<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedang digodok DPRD DKI Jakarta, berpotensi memukul sektor ekonomi kreatif. Pasalnya, Raperda ini mencakup pelarangan total reklame, iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di seluruh wilayah ibu kota. Regulasi ketat ini memicu kekhawatiran dari para pelaku industri pertunjukan atau event di Jakarta dan sekitarnya. Mereka merasa kebijakan ini disusun tanpa melibatkan pihak yang paling terdampak. Ketua DPD Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DKI Jakarta Eka Nugraha menyatakan, tidak pernah dilibatkan dalam perumusan raperda ini. Pelarangan total ini dinilai terlalu terburu-buru dan berisiko mematikan sektor industri kreatif. "Kami belum pernah diundang, belum dilibatkan. Suara pelaku industri event seharusnya didengar. Kami juga tidak pernah diundang dalam rapat dengar pendapat terkait pelarangan total iklan, promosi, dan sponsorship Ranperda KTR. Tolong kami diajak bicara dulu para pelaku industrinya, sehingga nanti sebuah kebijakan yang lahir baik untuk semua pihak," ujar Eka. Eka mengatakan, pelarangan juga akan dampak pada ekonomi riil. Larangan total yang diusulkan dalam Raperda KTR dikhawatirkan akan menghantam ketersediaan lapangan kerja di sektor event saat ini. Industri ini sudah menghadapi tantangan besar. Berdasar data IVENDO, nilai bisnis yang hilang sejak Februari 2025 sudah mencapai Rp 429,23 miliar akibat adanya pembatalan acara imbas kebijakan penghematan anggaran. Oleh karena itu, IVENDO berharap DPRD DKI Jakarta meninjau ulang dan tidak menerapkan pelarangan total terhadap iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Dukungan sponsorship dari produk tembakau selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan vital bagi banyak acara, mulai dari festival musik hingga pameran seni. Eka&nbsp;menjelaskan,&nbsp;pelaku usaha sektor ekonomi kreatif, khususnya industri event, memerlukan perlindungan dan pemberdayaan, bukan hambatan regulasi baru. Keterlibatan mereka sangat penting dalam merumuskan aturan yang akan mengatur bisnis mereka. "Bukan hanya regulasi pertembakauan, tapi semuanya. Bagaimana harus sinkron dan kolaborasi agar industri ini dapat berjalan. Segmen industri event itu banyak sekali tantangannya di regulasi, di perizinan. Kami butuh perlindungan dan dukungan pemerintah," tambah Eka Nugraha. Data Survei Industri Event Nasional 2024-2025 menunjukkan sektor ini sangat vital. Total nilai ekonomi event di 34 provinsi tahun lalu mencapai Rp 84,46 triliun, dengan potensi menggerakkan 8,8 juta tenaga kerja. Jakarta didominasi festival musik (187 jenis), atraksi digital (105 jenis), serta pameran seni dan musik (68 jenis).&nbsp;Jika Raperda KTR ini disahkan tanpa revisi, kegiatan ekonomi triliunan rupiah yang dihasilkan oleh industri event ini bisa terancam lumpuh, khususnya di ibu kota.

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta memicu kekhawatiran pelaku industri event, tuntut keterlibatan dalam perumusan kebijakan

Raperda KTR DKI Ancam Industri Event, Nilai Ekonomi Triliunan Rupiah Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ada-sanksi-tambahan-bagi-pns-yang-melanggar-perda-ktr-di-surabaya_m_-640x421.jpg" alt="Ilustrasi raperda KTR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi raperda KTR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke sektor hiburan menuai sorotan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta memperingatkan, kebijakan ini bisa menjadi beban berat bagi pelaku usaha pariwisata. Bahkan dapat memicu masalah sosial baru. Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta diketahui telah menyelesaikan seluruh pembahasan pasal pada 2 Oktober 2025. Namun, pembahasan itu tidak membawa perubahan berarti terhadap pasal-pasal perluasan kawasan tanpa rokok. Termasuk di hotel, restoran, kafe, bar, hingga tempat hiburan live musik. Kondisi ini membuat pelaku usaha hotel dan restoran merasa aspirasinya tidak diakomodasi. "Kami melihat masukan dan aspirasi dari industri hiburan itu kurang didengarkan ya. Padahal dampak dari aturan ini cukup nyata, terutama bagi UMKM. Langkah-langkah konsolidasi akan kami lakukan, dengan tetap membangun komunikasi yang baik, yang sehat antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik, win-win solution, supaya dampaknya tidak terlalu memberatkan," ujar Sutrisno Iwantono, Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Senin (6/10). <h2>Pendapatan Daerah Bisa Tergerus</h2> PHRI memproyeksikan, jika kebijakan ini diberlakukan tanpa solusi, pendapatan daerah akan makin tergerus. Bahkan target pajak daerah berpotensi meleset karena turunnya pendapatan hotel dan restoran. Data PHRI mencatat, pada 2025 ini sebanyak 96,7 persen hotel di Indonesia melaporkan penurunan tingkat hunian.&nbsp;Kondisi ini sudah memaksa banyak pelaku usaha melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan. Padahal sektor ini berkontribusi besar terhadap ekonomi, dengan menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja dan menyumbang 13 persen PAD DKI Jakarta. <h2>PHRI Minta Dialog Terbuka</h2> Menurut Iwantono, tanpa dialog terbuka, aturan ini justru bisa menimbulkan efek domino sosial yang merugikan masyarakat. "Oleh karena itu, kami masih menginginkan dialog yang baik, diskusi antara asosiasi pelaku usaha dengan pemerintah dan stakeholder lain supaya bisa menemukan jalan yang terbaik. Harapan kami, legislatif maupun eksekutif membuka diri, membuka pintu untuk dialog," tegas Iwantono. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Afifi, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, menegaskan bahwa masukan dari masyarakat masih bisa diterima. Dia menekankan bahwa Pemprov DKI tetap berkomitmen untuk melindungi pelaku UMKM dan pedagang kecil. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. "Setelah selesai pembahasan di Pansus akan kami sampaikan ke Pak Gubernur dan kalau memungkinkan akan di-rapimkan agar masukkan semua SKPD terkait itu bisa kita serap. Jadi, pada prinsipnya, draftnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk dimasukkan," ujar Afifi.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta diprotes PHRI, dampak bagi pelaku usaha pariwisata, dialog terbuka diharapkan

PHRI DKI Jakarta Protes Aturan KTR di Tempat Hiburan Timbulkan Masalah Sosial Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/Doc1-2898400489.jpg" alt="Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyatakan, penyusunan regulasi dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dalam penyusunan Raperda KTR, DPRD DKI akan melibatkan seluruh stakeholder. &rdquo;Mulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga Pemprov melalui Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,&rdquo; ujar Augustinus usai menerima perwakilan Komite Peduli Jakarta (KPJ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9). Dia menegaskan, DPRD DKI Jakarta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan. Pekan depan, Pansus KTR akan menggelar rapat. DPRD berkomitmen mengundang perwakilan Masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. &rdquo;Rapat-rapat terkait Ranperda maupun panitia khusus terbuka untuk umum. Kami persilakan KPJ hadir menyaksikan langsung proses pembahasan,&rdquo; terang Augustinus. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi KPJ Pendy menyambut baik komitmen tersebut. Namun berharap pelibatan publik benar-benar terwujud. &rdquo;Jangan hanya sebatas kata-kata. Libatkan mahasiswa, masyarakat, dan pihak lain karena ini menyangkut pendapatan masyarakat,&rdquo; pungkas Pendy. Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyampaikan beberapa hal soal raperda KTR. Ketua APKLI Ali Mahsun menyatakan pihaknya keberatan dengan sejumlah pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang dinilai merugikan. &rdquo;APKLI menolak pasal-pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang berisi larangan penjualan dan kewajiban menyediakan tempat merokok di warung kecil. Sanksi denda pidana sama saja dengan mematikan usaha ekonomi kerakyatan," ujar Ali seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Menurut Ali, dorongan kewajiban penyediaan KTR ini akan berdampak dengan keberlangsungan mata pencaharian jutaan asongan, kopi keliling, pedagang kaki lima, di pasar, pusat keramaian, serta 1,1 juta warung kelontong. Oleh karena itu, dia meminta perlindungan dari Raperda KTR kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta. &rdquo;Kami pelaku ekonomi kerakyatan ini butuh perlindungan. Kami mohon pembuat kebijakan mempertimbangkan dan membatalkan ulang rencana ini,&rdquo; kata Ali. Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda KTR DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. &rdquo;Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke behavior (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya," kata Farah. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa Raperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan. &rdquo;Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, yang dimana UMKM nggak pernah jualan di situ,&rdquo; kata Pramono.

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

DPRD DKI Jakarta Pastikan Pelibatan Publik pada Penyusunan Raperda KTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/malioboro-3206684852.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Malioboro. (visitingjogja.jogjaprov.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Malioboro. (visitingjogja.jogjaprov.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Jogjakarta menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda maksimal Rp 7,5 juta bagi setiap warga maupun wisatawan yang merokok di kawasan Malioboro mulai 2025. &rdquo;Mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan, mulai tahun ini kami akan memberlakukan sanksi yustisi,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogjakarta Ahmad Hidayat seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, sanksi itu berdasar Perda Kota Jogjakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sanksi diterapkan setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelanggar selama beberapa tahun terakhir. Selama 2024, tercatat sebanyak 4.158 pelanggar telah dibina karena merokok di kawasan Malioboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sisanya wisatawan. Pemkot telah melakukan pembinaan berupa imbauan agar mereka tidak merokok di kawasan yang merupakan area tanpa rokok. Satpol PP Kota Jogjakarta juga telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro agar para pengunjung tetap memiliki ruang untuk merokok tanpa melanggar aturan. Lokasi tersebut antara lain di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Utara Plaza Malioboro, dan Lantai 3 Pasar Beringharjo. Ahmad Hidayat berharap penerapan sanksi tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung Malioboro guna menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Kepala Satpol PP Kota Jogjakarta Octo Noor Arafat mengatakan, untuk penerapan kebijakan itu bakal digandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Selain itu, sosialisasi tambahan bakal digencarkan bersama pelaku jasa pariwisata seperti pengemudi becak dan andong. Pada Januari ini, pihaknya bersama Dinkes dan Pengadilan Negeri Jogjakarta akan kembali melakukan sosialisasi, terutama kepada pelaku jasa pariwisata di Malioboro. &rdquo;Rambu-rambu KTR juga akan dipertegas,&rdquo; ujar Octo Noor Arafat. Satpol PP Kota Jogjakarta akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro. &rdquo;Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Jogjakarta, menjadikannya kota yang sehat untuk semua,&rdquo; terang Octo Noor Arafat.

Pemkot Jogjakarta terapkan sanksi tipiring dengan denda maksimal Rp 7,5 juta bagi setiap warga maupun wisatawan yang merokok di Malioboro

Pemkot Jogjakarta Terapkan Denda Rp 7,5 Juta Bagi yang Merokok di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/malioboro-3206684852.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Malioboro. (visitingjogja.jogjaprov.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Malioboro. (visitingjogja.jogjaprov.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Jogjakarta mengingatkan kembali kepada seluruh wisatawan maupun pengunjung di Kota Gudeg terkait larangan merokok di kawasan Malioboro. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogjakarta Dodi Kurnianto menyebut, larangan merokok di Malioboro telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). &rdquo;Kami mengimbau, baik warga yang beraktivitas ekonomi di Malioboro maupun wisatawan untuk menaati. Ini adalah fasilitas umum, tempat umum yang ada orang tua, anak-anak, ibu-ibu yang harus dijaga kesehatannya,&rdquo; ujar Dodi seperti dilansir dari Antara. Sejak Malioboro ditetapkan sebagai KTR, aktivitas merokok di sembarang tempat, mempublikasikan, termasuk menjual rokok tidak diperbolehkan di kawasan itu. Dodi menuturkan, selama momen liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pihaknya kembali mengintensifkan penyebaran informasi terkait KTR kepada pengunjung Malioboro melalui pengeras suara maupun media lain. Pengawasan dan penertiban juga digencarkan dengan rata-rata setiap hari menindak sebanyak 50 orang pelanggar aturan. Selain memberikan teguran, menurut dia, petugas juga menginformasikan terkait tempat khusus merokok yang telah disediakan bagi wisatawan maupun pelaku ekonomi di Malioboro. Meski telah disiapkan sanksi pidana, Dodi nengakui hal itu belum menjadi prioritas utama mengingat pelanggar kebanyakan para wisatawan yang tidak tahu bahwa Malioboro telah ditetapkan kawasan tanpa rokok. &rdquo;Sampai saat ini yang kami lakukan adalah teguran lisan dan tertulis, karena tidak semua wisatawan tahu bahwa Malioboro KTR. Biasanya (pelanggar) wisatawan dari luar kota karena ketidaktahuannya. Tapi, ada juga misalnya pengemudi becak andong yang tiap hari di sana, tetap masih melanggar kami tegur lebih keras lagi,&rdquo; ucap Dodi Kurnianto. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta Arumi Wulansari mengatakan, Perda KTR bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap perokok aktif. &rdquo;Tujuannya untuk melindungi kelompok rentan dari paparan asap rokok dan mengedukasi para perokok agar merokok di tempatnya, sehingga tidak merugikan orang lain,&rdquo; ujar Arumi. Sejumlah tempat khusus merokok yang disediakan di kawasan Malioboro, yaitu di Tempat Khusus Parkir Malioboro Mal, di area luar di Plaza Malioboro dan Pasar Beringharjo lantai tiga. Selain itu, disediakan pula sejumlah titik untuk merokok dengan penyediaan asbak kecil di sirip-sirip Malioboro, yakni di Jalan Dagen dan Jalan Ketandan samping Ramayana Mal.

Pemkot Jogjakarta ingatkan kembali kepada seluruh wisatawan maupun pengunjung di Kota Gudeg terkait larangan merokok di kawasan Malioboro

Pemkot Jogjakarta Ingatkan Wisatawan Larangan Merokok di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/WhatsApp-Image-2024-08-15-at-083752-1181254073.jpg" alt="Pj Gubernur bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga persetujuan Raperda. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga persetujuan Raperda. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama pimpinan DPRD Jatim menandatangani tiga persetujuan bersama untuk Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050 dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Persetujuan bersama penetapan atas tiga Raperda itu ditandatangani Pj Gubernur Jawa Timur bersama Pimpinan DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/8). &rdquo;Alhamdulillah bersama DPRD Jatim kami telah menetapkan tiga raperda menjadi perda, yaitu Kawasan Tanpa Rokok, Rencana&nbsp; Umum Energi Daerah 2019 - 2050, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,&rdquo; kata Adhy. &rdquo;Harapannya tiga perda ini bisa menjadi pedoman dan payung hukum yang jelas dan berkualitas untuk masing-masing bidangnya, karena tiga perda ini ada yang hubungannya dengan kesehatan, energi dan kebudayaan,&rdquo; ungkap dia. Tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pj Gubernur Jatim mengatakan, itu bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Selain itu, Perda KTR juga sekaligus untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok. &rdquo;Ini juga bentuk pemerintah melindungi hak masyarakat untuk dapat merokok di area yang dikhususkan untuk merokok, jadi boleh merokok tapi di area tertentu yang dikhususkan,&rdquo; jelas Adhy. Menurut dia, Perda itu tidak melarang untuk memproduksi dan menjual rokok konvensional maupun rokok elektronik. Tetapi yang dimaksud adalah penyediaan ruangan khusus atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam atau di luar ruang juga mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. &rdquo;Harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur, bisa mendapatkan udara yang lebih bersih dan sehat,&rdquo; tutur Adhy. Terkait Perda RUED, Adhy mengatakan, perda tersebut memuat kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor. &rdquo;Ini bentuk komitmen dan panduan bagi Pemda dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan energi yang ada di daerah. Serta bagaimana kontribusi daerah dalam upaya pencapaian target-target energi nasional,&rdquo; terang Adhy. Sedangkan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah, lanjut Adhy, memuat strategi pengelolaan kebudayaan di Jawa Timur menjadi bagian dari kekayaan dan identitas bangsa. Tujuannya untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. &rdquo;Objeknya ini ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional,&rdquo; sebut Adhy. Lebih dari itu, objek pemajuan kebudayaan daerah yang masuk dalam warisan budaya Jatim nanti dapat terinventarisir dalam pangkalan data kebudayaan daerah dan terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal. Dan itu menjadi salah satu aspek dalam pengamanan semua objek budaya Jawa Timur. &rdquo;Bisa menjadi payung hukum dan menjadi perda berkualitas yang dapat diimplementasikan secara optimal juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah,&rdquo; ucap Adhy.

Pj Gubernur Adhy Karyono bersama pimpinan DPRD Jatim tanda tangani tiga Raperda jadi Perda yakni KTR, RUED 2019-2050 dan Pemajuan Kebudayaan

Sahkan Perda KTR, RUED, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pj Gubernur Adhy Karyono Optimistis Jadi Payung Hukum Berkualitas di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KTR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemberlakuan aturan kawasan tanpa rokok (KTR) di Surabaya berjalan sejak Juni. Sanksi tegas menyambut para pelanggarnya sesuai dengan Perwali Nomor 110 Tahun 2021. Mulai teguran, denda administrasi, hingga kerja sosial.  Aturan tersebut bukan untuk melarang masyarakat merokok. Tetapi, mengatur atau mengendalikan ruang gerak para perokok. Mereka tidak diperbolehkan merokok di sembarang tempat. Tujuannya, melindungi kesehatan masyarakat.  Agar aturan tersebut berjalan maksimal, tim satgas KTR dibentuk. Mereka bertugas sebagai pengawas di lapangan. Misalnya, di wilayah Surabaya Utara semua kantor kelurahan, puskesmas, dan sekolah di lima kecamatan dicek. Serentak di lima kecamatan, yakni Kecamatan Semampir, Kenjeran, Bulak, Krembangan, dan Pabean Cantian.  Pengecekan dimulai dari Kantor Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir. Di lokasi tersebut petugas tidak menemukan adanya ruangan khusus merokok atau smoking area. Sembari menempelkan stiker, petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya meminta lurah setempat untuk segera membuat smoking area.  Lurah Ujung Wahyudi Hardiyanto pun lantas menyanggupi penyediaan smoking area di area parkir kendaraan. Dengan demikian, ada tempat khusus untuk perokok. Kemudian, semua ketua RW akan dikumpulkan.  ”Selain di sini (kantor Kelurahan Ujung), kami ingin KTR juga bisa diterapkan di permukiman penduduk,’’ kata Wahyudi di halaman kantor Kelurahan Ujung Selasa (26/7).

Satgas Cek Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Area Publik Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-sanksi-tambahan-bagi-pns-yang-melanggar-perda-ktr-di-surabaya_m_.jpg" alt="Ilustrasi, tanda larangan merokok di Gedung DPRD Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, tanda larangan merokok di Gedung DPRD Kota Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peraturan Wali Kota (Perwali) 110/2021 tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) sudah berlaku efektif sejak bulan lalu. Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menyiapkan sanksi tegas bagi setiap pelanggar. Pengawasannya dilakukan oleh satgas KTR. ”Sekarang sudah mulai berlaku,” kata Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina kemarin (20/6).  Agar regulasi berjalan efektif, dinkes sudah membentuk satgas KTR. Terdiri dari petugas dinkes, BPBD, dan satpol PP. Selain itu, satgas KTR melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta akademisi. ”Satgas sudah dibentuk dan mulai bertugas,” ujar Nanik.  Satgas bakal turun melakukan pengawasan secara berkala. Durasinya dua kali setiap bulan. Pengawasan sekaligus penindakan akan dilakukan pada pekan kedua dan keempat per bulan. Semua ketentuan dalam perwali itu mengikat ke semua pihak. Termasuk bagi mereka yang melanggar.  Untuk sanksi personal, contohnya, mulai teguran lisan, sanksi sosial, hingga denda administratif. Denda administratif nominalnya Rp 250 ribu per orang. Sanksi lain bagi pelanggar berupa kerja sosial. Nah, salah satunya adalah kerja sosial di liponsos. ”Terkait ini, kami sudah koordinasi dengan dinsos,” kata Nanik.  Beragam jenis kerja sosial sudah disusun bagi pelanggar perwali KTR. Mulai bersih-bersih hingga membantu petugas liponsos. Termasuk menyiapkan makanan untuk dibagikan ke penghuni liponsos.  Untuk instansi, denda yang diberikan sesuai dengan tingkat usahanya. Usaha mikro sebesar Rp 500 ribu, usaha kecil Rp 1 juta, usaha menengah Rp 5 juta, dan jenis usaha besar bisa dikenai denda Rp 15 juta.  Nanik berharap seluruh pihak menegakkan perwali tersebut. Dengan begitu, masyarakat Surabaya bisa hidup sehat tanpa asap rokok. Apalagi, tegas dia, perokok pasif mengalami dampak yang paling tinggi dibandingkan perokok aktif. ”Rokok merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan,” tuturnya.

Langgar Kawasan Tanpa Rokok, Dihukum Kerja Sosial di Liponsos Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UNESA-SURABAYA.jpg" alt="Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) (Dokumen/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) (Dokumen/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Kesehatan Surabaya terus menyuarakan Perwali Surabaya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR). Kali ini sosialisasi dilakukan dengan menggandeng civitas academica Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ada sekitar 500 orang yang mengikuti kegiatan tersebut.  Kepala Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinkes Surabaya Saefuddin Zuhri mengatakan, perwali KTR bukan dibuat untuk melarang warga merokok. Tetapi, menetapkan beberapa kawasan yang bisa digunakan untuk merokok dan kawasan mana yang tidak boleh ada asap rokok.  KTR meliputi sarana kesehatan, tempat belajar dan mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum seperti tempat olahraga, kolam renang, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), ruang terbuka hijau, stadion, monumen, dan tempat lainnya. ”Setiap orang (boleh) merokok di tempat yang disediakan untuk merokok,” tegas Saefuddin.  Bagi yang melanggar aturan KTR, akan dikenakan sanksi administratif. Yakni, berupa teguran lisan, denda Rp 250 ribu, dan atau melaksanakan kerja sosial. Saefuddin berharap, demi kebaikan bersama, para dosen dan mahasiswa bisa mematuhi aturan tersebut. Juga, berani menegur orang-orang di sekitarnya yang merokok di sembarang tempat.  Kepala Biro Umum dan Keuangan Unesa Sulaksono mengatakan, pihaknya telah melakukan penataan KTR untuk mendukung implementasi perwali tersebut. Menurut dia, perwali KTR perlu dipatuhi. Sebab, itu adalah langkah menuju Kota Surabaya yang maju dan tertib. ”Penataan KTR merupakan wujud kepedulian atas kesehatan kita bersama,’’ ujarnya.

Unesa Mulai Penataan Kawasan tanpa Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pakar-nilai-perda-ktr-di-bogor-kebablasan_m_168292.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pedagang ritel di Bogor, Jawa barat merasa diresahkan dengan adanya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerahnya. Aturan itu melarang pemajangan produk rokok di toko. Pasalnya, banyak diantara pedagang ritel yang mengaku tidak mengetahui adanya sosialisasi ketentuan peraturan tersebut oleh pemerintah Kota Bogor. Agus, seorang pedagang kelontong di Kota Bogor, mengaku kurang mengetahui soal larangan tersebut.&nbsp; Ia mengaku dirinya dan teman-teman pedagang kelontong lainnya merasa khawatir dengan larangan pemajangan produk rokok di toko mereka. Larangan ini berpotensi mengurangi omset. "Pedagang inginnya ya memajang barang dagangannya. Kalau tidak dipajang, pembeli kadang bingung akan barang yang bisa dibeli di toko tersebut. Peraturan ini tidak jelas, kamipun jadi khawatir bagaimana pelaksanaan ke depannya," ujar Agus. Dia berharap, ke depannya, pedagang kecil juga diajak untuk merumuskan peraturan yang berpotensi memengaruhi pendapatan mereka.&nbsp; &ldquo;Ya kita minta pemerintah untuk melibatkan kita juga. Agar bisa mendapatkan gambaran penuh mengenai kondisi kami yang sebenarnya," tambahnya. Sementara itu, dalam kacamata hukum, larangan ini juga dinilai sebagai aturan yang kebablasan. Pasalnya, aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah&nbsp; Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.&nbsp; Dalam PP tersebut, penjual tetap diperbolehkan untuk memajang produk rokok di tempat penjualan. Sementara, hukum Indonesia menganut asas lex superior derogat legi inferior, yaitu bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Secara hirearkis, peraturan pemerintah lebih tinggi ketimbang peraturan daerah.&nbsp; "Aturan tidak boleh mengedepankan satu kelompok, lalu meminggirkan kelompok lain," ujar pakar hukum tata negara Margarito Kamis.&nbsp; Idealnya, perda dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan keberlangsungan usaha warga Bogor yang bergantung pada industri ritel. Perda bermasalah tak hanya kali ini saja terjadi. Dalam beberapa tahun ini, banyak perda di Kota Bogor yang bermasalah dan telah dicabut, termasuk peraturan daerah terkait retribusi pemanfaatan ruang hingga retribusi izin usaha jasa konstruksi.&nbsp; Terakhir, pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan tiga perda karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ketiga Perda itu, yakni Penyelenggaraan Menara, Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Sampah.

Pakar Nilai Perda KTR di Bogor Kebablasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ktr

Berita Terkini