<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/jokowi-ke-asean-314226696.png" alt="DARI INDONESIA KE LAOS: Presiden Joko Widodo menyerahkan simbol keketuaan ASEAN kepada PM Laos Sonexay Siphandone di Jakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>DARI INDONESIA KE LAOS: Presiden Joko Widodo menyerahkan simbol keketuaan ASEAN kepada PM Laos Sonexay Siphandone di Jakarta kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KTT Ke-43 ASEAN resmi ditutup kemarin (7/9). Presiden Joko Widodo akan membawa hasil pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN dan negara mitra ke gelaran G20 Summit India, 9&ndash;10 September 2023. Jokowi dijadwalkan terbang ke India hari ini (8/9). Sejumlah komitmen hasil KTT ASEAN yang akan dibawanya ke forum tersebut, antara lain, masalah stabilitas dan perdamaian. &rdquo;Stabilitas dan perdamaian adalah kunci kemakmuran. Bahwa dunia membutuhkan safe house, kolaborasi, dan kerja sama. Itu harus diutamakan,&rdquo; tuturnya dalam konferensi pers seusai penutupan KTT Ke-43 ASEAN di JCC, Jakarta. Selain itu, Indonesia akan menyuarakan kepentingan negara berkembang terkait inklusivitas dan hak-hak menyejahterakan rakyatnya. Termasuk di dalamnya hilirisasi industri. Terkait rangkaian KTT Ke-43 ASEAN dan KTT lainnya, dia menyatakan seluruhnya terlaksana dengan baik dan lancar. Meski diwarnai ketegangan hingga tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, sejumlah kesepakatan berhasil tercapai. Dalam keketuaan Indonesia kali ini, Jokowi mengklaim banyak hal yang dicapai sebagai upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Sementara itu, sebagai bagian dari Asia-Pasifik, ASEAN dan Indonesia terus mengajak kerja sama, termasuk dalam hal menyejahterakan rakyat melalui hilirisasi industri. Kesepakatan pun berhasil diraih melalui kerja sama pengembangan ekosistem EV battery bersama Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Pada hari terakhir KTT Ke-43 ASEAN kemarin, Jokowi kembali memimpin sejumlah pertemuan dengan negara-negara mitra. Meliputi KTT Ke-20 ASEAN-India bersama PM Narendra Modi, KTT Ke-18 Asia Timur, KTT Ke-3 ASEAN-Australia bersama PM Albanese, dan KTT Ke-13 ASEAN-PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (mia/lyn/idr/syn/c6/fal)

KTT Ke-43 ASEAN resmi ditutup kemarin (7/9). Presiden Joko Widodo akan membawa hasil pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN.

Presiden Jokowi Bawa Hasil KTT ASEAN ke G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/negara-asean-2878482065.png" alt="BERMITRA: Presiden Joko Widodo menyambut Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta kemarin (6/9)." width="100%">
<figcaption>BERMITRA: Presiden Joko Widodo menyambut Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta kemarin (6/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah negara mitra ASEAN menyatakan komitmen dukungan dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN kemarin (6/9). Mulai dukungan ekonomi hingga energi terbarukan. Misalnya, dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). KTT Ke-26 ASEAN-RRT diikuti para pemimpin negara ASEAN bersama Perdana Menteri RRT Li Qiang. Terkait dengan ekonomi, Li Qiang menyatakan komitmennya untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah RRT kembali menekankan komitmen untuk membeli produk pertanian dari negara-negara ASEAN senilai USD 150 miliar atau setara Rp 2.294 triliun (kurs Rp 15.298) dalam lima tahun ke depan. Komitmen itu pernah disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada pertemuan puncak khusus untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog Tiongkok-ASEAN tahun lalu. Saat ini, kata dia, Tiongkok telah mengeluarkan USD 55 miliar untuk mengimpor produk agrikultur dari negara anggota ASEAN. ASEAN dan Tiongkok juga berkomitmen memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Karena itu, rasa saling percaya ASEAN dan Tiongkok semakin kuat. Sementara itu, KTT Ke-24 ASEAN-Republik Korea yang dihadiri Presiden Republik Korea Yoon Suk-yeol membahas transisi energi dan transformasi digital. Presiden Joko Widodo menyatakan, Korea merupakan partnership of the future. Mengenai transisi energi, Jokowi menyinggung ketergantungan ASEAN terhadap sumber energi fosil yang harus dikurangi hingga 78 persen. Meski, dia mengakui bahwa transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit. Karena itu, dia mengajak Korea untuk berkolaborasi. Selain dari sisi ekonomi, Jokowi menekankan stabilitas kawasan. Dia menuturkan bahwa stabilitas kawasan harus dijaga dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Yoon Suk-yeol menyampaikan, trilateral atau kerja sama tiga negara antara Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan terus mendukung arsitektur regional ASEAN. Tiga negara itu telah meluncurkan kerangka kerja sama keamanan maritim yang bakal turut mendukung keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN. Selain dengan RRT dan Korea, dilakukan pertemuan dengan negara mitra lain. Yakni, KTT Ke-26 ASEAN-Jepang bersama PM Jepang Fumio Kishida, KTT Ke-26 ASEAN Plus Three (APT), KTT Ke-11 ASEAN-US yang dihadiri Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, serta KTT ASEAN-Kanada bersama PM Kanada Justin Trudeau. Ditemui setelah rangkaian KTT ASEAN dan negara mitra, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan sejumlah hal tentang pembahasan para leader. Misalnya, pada KTT ASEAN Plus Three, Jepang dan RRT sempat mengangkat isu mengenai PLTN Fukushima. Sebagaimana diketahui, Jepang mulai membuang limbah Fukushima ke laut pada akhir Agustus 2023. Atas aksinya, Jepang mendapat banyak protes keras oleh sejumlah pihak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012929834/hasil-pertemuan-menteri-luar-negeri-asean-rekomendasikan-pengesahan-dokumen-visi-2045">Hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Rekomendasikan Pengesahan Dokumen Visi 2045</a> Menurut Retno, PM Jepang dalam KTT ASEAN-Jepang sempat menjelaskan apa yang sudah dilakukannya. &rdquo;Lebih ke penjelasan langkah-langkah yang sudah dilakukan Jepang, termasuk masalah scientific-based dan transparansi atau proses yang dilakukan bekerja sama dengan IAEA,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, dalam pertemuan KTT ASEAN Plus Three turut dibahas uji coba rudal oleh Korea Utara. (mia/dee/idr/lyn/c14/fal)

Sejumlah negara mitra ASEAN menyatakan komitmen dukungan dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN kemarin (6/9). Mulai dukungan ekonomi.

Isu PLTN Fukushima dan Uji Coba Rudal Korea Jadi Sorotan KTT Ke-43 ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/Menkominfo-Budi-Arie-Audiensi-dengan-Jaksa-Agung-Soal-BTS-Miftahul-Hayat-2-2246829780.jpeg" alt="Menkominfo Budi Arie." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hari ini (7/9) Bareskrim Polri mulai memeriksa para artis yang mempromosikan judi online. Salah seorang artis yang akan dimintai keterangan adalah Wulan Guritno (WG). Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, Dittipidsiber Bareskrim telah melayangkan undangan pemeriksaan untuk artis berinisial WG yang diduga mempromosikan judi online. &rdquo;Dipanggil Kamis,&rdquo; katanya di lobi Bareskrim kemarin (6/9). Selain Wulan, dia belum memastikan jadwal pemanggilan klarifikasi untuk 25 artis dan influencer lainnya. Dia hanya menegaskan bahwa Bareskrim berupaya memberantas judi online. Terpisah, Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Zainul Arifin menyatakan, dengan dipanggilnya para artis tersebut, akan diketahui alasan mereka mempromosikan judi online. &rdquo;Janganlah beralasan itu game online. Kenyataannya, di dalamnya ada juga judi online-nya,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi angkat bicara soal peretasan akun YouTube DPR yang menayangkan video live judi online. Dia menilai, peretasan itu erat kaitannya dengan keamanan siber. &rdquo;Keamanan sibernya tolong dikuatkan, diperkuat,&rdquo; tuturnya ditemui di media center KTT Ke-43 ASEAN kemarin. Terkait dengan tindak lanjut dari peretasan tersebut, dia menjelaskan, sesuai dengan tupoksinya, Kemenkominfo konsisten memblokir seluruh situs yang berkaitan dengan perjudian. Sebab, judi masih ditetapkan sebagai kegiatan ilegal sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan. &rdquo;Jadi, semua tindakan perjudian dalam bentuk apa pun itu ilegal. Sudah hampir ratusan ribu situs yang kami blokir. Setiap minggu saya harus laporan. Sehari tuh 3.000 situs kami blokir,&rdquo; paparnya. Mengenai nama Wulan Guritno yang malah disebut-sebut bakal dijadikan duta anti judi online, Budi memberikan klarifikasi. Menurut dia, tawaran itu tidak hanya ditujukan kepada satu pihak. Tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, baik itu artis, selebgram, influencer (pemengaruh), maupun unsur masyarakat lainnya. &rdquo;Duta itu tuh maksudnya dalam pengertian yuk kita sama-sama kampanye anti judi online,&rdquo; ungkapnya. Pihaknya mendukung proses hukum yang berlaku. Budi juga enggan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. (idr/mia/shf/c14/fal)

Hari ini (7/9) Bareskrim Polri mulai memeriksa para artis yang mempromosikan judi online. Salah seorang artis yang akan dimintai keterangan

Menkominfo Klaim Blokir 3 Ribu Situs Judi Online, Hari Ini Bareskrim Panggil Wulan Guritno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/menlu-retno-1540763971.jpg" alt="Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pandangannya dalam Pertemuan Ke-13 Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur (EAS FMM) di Jakarta, Jumat (14/7/2023). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pandangannya dalam Pertemuan Ke-13 Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur (EAS FMM) di Jakarta, Jumat (14/7/2023). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para menteri luar negeri ASEAN sepakat merekomendasikan ASEAN Concord IV untuk disahkan dalam pertemuan KTT Ke-43 ASEAN hari ini (4/9). Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, kemarin (4/9). Sebagai informasi, para Menlu ASEAN melakukan tiga pertemuan. Yakni, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Political Security Community (APSC) Council, dan ACC. Dalam pertemuan itu, Myanmar kembali absen. Menlu Retno Marsudi menuturkan, penyusunan ASEAN Concord IV merupakan usulan Indonesia. Dokumen itu diharapkan akan menjadi fondasi untuk penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045. Juga, memperkuat ASEAN agar dapat mengatasi berbagai tantangan masa depan. &rdquo;Tantangan yang kita hadapi saat ini sudah besar. Namun, tantangan yang akan kita hadapi di masa depan semakin besar. Apakah ASEAN bisa terus maju atau tidak tergantung pada kita semua,&rdquo; ujar Retno saat memimpin ACC. Dalam KTT juga akan diadopsi percepatan pembuatan keputusan di saat krisis dan penguatan kapasitas ASEAN untuk menghadapi tantangan baru. Para Menlu merekomendasikan pengesahan beberapa dokumen kepada para leaders. &rdquo;Di antaranya, dokumen terkait food security, kesehatan, ekonomi digital, dan lainnya,&rdquo; katanya. Pada KTT Ke-43 ASEAN yang dimulai hari ini, masalah Myanmar akan menjadi salah satu bahasan para leaders. Itu sesuai dengan mandat KTT Ke-40 dan Ke-41 ASEAN bahwa 5PC akan di-review implementasinya. Menurut Retno, para Menlu merekomendasikan 5PC tetap menjadi rujukan utama dalam penanganan isu Myanmar. Sementara itu, dalam APSC Council, Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin meningkat di kawasan ASEAN. Karena itu, dia menekankan penguatan pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban oleh ASEAN. Selain TPPO, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang, serta isu terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi. Di sisi lain, sebelum KTT ASEAN hari ini, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara ASEAN. Yakni, perdana menteri Timor Leste, perdana menteri Vietnam, dan perdana menteri Kamboja. Jokowi juga menemui perdana menteri Kepulauan Cook. (mia/lyn/dee/wan/idr/syn/c6/fal)

Para menteri luar negeri ASEAN sepakat merekomendasikan ASEAN Concord IV untuk disahkan dalam pertemuan KTT Ke-43 ASEAN hari ini (4/9).

Hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Rekomendasikan Pengesahan Dokumen Visi 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merestui PNS DKI Jakarta untuk hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas secara kedinasan WFO dan WFH selama persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Tahun 2023 Ke-43. Surat edaran tersebut telah ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH),"&nbsp; kata Anas dalam keterangan resmi, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012654271/hmid-serahkan-ioniq-6-dan-ioniq-5-untuk-asean-summit-ke-43-dan-archipelagic-island-states-summit-2023">HMID Serahkan IONIQ 6 dan IONIQ 5 untuk ASEAN Summit ke-43 dan Archipelagic &amp; Island States Summit 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Anas memastikan, surat edaran tersebut mengimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan hybrid working PNS DKI Jakarta dilakukan selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Adapun ketentuan persentase pembagian Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan baik WFH maupun WFO tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada lampiran surat edaran disebutkan bahwa persentase WFH paling banyak 50 persen dan presentasi WFO sama dengan atau lebih dari 50 persen untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012672501/346-unit-mobil-listrik-hyundai-jadi-kendaraan-operasional-di-ktt-asean-2023">346 Unit Mobil Listrik Hyundai jadi Kendaraan Operasional di KTT ASEAN 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal bagi yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)," kata Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada surat edaran tersebut juga disebutkan terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012748157/jakarta-jadi-tuan-rumah-ktt-asean-sejumlah-sekolah-di-dki-akan-terapkan-pjj">Jakarta Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN, Sejumlah Sekolah di DKI akan Terapkan PJJ</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. Ketiga yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terakhir atau keempat yaitu memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN".

Menteri PANRB Restui PNS DKI Jakarta WFH selama Persiapan dan Pelaksanaan KTT ASEAN

KTT ke-43 ASEAN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KTT ke-43 ASEAN

Berita Terkini

Presiden Jokowi Bawa Hasil KTT ASEAN ke G20

Isu PLTN Fukushima dan Uji Coba Rudal Korea Jadi Sorotan KTT Ke-43 ASEAN

Menkominfo Klaim Blokir 3 Ribu Situs Judi Online, Hari Ini Bareskrim Panggil Wulan Guritno

Hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Rekomendasikan Pengesahan Dokumen Visi 2045

Menteri PANRB Restui PNS DKI Jakarta WFH selama Persiapan dan Pelaksanaan KTT ASEAN

Download Aplikasi JawaPos.com