<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KPU-27.jpg" alt="Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, melaksanakan pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 di gudang KPU, Sabtu (27/3). Pembukaan dan pembongkaran kotak suara Pilwakot Surakarta 2020 dipimpin Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti bersama jajarannya dengan disaksikan perwakilan dari Bawaslu Surakarta Poppy Kusuma dan pihak kepolisian.  Menurut Nurul Sutarti, kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca-Pemilu. Pada pasal 36 menyebutkan bahwa KPU kabupaten/kota dapat mengosongkan kotak suara. Artinya, kata dia, membuka dan membongkar kotak suara 1 bulan setelah pengucapan sumpah jabatan anggota DPRD/DPD/DPR/Presiden/gubernur/wali kota/bupati.  ”Pada Sabtu (27/3) ini, tepat 1 bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari. Kegiatan ini hampir semua KPU kabupaten/kota sepakat melaksanakan pembongkaran kotak suara hasil Pilkada 2020. Khusus surat suara, akan ditimbang karena nanti akan dimusnahkan, setelah mendapatkan izin dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan KPU RI,” terang Nurul seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (27/3).  Nurul menyebutkan, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat, kotak, dan bilik suara, sedangkan dukungan lain, seperti alat coblos, termasuk ada form formulir masuk dalam perlengkapan pemungutan suara.  ”Hal ini bisa menjadi arsip seperti surat suara dan formulir-formulir. Untuk surat suara, sudah bisa dimusnahkan. Jika bernilai ekonomi, harus dilelang setelah mendapatkan izin dari ANRI dan KPU RI,” tutur Nurul.  Disebutkan pula bahwa jumlah kotak suara yang dibongkar sebanyak 1.231 kotak atau sejumlah TPS Pilkada Surakarta 2020. Pembongkaran kotak suara dengan melibatkan 20 orang ditargetkan 3 hari ke depan sudah selesai.  ”Kami harus sudah melaporkan hasil kegiatan ini ke KPU Provinsi Jateng pada 30 Maret,” ujar Nurul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iuqHxwjV0WM

KPU Kota Surakarta Bongkar 1.231 Kotak Suara Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/logistik-1_1-1.jpg" alt="Petugas KPU Kota Surakarta memindahkan ribuan kotak suara dari truk ke gudang KPU untuk persiapan Pilkada 2020, pada Jumat (13/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Kota Surakarta memindahkan ribuan kotak suara dari truk ke gudang KPU untuk persiapan Pilkada 2020, pada Jumat (13/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyebutkan sejumlah logistik baik untuk proses pemilihan wali kota maupun alat pelindung diri (APD) sudah mulai berdatangan di kantor KPU. Logistik tersebut untuk persiapan dan keperluan Pilkada 2020.  Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti seperti dilansir dari Antara di Solo mengatakan, perlengkapan logistik yang sudah diterima KPU Surakarta antara lain bilik suara sebanyak 2.424 buah, kotak suara 2.552 buah, face shield  atau tameng wajah 11.079 buah, cairan disinfektan, hand sanitizer atau penyanitasi tangan, tisu, dan ember untuk cuci tangan.  ”Logistik untuk proses Pilkada dan APD itu, berdatangan sejak 7 November. Kalau soal surat suara baru akan dicetak pada 16 November," tutur Nurul Sutarti pada Jumat (13/11).  Dia mengatakan logistik sebanyak 2.424 bilik suara tersebut merupakan pengadaan baru. KPU membutuhkan sebanyak 6.155 bilik suara dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surakarta pada 9 Desember. KPU Surakarta masih mempunyai 3.731 bilik suara stok lama berbahan aluminium layak pakai.  ”Setiap TPS diberikan lima bilik suara untuk mempercepat pencoblosan. Pilwakot Surakarta terdapat 1.231 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Nurul.  Menurut dia, untuk APD berupa 1.400 cairan disinfektan, 3.000 ember cuci tangan. Yang belum dikirim berupa alat thermogun, kantong sampah, sarung tangan plastik, dan lainnya.  Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU menurunkan beberapa tim di sejumlah provinsi termasuk Jawa Tengah. Tim memantau persiapan logistik di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.  ”Kami melihat Kota Surakarta dan Jawa Tengah secara umum ketersediaan logistik baik untuk persiapan pilkada dan APD datang sesuai jadwal. Kekurangan logistik yang belum datang sudah disampaikan KPU Surakarta. Mudah-mudah sesuai jadwal yang sudah diatur," ujar Pramono.  Pihaknya optimistis pada waktunya masalah logistik tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Logistik yang dipersiapkan ada dua jenis yakni alat kelengkapan proses pemungutan suara, antara lain surat suara, kotak suara, alat coblos, bilik suara, tinta, segel, dan sebagainya. Selain itu, berupa APD antara lain, masker, sarung tangan, hand sanitizer, face shield, baju pelindung, thermogun, dan lainnya.  ”Kami optimistis semua bisa dipenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Pramono.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=tLy_yf3Wclo

Sejumlah Logistik Pilkada 2020 Berdatangan di KPU Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/bajo-1.jpg" alt="Petugas KPU Surakarta melakukan penyemprotan disinfektan berkas syarat dukungan perbaikan yang diserahkan pasangan Bajo di Kantor KPU Surakarta pada Minggu (26/7). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Surakarta melakukan penyemprotan disinfektan berkas syarat dukungan perbaikan yang diserahkan pasangan Bajo di Kantor KPU Surakarta pada Minggu (26/7). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim pemenangan pasangan bakal calon (balon) dari perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) menyerahkan 21.063 berkas syarat dukungan untuk perbaikan ke KPU Surakarta (Solo) pada Minggu (26/7). Hal terebut guna memenuhi kekurangan persyaratan minimum.  Menurut Budi Yuwono dari Tim Pemenangan Pasangan Bajo, sebanyak 21.063 syarat dukungan berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan bukti pernyataan dukungan bermaterai diserahkan ke KPU sebagai pengganti 7.241 syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses verifikasi faktual (verfak) beberapa waktu lalu.  Budi Yuwono mengatakan, jumlah dukungan tambahan yang diserahkan pasangan Bajo ke KPU Surakarta sebanyak 21.063 pendukung untuk memenuhi kekurangan syarat dukungan telah di-input dan online melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).  ”Berkas sudah diserahkan dan tinggal penghitungan pencocokan jumlah oleh KPU. Jumlah syarat dukungan tambahan yang kami serahkan lebih banyak dari yang ditetapkan KPU,” kata Budi.  Menurut dia, hasil verifikasi faktual pendukung pasangan Bajo yang masuk memenuhi syarat (MS) sebanyak 28.285 pendukung, sedangkan tidak MS sebanyak 6.513 pendukung dari total yang lolos verifikasi administrasi sebanyak 35.241 pendukung. Padahal, sesuai dengan aturan KPU syarat dukungan bagi calon perseorangan minimal sebanyak 35.870 pendukung. Dengan demikian, pasangan Bajo harus melakukan perbaikan 7.241 berkas dukungan dua kali lipat atau sebanyak 14.482 pendukung.  ”Namun, Bajo sudah menyerahkan sebanyak 21.063 syarat dukungan ke KPU atau hampir tiga kali lipat dari yang telah ditetapkan KPU. Jumlah itu, juga sebagai cadangan pendukung Bajo,” ujar Budi.  Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti saat dikonfirmasi soal tim pasangan Bajo yang menyerahkan berkas syarat dukungan dalam perbaikan membenarkan. KPU sedang melakukan pengecekan penghitungan dan pencocokan data.  ”Jika cocok KPU baru melakukan verifikasi administrasi terlebih dulu terhadap berkas dukungan tambahan Bajo tersebut. Setelah selesai semua dan melebihi jumlah yang ditetapkan KPU baru dilaksanakan verifikasi faktual (verfak) di lapangan,” kata Nurul.  Sebelumnya, KPU Surakarta menyebutkan hasil verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan bakal calon perseorangan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) harus melakukan perbaikan minimal bisa mengumpulkan 14.482 pendukung pada Pilkada 2020. Menurut Ketua KPU Nurul Sutarti, pasangan Bajo dalam perbaikan syarat dukungan itu harus diserahkan berkasnya ke KPU pada 25 hingga 27 Juli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Bajo Serahkan 21.063 Syarat Dukungan Perbaikan di Pilkada Solo

KPU Surakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPU Surakarta

Berita Terkini

KPU Kota Surakarta Bongkar 1.231 Kotak Suara Pilkada 2020

Sejumlah Logistik Pilkada 2020 Berdatangan di KPU Surakarta

Bajo Serahkan 21.063 Syarat Dukungan Perbaikan di Pilkada Solo

Download Aplikasi JawaPos.com