<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/11_mem-1954415371.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> PENCANANGAN Sastra Masuk Kurikulum Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuai sejumlah kecaman dari beberapa sastrawan dan pengkaji sastra. Secara garis besar, kecaman tersebut dapat dibagi dua. Pertama, kecaman terhadap pemilihan karya sastra yang direkomendasikan. Kedua, kecaman terhadap penyusunan daftar karya sastra yang direkomendasikan itu sendiri yang dianggap sebagai kanonisasi. Argumen-argumen yang melandasi kecaman terhadap pemilihan sejumlah karya sastra tersebut merentang dari kriteria pemilihan yang dianggap tidak sesuai sampai persoalan benturan kepentingan. Sementara itu, kecaman terhadap kanonisasi didasarkan pada dampaknya yang mengakibatkan peminggiran sebagian besar karya sastra dan pengutamaan sebagian kecil karya sastra. Meskipun mungkin dapat dianggap sebagai kecaman terhadap program Sastra Masuk Kurikulum, tulisan ini tidak akan membicarakan problem pemilihan dan kanonisasi. Tulisan ini akan membahas perihal sastra sebagai medium pendidikan yang seharusnya telah menjadi kajian dan menjadi pembahasan publik sebelum pencanangan Sastra Masuk Kurikulum. Sastra sebagai medium pendidikan bukan barang baru. Sejak sastra (literature) mempunyai makna luas yang mencakup berbagai bidang pengetahuan yang disajikan secara tertulis sampai sastra sebagai bidang yang spesifik, sastra sebagai seni tulisan, yang paling tidak muncul sejak akhir abad ke-17. Sastra sebagai medium pendidikan telah menjadi bahan studi yang tidak pernah surut. Problemnya, tentu saja, bukan penolakan sastra sebagai medium pendidikan, tetapi lebih bagaimana sastra sebagai sastra memiliki fungsi pendidikan. Di Indonesia pembahasan dan praktik sastra sebagai medium pendidikan sering kali didasarkan pada dua paradigma. Pertama, paradigma representasi mimetik yang menganggap sastra sebagai model kehidupan sehingga dapat menjadi kaca benggala bagi pembacanya. Kedua, paradigma &rdquo;arkeologis&rdquo; yang menganggap sastra sebagai suatu artefak yang untuk memahami dan memetik pelajaran darinya, bahasa sastra harus dibongkar untuk menyingkapkan dokumen kehidupan di baliknya. Jika kita tinjau program Sastra Masuk Kurikulum, secara garis besar kita, paling tidak, mendapatkan tiga tujuan. Yakni, untuk memperluas atau mengenal keragaman budaya dan sejarah (sastra sebagai jendela), untuk menumbuhkan empati, dan untuk menumbuhkan pikiran kritis (baca <a href="https://buku.kemendikbud.go.id/sastra-masuk-kurikulum">https://buku.kemendikbud.go.id/sastra-masuk-kurikulum</a>). Pada dua tujuan pertama, sastra diacu sebagai model kehidupan di mana karakter, perilaku karakter, dan latar belakang peristiwa dalam sastra dianggap dapat memberikan pelajaran dan pengetahuan secara langsung. Sementara itu, pada tujuan ketiga, sastra yang diacu sebagai artefak dianggap dapat memberikan ruang untuk melatih dan menerapkan pikiran kritis melalui proses penyingkapan argumen dan dokumen peristiwa dalam sastra. Lebih jauh dari penerapan paradigma representasi mimetik dan paradigma arkeologis yang tampak jelas dalam tujuan program Sastra Masuk Kurikulum adalah basis rasional dari dua paradigma tersebut yang sama-sama menghubungkan antara membaca dan setelah membaca sebagai hubungan kausal atau sebab akibat. Karena kamu membaca karya sastra maka kamu mengenal keragaman budaya dan sejarah, memiliki empati, dan mempunyai pikiran kritis. Gagasan pendidikan melalui medium seni yang berbasis pada rasionalitas hubungan kausal antara audiens yang berada di dalam karya seni dan di luar seni sebenarnya telah mengalami guncangan sejak akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Tahun 1758, Jean-Jacques Rousseau dalam Letter to D&rsquo;Alembert on Theatre telah melancarkan kritik yang keras atas gagasan pendidikan yang berbasis pada hubungan kausal antara menonton dan setelah menonton, antara intensi teater dan dampak teater. Bagi Rousseau, perilaku tidak dibentuk oleh tontonan atau bacaan. Tetapi lebih ditentukan oleh nilai yang telah tertanam dalam diri seseorang, opini publik, dan peraturan/hukum. Menurut Rousseau, karya seni atau karya sastra tercakup di dalamnya, lebih memberikan pengalaman estetis, pengalaman khusus yang bukan pengalaman sehari-hari, kepada khalayaknya. Jacques Ranciere maju lebih jauh dalam mengkritik gagasan pendidikan melalui karya seni yang menurutnya sampai saat ini masih belum dapat melepaskan diri dari basis rasional paradigma representasi mimetik. Meskipun representasi mimetik sebagai poiesis (cara membuat) karya sastra telah runtuh sejak literature menjadi seni tulisan. Representasi mimetik, baik sebagai poiesis (cara membuat) maupun sebagai aistheis (cara meresepsi), merupakan produk dari masyarakat yang terstratifikasi, masyarakat yang terbagi menjadi kelas atas dan kelas rendahan atau jelata. Sementara itu, saat ini kita menjunjung tinggi gagasan demokrasi yang mensyaratkan kondisi setara dalam masyarakat. Kita tidak tahu apakah sebelum pencanangan program Sastra Masuk Kurikulum telah dilakukan kajian tentang sastra sebagai medium pendidikan atau belum. Pada kenyataannya, hasil kajian tersebut tidak dapat ditemukan di mana pun. Kondisi semacam ini tentu menutup partisipasi publik untuk dapat ikut membahasnya. Apa yang telah pasti, program Sastra Masuk Kurikulum sudah dicanangkan dan segera diterapkan Juli nanti. Sementara itu, jika pun benar paradigma representasi mimetik digunakan untuk merancang pendidikan melalui karya sastra &ndash;jangan-jangan pihak terkait tidak menyadarinya&ndash; akan tetapi paradigma tersebut tidak secara konsisten diterapkan untuk menjadi dasar penyusunan karya sastra dan untuk memilih karya sastra yang direkomendasikan. Lebih parah lagi jika program Sastra Masuk Kurikulum tidak didasari pemikiran apa pun. Semoga saja Sastra Masuk Kurikulum tidak akan melahirkan Don Quixote-nya Cervantes yang mengalami delusi setelah membaca fiksi, menganggap dirinya sebagai kesatria dan melihat kincir angin sebagai naga. Semoga juga tidak melahirkan Veronique Graslin-nya Balzac (The Village Rector) yang kesurupan setelah membaca novel berlatar revolusi Prancis Paul and Virginia dan mengakibatkannya berperilaku bejat. (*) --- DWI PRANOTO, Kritikus sastra

PENCANANGAN Sastra Masuk Kurikulum Sekolah oleh Kemendikbudristek menuai sejumlah kecaman dari beberapa sastrawan.

Mempersoalkan Program Sastra Masuk Kurikulum

Kritikus sastra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kritikus sastra

Berita Terkini

Mempersoalkan Program Sastra Masuk Kurikulum

Download Aplikasi JawaPos.com