, imbalan, dan praktik lancung lain yang berkenaan dengan integritas penyelenggara pemilu,&rdquo; pungkas Fadli.

Perludem: Kasus Suap di Pilkada Garut, Noda Besar Penyelenggara Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-bawaslu-kasus-suap-garut-ulah-personal-bukan-kelembagaan_m_191414.jpeg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) (dua dari kiri), Abhan di Jakarta, Minggu (25/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) (dua dari kiri), Abhan di Jakarta, Minggu (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan meminta semua pihak melihat secara objektif kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Heri Hasan Basri. Dia mengatakan, kasus tersebut hanyalah ulah personal, dan bukan mencerminkan lembaga. Heri Hasan Basri diduga menerima suap dari salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasus ini juga menyeret Komisioner KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajad. &ldquo;Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara objektif. Karena persoalan ini muncul atas ulah personal, bukan secara kelembagaan,&rdquo; kata Abhan di Jakarta, Minggu (25/2). Ia pun menyayangkan peristiwa penangkapan itu harus terjadi. Pasalnya, selama ini, Bawaslu terus menggalakkan gerakan tolak politik uang (money politics). Di samping itu, Bawaslu juga terus berupaya meningkatkan integritas jajaran penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah. Abhan pun menilai, peristiwa penangkapan itu telah menciderai proses demokrasi. &ldquo;Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang menciderai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut,&rdquo; katanya. Meski demikian, Abhan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan introspeksi diri dan berupaya meningkatkan integritas jajarannya. Bawaslu RI juga merespons cepat permasalahan ini dengan segera memberhentikan bawahannya yang terlibat kasus suap. &ldquo;Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),&rdquo; pungkas Abhan.

Ketua Bawaslu: Kasus Suap Garut Ulah Personal, Bukan Kelembagaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlibat-kasus-suap-ketua-panwaslu-garut-diberhentikan_m_191413.jpeg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) (dua dari kiri), Abhan di Jakarta, Minggu (25/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) (dua dari kiri), Abhan di Jakarta, Minggu (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri segera diberhentikan sementara waktu menyusul kasus dugaan suap di Pilkada Garut. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan mengatakan, saat ini proses pemberhentian menunggu penetapan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). &ldquo;Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan DKPP,&rdquo; kata Abhan di Jakarta, Minggu (25/2). Sebagaimana diketahui, Heri Hasan Basri dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Ade Sudrajad diciduk oleh polisi setelah diduga menerima suap dari pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati. Menurut Abhan, peristiwa penangkapan tersebut benar-benar telah membuat malu penyelenggara pemilu. Pasalnya, selama ini Bawaslu terus menggalakkan gerakan tolak politik uang (money politics). Di samping itu, Bawaslu juga terus berupaya meningkatkan integritas jajaran penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah. Abhan pun menilai, peristiwa penangkapan itu telah menciderai proses demokrasi. &ldquo;Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang menciderai proses demokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Garut tersebut,&rdquo; katanya. Oleh karena itu, Abhan menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah penegak hukum untuk memproses secara tuntas. Di samping itu, ia berjanji akan melakukan introspeksi di internal Bawaslu dan meningkatkan nilai-nilai integritas jajarannya.

Terlibat Kasus Suap, Ketua Panwaslu Garut Diberhentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-tangkap-ketua-panwaslu-dan-komisioner-kpud_m_191373.jpeg" alt="Ilustrasi kasus suap. Mabes Polri-Polda Jawa Barat menangkan Ketua Panwaslu Garut dan salah seorang Komisioner KPU setempat berinisial HH dan AS, kemarin (24/2). Keduanya diciduk terkait kasus suap Pilkada Garut.." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus suap. Mabes Polri-Polda Jawa Barat menangkan Ketua Panwaslu Garut dan salah seorang Komisioner KPU setempat berinisial HH dan AS, kemarin (24/2). Keduanya diciduk terkait kasus suap Pilkada Garut..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian membenarkan telah menangkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat berinisial HH. HH diciduk lantaran diduga kuat menerima suap terkait Pilkada Garut 2018. Dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup), selain HH turut diamankan salah seorang Komisioner KPUD setempat berinisial AS. Baik AS dan HH diduga mendapat 'order' khusus untuk meloloskan salah satu paslon, yang sebelumnya dinyatakan gagal verifikasi. "Benar, berkaitan dengan Pilkada Garut," ujar Diskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Umar Surya Fana kepada awak media tadi malam (24/2). Umar mengatakan, penangkapan terhadap AS dan HH bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT),"Tapi memang hasil pengembangan penyidik. Jadi ada temuan transaksi perbankan, kemudian kami telusuri," tambah dia. Dia mengatakan, transaksi tersebut nilainya mencapai ratusan juta. "Sekitar Rp 100-Rp 200 juta. Ada juga mobil daihatsu hitam yang telah kami amankan," beber Umar. Sementara, saat dikonfirmasi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto mengatakan, saat ini tengah dalam perjalanan menuju Garut untuk memastikan hal tersebut. "Besok (hari ini) paling (keterangan lengkapnya), sekarang belum tahu ceritanya, saya ke sana. Ini saya lagi (di jalan) dari Bogor," ujar Harminus saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2). Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat tidak bisa dihubungi. Namun, komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq menyebutkan, pihaknya saat ini tengah mengkroscek informasi tersebut. "Lagi nyari juga (kebenaran informasinya), ini lagi kroscek," kata Endun. Adapun arang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 unit mobil low cost and green car (LCGC), jenis Daihatsu Sigra warna putih nopol Z 1784 DY.

Polisi Tangkap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu garut

Berita Terkini