<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau, menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024. &rdquo;Kami menemukan tujuh bakal caleg ganda,&rdquo; kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batam&nbsp;William Seipattiratu seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (21/6). Dia menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebut, bakal calon tidak boleh dicalonkan lebih dari satu partai politik. Dalam Pasal 45 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap pencalonan yang ganda guna memastikan tidak terdapat kondisi bakal calon yang dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan, daerah pemilihan, dan/atau partai politik peserta pemilu. &rdquo;Untuk bakal caleg yang terdaftar di lebih dari satu partai, statusnya belum memenuhi syarat,&rdquo; ujar William. Berdasar pengamatannya, lanjut William Seipattiratu, di antara tujuh bakal caleg yang terdaftar ganda, ada yang dicalonkan dua partai berbeda untuk tingkat DPRD yang sama. Selain itu, ada juga yang diusung untuk masing-masing DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. KPU menunggu masing-masing bakal caleg memutuskan untuk memilih akan maju dari partai politik yang mana. &rdquo;Solusinya, nanti pada saat tahap perbaikan mulai 25 Juni yang bersangkutan menentukan pilihan parpol mana,&rdquo; terang William Seipattiratu. KPU Kota Batam, kata dia, tidak menyurati masing-masing bakal calon ataupun partai politik terkait dengan pencalonan ganda. Pihaknya juga tidak memberikan pengumuman terkait itu. Semua hasil verifikasi administrasi oleh KPU, termasuk pencalonan ganda, bisa terlihat di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). &rdquo;Akan terbaca di sana, statusnya apa. Akan jelas di situ, kembali kepada caleg dan mekanisme di masing-masing parpol. Kami tidak memiliki kapasitas memanggil dia (bakal caleg dan parpol),&rdquo; papar William Seipattiratu.

KPU Kota Batam menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024

KPU Batam Temukan Tujuh Bakal Caleg Terdaftar di Dua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Garuda hingga batas waktu terakhir pendaftaran pada Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB, tidak ikut mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg) untuk mengikuti Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. &rdquo;Partai yang tidak mendaftar itu Partai Garuda. Sampai kami tutup pendaftaran tidak datang ke KPU,&rdquo; kata Ketua KPU Kota Batam Martius seperti dilansir dari di Batam Kepulauan Riau, Senin (15/5). Dengan absennya&nbsp;Partai Garuda di KPU, dia menjelaskan, dipastikan partai tersebut tidak mengusung bakal calon anggota DPRD Kota Batam pada Pemilu 2024. Pihaknya sudah berulang kali berkomunikasi dengan Partai Garuda terkait pendaftaran bakal caleg. Namun hingga mendekati penutupan pendaftaran, tidak ada kejelasan dari partai tersebut. &rdquo;Sebenarnya kami sudah komunikasi dari hari-hari sebelumnya, tapi sampai tadi tidak ada kejelasan,&rdquo; ujar Martius. Delapan partai politik lain, lanjut dia, turut mendaftarkan ke KPU Batam pada hari terakhir. Di antaranya Partai Golkar, Perindo, PKN, PSI, Partai Umat, Partai Gelora, dan Partai Buruh. &rdquo;Jadi, KPU Kota Batam telah menerima pendaftaran bakal caleg untuk DPRD Kota Batam periode 2024 sebanyak 17 partai politik,&rdquo; terang Martius. Dia menjelaskan, pada umumnya partai politik mendaftarkan 50 orang bakal caleg untuk DPRD Kota Batam, sesuai jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu Legislatif 2024. &rdquo;Selanjutnya, KPU Batam akan melakukan tahap verifikasi terhadap berkas pendaftaran bakal caleg masing-masing partai politik mulai 15 Mei sampai 23 Juni 2023,&rdquo; terang Martius. Dia menambahkan, proses verifikasi itu bertujuan untuk memastikan keabsahan persyaratan tiap-tiap bakal caleg. Sehingga, jika ada berkas yang masih kurang atau salah akan dikembalikan ke partai bersangkutan guna dilakukan perbaikan. &rdquo;Barang kali ada pergantian atau bakal caleg mengundurkan diri, juga kita berikan keleluasaan kepada partai politik bersangkutan,&rdquo; ucap Martius.

Partai Garuda hingga batas waktu terakhir pendaftaran, tidak ikut mendaftarkan bakal caleg untuk mengikuti Pemilu 2024 di KPU Kota Batam

Partai Garuda Tak Ikut Pendaftaran Bakal Caleg di KPU Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-18.20.38.jpg" alt="verifikasi faktual KPU Kota Batam. antara" width="100%">
<figcaption>verifikasi faktual KPU Kota Batam. antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Verifikasi faktual oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Kota Batam, Kepulauan Riau, terhadap dukungan bakal calon pasangan kepala daerah jalur perseorangan Rian Ernest-Yusiani, selesai 77 persen. Hanya terdapat satu bakal calon pasangan kepala daerah jalur perseorangan di Kota Batam, yaitu Rian Ernest-Yusiani.  ”Yang sudah diverifikasi faktual sampai siang (7/7) ini sebanyak 77 persen dukungan,” kata anggota KPU Kota Batam William Seipattiratu seperti dilansir dari Antara di Batam pada Selasa (7/7).  KPU Kota Batam harus melakukan verifikasi faktual terhadap 47.299 dukungan Rian Ernest-Yusiani yang lolos verifikasi administrasi. Untuk lolos sebagai calon kepala daerah jalur perseorangan Kota Batam, menurut dia, dibutuhkan sebanyak 48.816 dukungan dari warga setempat.  Menurut William, verifikasi faktual untuk pendukung di kecamatan pulau utama sudah selesai, seperti di Galang, Bulang, dan Belakangpadang. ”Kalau yang di mainland, Batuampar sudah 90 persen, tinggal Batuaji, Sei Beduk, dan Sagulung yang masih sekitar 60 sampai 70 persen,” kata William.  William masih enggan menyebutkan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual itu. ”Masih berjalan, terlalu dini untuk diumumkan,” ujar William.  Berdasar tahap pilkada, menurut dia, verifikasi dukungan harus selesai pada 11 Juli. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi tingkat PPK pada 13 hingga 19 Juli. Pada 20–23 Juli, petugas harus melakukan rekapitulasi terhadap dukungan sesuai dengan hasil verifikasi faktual. ”Kalau syarat terpenuhi, bakal calon perseorangan itu dapat langsung tiket pencalonan. Otomatis sudah bisa mencalonkan diri jadi calon,” kata William.  Namun, apabila hasil verifikasi faktual, jumlah pendukung tidak memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan bakal calon pasangan kepala daerah jalur perseorangan itu untuk memperbaiki berkas pada 25–27 Juli. ”Jika ada perbaikan, jumlah pendukung yang diserahkan harus dua kali dari jumlah kekurangan,” terang William.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  &amp;nbsp  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Selesai 77 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-28-at-14.02.03.jpg" alt="Bakal pasangan calon kepala daerah Kota Batam dari jalur perseorangan Rian Ernest dan Yusiani Gurusinga. Naim/Antara" width="100%">
<figcaption>Bakal pasangan calon kepala daerah Kota Batam dari jalur perseorangan Rian Ernest dan Yusiani Gurusinga. Naim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau mulai memverifikasi faktual bakal calon pasangan kepala daerah dari jalur perseorangan Rian Ernest dan Yusiani.  ”Hari ini (28/6) verifikasi faktual dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Batam untuk Pilkada Serentak 2020,” kata anggota KPU Batam William Seipattiratu seperti dilansir dari Antara di Batam pada Minggu (28/6).  Verifikasi faktual dilakukan 192 orang panitia pemungutan suara (PPS) serta petugas peneliti yang diangkat PPS di wilayah kelurahan masing-masing. William menjelaskan, petugas verifikasi faktual akan membuktikan kebenaran dukungan masyarakat kepada bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Rian Ernest Tanudjaja dan Yusiani Gurusinga.  ”Jumlah dukungan yang akan diverifikasi selama 14 hari ke depan sebanyak 47.299 dukungan yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi KPU Kota Batam,” kata William.  Dia menyampaikan, KPU Kota Batam menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS melalui PPK pada Sabtu (27/6), sebagai tahap sebelum verifikasi faktual dilaksanakan. Demi keselamatan dan kesehatan petugas di lapangan, KPU Kota Batam melengkapi PPS dengan alat pelindung diri (APD).  APD yang diserahkan berupa masker, pelindung wajah (face shield), sarung tangan, cairan pembersih tangan, disinfektan, sabun, dan wadah cuci tangan hingga thermal gun untuk mengecek suhu tubuh petugas sebelum turun ke lapangan. ”Selain APD, KPU Batam juga melakukan rapid test kepada seluruh penyelenggara baik tingkat KPU Batam hingga PPS sejak Rabu hingga Kamis lalu. Hasil rapid test dinyatakan non reaktif,” kata William.  Dia memastikan proses verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan tetap mematuhi protokol pencegahan dan persebaran Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3fhyf0LHbok  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EMSqF0cDjHA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IeCV5SuO6j8

KPU Batam Verifikasi Faktual Dukungan Rian Ernest-Yusiani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-kota-batam-uji-coba-sistem-situng_m_.jpg" alt="Tim KPU Kota Batam saat melaksanakan uji coba sistem Situng" width="100%">
<figcaption>Tim KPU Kota Batam saat melaksanakan uji coba sistem Situng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melakukaan ujicoba sistem informasi penghitungan suara (Situng), Rabu (20/3). Ujicoba ini, dilakukan dengan memindai dan memasukkan (entry) data hasil penghitungan suara pada formulir Model C dan C1 di sekitar 740 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Batam.&nbsp; Formulir Model C, merupakan berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan formulir Model C1, hasil penghitungan suara di TPS, baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.&nbsp; "Kita lakukan untuk memastikan kesiapan peralatan teknologi informasi guna mendukung proses penghitungan suara di setiap tingkatan. Aplikasi ini juga membantu hasil hitung cepat dan penetapan hasil pemilu," ujar Komisioner KPU Kota Batam, Zaki Setiawan di Kantor KPU Kota Batam. Untuk mengoperasikan aplikasi ini, KPU Batam akan melibatkan sekitar 12 orang operator, beberapa orang verifikator, dan koordinator situng.&nbsp; Tugas operator, memindai dan mengentri formulir hasil penghitungan suara di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara tugas verifikator, untuk memastikan kesesuaian data yang ada di formulir dan yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Sedangkan koordinator bertugas untuk mengoordinir seluruh proses yang dilakukan melalui situng.&nbsp; "Aplikasi ini hanya bisa dioperasikan melalui komputer yang sudah diregistrasikan dan oleh operator, verifikator, serta kooordinator yang didaftarkan ke KPU Pusat," kata Zaki lagi. Situng merupakan salah satu wujud transparansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengontrol hasil pemilu. Sistem informasi ini, hanya alat bantu. Sedangkan penetapan hasil penghitungan suara tetap dilakukan melalui pleno rekapitulasi berjenjang. Penghitungan suara secara berjenjang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 382 ayat (1) misalnya, mengatur bahwa penghitungan suara peserta pemilu di TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).&nbsp; Hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di TPS ini, kemudian diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi. Kemudian, dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI.&nbsp; Nantinya, hasil pemindaian formulir Model C1 ini bisa dilihat dan dipantau masyarakat melalui website KPU. "Kalaupun ada gangguan terhadap keamanan siber, maka tak akan berpengaruh dan tidak akan mengganggu proses penghitungan suara, karena proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang," jelasnya lagi. Lebih jauh, Zaki menjelaskan,&nbsp;pada pemilu 2019 ini proses pemindaian hasil penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilakukan bersamaan. Sementara pada pemilu 2014, pemindaian hasil penghitungan suara tidak dilakukan bersamaan, karena pileg dan pilpres tak dilaksanakan serentak. Sejauh ini, proses uji coba yang dilakukan berjalan baik. Tim Situng berhasil melakukan input data dari hasil C1 yang&nbsp; diujikan. Meskipun demikian, Zaki melanjutkan, pihaknya akan terus berupaya melakukan peningkatan sehingga nantinya bisa beroperasi optimal pada hari perhitungan.

KPU Kota Batam Uji Coba Sistem Situng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tni-polri-di-batam-gelar-sispamkota-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Salah satu adegan sispamkota Batam yang menampilkan mobil water canon sedang mengurai massa yang ingin mengacaukan jalannya pemilu." width="100%">
<figcaption>Salah satu adegan sispamkota Batam yang menampilkan mobil water canon sedang mengurai massa yang ingin mengacaukan jalannya pemilu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tim gabungan pengamanan Pemilu 2019 di Batam menggelar simulasi pengamanan kota (sispamkota), Rabu (20/3). Sispamkota yang diselenggarakan di kawasan pusat olahraga Temenggung Abdul Jamal ini meliputi proses pengamanan kampanye, distribusi logistik, proses pemungutan suara, hingga penanganan aksi teror. Dalam rangkaian Sispamkota itu digambarkan beberapa gangguan saat pemilu. Sumber gangguan itu adalah ketidakpuasan sekelompok massa terhadap proses pemilu. Mereka kemudian diskenariokan melakukan unjuk rassa dan aksi teror yang mengakibatkan korban jiwa. Dengan persiapan yang matang, tim pengamanan berhasil menangkal semua kendala yang ada. Memanfaatkan segala kelengkapan mulai dari kendaraan water canon, bahan peledak, drone tercanggih yang dimiliki Polri, dan helikopter dari BKO Polisi Udara Mabes Polri. Pada penghujung simulasi, berlangsung drama dengan melibatkan tim dari TNI-Polri. Mereka diceritakan sedang menjalankan operasi penyelamatan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Para petugas menggunakan bom dan senjata untuk melumpuhkan pemberontak.&nbsp; Keberhasilan tim gabungan ini menjadi akhir simulasi yang disaksikan oleh Kabid Supervisi Operasi Mantabrata 2019 Brigjen Pol Suryanbodo Asmoro. Dalam arahannya, Suryanbodo mengingatkan agar semua personel yang terlibat dalam pengamanan pemilu 2019 benar-benar menguasai kondisi lapangan. "Semua pimpinan harus tahu betul tindakan apa yang harus diambil. Tahu dengan langkah-langkah dalam menangani kondisi di lapangan," tegas Suryanbodo. Dalam agenda simulasi ini, tim pengamanan dari Polresta Barelang juga turut mengerahkan personelnya. Mereka menyiapkan pengamanan di titik vital, khususnya Kantor KPU. "Sampai saat ini kami terus menjaga pengamananan logistik yang ada di KPU. Kami juga menyiapkan pengamanan tersendiri untuk Ketua KPU Batam," terang&nbsp;Kabagops Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama.

TNI-Polri di Batam Gelar Sispamkota Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/14134-pemilih-pemula-di-batam-belum-ber-ktp_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melakukan pendataan pemilih pemula untuk Pemilu 2019. Proses pendataan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam yang melakukan penjaringan di sekolah-sekolah. Karena memang pemilih pemula kebanyakan masih berusia sekolah. Hasilnya, ada 14.143 pemilih pemula dengan rentang usia 17-19 tahun yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah itu akan terus bertambah karena data didapat bersamaan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar dua minggu lalu. "Jumlah ini dinamis sekali dan akan terus bergerak," kata Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (5/9). Keberadaan pemilih pemula yang belum memiliki KTP telah disampaikan kepada KPU Pusat. Aturan yang mewajibkan memiliki KTP, membuat pemilih pemula tersebut berpotensi gagal menyalurkan hak suara. Pada pemilu sebelumnya, mereka yang belum memiliki KTP tetap bisa memilih melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menyertakan bukti kartu keluarga (KK). KPU Batam masih menunggu kebijakan dari pusat terkait potensi hilangnya hak pilih bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP. Peluang hadirnya kebijakan baru untuk mengakomodasi pemilih pemula sangat mungkin terjadi. Mengingat waktu pemilihan masih sekitar enam bulan lagi. "Kami tunggu saja. Persoalan potensi pemilih ini sudah kami sampaikan, beginilah potensi pemilih di tempat kami," tutur Syahrul.

14.134 Pemilih Pemula di Batam Belum Ber-KTP

kpu kota batam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu kota batam

Berita Terkini