<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_20240915_234306_copy_1280x820-296629665.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah, mengatakan tiga bakal pasangan calon (paslo) wali kota dan wakil wali kota (Walkot) memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti Pilkada 2024. "Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan kepada tiga pasangan calon, semuanya memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Medan nanti," katanya di Medan, Senin (16/9). Pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas ketiga pasangan calon, termasuk ijazah pendidikan terakhir, dinyatakan memenuhi syarat. Pada Pilkada Medan 2024 ini ada tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap, Prof. Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, serta Ustaz Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Lubis. "Setelah melakukan verifikasi ke sekolah dimana pendidikan terakhir adalah SMA, maka kami sudah mendatangi sekolah dimana ketiga paslon itu untuk melakukan verifikasi faktual untuk melihat keabsahan ijazah yang dilampirkan oleh ketiga paslon pada saat didaftarkan ke KPU Medan," katanya. Ia menyebutkan, dari data ijazah yang dilampirkan untuk Rico Waas melampirkan ijazah SMA Negeri 2. Sementara Zakiyuddin Harahap bersekolah di SMA Husni Thamrin. Sementara untuk pasangan Prof Ridha Dharamajaya, katanya, ijazah yang dilampirkan adalah SMA Negeri 1, dan Abdul Rani dari SMA Negeri 14 Medan. "Dan terakhir adalah, paslon Ustaz Hidayatullah dengan melampirkan ijazah SMA Alwashliyah dan Ahmad Yasyir Ridho dari SMA Negeri 4 Medan. Setelah kami verifikasi ke semua sekolah yang dilampirkan pada saat pendaftaran, ternyata semuanya benar," jelasnya. Setelah itu, katanya, tahap pilkada selanjutnya adalah tanggapan atau masukan masyarakat hingga 15 September. "Selebihnya nanti apabila ada tanggapan masyarakat, kita akan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dimintakan, baru kita klarifikasi," sebutnya lagi. Menurutnya, tanggapan dan masukan masyarakat bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Medan atau melalui email resmi milik KPU. "Bisa disampaikan dengan datang langsung kepada KPU atau melalui email ataupun media sosial yang dimiliki oleh KPU kota Medan," jelasnya. Setelah tanggapan dan masukan masyarakat terkait administrasi pasangan calon. Tahap selanjutnya penetapan dan pengundian nomor urut. "Setelah melakukan klarifikasi kita akan melakukan penetapan pada tanggal 22 September dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September," katanya.

"Kami sudah mendatangi sekolah dimana ketiga paslon itu untuk melakukan verifikasi faktual untuk melihat keabsahan ijazah," katanya.

Tiga Paslon Wali Kota dan Wakil Walkot Medan Penuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201209-WA0086_copy_800x600-1.jpg" alt="Calon Wakil Wali Kota Medan Salman Alfarisi menggelar konferensi pers terkait penghitungan suara Pilkada Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Wali Kota Medan Salman Alfarisi menggelar konferensi pers terkait penghitungan suara Pilkada Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wakil Wali Kota Medan Nomor Urut 1 Salman Alfarisi meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil akhir penghitungan suara Pilkada 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan.  ”Pada pelaksanaan pilkada, quick count dipersilakan saja dilakukan, tapi pada akhirnya akan dihitung real count.  Dan itu tentunya kita tunggu dari KPU,” kata Salman seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (9/12) malam.  Salman mengatakan, tidak begitu peduli dengan hasil penghitungan cepat yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei dengan hasil akhir kemenangan untuk pasangan nomor urut 2 Boby-Aulia dengan selisih mencapai 10 persen.  Bahkan, Salman menegaskan, masih optimistis dan berharap masih ada peluang untuk pasangan Akhyar-Salman (Aman) memenangi Pilkada Medan. Mengingat penghitungan sifatnya masih fluktuatif.  ”Hasil penghitungan sementara internal kita di beberapa TPS itu sifatnya fluktuatif, turun-naik. sebagian besar kita unggul sementara di beberapa lain juga ada yang berada di bawah,” ujar Salman.  Sekali lagi dia meminta agar masyarakat tidak perlu bingung mengenai hasil penghitungan Pilkada Kota Medan saat ini. Sebab, belum ada hasil yang pasti.  ”Masih terlalu dini untuk kita menyampaikan hasil penghitungan, karena belum semua TPS yang masuk suaranya. Rata-rata masih kecamatan yang jumlah TPS-nya masih kecil. Sementara yang jumlah TPS-nya banyak belum ada hasil penghitungan,” kata Salman.  Sementara itu, Plt Ketua DPD PKS Kota Medan Amsal Nasution yang juga diamanahkan sebagai penanggung jawab saksi mengatakan, akan melakukan penghitungan internal di 21 kecamatan di Kota Medan.  ”Jika sudah ada hasil yang pasti, kita akan mengumumkan. Untuk saat ini kita belum bisa mengatakan hasil dari penghitungan, karena belum ada hasil dari masing-masing TPS. Rencananya Kamis (10/12) kita akan mulai melakukan penghitungan di 21 kecamatan di Kota Medan,” tutur Amsal.  Dia juga meminta masyarakat bersabar, karena tim saksi akan terus bekerja dan menjaga amanah masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOP6WXpGIZo

Salman Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Hasil Penghitungan Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpu-medan-sosialisasikan-surat-suara-khusus-ke-penyandang-disabilitas_m_.jpg" alt="Sosialisasi yang dilakukan KPU Medan bagi penyandang disabilitas." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi yang dilakukan KPU Medan bagi penyandang disabilitas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Jelang pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas. Sosialisasi itu digelar, Selasa (2/4) di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Tuna Netra Indonesia, Sumatera Utara, (DPD Pertuni Sumut). Sosialisasi yang dilakukan, yakni berhubungan dengan dua surat suara yang menggunakan template. Kedua surat suara tersebut adalah surat suara untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan surat suara untuk DPD. &nbsp;"Surat suara yang menggunakan template itu dibuat untuk tuna netra, yaitu surat suara untuk Capres-cawapres dan DPD. Kalau untuk yang lain tidak ada," kata Komisioner KPU Medan Devisi Teknis Penyelenggara, M. Rinaldi Khair, Selasa (2/4). Dijelaskannya olehnya, template tersebut dibuat oleh KPU untuk Presiden dan DPD karena, surat suara itu lebih simpel. Dimana, surat suara itu bergambar. "Jika dibuat sampai DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kota/Kabupaten itu kan lebih banyak. Karena disetiap dapil, ada caleg-calegnya. Makanya, sampai saat ini agak sulit membuat pengadaannya. Bahkan di Pemilu sebelumnya hanya Presiden yang ada templatenya," jelasnya. Sosialisai yang dilakukan kali ini, bukanlah yang pertama kali dilakukan. Rinaldi menyatakan bahwa, KPU juga sering melakukan sosialisasi ke tempat-tempat kaum disabilitas. Dimana setiap KPU membuat program, kaum disabilitas selalu menjadi sasaran mereka. "Mulai dari 2018 sampai saat ini kami terus menerus berkoordinasi dengan pengurus-pengurus disabilitas. Untuk melakukan sosialisas,i baik yang dilakukan oleh KPU, maupun kita diundang oleh kaum disabilitas itu sendiri," ungkapnya. KPU Medan mencatat, ada 1.064 kaum disabilitas yang ikut memilih pada Pemilu 2019. Dari jumlah tersebut terdiri dari, 582 tuna daksa; 153 tuna netra; 70 tuna rungu; 117 tuna grahita; dan 142 disabilitas lainnya.

KPU Medan Sosialisasikan Surat Suara Khusus ke Penyandang Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-medan-mulai-lipat-surat-suara-pileg_m_.jpg" alt="Para pekerja dengan tekun menyortir dan melipat surat suara Pemilu 2019 di Gedung Andromeda eks Bandara Polonia, Kota Medan, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Para pekerja dengan tekun menyortir dan melipat surat suara Pemilu 2019 di Gedung Andromeda eks Bandara Polonia, Kota Medan, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai menyortir dan melipat suara suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Total ada 4.945.906 surat suara. Terdiri atas 1.646.968 lembar untuk DPR RI, 1.646.968 lembar DPRD provinsi, dan 1.651.970 lembar untuk DPRD Medan. &ldquo;Ini adalah hari pertama pelipatan, akan dimulai dari DPR RI terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan tingkat provinsi dan Kota Medan. Nanti kalau surat DPD RI dan capres sudah sampai, akan kami lanjutkan,&rdquo; kata Ketua KPU Kota Medan Agussyah Damanik, Selasa (5/3). Proses sortir dan pelipatan surat suara dilakukan di Gedung Andromeda eks Bandara Polonia, Kota Medan. Pengerjaannya melibatkan ratusan orang. Para pekerja sudah datang sejak pagi. Sebelum masuk ke dalam gedung, mereka melewati serangkaian pemeriksaan. "Kami periksa dulu ya bu barang bawaannya," ujar seorang Polisi Wanita (Polwan) Polrestabes Medan yang sudah berbaris untuk menggeledah para pelipat surat suara. Para pekerja memang dilarang membawa tas ke dalam gedung. Apalagi barang-barang seperti gunting, pisau, korek, rokok dan telepon genggam. Di dalam gedung sudah tersedia 25 lapak dengan alas triplek yang dinomori. Setiap lapak ditempati 10 pekerja. KPU menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara Pileg rampung dalam dua minggu ke depan. Sebelum hari pelipatan, para pekerja sudah mengikuti bimbingan teknis cara sortir dan lipat. Total ada 250 pekerja. Mereka sebagian besar sudah berpengalaman melipat surat suara Pilkada Serentak 2018. &ldquo;Jadi surat suara itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kategori rusak adalah kusut, ada bercak tinta yang tercecer mengenai nomor urut, tidak terbaca tulisannya, sobek berlubang hingga terdapat flek hitam,&rdquo; terang Agussyah. Setiap harinya, para pekerja mulai menyortir dan melipat surat suara mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Per harinya, setiap pekerja akan mengerjakan 1.500 lembar. Adapun upahnya Rp 100 per lembar. Artinya, setiap pekerja bisa mendapat upah Rp 150 ribu per hari. Nadya, 19, warga Kelurahan Brayan, ikut menjadi salah satu pekerja. Dia mengetahui informasi perekrutan dari teman-temannya. &ldquo;Memang kemauan sendiri. Baru tamat sekolah masih belum dapat kerja. Jadi ikut melipat di sini,&rdquo; ujarnya. Nadya mengaku sebagian upah yang didapat akan ditabung. &ldquo;Kalau upahnya kan belum tahu. Tapi memang rencananya duitnya untuk beli handphone,&rdquo; akunya.

KPU Medan Mulai Lipat Surat Suara Pileg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sejumlah-dinding-di-kota-medan-dicoreti-tulisan-golput-aktif_m_.jpg" alt="Coretan Golput aktif sebelum dihapus di Jalan Juanda, Kota Medan." width="100%">
<figcaption>Coretan Golput aktif sebelum dihapus di Jalan Juanda, Kota Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dinding-dinding Kota Medan dihiasi coretan berisi ajakan untuk golput aktif dalam beberapa hari terakhir. Tulisan-tulisan itu tersebar di beberapa titik Selain tulisan 'golput aktif', tulisan lainnya yang beredar adalah mengajak untuk mencoblos kedua pasangan calon presiden. Belum diketahui siapa aktor yang mendalangi ini. Bahkan tulisan golput aktif itu pun sampai ada yang terpajang di baliho salah satu capres. Tempat yang menjadi sasaran adalah dinding-dinding bangunan yang tak terpakai. Bahkan, pelaku nekat mencoreti bundaran tugu Jalan Juanda. Ukurannya juga sangat besar. KPU Medan menananggapi santai soal munculnya coretan ini. Kata mereka, itu tidak akan mempengaruhi partisipasi pemilu. Itu adalah hal biasa dalam dinamika demokrasi. &ldquo;Bagi kami itu tidak masalah. Karena itu bagian dari dinamika politik. Hanya saja disayangkan dilakukan dalam bentuk vandalisme,&rdquo; kata Komisioner KPU Kota Medan Rinaldi Khair, Senin (4/3). Rinaldi malah berharap, kampanye itu dilakukan secara terbuka. Baik dengan diskusi langsung untuk menguji argumentasi mereka. KPU Kota Medan, tidak terlalu khawatir jika kampanye itu akan memoengaruhi angka pemilih. Karena mereka hingga saat ini terus melakukan sosialisasi. &ldquo;Kita membalasnya dengan sepuluh dua puluh kali sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak,&rdquo; pungkasnya. Selain 'golput aktif, tulisan lainnya juga menunjukkan penolakan terhadap dwi fungsi ABRI. Bahkan ada yang menulis dengan kalimat yang cukup menohok. &ldquo;2019 Kena Tipu Parpol? Bodoh Sekali Anda,&rdquo; tulisan yang tertera di salah satu titik. Belakangan, coretan itu dihapus oleh aparat terkait. Baik dari kepolisian atau pun Panwas Kecamatan. Tulisan ditimpa dengan cat warna hitam. Ada juga yang dibersihkan. Kampanye golput aktif ini sempat merebak pada Pemilu Presiden 2014 silam. Bahkan kampanye dilakukan secara terang-terangan oleh gerakan mahasiswa di Kota Medan.

Sejumlah Dinding di Kota Medan Dicoreti Tulisan Golput Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-sumut-dan-medan-laporkan-penyebar-hoaks-ke-polisi_m_.jpg" alt="KPU Sumut dan Kota Medan resmi melaporkan dua akun faceboak penyebar hoaks surat suara tercoblos." width="100%">
<figcaption>KPU Sumut dan Kota Medan resmi melaporkan dua akun faceboak penyebar hoaks surat suara tercoblos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) dan Kota Medan resmi melaporkan video hoaks surat suara tercoblos 01 ke polisi, Minggu (3/3). Laporan dilakukan, karena video itu dianggap bisa memprovokasi dan menjelekkan nama baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Video hoaks itu diketahui di posting oleh akun Facebook Muhamad Adrian dan Kusmana. Dalam postingannya, Adrian menambahi keterangan yang bernada provokatif. "Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara, surat suara sudah tercoblos 01 semua?," ujar Adrian dalam postingannya. Sedangkan Kusmana malah menuding, video yang menggambarkan kericuhan terjadi di KPU Kota Medan. Sedangkan, nyatanya video tersebut adalah kericuhan di Kabupaten Tapanuli Utara, pada Pilkada serentak yang lalu. "KPU Medan digrebek warga sedang mencoblos surat suara 01. Kecurangan sudah mulai terlihat secara nyata. Keburukan rezim Jokowi dan kualisinya mulai terbongkar. Penguasa bangsat," ujar Kusmana dalam video yang diunggah Sabtu (2/3). Hingga kini, video tersebut sudah dibagikan ribuan kali. Bahkan oleh akun Kusmana, video diteruskan ke grup facebook 'Insya Allah Prabowo Presidenku&nbsp;2019-2024&nbsp;NKRI Harga Mati'. Komisioner Divisi Advokasi dan Hukum&nbsp; KPU Sumut Ira Wartati menjelaskan ini adalah hoaks pertama yang menyerang KPU Sumut dan Kota Medan. Pelaporan kepolisi adalah bentuk pembelajaran kepada masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya. "Laporan kita adalah dugaan pencemaran nama baik. Karena dalam video itu kita merasa KPU Sumut telah diciderai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,"kata Ira usai membuat laporan. Informasi soal video itu, pertama kali diketahui pada Sabtu (2/3) malam. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk membuat laporan. Karena jika dibiarkan, video itu semakin melebar dan memberikan persepsi publik. Itu bisa membahayakan KPU sebagai penyelenggara. "Harapan kita masyarakat melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi. Kita pastikan video itu hoaks," ungkapnya. Sementara itu, Ketua KPU Medan Agussyah Damanik menganggap, video ini adalah fitnah. Ini&nbsp;juga kali pertama KPU Medan diserang hoaks. KPU Medan cukup kaget saat mendapat informasi itu. Sementara itu, mereka masih menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian agar kasus itu diproses secara profesional. "Kita melaporkan karena salah satu akun menyebut kejadian itu di KPU Medan. Kini kita berharap kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Semoga pelakunya cepat terungkap," tegasnya. Yang lebih aneh, kata Agus, dalam postingan itu KPU dituduh sudah mencoblos surat suara Pilpres. Padahal surat suara untuk Capres belum tiba di Kota Medan. "Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Medan, agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi bohong dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Mari sama-sama kita jaga kondusifitas kota kita ini dengan bersama-sama kita berpikiran positif,"&nbsp; tandasnya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi menegaskan akan menyelidiki kasus serangan hoaks ke penyelenggara Pemilu. "Akan kita tindaklanjuti laporannya. Kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku penyebar hoaks," katanya. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan hoaks yang beredar. Karena ada pidana yang menanti untuk para penyebarnya. "Hoaks bisa menyebabkan kepanikan dan berpotensi memancing konflik di tengah masyarakat. Polda Sumut akan mengungkap dan akan melakukan penindakan. Kami tidak main-main," tegasnya.&nbsp;

KPU Sumut dan Medan Laporkan Penyebar Hoaks ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-medan-diserang-hoaks-surat-suara-tercoblos-01_m_.jpg" alt="Pastingan video hoaks yang nyatakan KPU Medan digrebek sedang coblos surat suara." width="100%">
<figcaption>Pastingan video hoaks yang nyatakan KPU Medan digrebek sedang coblos surat suara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video berisi terjadinya kericuhan viral di media sosial. Peristiwa di video itu disebut-sebut terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan. Video itu diposting oleh akun Facebook Muhamad Adrian. Dia pun menaruh keterangan video yang provokatif. "Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara, surat suara sudah tercoblos 01 semua?," kata Muhamad Adrian dalam keterangan video itu. Belakangan, diketahui video itu ternyata hoaks alias tidak benar. Setelah ditelusuri, itu adalah video kericuhan yang terjadi di Tapanuli Utara. Video di akun itu saat ditelusuri juga sudah dihapus. Video yang sama juga diunggah oleh akun facebook Kusmana. Dalam pernyataannya, dia juga menyampaikan keterangan provokatif. "KPU Medan digrebek warga sedang mencoblos surat suara 01. Kecurangan sudah mulai terlihat secara nyata. Keburukan rezim Jokowi dan kualisinya mulai terbongkar. Penguasa bangsat," ujar Kusmana dalam video yang diunggah Sabtu (2/3). Menanggapi hal itu, Ketua KPU Medan Agussyah Damanik langsung memberikan klarifikasi. Mereka membantah ada kerusuhan. Bahkan isu soal surat suara tercoblos juga dianggapp fitnah. Saat ini, surat suara tersimpan dengan aman di gudang eks Bandara Polonia Medan dan dijaga aparat kepolisian selama 24 jam. &ldquo;Beredar video seolah-olah terjadi kerusuhan di Kantor KPU Medan. Dan juga diisukan bahwa surat suara Pilpres telah dicoblos. Kami menyatakan informasi itu sama sekali tidak benar. Bahwa kondisi logistik surat suara kita tersimpan aman di gudang eks Bandara Polonia," kata Agussyah, Minggu (3/3). Rencananya, kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian. Mereka ingin polisi mengusut kasus tersebut. Agussyah mengimbau, agar masyarakat khususnya warga Kota Medan tidak mudah terpengaruh dengan informasi bohong dan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. &ldquo;Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Medan agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi bohong dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Mari sama-sama kita jaga kondusifitas kota kita ini dengan bersama-sama kita berpikiran positif,"pungkasnya.

KPU Medan Diserang Hoaks Surat Suara Tercoblos 01

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perakit-kotak-suara-diupah-rp150-ribuhari_m_.jpg" alt="KPU Medan melibatkan puluhan pekerja untuk merakit kotak suara." width="100%">
<figcaption>KPU Medan melibatkan puluhan pekerja untuk merakit kotak suara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai merakit kotak suara untuk Pemilu 2019. Totalnya ada 31.292 kotak suara. Perakitan dilakukan di Gedung Andromeda eks Bandara Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), dengan melibatkan 140 pekerja. Setiap pekerja harus merakit 150 kotak suara per hari. Masing-masing pekerja mendapatkan upah Rp 150 ribu per hari. "Kami menargetkan selesai dalam sepekan," kata Ketua KPU Medan Agussyah Damanik, Senin (25/2). Sembari merakit, kotak suara akan diperiksa. Jika ditemukan ada yang rusak akan diganti. "Yang rusak akan dimasukkan dalam berita acara," terang Agussyah. Kotak suara yang sudah dirakit akan disimpan dalam gudang kargo. Ukurannya lebih luas dari ruang perakitan. Setelah kotak suara, KPU Medan akan melakukan pelipatan surat suara. Prosesnya melibatkan 250 pekerja. Adapun surat suara untuk Pemiliha Presiden (Pilpres) akan masuk pada 16 Maret 2019. Sedangkan untuk Pileg masuk lebih awal. Yakni, 8 Maret 2019. "Begitu masuk, akan kami sortir. Selanjutnya langsung kami lipat," tukasnya.

Perakit Kotak Suara Diupah Rp150 Ribu/Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-jamin-akses-pemilih-disabilitas_m_.jpg" alt="Penyandang Disabilitas mengikuti simulasi Pemilu." width="100%">
<figcaption>Penyandang Disabilitas mengikuti simulasi Pemilu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua bulan lagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menggenjot kegiatan sosialisasi. Tak terkecuali kepada para penyandang disabilitas. Sosialisasi kepada para penyandang disabilitias berlangsung di Sekretariat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Jalan Sampul, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (13/2). Sosialisasi yang diberikan KPU Kota Medan, mulai dari cara mencoblos hingga akses untuk mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Penting kami lakukan karena pemilih disabilitas ini sering terabaikan di TPS," kata Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, M Rinaldi Khair. Pada Pemilu kali ini, KPU berkomitmen untuk membuat Tempat Pemungutan Suara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Bukan berarti membuat TPS khusus. "Maksud dari akses ini adalah semua TPS dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Misalnya meja bilik suara yang memiliki kolong sehingga memudahkan disabilitas yang memakai kursi roda, atau meja tempat kotak suara yang tidak terlalu tinggi," ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga akan memperhatikan akses menuju TPS. Sehingga tidak menyulitkan kaum disabilitas. "Kalau dibuat TPS baru, ini justru membuat keluhan baru bagi penyandang disabilitas. Sesungguhnya penyandang disabilitas ini menginginkan diperlakukan sama dengan pemilih lain," bebernya. Ia menambahkan, penyandang disabilitas bisa menyampaikan kepada petugas jika TPS yang didatangi tidak memiliki akses untuk mereka. Sementara itu, seorang penyandang disabilitas Restiana Boru Manulang yang hadir dalam sosialisasi berharap, semua Tempat Pemungutan Suara di Medan memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas. "Maunya tempat TPS jangan terlalu jauh dari rumah saya. Saya kan duduk di kursi roda, maunya harus akseslah sama kami yang memakai kursi roda," kata Restiana boru Manulang.

KPU Jamin Akses Pemilih Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-jadi-partai-penerima-sumbangan-terbanyak-di-kota-medan_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Kota Medan menyampaikan LPSDK." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Kota Medan menyampaikan LPSDK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Kamis (3/1). Partai Golkar tercatat sebagai partai politik yang mendapatkan sumbangan dana terbesar di Kota Medan. Dari data yang diumumkan KPU Medan, penerimaan LPSDK Partai Golkar mencapai Rp 1.6 miliar. Posisi kedua ditempat oleh Partai Gerindra dengan jumlah sekitar Rp 1.3 miliar. Ketua KPU Kota Medan Agussyah Damanik mengatakan, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan jumlah sekitar Rp 1.1 miliar. Diantara partai tersebut, PKS menempati level terendah. Sebagai partai besar, PKS hanya mengumpulkan Rp 69 juta. "LPSDK yang disampaikan parpol peserta Pemilu 2019 berasal dari sumbangan para caleg. Sumbangan dana tersebut, nantinya digunakan untuk kegiatan kampanye," kata Agussyah di KPU Medan, Kamis (3/1). Setelah tahapan LPSDK, parpol akan menyampaikan kegiatan dana kampanye yang disusun dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Laporan ini, nantinya akan diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik. Parpol yang menjadi peserta pemilu, juga diingatkan untuk menyampaikan LPPDK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yaitu mulai 26 April hingga 2 Mei 2019 pukul 18.00 WIB. "Apabila ada parpol yang tidak menyerahkan LPPDK atau melebihi waktu yang ditetapkan, maka ada sanksi yang harus diterima. Sanksi terberat bisa dicoret," sebut Agussyah. Senada dengan Agus, Komisioner KPU Medan Divisi Hukum, Zefrizal menuturkan, ada beberapa Parpol yang terlambat menyampaikan LPDSK. Berdasarkan P-KPU 33/2018, batas akhir penyerahan LPDSK yakni pada 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB. Namun, masih ada yang menyerahkan diatas ketentuan tersebut. "Ada empat parpol yang terlambat menyerahkan LPSDK yaitu PKPI, Demokrat, Berkarya dan Garuda," tukasnya. Sementara itu, berdasarkan catatan Bawaslu Medan, ada lima parpol yang terlambat menyampaikan LPSDK. Lima parpol tersebut, Demokrat; PDI Perjuangan; Partai Berkarya; PKPI dan Partai Garuda. Berikut urutan LPSDK Parpol Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Medan 1. Golkar : Rp 1.665.658.877 2. Gerindra : Rp 1.305.130.149 3. PDIP : Rp 1.114.431.825 4. PAN : Rp 547.060.330 5. Nasdem : Rp 538.747.470 6. PKPI : Rp 343.089.234 7. PBB : Rp 318.034.980 8. Hanura : Rp 262.680.790 9. PPP : Rp 255.448.530 10. Berkarya : Rp 194.923.625 11. Demokrat : Rp 176.960.790 12. Garuda : Rp 120.265.000 13. Perindo : Rp 73.136.495 14. PSI : Rp 73.136.495 15. PKS : Rp 69.539.100

Golkar Jadi Partai Penerima Sumbangan Terbanyak di Kota Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu medan

Berita Terkini