<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/661-3118418229.jpg" alt="5 Shio ketiban hoki saat Gerhana Matahari rezeki lancar asal kurangi gesek kartu kredit" width="100%">
<figcaption>5 Shio ketiban hoki saat Gerhana Matahari rezeki lancar asal kurangi gesek kartu kredit</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp;Perusahaan finansial teknologi&nbsp;PT JULO Teknologi Finansial&nbsp;mengambil langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko kredit. Hal ini dilakukan&nbsp;di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan. Presiden Direktur JULO, Harri Suhendra dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pihaknya memperkuat lini penagihan, mengoptimalkan underwriting berbasis data, serta menjaga kualitas portofolio pinjaman agar tetap sehat dan berkelanjutan. &ldquo;Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bukan hanya untuk mengurangi risiko gagal bayar, tapi juga untuk memberikan solusi yang meringankan sesuai dengan kemampuan pengguna," kata Harri. "Sebagai anggota AFPI, kami terus menjaga komunikasi aktif dengan regulator dan mendukung kebijakan OJK untuk menjaga stabilitas industri,&rdquo; lanjut&nbsp;Harri. Sepanjang kuartal pertama 2025, kata Harri, pihaknya meningkatkan jumlah agen field collection sebanyak 48% guna memperkuat kinerja penagihan di lapangan. Langkah ini turut diiringi dengan ekspansi area operasional sehingga menjangkau lebih banyak pengguna, dengan tetap menjaga prinsip penagihan beretika sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hasilnya, total pembayaran kembali atau repayment yang dihasilkan oleh agen meningkat sebesar 56% dibandingkan kuartal sebelumnya. Tak hanya itu, lanjut Harri, proses underwriting yang dilakukan pihaknya juga terus disempurnakan dengan teknologi machine learning untuk menganalisis pola perilaku pengguna secara lebih akurat. Untuk memperkuat verifikasi dan deteksi potensi fraud, lanjut Harri, juga telah terintegrasi dengan sistem data terpusat Fintech Data Center (FDC) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan demikian, limit kredit yang diberikan lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan kemampuan pengguna. "Pendekatan berlapis ini membantu kami menjaga rasio non-performing loan (NPL) tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya. Demi meringankan tantangan finansial para pengguna di tengah situasi ekonomi saat ini, Harri mengatakan bahwa mereka tetap menjaga suku bunga di bawah batas maksimum OJK. Sistem pengingat pembayaran yang komprehensif juga membantu pengguna mengelola keuangan lebih strategis dan menghindari denda keterlambatan. "Dengan limit kredit hingga Rp50 juta dan tenor fleksibel hingga 12 bulan, kami&nbsp;menawarkan kemudahan akses pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fitur transaksi lengkap, mulai dari transaksi tunai, pembayaran e-commerce, hingga pelunasan tagihan rutin seperti listrik, BPJS, dan pendidikan," tutupnya. &nbsp;

Perusahaan finansial teknologi PT JULO Teknologi Finansial mengambil langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko kredit.

Perkuat Mitigasi Risiko Kredit Macet di Tengah Tantangan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/IMG_20250214_172849-1608332150.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi kredit macet Nader Taher saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru usai buron 19 tahun lebih. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi kredit macet Nader Taher saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru usai buron 19 tahun lebih. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau menangkap terpidana korupsi kredit macet Bank Mandiri senilai Rp 35,9 miliar, Nader Taher, 69. Dia telah buron selama hampir 20 tahun di Bandung, Jawa Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Akmal Abbas mengungkapkan, Nader telah mengubah identitasnya sejak 2014 sebagai Haji Toni untuk menghindari kejaran hukum. Dia akhirnya ditangkap pada Kamis (13/2) Apartemen Gateway Ciracas, Bandung. &rdquo;Dalam identitas barunya, dia tercatat sebagai seorang wiraswasta dan telah berkeluarga dengan warga setempat,&rdquo; kata Akmal seperti dilansir dari Antara. Menurut Kajati, buronan tersebut telah lama berusaha menghilangkan jejak, termasuk berpindah-pindah hingga ke luar negeri. Awalnya, mengganti kartu tanda penduduk di Kabupaten Cianjur, lalu pada 2018 mendapatkan KTP elektronik dengan nama Haji Toni di Kabupaten Bandung. Keberadaan Nader Taher akhirnya terendus setelah tim kejaksaan mendapatkan informasi bahwa dia telah kembali ke Indonesia. Penyelidikan mengarah pada identitas baru yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai Haji Toni. Setelah hampir 20 tahun dalam pelarian, Nader Taher alias Haji Toni akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru. Kasus yang menjerat Nader Taher berkaitan dengan kredit macet dalam investasi Bank Mandiri pada 2002 untuk pengadaan empat unit rig beserta perlengkapannya yang dipesan PT Caltex Pacific Indonesia. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian Rp 35,9 miliar. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Nader divonis 14 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dia kemudian mengajukan banding dan di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Riau hukumannya dikurangi menjadi 7 tahun. Setelah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung akhirnya kembali menjatuhkan vonis 14 tahun penjara.

Tim Kejagung dan Kejati Riau tangkap terpidana korupsi kredit macet senilai Rp 35,9 miliar setelah buron selama hampir 20 tahun di Bandung

Kejati Riau Tangkap Terpidana Korupsi Kredit Macet usai Buron 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pinjol-167111069.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> Hampir 40 persen kredit macet pinjaman daring berasal dari mereka yang berusia 19&ndash;34 tahun. Gaya hidup, kemudahan teknologi, dan minimnya literasi keuangan jadi pemicu. AGAS PUTRA H.-HILMI SETIAWAN, Jakarta --- TAK selalu keterlilitan dengan pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) bermula dari kebutuhan yang mendesak. Tapi, karena disodori terus-menerus, menyerbu lewat berbagai platform. &rdquo;Pinjol ini yang banyak terkena generasi milenial,&rdquo; kata Tina Talisa, staf khusus wakil presiden, dalam diskusi bertema Pinjol dan Judol di Kalangan Generasi Milenial di Jakarta pada Kamis (19/12). Menurut mantan presenter televisi itu, orang jadi tertarik karena penawaran yang sangat intensif tersebut dibarengi kemudahan prosesnya. &rdquo;Sama seperti Bank Emok, orang tidak perlu ke bank. Dari rumah, sudah ada yang keliling menawarkan pinjaman,&rsquo;&rsquo; katanya. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis September lalu, hampir 40 persen kredit macet pindar berasal dari kaum generasi Z dan milenial, yakni usia 19 hingga 34 tahun. Persisnya, di angka 37,17 persen. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi &amp; Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, itu terjadi karena dua kelompok generasi tersebut rentan secara finansial. Gaya hidup mereka lebih banyak menghabiskan uang untuk kesenangan dibandingkan menabung maupun berinvestasi. &rdquo;Banyak generasi muda yang terjebak pinjol karena mengambil utang untuk kebutuhan konsumtif dan keperluan yang tidak bijaksana,&rdquo; tuturnya melalui video tapping dalam acara Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2024 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Agustus lalu, seperti dikutip dari situs resmi FEB UGM. Tentu tak cuma mereka yang berusia muda yang terancam dampak negatif pemanfaatan pindar yang tak pintar. Pekan lalu, misalnya, di Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (12/12), satu keluarga yang terlilit utang pinjol berusaha bunuh diri dan mengakibatkan anak bungsu keluarga tersebut tewas. Tiga hari berselang, satu keluarga lain di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan hal yang sama karena alasan serupa. Tiga anggota keluarga itu pun kehilangan nyawa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015435271/afpi-resmi-ganti-sebutan-pinjol-diubah-jadi-pindar">AFPI Resmi Ganti Sebutan Pinjol, Diubah jadi Pindar</a> Literasi Keuangan Kunci Pemanfaatan pindar yang tak pintar ada pada minimnya literasi keuangan. Meski, OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebenarnya sudah terbilang getol kampanye kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Aftech Aries Setiadi menyebut, fintech memang merupakan alternatif pendanaan bagi personal maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bisa mendapatkan akses pendanaan dari perbankan. Sebab, tidak ada kolateral. Untuk bisa jadi pemanfaatannya positif, lanjut dia, perlu pengguna yang bijak. Dengan syarat, masyarakat tahu terhadap kemampuan bayarnya. Juga harus bisa menghitung. Artinya, jangan melihatnya perhitungan meminjam itu yang dikembalikan hanya pokoknya. Tapi, bunganya juga. &rdquo;Jadi, beda dengan minjam sama teman gitu yang pinjam 100, baliknya 100 gitu. Tapi, pinjam ke fintech, pinjam 100 mungkin kembalinya ada biaya provisi dan biaya bunga. Kalau terlambat, ada biaya denda yang mana itu bisa lebih tinggi lagi,&rsquo;&rsquo; terangnya kepada Jawa Pos (19/12). Aries mengungkapkan, Aftech punya banyak program literasi yang menjangkau berbagai macam kalangan. Mulai tingkat siswa SMA hingga mahasiswa. Bahkan dosen dan gurunya juga. Sebab, mereka menjadi semacam trainer for traders buat siswa/mahasiswanya. &rdquo;Namanya Infinity, (kepanjangan dari) Indonesia Fintech Community. Sekarang kita MoU dengan sembilan kampus di Indonesia,&rsquo;&rsquo; kata Aries. Aftech bersama OJK dan komunitas-komunitas juga memiliki program digital financial literacy. Bersama Kemenkominfo, mereka mengedukasi kelompok masyarakat dan daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Upaya-upaya tersebut penting digencarkan agar masyarakat paham penggunaan, perhitungan, dan risiko terkait pendanaan pindar. Sejak 1 Januari hingga 30 November 2024, OJK telah menyelenggarakan 4.739 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 6.227.137 peserta di seluruh Indonesia. Platform digital Sikapi Uangmu yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan telah menerbitkan pula 397 konten edukasi dengan total 1.512.124 viewers. Selain itu, terdapat 73.905 pengguna learning management system edukasi keuangan OJK. Dengan total akses modul sebanyak 100.217 kali dan penerbitan 79.725 sertifikat kelulusan modul. &rdquo;Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK bersama Kementerian Dalam Negeri dan stakeholders terkait telah berhasil mendorong pembentukan TPAKD secara penuh di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; ucap Kiki, sapaan akrab Friderica Widyasari Dewi, dalam wawancara terpisah dengan Jawa Pos. Dari kunjungan sosialisasi ke daerah, Kiki mengaku menemukan sejumlah anak-anak sekolah yang terjerat pindar. Khususnya, layanan buy now pay later (BNPL). Gaya hidup menjadi pemicu. &rdquo;Gaya ingin pakai baju baru, jam baru, mungkin jam yang kekinian. Kalau dulu kita enggak punya uang, kita diomelin kan minta duit terus. Nah, sekarang mereka dengan jempolnya bisa berutang dan itu yang berbahaya,&rsquo;&rsquo; terangnya. Padahal, dampaknya akan sangat memengaruhi sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Jika SLIK seseorang bermasalah, dampaknya bisa ditolak saat pengajuan kredit pemilikan rumah. Bahkan, sulit mencari pekerjaan. Keterbatasan Dana Tunai Riset Lokadata.id menunjukkan, 78 persen masyarakat menggunakan aplikasi fintech, mulai dari dompet digital, layanan pinjaman, hingga pembayaran digital. Di kalangan anak muda, 67 persen memanfaatkan BNPL sebagai layanan pinjaman. Dengan alasan keterbatasan dana tunai, penawaran promosi khusus, serta durasi cicilan yang pendek antara satu hingga tiga bulan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan, piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan sebesar Rp 8,41 triliun. Meningkat Rp 3,27 triliun atau tumbuh 63,89 persen year-on-year (YoY). &rdquo;Kinerja dan pertumbuhan BNPL diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan perekonomian berbasis digital,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kaya secara Instan Banyak pengguna pinjol yang akhirnya menggunakanya untuk judi online (judol). Di mata Tina Talisa, pinjol dan judol memang banyak memiliki irisan. Di antaranya, sama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Kemudian, keduanya juga memanfaatkan kecenderungan sifat masyarakat Indonesia. &rdquo;Sifat itu di antaranya ingin kaya secara instan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Tina sepakat judol harus diberantas. Begitu pun pinjol ilegal. &rdquo;Tapi, yang sering terjadi, pelaku kejahatan selalu lebih pintar dari regulator. Buktinya, sudah ratusan ribu konten judol diblokir, masih saja ada yang baru,&rdquo; katanya. Kuncinya memang kembali pada literasi keuangan. &rdquo;Masyarakat harus memahami aspek perencanaan keuangan. Harus bijak saat mempertimbangkan akan mengambil pinjaman daring,&rdquo; kata Kiki. (*/c6/ttg)

Hampir 40 persen kredit macet pinjaman daring berasal dari mereka yang berusia 19–34 tahun. Gaya hidup, kemudahan teknologi, dan minimnya.

Dipicu Gaya Hidup Konsumtif dan Mudahnya Penawaran, Akhirnya 37 Persen Gen Z-Milenial Gagal Bayar Pinjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/JKT_Raker-Komisi-VI-DPR-dengan-Menteri-BUMN_Salman-Toyibi-5JPG-2346906930.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana hapus buku dan hapus tagih kredit pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN. Ia memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut saat ini tengah digodok. "Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hal ini sedang disusun,&rdquo; kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, DPR di Senayan, Jakarta, Senin (4/11). Erick juga menjelaskan, hal ini sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian. Sejalan dengan itu, kata Erick, penerapan kebijakan tersebut sekaligus bisa menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Juga sejalan dengan upaya akselerasi swasembada pangan. &ldquo;Yang pasti semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh. Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian. Khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan," jelas Erick. Lebih lanjut Erick mengatakan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hingga saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN mencapai Rp 8,7 triliun. Erick memastikan, melalui aturan itu pemerintah akan menetapkan terkait perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan. &ldquo;Usulannya apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun kalau bisa, bukan dua tahun. Karena kalau dua tahun terlalu cepat,&rdquo; pungkas Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana hapus buku dan hapus tagih kredit pada UMKM yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Erick Thohir Ungkap Rencana Hapus Tagihan Utang Petani hingga Pelaku UMKM di di Bank-Bank BUMN, Nilainya Capai Rp 8,7 Triliun   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pinjol-167111069.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan&nbsp; 37,17 persen generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 2,53 persen pada kredit macet atau tingkat wanprestasi (TWP) lebih dari 90 hari atau TWP90.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai porsi Gen Z dan Milenial dalam penyebab utama TWP90, dari data yang ada pada kami di Juli 2024, porsi TWP90 untuk Gen Z dan Milenial yang kami kategorikan di usia 19 tahun-34 tahun itu adalah 37,17 persen," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Agusman mengatakan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 pada P2P lending atau pinjol, dalam kondisi terjaga di posisi 2,53 persen pada Juli 2024. Angka tersebut tercatat menurun dibandingkan pada Juni 2024 yang sebesar 2,79 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015065874/didukung-muhammadiyah-agus-irawan-tambah-semangat-perjuangan-maju-pilkada-boyolali">Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan: Tambah Semangat Perjuangan Maju Pilkada Boyolali</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, outstanding pembiayaan di ​industri fintech peer to peer lending pada Juli 2024 terus meningkat menjadi 23,97 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp 69,39 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agusman juga mengungkap telah melakukan mitigasi risiko kredit macet oleh masyarakat termasuk generasi Z dan milenial dengan membuat permintaan agar Pinjol bisa membuat pernyataan peringatan kepada konsumen pada laman utama website maupun aplikasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kalimat peringatan yang dimaksud berbunyi, sebagai berikut 'Peringatan! Hati-hati transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang dengan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi'</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mudah-mudahan pendekatan ini akan membantu untuk menyeleksi Gen Z, Milenial, dan siapapun juga yang ingin bertransaksi di P2P lending (pinjol) untuk lebih sadar dari awal risiko yang akan dihadapi," ungkap Agusman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015065868/raja-malaysia-terima-kunjungan-prabowo-di-istana-negara-kuala-lumpur">Raja Malaysia Terima Kunjungan Prabowo di Istana Negara Kuala Lumpur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal antara lain analisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. "Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil; biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai dan pajak," pungkasnya.</div>

OJK mengungkapkan  37,17 persen generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 2,53 persen pada kredit macet atau tingkat wanprestasi (TWP).

OJK: 37,17 Persen Gen Z dan Milenial jadi Penyumbang Kredit Macet Pinjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 37,17 persen pada kredit macet atau tingkat wanprestasi (TWP) 90 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online untuk Juli 2024. &ldquo;Dari data yang ada pada kami di Juli 2024 porsi wanprestasi 90 hari atau TPW 90 untuk gen Z dan milenial ini yang kami kategorikan di usia 19 sampai 34 tahun itu adalah 37,17 persen,&rdquo; kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat. Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulanan Agustus 2024, Agusman menuturkan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 pada P2P lending, dalam kondisi terjaga di posisi 2,53 persen pada Juli 2024, menurun dibandingkan pada Juni 2024 yang sebesar 2,79 persen. Sementara, outstanding pembiayaan di ​industri fintech peer to peer lending pada Juli 2024 terus meningkat menjadi 23,97 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp69,39 triliun. Untuk memitigasi risiko kredit macet oleh masyarakat termasuk generasi Z dan milenial, penyelenggara peer to peer lending telah diminta oleh OJK untuk membuat pernyataan peringatan kepada konsumen pada laman utama website maupun aplikasinya. Kalimat peringatan tersebut berbunyi: Hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. &ldquo;Mudah-mudahan pendekatan ini akan membantu untuk menyeleksi gen Z dan milenial dan siapapun juga yang ingin bertransaksi di peer to peer lending untuk lebih sadar dari awal risiko yang akan dihadapi,&rdquo; ujar Agusman. Selain itu, OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023). Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal antara lain analisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil; biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai dan pajak. (*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 37,17 persen pada kredit macet atau tingkat wanprestas

OJK Ungkapnan Gen Z dan Milenial Sumbang 37,17 Persen Kredit Macet Pinjaman Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/bumn-1-3621897717.jpeg" alt="ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus kredit macet yang dialami BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) membuktikan, selain kualitas pengawasan masih bermasalah, perlu diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada di satu pintu. Terlebih pasca LPEI membukukan kredit macet (non performing loan/NPL) gross yang mencapai 43,5 persen atau Rp 32,1 triliun dari pinjaman yang disalurkan Rp 73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp 10 triliun untuk LPEI yang bermasalah itu. Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban pada Rapat Kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7), meminta kucuran modal untuk membiayai penugasan khusus ekspor (PKE) kepada LPEI untuk peningkatan dari kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE baru. Pengamat Ekonomi UI Toto Pranoto menilai, keberadaan BUMN yang masih berada di kementerian teknis menunjukkan hal yang anomali. &rdquo;Apalagi pembentukan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, seperti PT SMI atau PT PII, dibuat pada saat sudah ada lembaga Kementerian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?&rdquo; ujar Toto. Dia menilai, ada kemungkinan Kemenkeu ingin fokus dan kendalikan BUMN baru yang bergerak di bidang keuangan di bawah kendali. &rdquo;Karena sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN, sementara KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat oleh UU mewakili Kemenkeu dalam kelola BUMN,&rdquo; papar Toto Pranoto. Dari kasus kredit macet di PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya kasus-kasus fraud lainnya yang sempat menerpa di beberapa BUMN. &rdquo;Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga dianggap kurang kompeten dalam bekerja,&rdquo; tambah Toto Pranoto. Atas dasar itu, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN di bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan. &rdquo;Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi untuk mendapatkan sinergi yang optimal agar dijalankan dengan lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa dalam satu SOP sehingga penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola dengan baik,&rdquo; jelas Toto Pranoto. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyatakan, memburuknya kualitas kredit di lembaga yang dipimpin terjadi sebelum 2018. &rdquo;Penyebabnya sebagian besar pemberian kredit merupakan over financing,&rdquo; kata Riyani di Komisi XI DPR RI, Senin (1/7). Menurut dia, selain pemberian kredit yang menyalahi kemampuan debitur, LPEI juga tidak memiliki infrastruktur maupun sistem yang memberi peringatan dini akan kualitas kredit debitur. Termasuk tidak adanya unit yang khusus menangani kredit macet. Dia menjelaskan atas kondisi itu, kualitas kredit Indonesia Eximbank mengalami pemburukan. Perinciannya, pada 2018 kredit yang diberikan mencapai Rp 108,9 triliun namun kredit macet alias NPL sebesar Rp 14,9 triliun. Selanjutnya, pada 2019 meningkat menjadi NPL Rp 22,9 triliun sedangkan kredit yang diberikan Rp 97,8 triliun. Pada 2020, kondisinya makin sulit dengan kredit Rp 90,4 triliun dan NPL Rp 23,6 triliun. Periode 2021, nilai kredit tersisa Rp 84 triliun serta NPL Rp 17,7 triliun. Sedangkan pada 2022, kredit yang diberikan Rp 83,4 triliun dan NPL mencapai Rp 22,3 triliun. Puncaknya pada 2023, NPL Gross mencapai 43,5 persen dengan rincian kredit yang diberikan Rp 73,8 triliun dengan NPL Rp 32,1 triliun.

Kasus kredit macet selain karena kualitas pengawasan masih bermasalah, perlu diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada di satu pintu

Kasus Kredit Macet di LPEI Milik Kemenkeu, Pengamat Sarankan BUMN Berada di Satu Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/IMG-20240105-WA0011-1493876004.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke tempat pelelangan ikan di Desa Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke tempat pelelangan ikan di Desa Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji akan melakukan penghapusan utang para nelayan. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke tempat pelelangan ikan di Desa Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1). Ribuan nelayan menyambut Ganjar dengan penuh antusias dan suka cita. Ganjar mengungkapkan, jumlah kredit macet nelayan seluruhnya berjumlah Rp 190 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut tidak terlalu besar. "Jumlahnya tidak terlalu besar, maka rasa-rasanya penting negara hadir untuk membantu. Kalau kredit macet mereka kita putihkan, maka rasanya nelayan kita akan lebih sejahtera," kata Ganjar. Ganjar membenarkan bahwa ada sejumlah persoalan lain yang disampaikan para nelayan. Tak hanya kredit macet, nelayan juga mengeluhkan kuota solar bersubsidi, kemudahan perizinan, dan lainnya. "Maka ke depan izin harus dipermudah, cukup dengan KTP bisa selesai. Soal akses permodalan juga perlu diberikan agar mereka bisa mudah mengakses modal berlayar. Inilah kenapa saya tekankan pentingnya ada koperasi yang menaungi para nelayan kecil," tegasnya. Salah seorang nelayan, Sri Yuni, mengaku senang dengan gagasan Ganjar tersebut. Ia mengaku hasil melautnya selalu habis untuk bayar utang. "Alhamdulillah, kalau utang di bank dilunasi, kami bisa menyisihkan penghasilan melaut untuk menabung. Selama ini habis buat bayar utang. Pokoknya pak Ganjar harus jadi presiden, biar rakyat khususnya nelayan lebih sejahtera," ucap Sri Yuni. Hal senada disampaikan Ahmad Maulani, 50, nelayan lainnya. Menurutnya, hampir semua nelayan di Rembang memiliki tanggungan utang di bank, banyak di antara mereka macet pembayarannya karena hasil melaut tak lagi bisa diandalkan. "Kadang karena cuaca, kadang juga karena hasil melaut yang tak menentu. Jadi banyak yang nunggak. Hari ini Pak Ganjar datang mau membayarkan kredit nelayan yang macet di bank, tentu kami para nelayan menyambut dengan gembira," sebut Ahmad.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji akan melakukan penghapusan utang para nelayan.

Ganjar Pranowo Janji Hapus Kredit Macet Nelayan Sebesar Rp 190 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Screenshot_12-1670451245.jpg" alt="Ilustrasi cara melihat dan mengecek nomor rekening BRI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cara melihat dan mengecek nomor rekening BRI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan kredit mikro dan current account and savings account (CASA) yang mencapai double digit mendorong kinerja positif PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada triwulan II 2023. Tercatat, laba konsolidasian bank pelat merah itu tumbuh 18,83 persen secara tahunan menjadi senilai Rp 29,56 triliun. Begitu pula, aset yang meningkat 9,21 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 1.805,15 triliun. Dari sisi penyaluran kredit, BRI berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 1.202,13 triliun. Segmen mikro menjadi penopang utama pertumbuhan intermediasi sebesar 11,41 persen YoY menjadi Rp577,94 triliun. Dengan demikian, porsi kredit mikro sebanyak 48,08 persen terhadap total penyaluran kredit perseroan. Penyaluran kredit mikro yang tumbuh double digit membuat proporsi kredit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) BRI juga terus meningkat. Hingga akhir triwulan II 2023, porsinya mencapai 84,48 persen dari total kredit atau senilai Rp 1.015,54 triliun. "Hal ini menjadi pertama kalinya kredit UMKM BRI menembus di atas Rp 1.000 triliun, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit UMKM mencapai 85 persen di 2024," kata Direktur Utama BRI Sunarso pada paparan kinerja, Rabu (30/8). Khusus untuk perkembangan Holding Ultra Mikro (UMi) telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 36 juta nasabah pinjaman dan 162 juta nasabah simpanan mikro. Didukung 1.013 unit kantor co-location sentra. &nbsp; Meski demikian, Sunarso memastikan menjaga kualitas kredit yang disalurkan. NPL BRI hingga akhir triwulan II 2023 sebesar 2,95 persen. Membaik jika dibandingkan dengan NPL pada triwulan II 2022 di level 3,26 persen. Praktis, membuat credit cost bank turun dari 3,11 persen tahun lalu menjadi 2,26 persen. "Tercatat NPL coverage BRI sebesar 248,54 persen," ungkap Sunarso. Menurut dia, pertumbuhan berkelanjutan bank didukung penghimpunan CASA dan efisiensi. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BRI senilai Rp 1.245,12 triliun. Terutama, bersumber pada dana murah yang tercatat tumbuh 10,13 persen YoY menjadi Rp 815,42 triliun. Porsi CASA dari giro dan tabungan tumbuh menjadi 65,49 persen. Sunarso menjelaskan, terdapat dua&nbsp;strategi utama untuk mendorong penghimpunan CASA ke depan. Yakni fokus pada retensi dan akuisisi. Untuk retensi, akan fokus pada transaksi digital, mengoptimalkan value chain nasabah wholesale, serta menggunakan big data untuk memaksimalkan peluang dari nasabah. "Sedangkan akuisisi, BRI akan menargetkan ekosistem bisnis serta merchant," imbuhnya. Dia juga memastikan likuiditas dan permodalan BRI memadai. Tecermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR) sebesar 87,26 persen dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,65 persen. "Ditopang oleh likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, BRI optimistis akan mampu mendorong menggerakkan perekonomian nasional melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMKM," tandas Sunarso. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menambah insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang rajin menyalurkan pembiayaan. Khususnya kredit ke sektor-sektor prioritas. Kebijakan berlaku mulai 1 Oktober 2023. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menuturkan, insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro wajib minimum (GWM). Pelonggaran itu setidaknya akan mengerek 0,6-0,7 persen pertumbuhan kredit bank. Kebijakan tersebut turut menopang kenaikan likuiditas mencapai Rp 50 triliun sehingga penyaluran kredit bank meningkat. "Memang secara kasar ada tambahan insentif likuiditas yang akan memberikan ruang penyaluran kredit pembiayaan sekitar Rp 50 triliun. Itu semua insentif mana kala bisa memanfaatkan semuanya (kredit)," ucapnya. Adapun lima sektor prioritas penyaluran kredit bank dalam kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) meliputi hilirisasi, perumahan, pariwisata, inklusif (KUR dan ultra mikro), serta pembiayaan hijau. Hingga 14 Juni 2023, terdapat 122 bank yang mendapat insentif tersebut. Sehingga memperoleh total likuiditas senilai Rp 108,4 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan per Juni naik 7,76 persen secara tahunan. BI memproyeksi pertumbuhan kredit sepanjang 2023 di kisaran 9-11 persen. "Bank-bank besar rata-rata masih optimistis mencapai secara rerata 10 persen. Angka 7,76 persen dengan ekonomi tumbuh di kuartal III dan kuartal IV mungkin bisa lebih tinggi," ungkap Juhro.

BRI berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 1.202,13 triliun. Segmen mikro menjadi penopang utama.

Kredit Mikro Tumbuh Double Digit, BRI Raup Laba Rp 29,56 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Screenshot_2023-08-21-12-37-36-425-edit_comgoogleandroidgm-1448286716.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial, lima orang fresh graduate yang dinyatakan tidak lolos kerja karena dinyatakan Kolektibilitas 5 atau Kol 5 setelah melewati tahapan BI Checking atau sekarang dikenal sebagai pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau SLIK OJK. Mengutip laman resmi OJK, Kolektibilitas 5 disebut sebagai kredit macet. Skor kredit ini akan diberikan kepada debitur yang menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan kolektibilitas 5 ini salah satunya berlaku untuk kartu kredit yang tidak dibayar-bayar hingga menyebabkan tunggakannya macet. Menanggapi kejadian fresh graduate yang tidak lolos kerja, Kiki menyebut bahwa sudah pasti perusahaan yang membuka rekrutmen akan menolak. Salah satu alasannya agar tidak membuat masalah di kantor. "Kartu kredit kol 5, udah enggak bisa (lolos kerja). Tunggakan macet udah dicari-cari enggak bisa itu bisa kartu kredit. Kadang harus hati-hati juga, iuran tahunan, kita enggak ngerasa harus bayar, ternyata kadang-kadang itu (perlu dibayar) makanya musti hati-hati deh," ujar Kiki saat ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (21/8). Dia juga menegaskan, bahwa saat ini hampir setiap perusahaan yang mau menerima karyawan baru pasti melakukan pengecekan keuangan. "Jadi sekarang kan apa-apa kalau misalkan mau nerima karyawan atau apa cek dulu dong keuangannya, jangan masukin orang yang utangnya banyak gitu kan, nanti malah bikin masalah aja di kantor," tegasnya. "Kayak saya dulu mau mendaftar DK OJK itu dicek dulu tuh rekam keuangan, trus kalau fit and propper direksi komisaris itu semua dicek apakah ada masalah keuangan atau tidak," sambungnya. Lebih lengkap, berikut tingkatan skor kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum : 1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. 2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari. 3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari. 4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari. 5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Ilustrasi. Link SLIK OJK untuk melihat skor kredit debitur.

Skor Kolektibilitas 5 disebut sebagai kredit macet, dimana debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lebih dari 180 hari.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kredit macet

Berita Terkini