<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Pemprof-DKI-1901478588.jpg" alt="Walikota Jakarta Selatan M Anwar (Baju Biru) meninjau pembangunan Sentra Fauna Lenteng Agung, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa." width="100%">
<figcaption>Walikota Jakarta Selatan M Anwar (Baju Biru) meninjau pembangunan Sentra Fauna Lenteng Agung, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa.</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Jakarta Selatan kebut pembangunan Sentra Fauna di Kelurahan Lenteng Agung. Pemkot Jaksel menargetkan pedagang dapat menempati kios Sentra Fauna dalam dua pekan kedepan. Walikota Jakarta Selatan M Anwar menyampaikan bahwa Sentra Fauna, Kelurahan Lenteng Agung, akan siap digunakan dua minggu lagi. Untuk itu, pihaknya terus mengawasi progres pembangunan kios tersebut. "Tahap persiapan Insyaallah dua minggu lagi sudah siap. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi relokasi, karena menurut Sudin PPKUKM ada 98 pedagang yang sudah masuk terdata," kata M Anwar, kemarin (1/10).&nbsp; Ia menuturkan, publikasi dan sosialisasi juga akan terus dilakukan agar Sentra Fauna Lenteng Agung semakin eksis. Pada kesempatan itu, Anwar meminta agar pedagang Barito yang akan direlokasi ke Sentra Fauna Lenteng Agung dikurasi lebih dulu. Kurasi dilakukan untuk memastikan pedagang yang masuk adalah pedagang DKI Jakarta dan mencegah satu orang menempati lebih dari satu kios. &ldquo;Kurasi pedagang, pastikan pedagang yang masuk sini itu pedagang kita, pedagang dari Barito dan KTP DKI. Jangan sampai nanti ada duplikasi, satu orang punya kios empat atau lima seperti yang lalu,&rdquo; terangnya. Sementara, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap agar kurasi pedagang dilakukan dengan baik dan terbuka. Kios yang disiapkan juga harus dipastikan rapi dan fasilitas pendukungnya tersedia dengan lengkap seperti toilet, musala dan lainnya. "Harapan kami semua bisa nyaman di sini. Warga pun saya lihat mereka sangat mendukung dan antusias. Tinggal nantinya lebih ditingkatkan hal-hal pendukung lainnya," tandasnya. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike, Anggota DPRD Komisi B Wa Ode Herlina, Anggota DPRD Komisi E Chica Koeswoyo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, Wakil Walikota Ali Murthadho, serta jajaran terkait lainnya.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan percepat pembangunan Sentra Fauna untuk pedagang di Lenteng Agung ada persyaratan yang diprioritaskan...

Pemkot Jaksel Utamakan Pedagang Barito dan KTP DKI untuk Sentra Fauna

<div id="m#msg-f:1817154793351324799" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/rusunawa-507547579.jpg" alt="Sebanyak 139 warga kolong tol Jelambar direlokasi ke sejumlah rusunawa di DKI Jakarta. (dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 139 warga kolong tol Jelambar direlokasi ke sejumlah rusunawa di DKI Jakarta. (dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1817154793351324799-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Pemprov DKI Jakarta resmi merelolasi warga yang tinggal di kolong tol Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ke beberapa rusunawa yang ada di Jakarta. Namun, hal itu ternyata tak berlaku bagi warga kolong tol yang tak ber-KTP Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015373040/pdip-resmi-pecat-effendi-simbolon-karena-dukung-rk-suswono-pada-pilkada-jakarta-2024">PDIP Resmi Pecat Effendi Simbolon karena Dukung RK-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan, warga kolong tol Jelambar yang tak domisili KTP-nya tak di Jakarta diberi solusi lain selain direlokasi ke rusunawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Non KTP DKI tadi sudah dijadikan solusi mereka ada yang pulang kampung tapi tetap kita berikan uang untuk sewa dan selama 2 bulan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka dikasih uang untuk sewa di lokasi terdekat karena mereka rata-rata juga memiliki penghasilan, pendapatan, namun mereka mungkin sudah terbiasa disini dan sekarang tempatnya akan kita manfaatkan, pergunakan atau mungkin disterilkan sehingga warga masyarakat di kolom tol sudah tidak ada lagi di DKI Jakarta," sambung Uus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, warga yang KTP-nya tak berdomisili di Jakarta itu tak bisa direlokasi ke rusunawa karena memang aturannya begitu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sampai saat ini aturannya seperti itu. Tapi yang jelas kita kasih uang sewa untuk mereka bisa sewa di tempat-tempat yang ada di sekitar mereka. Berupaya, bekerja atau mungkin bermata pencarian di mana," pungkas Uus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menyerahkan kunci Rusunawa Rawa Buaya kepada 44 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tinggal di kolong tol, Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru), Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan kunci ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki tata kota," ujar Marullah kepada wartawan, Sabtu (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menghuni rusunawa, warga akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas umum, seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan pendidikan," sambungnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemprov DKI Jakarta resmi merelolasi warga yang tinggal di kolong tol Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Hanya Warga Kolong Tol Jelambar ber-KTP DKI Jakarta yang Direlokasi ke Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/agnes-mo-223866447.jpg" alt="Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). Dalam video yang diterima wartawan, terlihat ia datang dengan mengenakan kemeja berwarna biru dan celana pendek. Kemeja biru yang dikenakan Agnez cukup panjang dan lebar hingga menutupi hampir seluruh celana pendek yang dikenakannya di atas lutut. Usai melakukan perekaman KTP, ia berterima kasih lantaran telah dibantu dalam prosesnya. "Hai, ini saya Agnez Mo. Saya mengucapkan terima kasih banget kepada Kelurahan Kedoya Utara, terutama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat yang telah membantu mengurus KTP elektronik saya," kata Agnes melalui&nbsp; video singkat usai melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Selasa (29/8) kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012897052/rayakan-hut-ke-23-pan-zulhas-mari-songsong-kemenangan-pemilu-2024">Rayakan HUT ke-23 PAN, Zulhas: Mari Songsong Kemenangan Pemilu 2024</a> Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak agar seluruh warga dapat melakukan perekaman KTP secara mandiri tanpa lewat calo. "Dan jangan lupa, mengurus layanan sendiri (PTSP) itu mudah dan layanan ini semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun," kata Agnez. Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kedoya Utara Tri Winarni menyebut Agnez melakukan rekam KTP elektronik dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/012897036/mengenal-5-fakta-gen-z-kunci-sukses-bisnis-modern-ukm-masa-kini-yang-wajib-diketahui">Mengenal 5 Fakta Gen Z, Kunci Sukses Bisnis Modern UKM Masa Kini yang Wajib Diketahui</a> Sementara itu, Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin menyebut pelayanan KTP elektronik Agnez&nbsp; merupakan pelayanan biasa, lazimnya pelayanan KTP elektronik bagi masyarakat umum. "Harapannya kalau&nbsp; Agnes Monica melakukan perekaman KTP elektronik, maka warga lain khususnya yang belum melakukan perekaman bisa segera mendatangi kelurahan masing-masing," pungkasnya.

Kemeja biru yang dikenakan Agnez cukup panjang dan lebar hingga menutupi hampir seluruh celana pendek yang dikenakannya di atas lutut.

Potret Agnez Mo Rekam e-KTP di Kedoya Utara, Pakai Kemeja Biru dan Celana Pendek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KTP-2a1.jpg" alt="Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan tak akan menonaktifkan NIK dalam KTP orang Jakarta yang tengah belajar atau bekerja di luar kota. Syaratnya, domisili orang tersebut masih ada di Jakarta. "Jadi, mereka yang masih punya aset atau rumah, lalu tugas kerja, belajar atau jadi mahasiswa, selama mereka rumahnya masih di situ dan keluarganya di situ, kita enggak (nonaktifkan)," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (10/5). Budi menegaskan bahwa penonaktifan NIK hanya berlaku untuk orang-orang yang domisilinya sudah berada di luar Jakarta. Hal itu pun menurutnya berlaku untuk orang yang di dalam kota. "Atau mungkin tinggalnya di Jaksel, tapi KTP-nya Jakbar, itu juga harus dipindahkan (alamatnya)," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan. "Kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/5). Data ini didapatkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir. "Setelah itu, RT/RW akan memverifikasi kembali hasil pencocokan dan penelitian di lapangan,&rdquo; ucap Budi.

Kadisdukcakpil Budi Awaluddin mengatakan tak akan menonaktifkan NIK dalam KTP orang Jakarta yang tengah belajar atau bekerja di luar kota.

Penonaktifan NIK Tak Berlaku Untuk Orang yang Bekerja atau Belajar di Luar Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ktp-dki-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyebutkan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD DKI soal perubahan nama jalan tidak mempengaruhi proses administrasi penggantian dokumen kependudukan, dikutip dari ANTARA. "Kami optimis karena melihat capaian pemberian dokumen kependudukan yang sudah 90 persen untuk KTP dan KK," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaluddin di Jakarta, Jumat (15/7). Ia mengungkapkan proses administrasi perubahan dokumen kependudukan masih terus berlangsung. Budi menambahkan berdasarkan data hingga 15 Juli 2022, target cetak untuk Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.358 lembar dan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.909 lembar. Dari jumlah itu, jumlah KK yang sedang dalam proses mencapai 1.699 atau sudah melebihi 100 persen dari target dan jumlah KTP yang sedang proses cetak mencapai 2.905 lembar atau sudah 99,86 persen. Budi menjelaskan penyebab proses cetak KK melebihi target karena di Pulau Seribu ada jalan baru yang sebelumnya belum memiliki nama. Tak hanya itu, ada juga perubahan di kolom alamat karena ada perubahan data penduduk karena alasan perkawinan. "Di Pulau Seribu sebelumnya tak ada nama jalan, setelah ada nama jalan mereka minta ditambahkan jalan. Selain itu, di lapangan ada penambahan karena ada masyarakat yang baru pindah, memperbaharui data karena berubah tangga," ucapnya. Sedangkan sejumlah warga yang sempat menolak di antaranya di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, lanjut dia, kini sudah mulai menerima dan ikut mengubah data kependudukan. "Tanah Tinggi sudah 100 persen, Bambu Apus saat ini juga sudah mulai bergerak," ucapnya. Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) soal perubahan 22 nama jalan dan rencananya ada lagi perubahan nama jalan di Ibu Kota yang mengundang pro dan kontra di masyarakat. "Supaya di kemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono di Jakarta, Kamis (14/7). Pembentukan pansus itu juga menjawab keluhan masyarakat terkait perubahan nama jalan tersebut yang berdampak terhadap perubahan sejumlah dokumen dasar kependudukan dan dokumen administrasi lainnya. Senada dengan Mujiyono, Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mendukung rencana pembentukan pansus tersebut. Ia berharap pansus tersebut dapat menuntaskan polemik yang muncul akibat perubahan nama jalan itu. "Kami ingin tahu apa urgensi melakukan perubahan nama jalan," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Dukcapil DKI Sebut Pansus Nama Jalan Tak Pengaruhi Proses Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ktp-dki-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta segera membuka layanan ubah data pada dokumen kependudukan setelah perubahan nama jalan di Ibu Kota, dikutip dari ANTARA.  "Untuk proses pembukaan layanan akan di mulai satu minggu ke depan di loket- loket layanan Dukcapil tiap kelurahan di DKI Jakarta," kata Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin di Jakarta, Kamis (23/6).  Adapun perubahan alamat tersebut akan berdampak kepada alamat yang tertera di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Budi berharap perubahan data itu juga menjadi momentum tak hanya mengubah nama jalan tapi juga memperbaharui data lain seperti golongan darah atau gelar yang ingin dicantumkan.  Setelah masyarakat mengganti dokumen kependudukan, maka secara bertahap bisa melakukan pergantian dokumen lainnya.  Disdukcapil DKI juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk menginventarisasi pendataan dan kebutuhan blangko.  Dia menjelaskan saat ini yang sudah berjalan seperti layanan kampung sadar administrasi kependudukan, layanan keliling dan jemput bola tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.  Dengan begitu, masyarakat tidak perlu merasa bahwa mengurus KTP itu sulit.  Selain itu, lanjut dia, pihaknya memastikan layanan perubahan nama itu tidak ada pungutan biaya alias gratis.  "Kami tidak akan segan memberikan tindakan tegas bagi petugas yang masih memakai cara lama seperti itu," ucapnya.  Sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 565 tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta terdapat 22 nama jalan baru dengan nama yang berasal dari tokoh Betawi.  Perubahan nama jalan dengan nama tokoh betawi tersebut, berdampak terhadap perubahan nama jalan di kolom alamat di KTP, KIA dan Kartu Keluarga.  Berikut Daftar nama jalan yang diubah menjadi nama tokoh Betawi: 1. Jalan Entong Gendut (sebelumnya Jalan Budaya) 2. Jalan Haji Darip (sebelumnya Jalan Bekasi Timur Raya) 3. Jalan Mpok Nori (sebelumnya Jalan Raya Bambu Apus) 4. Jalan H. Bokir Bin Dji'un (sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede) 5. Jalan Raden Ismail (sebelumnya Jalan Buntu) 6. Jalan Rama Ratu Jaya (sebelumnya Jalan BKT Sisi Barat) 7. Jalan H. Roim Sa'ih (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Barat) 8. Jalan KH. Ahmad Suhaimi (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Timur) 9. Jalan Mahbub Djunaidi (sebelumnya Jalan Srikaya) 10. Jalan KH. Guru Anin (sebelumnya Jalan Raya Pasar Minggu sisi Utara) 11. Jalan Hj. Tutty Alawiyah (sebelumnya Jalan Warung Buncit Raya) 12. Jalan A. Hamid Arief (sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 gang 5). 13. Jalan H. Imam Sapi'ie (sebelumnya Jalan Senen Raya) 14. Jalan Abdullah Ali (sebelumnya Jalan SMP 76). 15. Jalan M. Mashabi (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara). 16. Jalan H. M. Shaleh Ishak (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan). 17. Jalan Tino Sidin (sebelumnya Jalan Cikini VII). 18. Jalan Mualim Teko (sebelumnya Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke). 19. Jalan Syekh Junaid Al Batawi (sebelumnya Jalan Lingkar Luar Barat). 20. Jalan Guru Ma'mun (sebelumnya Jalan Rawa Buaya). 21. Jalan Kyai Mursalin (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang) 22. Jalan Habib Ali Bin Ahmad (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang).

Dukcapil DKI Buka Layanan Ubah Data Soal Nama Jalan

ktp dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ktp dki jakarta