Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/IMG-20241210-WA0024-3943471095.jpg" alt="KPU Jawa Timur resmi menyelesaikan rekapitulasi Pilkada Jawa Timur dengan hasil kemenangan telak untuk pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur secara resmi menyelesaikan rekapitulasi Pilkada Jawa Timur. Hasilnya, pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak berhasil memenangkan kontestasi dengan raihan suara telak, unggul atas dua pasangan pesaing lainnya. Pasangan nomor urut 2 itu memperoleh 12.192.165 suara atau 58,81 persen dari total suara sah. Khofifah-Emil menang merata di 36 kabupaten/kota di Jatim. Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Risma-Gus Hans, mengumpulkan 6.743.095 suara, dan pasangan nomor urut 1, Luluk-Lukman, meraih 1.797.332 suara. Menanggapi hasil tersebut, Khofifah menyampaikan rasa syukurnya dan menegaskan bahwa kemenangan itu adalah milik masyarakat Jawa Timur. &ldquo;Pertama, tentu kami bersyukur bahwa proses panjang yang melibatkan sekian banyak elemen strategis, ada tokoh agama, ada ulama ada partai pengusung, dan relawan yang luar biasa,&rsquo;&rsquo; kata Khofifah di kediamannya, Selasa (10/12). <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/IMG-20241210-WA0021-2465187222.jpg" alt="Khofifah menekankan pentingnya rekonsiliasi demi mewujudkan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (Istimewa)" /> "Semua bersama-sama telah mengantarkan kemenangan masyarakat. Maka saya rasa kemenangan kontestasi Pilgub ini adalah kemenangan masyarakat Jawa Timur,&rdquo; imbuhnya. Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara Pilkada Jawa Timur, KPU dan Bawaslu provinsi, KPU dan Bawaslu kabupaten/kota, hingga petugas di tingkat bawah seperti KPPS dan Pantarlih. "Semua telah bekerja maksimal dan profesional, sehingga proses demokrasi dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Ini adalah kerja bersama yang luar biasa,&rdquo; kata Khofifah. Dengan selesainya proses rekapitulasi, Khofifah mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan perbedaan selama masa kampanye dan bersama-sama membangun Jawa Timur yang lebih maju. <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/IMG-20241210-WA0020-2386628779.jpg" alt="Pasangan Khofifah-Emil memperoleh 12.192.165 suara atau 58,81 persen dari total suara sah. Kemenangan pasangan nomor urut 2 merata di 36 kab/kota se-Jawa Timur. (Istimewa)" /> "Saya mengajak seluruh elemen yang terasosiasi pada Paslon nomor satu dan nomor tiga, ayo sekarang berangkat bersama-sama membangun Jawa Timur untuk semakin berkemajuan, Jawa timur yang semakin bisa menorehkan prestasi, Jawa Timur yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Dan tentu mari bersama-sama membangun dan mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru nusantara,&rdquo; pungkas Khofifah. Dengan kemenangan ini, Khofifah-Emil kembali mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Jawa Timur selama lima tahun ke depan. Semangat kolaborasi dan rekonsiliasi diharapkan mampu membawa provinsi ini menuju kemajuan yang lebih gemilang.

KPU Jawa Timur secara resmi menyelesaikan rekapitulasi Pilgub Jatim. Hasilnya, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak jadi pemenang

Khofifah-Emil Menang Telak, Ajak Semua Pihak Kembali Bersatu Bangun Jatim

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/Rekapitulasi-2491493864.jpg" alt="Rekapitulasi hasil suara Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Jatim akhirnya rampung pada Senin (11/3) dini hari. " /> JawaPos.com - Rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat provinsi Jawa Timur akhirnya selesai pada Senin (11/3) dini hari WIB menjelang subuh. Untuk Pilpres, dari proses rekapitulasi KPU Jatim, didapati hasil pasangan Prabowo-Gibran unggul telak di Jawa Timur. Secara akumulasi, paslon nomor urut 2 itu mendapat 16.716.603 suara. Peringkat kedua pasangan Anies-Muhaimin dengan 4.492.652 suara. Lalu ketiga adalah paslon Ganjar-Mahfud yang mengantongi 4.434.805 suara di Jawa Timur. Dari hasil rekapitulasi suara di provinsi Jawa Timur, Prabowo-Gibran nyaris menang di seluruh daerah di Jatim. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu hanya kalah di Sampang dan Pamekasan. Di dua daerah di kawasan Madura tersebut, perolehan suara dimenangkan pasangan Anies-Muhaimin. Sementara, kemenangan terbesar Prabowo-Gibran didapat di tiga daerah yakni Kabupaten Malang dengan 1.077.108 suara. Kemudian Kota Surabaya yang memperoleh 992.304 suara dan selanjutnya Kabupaten Jember dengan 967.301 suara. Jika berkaca dari dua kali Pilpres sebelumnya, kemenangan Prabowo ini menjadi kali pertama di Jawa Timur. Pada Pemilu 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada Pemilu 2019, Prabowo juga tidak berhasil menang di Jawa Timur. Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, kalau dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Rekapitulasi suara di KPU Jatim berlangsung sejak tanggal 3 Maret. Secara bergantian, KPU di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur menyampaikan hasil rekapitulasi suara dalam rapat pleno yang berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya. Pada proses final, saksi dari paslon nomor urut 1 yakni pasangan Anies-Muhaimin dan saksi dari pasangan Ganjar-Mahfud menyatakan menolak bertandatangan untuk hasil rekapitulasi Pilpres. Hanya saksi dari pasangan calon Prabowo-Gibran yang bertanda tangan. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, setelah rekapitulasi suara di tingkat provinsi ini rampung, pihaknya akan membawa hasil itu kepada KPU RI. "Khususnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD," ungkap Aang dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Sementara itu, Tahapan Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur bakal dimulai pada April mendatang. "Secara perencanaan kami pastikan 38 kabupaten/kota untuk persiapan Pilkada serentak sudah sangat siap. Memang hanya soal tahapan yang harus kita mulai April," ujar Komisioner Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim Nur Salam.

Rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat provinsi Jawa Timur akhirnya selesai pada Senin (11/3) dini hari WIB menjelang subuh.

Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jawa Timur Selesai, Prabowo-Gibran Unggul Telak dengan Perolehan 16.716.603 Suara

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/WhatsApp-Image-2023-08-20-at-163247-28134136.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. " /> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama Ketua KPU Jawa Timur dan KPU Sidoarjo beserta jajaran komisioner menerima rombongan KPU Kota Makassar dan KPU Sulawesi Selatan dalam serah terima Kirab Pemilu 2024 di Pendopo Delta Wibawa pada Minggu (20/8). Kirab itu merupakan bagian dari sosialisasi yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia maupun di tingkat yang paling bawah. Kabupaten Sidoarjo merupakan jalur yang ke lima yang diterima dari Kota Makassar yang kemudian ke depan akan diserahterimakan di Mojokerto. Sebelum diserahterimakan, bendera 18 parpol itu akan dikirab ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo oleh PPK. Gus Muhdlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, produk pemilu adalah pemimpin. Jadi penting bagi pemilih pemula untuk mengetahui bagaimana pemimpin yang akan berpengaruh pada perubahan. &rdquo;Yang namanya produk pemilu pasti hasilnya adalah pemimpin yang esensinya bukan hanya berdasar kuantitas tetapi kualitas. Akan terlihat seberapa besar pengaruh perubahan yang dibawa pemimpin yang terpilih,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Menurut Gus Muhdlor, untuk mengejar pemimpin yang akan membawa perubahan tersebut pentingnya pendidikan politik bagi pemula yaitu generasi muda. &rdquo;Output dari pemilu bukan sekadar jumlah partisipasinya tetapi kualitas pemilih kita yaitu pendidikan politik pada generasi muda yang harus kita kejar dan ditanamkan,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Dia berharap KPU Kabupaten Sidoarjo konsen pada dunia pendidikan politik kepada pemilih khususnya pemilih pemula. Sebab, ada 40 persen pemilih di Sidoarjo adalah pemula. &rdquo;Semoga KPU dan semua komisioner menjadi promotor bahwa pemilu di Sidoarjo bukan hanya berdasar kuantitas dan angka-angka saja tetapi hasil kualitas melebihi apa yang menjadi ekspektasi masyarakat,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor Ali. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Zainul Anam menyampaikan bahwa Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota. Jumlah pemilih cukup besar ada kurang lebih 1.490.000 pemilih. &rdquo;Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Bupati Sidoarjo yang selama ini telah memiliki kontribusi yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu yang sebagai bukti dapat dilihat kegiatan bisa terlaksana dengan sangat meriah dengan sangat mewah,&rdquo; ucap Zainul Anam. Sekadar informasi, kegiatan kirab pemilu ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi terkait Pemilu 2024. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan proses pergantian atau perpindahan kekuasaan cara damai dan legal. Selain itu, Kirab tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dengan membawa adat istiadat, seni-seni, serta keberagaman bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada kegiatan itu dilaksanakan penandatanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa oleh Bupati Sidoarjo, jajaran forkopimda, legislatif, dan 18 partai politik, serta secara resmi bupati memberangkatkan kirab bendera parpol di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama KPU Jawa Timur dan KPU Sidoarjo beserta komisioner Kirab Pemilu 2024 di Pendopo Delta Wibawa

Kirab Pemilu 2024, Bupati Sidoarjo Dorong Penguatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/agus-turcham-3664996124.png" alt="Komisioner KPU Surabaya Agus Turcham" /> JawaPos.com &ndash;&nbsp;KPU Jawa Timur menjatuhkan sanksi tegas terhadap Komisioner KPU Surabaya Agus Turcham. Dia diganjar sanksi peringatan keras disertai pembinaan. Bahkan, Agus terancam diberhentikan tetap jika tidak ada perubahan perilaku selama pembinaan. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian Pengembangan KPU Jatim Rochani menyatakan, penjatuhan sanksi itu berdasar keputusan sidang pleno yang digelar Selasa (11/4) lalu. Komisioner menemukan indikasi pelanggaran etik setelah melalui serangkaian pemeriksaan atas Agus sebagai komisioner KPU. Menurut Rochani, indikasi pelanggaran etik itu ditemukan pada status pernikahan siri. Bahwa komisioner KPU tidak boleh terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara. Larangan menjalin hubungan pernikahan sesama penyelenggara pemilu diatur dalam peraturan KPU. Itu merupakan bagian dari kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara. &rsquo;&rsquo;Kalau itu terjadi, salah satu harus mundur,&rdquo; jelas Rochani&nbsp;Kamis (20/4). Diketahui, Agus menikah siri dengan seorang panitia pemilihan kecamatan (PPK). Perempuan berinisial SDAK itu tercatat sebagai PPK di salah satu kecamatan di Surabaya. Status nikah siri itu terungkap setelah SDAK membuat laporan polisi ke Polsek Waru pada 4 Maret. Agus dituding menganiaya SDAK di dalam mobil pada 25 Februari. Sementara itu, Agus melalui pengacaranya mengaku sudah menalak SDAK sekitar 1 Maret. &rsquo;&rsquo;Sampai sekarang kan tidak ada yang mundur (sebagai penyelenggara pemilu, Red). Meskipun, mereka sudah mengakhiri hubungan (nikah siri, Red),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Status siri Agus Turcham dengan SDAK, jelas Rochani, dilakukan tanpa sepengetahuan KPU Jatim. Belakangan baru terungkap setelah merebak pemberitaan bahwa SDAK melaporkan Agus Turcham ke polisi karena melakukan penganiayaan fisik. &rsquo;&rsquo;Sebelumnya kami tidak tahu ada hubungan itu,&rdquo; jelas Rochani. Sanksi peringatan keras diberikan terhadap Agus Turcham karena status pernikahan siri dengan sesama penyelenggara pemilu. Adapun dugaan kekerasan fisik, ujar Rochani, menjadi ranah kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Apalagi, kasus itu sudah dilaporkan ke polisi. &rsquo;&rsquo;Biarkan itu menjadi kewenangan polisi. Walaupun memang menjaga sikap perilaku agar terhindar dari kegaduhan sosial adalah bentuk sikap perilaku seorang penyelenggara,&rdquo; beber Rochani. Sanksi peringatan keras terhadap Agus diikuti dengan pembinaan perilaku. Sikap dan perilaku yang bersangkutan diharapkan berubah menjadi lebih baik. Jika tidak, Agus terancam sanksi lebih berat lagi. Yakni, pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Surabaya. Sebelum diberhentikan tetap, akan dilakukan pemberhentian sementara. Sambil kasusnya dilaporkan ke KPU RI dan DKPP. &rsquo;&rsquo;Nanti yang memutuskan (pemberhentian tetap, Red) adalah KPU RI. Karena SK dari pusat. Kalau KPU provinsi, tidak berhak,&rsquo;&rsquo; tutur Rochani.&nbsp;(mar/c12/aph) PERJALANAN KASUS PELANGGARAN ETIK YANG MEMBELIT AT: 25 Februari -SDAK mendapat kekerasan fisik oleh AT di dalam mobil. 4 Maret -SDAK melaporkan AT ke Polsek Waru atas dugaan penganiayaan dan pengancaman. 1 Maret -Pihak AT mengaku sudah menalak SDAK. 8 April -AT mengirimkan berkas somasi ke SDAK yang menuntut permintaan maaf. 10 April -KPU Jatim memanggil AT untuk dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. 11 April -KPU Jatim mengeluarkan sanksi peringatan keras disertai pembinaan perilaku. -Jika tidak ada perubahan perilaku, sanksi bisa dinaikkan menjadi pemberhentian tetap. Sumber: Reportase Jawa Pos

KPU Jawa Timur menjatuhkan sanksi tegas terhadap Komisioner KPU Surabaya Agus Turcham. Dia diganjar sanksi peringatan keras.

Agus Turcham Disanksi Peringatan Keras, Bisa Diberhentikan Tetap jika Tidak Lulus Masa Pembinaan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" /> JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mulai melakukan tahap verifikasi faktual partai politik (parpol). Verifikasi parpol yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 itu dimulai Rabu (26/1).  Verifikasi parpol itu sebagai tindak lanjut atas informasi kepastian pelaksanaan pemilu mendatang diselenggarakan pada 14 Februari. Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengaku saat ini, para komisioner telah mempersiapkan proses tahap Pemilu 2024. Sesuai aturan, tahap itu dimulai 20 bulan sebelum pemilu digelar.  ”Tahap awal adalah verifikasi partai politik,” kata Choirul Anam ketika dikonfirmasi pada Jumat (28/1).  Kang Anam, sapaan akrab Choirul Anam menyebut, jadwal pelaksanaan pemilu sudah dinantikan sejak lama. Dengan kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, KPU sebagai penyelenggara segera menjalankan tugasnya.  Menurut dia, dari segi sumber daya manusia (SDM), KPU juga sudah memenuhi kebutuhan SDM. Bahkan KPU juga sudah mempersiapkan kegiatan bimtek (bimbingan teknis) terkait tahap pemilu mendatang.  ”Intinya kami sudah siap,” tegas Choirul Anam.  Sembari melakukan verifikasi, KPU Jatim bersama KPU kabupaten/kota di Jatim sudah melakukan pemetaan TPS hingga pemetaan daerah pemilihan (dapil).  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sepakat jadwal pemungutan suara Pemilu DPR, DPRD, DPD, serta Pilpres akan digelar pada 14 Februari 2024.  Menurut Tito, tanggal tersebut akan memberikan ruang terkait penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dengan Pilkada 2024 yang pemungutan suaranya bakal digelar pada November 2024.  ”Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak (2024) yang menurut UU No 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan November,” beber Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Siapkan Pemilu 2024, KPU Jatim Mulai Verifikasi Parpol

KPU Jawa Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPU Jawa Timur

Berita Terkini

Khofifah-Emil Menang Telak, Ajak Semua Pihak Kembali Bersatu Bangun Jatim

Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jawa Timur Selesai, Prabowo-Gibran Unggul Telak dengan Perolehan 16.716.603 Suara

Kirab Pemilu 2024, Bupati Sidoarjo Dorong Penguatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Agus Turcham Disanksi Peringatan Keras, Bisa Diberhentikan Tetap jika Tidak Lulus Masa Pembinaan

Siapkan Pemilu 2024, KPU Jatim Mulai Verifikasi Parpol

Download Aplikasi JawaPos.com