<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/WhatsApp-Image-2024-08-21-at-144219-676206475.jpg" alt="Eri Cahyadi dan Armuji mendapat surat keputusan (SK) dari PAN untuk calon kepala daerah pada Pilkada. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi dan Armuji mendapat surat keputusan (SK) dari PAN untuk calon kepala daerah pada Pilkada. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jawa Timur memperpanjang pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya mulai Senin (2/9) hingga Rabu (4/9).</div> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015046476/cek-fakta-akibat-tekanan-angin-pada-ban-mobil-berlebihan">Cek Fakta Akibat Tekanan Angin pada Ban Mobil Berlebihan</a></strong></p> <div>Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Bakron Hadi di Surabaya, Senin mengatakan perpanjangan pendaftaran tersebut dilakukan menyusul sampai dengan saat ini tidak ada calon lain yang mendaftar, kecuali Eri Cahyadi-Armuji.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengatakan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terkait masa perpanjangan pendaftaran pada Jumat (30/8) sampai Sabtu (1/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Perpanjangan ini mulai hari ini (2/9) sampai tanggal 4 September. Tanggal (30-31/8) dan tanggal (1/9) itu sosialisasi bahwa ada perpanjangan," kata dia.</div> <div>Dirinya mengatakan, sampai saat ini, belum ada partai politik yang berniat untuk mengusung calon.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Secara resmi belum ada (partai politik) yang mengusung calon, namun ada calon perorangan, tetapi kan sudah tutup (pendaftaran calon independen)," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menjelaskan, partai politik yang bisa mencalonkan dalam masa perpanjangan ini adalah partai politik yang bukan pengusul.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diketahui, dari 18 partai politik yang mengusulkan Eri-Armuji pada Pilkada 2024, tiga di antaranya hanya pendukung.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Syarat m<span style="color: #ed5565;">asih&nbsp;</span>sama tidak hanya tentang perpanjangan pendaftaran dukungan ya, tetapi sampai pada cara untuk menjadi partai pengusul syaratnya masih sama. Calonya harus hadir. Terus ketua dan sekretaris juga harus hadir," ujarnya. (*)</div>

partai politik yang bisa mencalonkan dalam masa perpanjangan tersebut adalah partai politik yang bukan pengusul.

Baru paslon Eri Cahyadi-Armuji yang Mendaftar, KPU Surabaya Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada Surabaya 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/calon-independen-1242528453.jpg" alt="Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Asrilia Kurniati-Satria Wicaksono mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Asrilia Kurniati-Satria Wicaksono mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Surabaya</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya melalui jalur perseorangan Asrilia Kurniati&nbsp;dan Satria Wicaksono untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, pada Minggu (12/5) malam.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014644940/melirik-pencapaian-masa-lalu-empat-championship-series-liga-1">Melirik Pencapaian Masa Lalu Empat Championship Series Liga 1</a></strong><br /><br />"Hingga pukul 21.00 WIB, baru pasangan Asrilia&nbsp;Kurniati-Satria Wicaksono yang menyerahkan berkas pendaftaran, salah satunya syarat jumlah dukungan ke kantor KPU Kota Surabaya," ujar Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi&nbsp;di Jember Senin.<br /><br />Dia mengatakan pendaftaran jalur perseorangan untuk pilkada setempat dilaksanakan mulai 8 -12 Mei 2024. Setelah menerima berkas dukungan tersebut, kata dia, selanjutnya KPU Kota Surabaya melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian dengan jumlah yang dipersyaratkan.<br /><br />Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati&nbsp;dan wali kota/wakil wali kota, menjadi undang-undang.<br /><br />Dalam undang-undang tersebut, kata dia,&nbsp;dijelaskan bahwa bakal calon wali kota dan wakil kota jalur perseorangan di daerah dengan total&nbsp;daftar pemilih tetap (DPT) satu juta jiwa lebih itu&nbsp;dipersyaratkan mengantongi jumlah dukungan paling sedikit 6,5 persen.<br /><br />Jumlah DPT di Kota Surabaya pada Pemilu 2024 sebesar 2.218.585 jiwa, sehingga pendaftar jalur perseorangan untuk pilkada setempat harus mengantongi minimal dukungan 144.209 orang.<br /><br />"Kami masih melakukan proses sampai saat ini, nanti diberikan status apakah bisa dilanjutkan atau dikembalikan," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, bakal calon Wali Kota Surabaya Asrilia Kurniati menyatakan sudah mempersiapkan visi-misi, dengan&nbsp;poin utama&nbsp;adalah membangun perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<br /><br />"Saya dan Cak Satria punya kesamaan, kami ingin membangun ekonomi Kota Surabaya," ucap Asrilia.<br /><br />Selain itu, dia menyebut tim pemenangan pasangan Ning Lia&nbsp;sapaan Asrilia&nbsp;Kurniati&nbsp;dan Cak Satria sapaan&nbsp;Satria Wicaksono itu pun sudah dibentuk di 31 wilayah kecamatan se-Kota Surabaya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/arsitektur-dan-desain/014644797/bergaya-american-classic-fasad-dan-interior-di-iscp-residence-sama-sama-artistik">Bergaya American Classic, Fasad dan Interior di ISCP Residence Sama-Sama Artistik</a></strong><br /><br />"Kami belum dikenal masyarakat, tanpa partai. Insya Allah kami ada niatan dan ikhtiar baik&nbsp;maka Allah mendampingi kami," ucap dia.</p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerima pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya

KPU Kota Surabaya Terima Pendaftaran Bacawali-Wawali Jalur Perseorangan Asrilia-Satria, Siapa Mereka?

<div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/rekap-pleno-di-kecamatan-Genteng-1990621680.jpg" alt="Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kec. Genteng, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kec. Genteng, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah mencatat adanya 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menghadapi masalah. Keseluruhan TPS tersebut akan mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU).</p> <p>Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, telah mengajukan 10 TPS tersebut kepada KPU pusat. Dia meminta petunjuk untuk melaksanakan PSU, yaitu tepat dalam 10 hari pasca pemungutan suara pada Rabu (14/2) yang lalu.</p> <p>"Rencananya, PSU akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang. Ada 10 lokasi TPS yang akan melakukan PSU," ungkap Nur Syamsi pada Senin (19/2).</p> <p>Dia menyatakan bahwa perencanaan tersebut telah disusun dengan terstruktur dan matang. Pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan sejak Kamis (15/2) melalui rapat pleno. Laporan mengenai PSU tersebut telah disampaikan dari KPU Jatim dan mencapai pusat.</p> <p>"Mudah-mudahan, pada tanggal 24 Februari, di hari terakhir dalam batas waktu 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, PSU akan dilakukan. Namun, ini masih dalam proses pengajuan kepada pimpinan kami," jelasnya.</p> <p>Syamsi menyebut bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dari KPU pusat. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan PSU sesuai dengan perencanaan atau mungkin lebih awal dari jadwal yang diajukan.</p> <p>"Kami harus menunggu hasil laporan tersebut. Perencanaan sudah pasti ada. Namun, pelaporan harus kami lakukan terlebih dahulu. Karena pengadaan logistik untuk PSU tidak berada di bawah kendali kami," tegasnya.</p> <p>Dia berharap agar keputusan dapat segera diambil. PSU tersebut direncanakan pada hari terakhir sesuai dengan regulasi pusat yang diikuti oleh pihaknya.</p> <p>Apabila rencana tersebut disetujui, maka persiapan untuk PSU akan dilakukan sejak dini agar berjalan lancar. "Kami berharap agar semuanya dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.</p> <p>Meskipun 10 TPS masih harus menjalani PSU, KPU memastikan bahwa proses rekapitulasi berjenjang tetap berlangsung.</p> <p class="class-paragraph">Beberapa data sudah masuk ke tingkat kecamatan sejak hari Sabtu lalu. Syamsi menyebutkan bahwa proses tersebut terus berjalan.</p> <p>"Sudah ada beberapa yang memulai di tingkat kecamatan pada hari Sabtu, dan yang lainnya paling banyak dimulai pada hari Minggu," katanya.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa terdapat TPS yang tidak masuk dalam daftar atau batal gelar PSU, yaitu TPS 54 di Tandes.</p> <p>Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada gangguan selama proses pemungutan suara, meskipun ada surat suara dari Dapil II yang terselip.</p> <p>"Karena saat ada surat suara dari Dapil II, langsung disingkirkan. Pemilu tetap berlanjut dengan surat suara dari Dapil V saja, sehingga TPS 54 tetap sah," ungkapnya.</p> <p>Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran di 15 TPS di Kecamatan Mulyorejo.</p> <p>Ada 15 kotak suara yang dibuka selama proses distribusi. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap penyelidikan terkait laporan tersebut.</p> <p>"Laporan dugaan pelanggaran tersebut berasal dari Kalijudan dengan 13 kotak, Mulyorejo dengan satu kotak, dan Kejawen Putih Tambak dengan satu kotak. Kami belum memutuskan statusnya, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya.</p> </div> </div> </div> </div>

Meskipun 10 TPS masih harus menjalani PSU, KPU memastikan bahwa proses rekapitulasi berjenjang tetap berlangsung.

KPU Surabaya Ajukan 10 TPS di Surabaya Lakukan PSU, Satu Diantaranya Dipastikan Batal oleh Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/sby-3082159930.jpg" alt="Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya&nbsp;mencatat ada dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)&nbsp;Pemilu 2024&nbsp;Kota Surabaya&nbsp;yang meninggal dunia.</p> <p>Pihaknya&nbsp;memastikan&nbsp;akan memberikan santunan sesuai regulasi pusat.</p> <p>Sekretaris KPU Kota Surabaya,&nbsp;Titus Saptadi mendapatkan laporan petugas KPPS yang meninggal dunia. Hingga saat ini, totalnya ada dua petugas yang gugur,&nbsp;yaitu&nbsp;Joko Budiono, 52, warga Jalan Krukah Utara, dan Imnesti Aufa Emnistya, 22, warga Jalan Plemahan.</p> <p>&ldquo;Almarhum Pak Joko ini terkonfirmasi ketua KPPS TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo. Beliau tak sadarkan diri sejak perhitungan suara. Langsung dibawa ke rumah sakit,&rdquo; terangnya pada&nbsp;Minggu (18/2), dikutip dari <em>Radar Surabaya (Jawa Pos Grup)</em>, Senin (19/2).</p> <p>Sementara,&nbsp;Imnesti Aufa Emnistya merupakan anggota KPPS TPS 041 Kelurahan Kedungdoro. Korban meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari TPS pada Rabu (14/2) lalu.</p> <p>&ldquo;Jadi, memang kelelahan ditambah ada riwayat gula darah tinggi. Kalau yang satunya (Imnesti) karena kecelakaan seusai penghitungan suara dan langsung lanjut kerja,&rdquo; kata&nbsp;Titus.</p> <p>Pihaknya memastikan akan ada santunan kematian dan kecelakaan terhadap kedua ahli waris dari keluarga.</p> <p>Aturan itu sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023. Itu sebagai pedoman teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya kepada petugas KPPS yang meninggal.</p> <p>&ldquo;Memang benar, kami sudah menerima laporan ini. Maka, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 untuk pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kami nanti akan memproses almarhum berdua ini. Kami akan lakukan prosedur administrasi dan secara faktual kami akan menemui secara langsung ahli waris,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia menyampaikan&nbsp;bahwa seluruh prosesnya akan sesuai dengan regulasi, yaitu santunan kematian sebesar Rp36 juta. Selain itu juga, pihaknya menambahkan biaya pemakaman.</p> <p>&ldquo;Untuk besarannya berdasarkan ketentuan tadi. Untuk kematian badan adhoc yang tertimpa musibah sampai dengan meninggal diberi santunan kematian sebesar Rp 36 juta. Kemudian dapat diberikan biaya pemakaman Rp 10 juta,&rdquo; ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">Titus menjelaskan&nbsp;jika&nbsp;santunan berlaku selama masa kerja petugas pemilu sejak dilantik, terhitung mulai 25 Januari&nbsp;hingga 25 Februari nanti.</p> <p>Pihaknya akan memastikan keduanya dapat ter-cover santunan tersebut.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan ketentuan, kita bisa meng-cover sejak tanggal pelantikan sampai masa kerja berakhir. Jadi, harus kita teliti, mereka sudah dilantik tanggal 25 Januari batas terakhir 25 Februari, bisa ter-cover nanti santunannya. Jika ada kejadian sebelum coblosan atau pemungutan suara, asalkan itu sudah di atas masa kerjanya, ya tetap di-cover,&rdquo; pungkasnya.</p>

KPU Surabaya mencatat ada dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 Kota Surabaya yang meninggal dunia.

KPU Surabaya Catat Dua Petugas KPPS Meninggal Dunia, Pihaknya akan Beri Santunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/imagepsd-68-4034837696.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce bersama jajaran lakukan pengecekan gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, di kawasan Pergudangan Margomulyo, Senin (27/11)." width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce bersama jajaran lakukan pengecekan gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, di kawasan Pergudangan Margomulyo, Senin (27/11).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan sudah menerima seluruh logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga tahap pendistribusian sudah bisa dimulai pada awal Februari.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013734988/kabar-duka-penyanyi-senior-ade-manuhutu-meninggal-dunia">Kabar Duka! Penyanyi Senior Ade Manuhutu Meninggal Dunia</a></strong>&nbsp;</p> <p>"Insya Allah kami bisa distribusi logistik yang sudah kami setting (pengaturan) dan packing (pengepakan), sebelum 7 Februari hingga paling lambat 'H-1' bisa diterima para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 8.167 TPS," kata Ketua KPU setempat Nur Syamsi, di Surabaya, Jatim, Senin.</p> <p>Ia menjelaskan pihaknya masih melaksanakan tahapan pengaturan mekanisme pendistribusian logistik Pemilu 2024, agar ketika tiba di TPS jumlahnya bisa sesuai kebutuhan. Sedangkan proses pengepakan logistik Pemilu 2024 mulai dilakukan dua sampai tiga hari ke depan. "Sejak hari kemarin kami melakukan proses setting agar kebutuhan-nya sesuai, kemudian dua sampai tiga hari lagi kami melakukan packing," ucapnya.</p> <p>KPU Kota Surabaya, kata dia, juga terus memantau puluhan ribu kotak suara agar dalam kondisi tersegel dan dipastikan sudah dilengkapi dengan komponen coblosan lainnya, sebelum pendistribusian dimulai.</p> <p>"Yang pasti kalau ada yang tidak sesuai spesifikasi kami langsung sampaikan ke KPU tingkat provinsi dan insya Allah mereka langsung mengambil langkah pemenuhan," tutur Nur Syamsi.</p> <p>Sementara itu, Syamsi menyatakan pihaknya juga menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan kepolisian terkait mekanisme pengamanan distribusi logistik ke masing-masing TPS se-Kota Surabaya.</p> <p>"Satu sampai dua hari rakor dengan PPK dan kepolisian karena untuk pengamanan lokasi," ucapnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013735074/program-iki-pesat-gubernur-khofifah-jangkau-1419-ponpes">Program IKI Pesat Gubernur Khofifah Jangkau 1.419 Ponpes</a></strong>&nbsp;</p> <p>Selain itu, KPU Kota Surabaya juga berkoordinasi dengan pemerintah kota (pemkot) setempat untuk mendapatkan bantuan personel pengamanan saat proses pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan di 14 Februari."Hari ini sudah jalan koordinasi, tinggal menunggu nama-nama yang ditugaskan oleh pemkot nantinya kami putuskan," kata dia. (*)</p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan sudah menerima seluruh logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

KPU Surabaya akan Distribusikan Logistik Pemilu 2024 pada awal Februari

<div id="m#msg-f:1787525403730014833" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Screenshot_2024-01-08-19-39-22-809_comgoogleandroidgm-edit-2322133644.jpg" alt="Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi memberikan keterangan kepada pers." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi memberikan keterangan kepada pers.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp; <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kurang lebih 37 hari lagi, pesta demokrasi Pemilu 2024 segera dihelat. Namun, sayangnya, perlengkapan "tempur" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya belum lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013710153/ngenes-truk-tronton-tabrak-gardu-di-bogor-dua-orang-tewas-tersengat-listrik">Ngenes! Truk Tronton Tabrak Gardu di Bogor, Dua Orang Tewas Tersengat Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlengkapan "tempur" itu yakni logistik Pemilu untuk Surabaya. KPU Surabaya mendorong dan meminta kepada pusat untuk segera mengirimkan perlengkapan pemungutan suara menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan, beberapa logistik pemungutuan suara sebagian belum ada yang masuk. Misalnya, formulir-formulir hasil lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari total seluruh perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya yang memang ditentukan oleh KPU RI, berapa logistik yang belum masuk. Misal Sampul yang untuk bungkus sampil surat suara belum masuk,&rdquo; kata Syamsi kepada awakmedia di Kantor KPU Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsi mengungkapkan, formuli-formulir yang belum lengkap untuk KPU Surabaya lainnnya yang belum masuk adalah beberapa formulir C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misal C daftar hadir, C pemberitahuan, C kejadian khusus, C surat pengantar penyampaian hasil, C tanda terima penyampaikan hasil tapi kecil kecil ya, itu belum masuk di KPU Surabaya,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Syamsi menyatakan bahwa perlengakapan lainnya seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos sudah lengkap untuk KPU Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013710160/partai-pendukung-prabowo-gibran-di-surabaya-berkumpul-bawa-semangat-satu-putaran">Partai Pendukung Prabowo Gibran di Surabaya Berkumpul Bawa Semangat Satu Putaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara umum perlengkapan pemungutan suara yang kokoh, kotak suara, bilik suara, alat coblos komplit.&nbsp; &ldquo;Total 40.800 sekian kotak suara. Surat suara jumlah DPT kami sekitar 2.2266167 juta. Sudah datang semua,&rdquo; tambahnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kurang lebih 37 hari lagi, pesta demokrasi Pemilu 2024 segera dihelat. Namun, sayangnya, perlengkapan "tempur" KPU Surabaya belum Lengkap

KPU Surabaya Curhat Logistik Pemilu Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-05-at-173922-537433434.jpg" alt="Kepala Dinas Sosial Surabaya Anna Fajriatin." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Sosial Surabaya Anna Fajriatin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemkot bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) di UPTD Liponsos dan UPTD Griya Werdha. Hal itu untuk memfasilitasi para penghuni Liponsos dan Griya Werdha dalam menyalurkan hak pilih saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.</p> <p>&rdquo;Ini baru pertama kali setelah adanya <em>judicial review</em>, yang mana mereka-mereka ini punya hak memilih dan dipilih. KPU bersama kita memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya,&rdquo; kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin di ruang kerjanya, Selasa (5/12).</p> <p>Menurut Anna, di Liponsos itu akan ada dua TPS. Pertama, TPS khusus yang diperuntukkan untuk warga binaan Liponsos yang ber-KTP Surabaya dan bertempat tinggal di UPTD Liponsos.</p> <p>&rdquo;Misal, warga Wonokromo yang telantar dan tidak punya keluarga, dia diampu Pemkot Surabaya dan nanti masuk ke TPS khusus,&rdquo; terang Anna Fajriatin.</p> <p>Kedua, TPS Reguler diperuntukkan bagi warga binaan yang pada saat masuk ke Liponsos, tidak ditemukan administrasi kependudukan. Biasanya, saat akan masuk ke Liponsos dicek biometrik dan ketika tidak terdeteksi atau tidak ditemukan datanya, dia akan diampu ber-KTP Surabaya dengan alamat di Liponsos Keputih.</p> <p>&rdquo;Warga inilah yang akan masuk ke TPS Reguler,&rdquo; kata Anna Fajriatin.</p> <p>Selain di Liponsos, KPU Surabaya juga akan menyiapkan TPS di Griya Werdha. Di UPTD itu hanya akan disediakan TPS Reguler. Harapannya penghuni di Griya Werdha lebih gampang dan lebih dekat ketika menyampaikan hak pilih.</p> <p>&rdquo;Nah, ketika teman-teman KPU berkoordinasi, kami diminta untuk menyiapkan data-datanya. Kami masih pastikan lagi data-datanya yang masuk ke dalam daftar pemilih,&rdquo; tutur Anna Fajriatin.</p> <p>Dia memastikan, tidak sembarangan memasukkan warga binaan Liponsos ke daftar pemilih. Sebab, ODGJ yang menghuni Liponsos berbeda-beda tingkat gangguan jiwanya. Sehingga, harus dipilah-pilah mana yang memungkinkan untuk dimasukkan ke daftar pemilih dan mana yang tidak bisa dimasukkan.</p> <p>&rdquo;Kami terus melakukan asesmen dan monitoring gangguan kejiwaan. Kalau masih labil dan emosinya belum stabil, tentu tidak akan kami masukkan, karena khawatir akan mengganggu di TPS,&rdquo; tutur Anna Fajriatin.</p> <p class="class-paragraph">Anna memastikan proses pemilihan di Liponsos dan di Griya Werdha ini akan sama seperti pemilihan di TPS lain, seperti datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Namun, akan ada pendampingan khusus.</p> <p>&rdquo;Pendampingan khusus itu, kami belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, yang jelas kami diminta KPU untuk menyiapkan tujuh orang pendamping dari Dinsos,&rdquo; ujar Anna Fajriatin.</p> <p>Dia berharap KPU Surabaya segera melakukan sosialisasi kepada para pendamping dari Dinsos, para penghuni Liponsos, dan penghuni Griya Werdha. Sebab, mereka perlu diberikan sosialisasi khusus tentang proses pencoblosan mulai awal hingga akhir.</p> <p>&rdquo;Semoga segera ada sosialisasi ke Liponsos dan juga Griya Werdha tentang proses pencoblosan nanti,&rdquo; ucap Anna Fajriatin.</p>

Pemkot bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya persiapkan TPS khusus di UPTD Liponsos dan UPTD Griya Werdha

Pemkot Surabaya bersama KPU Bikin TPS di Liponsos dan Griya Werdha

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Screenshot_20231126-070757-1299336265.jpg" alt="Ilustrasi logistik Pemilu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logistik Pemilu.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- KPU Kota Surabaya telah menerima distribusi logistik Pemilu 2024 pada Senin (20/11) lalu. Logistik pemilu tersebut terdiri dari tinta, kabel ties, atau segel plastik, kotak suara, dan bilik suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruh barang-barang keperluan penyelenggaraan Pemilu&nbsp;2024 tersebut disimpan di gudang kawasan Pergudangan Margomulyo, Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Logistik Pemilu 2024 itu dijaga ketat oleh Polrestabes Surabaya. Penjagaan dan pengawasan logistik dilakukan selama 24 jam penuh, dengan sistem shift atau penjagaan bergiliran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013324666/resmikan-kantor-dpw-ppp-sulsel-mardiono-minta-kader-semangat-menangkan-pemilu">Resmikan Kantor DPW PPP Sulsel, Mardiono Minta Kader Semangat Menangkan Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya dilakukan patroli dan pengamanan objek vital terkait pemilu," kata Kepala Seksi Humas Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Haryoko Widhi seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan pihaknya mengerahkan 13 petugas kepolisian per harinya untuk melakukan pengamanan dan pengawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"13 personel terdiri dari enam petugas sesi satu dan enam petugas sesi dua, kemudian satu komandan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013323030/anggaran-belanja-pemilu-jadi-yang-terbesar-sudah-terserap-lebih-dari-50-persen-hingga-oktober-2023">Anggaran Belanja Pemilu Jadi yang Terbesar, Sudah Terserap Lebih dari 50 Persen hingga Oktober 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, total keseluruhan logistik yang diterima KPU Surabaya sebanyak 234.731 barang, yang terdiri dari 16.334 tinta, 3.050 bilik suara, 3.005 kotak suara, dan 212.342 kabel ties atau segel plastik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyatakan untuk distribusi kabel ties dan tinta sudah sesuai kebutuhan. Sedangkan kotak suara serta bilik suara dikirimkan secara bertahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk Mekanisme pengamanan dilakukan oleh KPU Kota Surabaya berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Antara lain dengan menempatkan personel internal penyelenggara Pemilu untuk membantu pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013322933/viral-video-shah-rukh-khan-beri-pesanterkait-pemilu-2024-di-indonesia-begini-isinya">Viral! Video Shah Rukh Khan Beri Pesan&nbsp;Terkait Pemilu 2024 di Indonesia, Begini Isinya&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data dari KPU Surabaya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah setempat untuk Pemilu 2024 sebanyak 2.218.586 orang dan dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni 39.528 atau 1,8 persen&nbsp;pre-boomer, 337.885 atau 15,2 persen&nbsp;baby boomer, 657.725 atau 29,6 persen generasi X, 717.345 atau 32,3 persen milenial, dan 466.103 atau 21 persen generasi Z.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Kota Surabaya bersama kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan untuk berkomitmen mewujudkan "Pemilu Damai 2024" untuk menjamin kondusivitas jelang berlangsungnya agenda pesta demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pemilu merupakan agenda pesta demokrasi yang harus dibarengi rasa saling menghormati perbedaan pilihan politik setiap orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013321008/bawaslu-kota-surabaya-lakukan-penertiban-atribut-pemilu-karena-belum-waktunya-masa-kampanye">Bawaslu Kota Surabaya Lakukan Penertiban Atribut Pemilu Karena Belum Waktunya Masa Kampanye</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beda pilihan itu hal biasa tetapi jaga kedamaian dan jangan sampai ada permasalahan," kata Eri Cahyadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemilu 2024 sendiri dilakukan secara serentak, yakni dengan agenda Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang akan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang.</div>

Polrestabes Surabaya melakukan penjagaan ketat logistik pemilu 2024 yang didistribusikan untuk KPU Surabaya.

Polrestabes Surabaya Kerahkan 13 Personel Untuk Penjagaan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong>Pemerintah Kota Surabaya sepakat dengan KPU Surabaya terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kesepakatan itu tertuang dalam penandatanganan bersama.</p> <p>Hal itu disampaikan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist. NPHD resmi ditandatangani kedua belah pihak. Yakni, Pemkot Surabaya dan KPU.</p> <p>&rdquo;Ditandatangani Pak Wali Kota Surabaya dengan Ketua KPU Surabaya pada 10 November,&rdquo; kata Naafilah.</p> <p>Naafilah menyampaikan, hasil kesepakatan dari hasil menjabarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada 2024 hingga kesepakatan resmi total sebanyak Rp 114 miliar sebagai dana hibah yang diberikan dari Pemerintah Kota Surabaya ke KPU untuk Pemilu 2024. NPHD senilai Rp 114.551.570.000.</p> <p>Nah, sebelumnya, Pemkot Surabaya dalam rancangan pengajuan dana hibah memproyeksikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan kebutuhan KPU.</p> <p>Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyampaikan, usul sebelumnya bertambah naik hingga 15-20 persen dari Pilkada di Pemilu 2019.</p> <p>&rdquo;Ini tambah 15-20 persen dari Pemilu 2019. Membandingkannya kan anggaran dengan anggaran. Bukan realisasi dengan anggaran yang akan datang,&rdquo; jelas Nur Syamsi.</p> <p>Pada Pemilu 2019 menyedot dana hibah sekitar Rp 100,1 miliar dan terserap total Rp 84,637 miliar. Artinya, Pilkada 2024 naik sekitar Rp 29 miliar menjadi Rp 114 miliar.</p> <p>Syamsi menyatakan, kenaikan dana hibah tersebut sebanding dengan penambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekarang yakni sebanyak 2.218.586 pemilih.</p> <p>&rdquo;Harus kita hitung, berapa jumlah anggaran yang disepakati antara Pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT,&rdquo; tambah Nur Syamsi.</p>

Pemkot sepakat dengan KPU Surabaya terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Pilkada 2024, Pemkot Surabaya Guyur KPU dengan Uang Ratusan Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/KPU-Surabaya-sosialisasi-kampanye-1138417047.jpg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi kampanye Pemilu 2024, Kamis (2/11)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi kampanye Pemilu 2024, Kamis (2/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyampaikan 797 Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (caleg) Pemilu 2024. Mereka bakal memperebutkan 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.</p> <p>Ratusan orang itu berasal dari 18 partai politik. Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, 797 calon anggota DPRD telah masuk DCT untuk Pemilu 2024.</p> <p>Dia mengatakan, secara keseluruhan, partai politik peserta pemilu telah memenuhi keterwakilan perempuan. Yakni, 30 persen.</p> <p>&rdquo;Lalu, dari 797 caleg yang telah ditetapkan terdiri atas 503 orang laki-laki dan 294 perempuan,&rdquo; kata Nano sapaan akrab Soeprayitno.</p> <p>Sebelumnya, KPU Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2024.</p> <p>&rdquo;Beberapa hal baru mengenai kampanye diatur dalam Peraturan KPU yang perlu diketahui peserta pemilu, sehingga perlu kami sosialisasikan,&rdquo; kata Anggota KPU Surabaya Subairi.</p> <p>Sosialisasi tersebut dihadiri pimpinan dan petugas penghubung partai politik peserta Pemilu 2024. Subairi menyampaikan, koordinasi sejak dini dengan peserta pemilu dan instansi terkait sangat penting dilakukan. Hal itu mengingat tahap kampanye pemilu akan segera dimulai pada 28 November.</p> <p>Subairi menambahkan, guna mempermudah koordinasi dan memberikan akses yang terbuka, KPU Surabaya akan membentuk <em>helpdesk</em> kampanye. Sehingga, dapat melakukan pelayanan dengan optimal kepada peserta pemilu dalam menyelenggarakan kampanye.</p> <p>&rdquo;Tentu harapan kami kampanye berjalan aman dan lancar, sehingga bentuk koordinasi sejak awal itu penting,&rdquo; ucap Subairi.</p>

KPU Surabaya menyampaikan ada 797 Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 memperebutkan 50 kursi DPRD Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu surabaya

Berita Terkini