<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/Screenshot_2026-01-26-17-32-24-080_comandroidchrome-edit-996104653.jpg" alt="Petugas Karantina Satpel Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengamankan truk mengangkut 6 ekor kuda pacu saat turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi. (ANTARA/Karantina Jatim)" width="100%">
<figcaption>Petugas Karantina Satpel Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengamankan truk mengangkut 6 ekor kuda pacu saat turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi. (ANTARA/Karantina Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Karantina Jawa Timur menggagalkan pengiriman enam ekor kuda pacu tanpa dilengkapi dokumen lengkap asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepala Karantina Jawa Timur Sokhib mengatakan pengungkapan pengiriman enam ekor kuda pacu ilegal dari Lombok Tengah dan rencana dikirim ke Sumedang, Jawa Barat, ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh petugas karantina bersama instansi terkait. "Petugas kami melakukan pemeriksaan kendaraan truk&nbsp;colt diesel&nbsp;yang dicurigai membawa hewan tanpa dokumen karantina dan dari hasil pemeriksaan ditemukan enam ekor kuda pacu yang ditutup rapat menggunakan terpal untuk mengelabui petugas saat kendaraan turun dari KM Mutiara Sentosa III," katanya dalam keterangannya diterima di Banyuwangi, Senin. Sokhib menyampaikan pengungkapan pengiriman kuda pacu ilegal atau tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dan dokumen karantina pada Minggu (25/1) malam, itu berpotensi menjadi media pembawa penyakit hewan karantina yang dapat membahayakan kesehatan hewan dan manusia. Ia menegaskan bahwa praktik penyelundupan hewan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat mengancam keamanan hayati dan kelestarian sumber daya alam Indonesia. "Setiap orang yang menyelundupkan hewan, ikan, tumbuhan dan lainnya di Indonesia melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf a juncto Pasal 88 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar," ucap Sokhib. Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan karantina demi mencegah masuk dan tersebarnya penyakit berbahaya. "Mari bersama-sama mencegah penyelundupan dan melindungi keamanan hayati serta keutuhan NKRI," tutur Sokhib. (*)

Karantina Jawa Timur menggagalkan pengiriman enam ekor kuda pacu tanpa dilengkapi dokumen lengkap asal Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Karantina Jatim Gagalkan Pengiriman 6 Kuda Pacu Ilegal asal NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/J9xsfcQpYxrASgiLnOc8YeTHY65331P8Rwqzw5aU-644203842.jpg" alt="Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Jakarta 2025 resmi menetapkan Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta yang baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu bertekad membuat Jakarta jadi sentra kuda pacu di Tanah Air. Charles Honoris terpilih sebagai Ketua Pordasi Jakarta periode 2025-2029 setelah menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Pordasi Jakarta 2025 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, Jumat (25/4) siang. Politikus partai PDI Perjuangan itu melanjutkan kepemimpinan Aryo, yang kini jadi Ketua Umum PP Pordasi. "Tentunya apa yang ingin kami lakukan, ya kami akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pengurus sebelumnya, yang hari ini sudah menjadi Ketua Umum Pordasi, Mas Aryo," katanya di Jakarta. "Kami tentunya ke depan juga akan membangun ekosistem yang lebih baik untuk komunitas berkuda, baik itu di cabang olahraga equestrian maupun kuda pacu," tambah Charles Honoris. Charles juga menyampaikan bahwa Pordasi Jakarta di bawah komandonya akan terus selaras dengan keinginan dan mimpi PP Pordasi, yakni menjadikan Jakarta sebagai pusat olahraga berkuda ke depannya. "Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo sebagai Ketua Umum Pordasi, kami ingin ke depan Jakarta menjadi sentra kuda pacu, bukan saja di Indonesia tetapi di dunia internasional, dengan adanya fasilitas pacuan kuda yang akan dibangun segera di Pulo Mas," terangnya. Selain itu, Charles Honoris juga mengungkap dua target yang dicanangkan olehnya bersama Pordasi Jakarta. Pertama dengan melanjutkan berbagai ajang yang dijalankan oleh pengprog, baik di tingkat daerah maupun nasional. Untuk target khusus, kata Charles, Pordasi Jakarta di bawah pimpinannya akan menyiapkan para atlet berkuda Jakarta bisa ikut dan berprestasi di PON 2028. "Kalau kemarin kami menjadi juara umum dengan mendapatkan 4 medali emas di kuda pacu dan 4 medali emas di equestrian, ya ke depan harapannya kita tetap menjadi juara umum dengan jumlah medali emas yang lebih banyak," jelasnya. Sementara itu, Aryo menyampaikan selamat kepada Charles Honoris yang resmi terpilih sebagai Pordasi Jakarta. Dia berharap agar penerusnya dapat membuat olahraga berkuda semakin bergairah. Apalagi, Jakarta dalam waktu dekat akan memiliki fasilitas pacuan kuda bertaraf internasional di Pulo Mas. "Kami dari Pordasi Pusat telah sukses membawa investor untuk membangun kembali lapangan pacu di Pulo Mas agar pacuan kuda yang sudah sejak tahun 2016 tidak hadir di Jakarta, akan hadir kembali dan dalam format yang lebih megah dan skala internasional," terang Aryo. Aryo menerangkan, PP Pordasi akan mendukung agar Jakarta bisa menjadi kota global dengan pacuan kuda skala internasional. Salah satu caranya dengan menyiapkan kebijakan agar kuda-kuda dari luar negeri bisa berlaga di Jakarta. "Sehingga sesuai harapan Pak Wakil Gubernur bahwa insya Allah 2027, dua tahun lagi pada saat Jakarta (berusia) 500 tahun, Jakarta benar-benar menjadi kota global dengan pacuan kuda skala internasional dengan tentu saja dengan price money internasional juga," jelas keponkan Presiden RI Prabowo Subianto ini. Dukungan dan apresiasi kepada Pordasi Jakarta yang telah memiliki ketua baru juga diberikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, yang turut hadir dalam Musprov. Dia yakin terpilihnya Charles Honoris dapat membuat olahraga berkuda di Jakarta lebih bergema lagi. "Atas nama pemerintah provinsi DKI saya ucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada musyawarah pengurus provinsi DKI Jakarta dalam olahraga berkuda ini. Saya melihat prospek berkuda ini di Jakarta bisa lebih bergema lagi," tutur Rano. "Saya juga berharap dalam kaitan Jakarta 500 tahun 2027 Pulo Mas selesai dan kejuaraan pacuan kuda juga terjadi di Jakarta. Jadi kami dukung lah pasti. Saya sangat yakin Jakarta akan bisa masuk ke dalam arena internasional karena itu yang diharapkan juga," jelasnya menambahkan. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 409px; top: 931.75px;">&nbsp;</div>

Charles Honoris juga mengungkap dua target yang dicanangkan olehnya bersama Pordasi Jakarta. Pertama dengan melanjutkan berbagai ajang.

 Lanjutkan Tongkat Estafet Aryo Djojohadikusumo, Charles Honoris Siap Bikin Jakarta Jadi Sentra Kuda Pacu di Indonesia

kuda pacu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuda pacu

Berita Terkini

Karantina Jatim Gagalkan Pengiriman 6 Kuda Pacu Ilegal asal NTB

Lanjutkan Tongkat Estafet Aryo Djojohadikusumo, Charles Honoris Siap Bikin Jakarta Jadi Sentra Kuda Pacu di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com