<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Andi-Syafrani-2091725542.jpg" alt="Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah resmi menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai 2 Januari 2026. Penerapan aturan hukum tersebut diharapkan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, menegaskan undang-undang baru tidak boleh berpihak pada kepentingan kekuasaan semata. Menurutnya, demokrasi harus menjadi fondasi utama dalam penerapan KUHP yang baru. &ldquo;Undang-undang yang baru harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga, dan KUHP yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan,&rdquo; kata Andi kepada wartawan, Rabu (21/1). Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Pasalnya, terdapat potensi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Andi, KUHP yang cenderung mendekati praktik kebijakan otoriter justru akan merugikan masyarakat dan bertentangan dengan semangat demokrasi. &ldquo;Kedaulatan rakyat harus dijaga, dan KUHP yang baru tidak boleh mencederai hak-hak dasar masyarakat,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, ia juga menyoroti proses perubahan KUHP yang dinilai dilakukan secara serampangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP, masyarakat kini harus berhadapan dengan dua kitab undang-undang sekaligus, yakni KUHP dan KUHAP, yang dinilai rumit secara teknis. &ldquo;Pegangan hukum rakyat tidak lagi sederhana. Ini berpotensi membingungkan masyarakat dan justru menyulitkan mereka memahami hukum yang seharusnya melindungi,&rdquo; ucap Andi. Ia menegaskan, setiap perubahan dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada upaya untuk mengurangi kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi. &ldquo;Sejumlah pasal dalam revisi KUHP yang sedang dibahas berpotensi membatasi kritik sosial, perbedaan pendapat, dan aktivitas masyarakat sipil. Ini harus menjadi perhatian serius,&rdquo; pungkasnya.

KUHP baru diterapkan 2026 diharapkan jaga kedaulatan rakyat dan demokrasi. Andi Syafrani soroti risiko pembatasan kebebasan berpendapat.

Penerapan KUHP Baru Diharapkan Mampu Jaga Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/Screenshot_28-7-2025_124648_wwwinstagramcom-1-2463614356.jpeg" alt="Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam aturan pidana nasional yang baru ini, perlindungan terhadap kehidupan beragama serta sarana dan pelaksanaan ibadah diperketat. Melalui KUHP baru, negara menegaskan larangan terhadap berbagai bentuk gangguan, perintangan, hingga pembubaran kegiatan keagamaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. Salah satu pasal krusialnya, yakni Pasal 303 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu atau membubarkan pertemuan dan upacara keagamaan. Dalam Pasal 303 Ayat (2) ditegaskan, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan dapat dipidana penjara paling lama dua tahun. "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III," bunyi Pasal 303 Ayat (2), sebagaimana sikutip Jumat (16/1). Sanksi lebih berat dikenakan jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Pasal 303 Ayat (3) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV. "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," tegas bunyi Pasal 303 Ayat (3). KUHP baru juga mengatur sanksi bagi tindakan yang dinilai lebih ringan, seperti membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah. Pasal 303 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat ibadah saat kegiatan ibadah berlangsung dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Selain itu, KUHP juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Setiap orang yang memaksa orang lain untuk tidak beragama atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pemimpin ibadah. Pasal 304 mengatur bahwa penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah di muka umum dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, Pasal 305 mengatur perlindungan terhadap sarana ibadah. Setiap orang yang menodai bangunan tempat ibadah atau benda yang digunakan untuk ibadah dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II. Jika perbuatan tersebut berupa perusakan atau pembakaran tempat ibadah secara melawan hukum, ancaman pidananya meningkat hingga lima tahun penjara atau denda paling banyak kategori V. Melalui pengaturan tersebut, KUHP baru diharapkan mampu mencegah konflik berbasis agama dan menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya secara aman, tertib, dan tanpa gangguan.

KUHP baru berlaku 2026 dengan ancaman pidana 5 tahun bagi yang ganggu ibadah agama lain. Ketahui sanksi dan larangannya.

Yang Hobi Sweeping Baca Nih KUHP Baru! Membubarkan Pertemuan Keagamaan Bisa Dipidana 5 Tahun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/JKT_-Bupati-Lampung-Tengah-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-10JPG-1765436227.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tersangka lainnya saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tersangka lainnya saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi memamerkan tersangka korupsi dalam konferensi pers. Hal itu terlihat saat lembaga antirasuah menggelar konferensi pees penetapan tersangka, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta Utara, pada Minggu (11/1). Kebijakan itu merupakan penyesuaian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang efektif diterapkan sejak Januari 2026. Praktisi hukum Wa Ode Nur Zainab menyambut baik langkah KPK yang menerapkan KUHAP baru, dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Menurutnya, sikap KPK sejalan dengan semangat reformasi hukum acara pidana. "Langkah KPK sejalan dengan semangat reformasi hukum acara pidana," kata Wa Ode kepada wartawan, Senin (12/1). Namun demikian, ia berharap penerapan KUHAP Baru tidak berhenti pada aspek simbolik, melainkan dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, khususnya dalam proses persidangan. Penasihat hukum mantan Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto itu menegaskan, KUHAP baru secara tegas memperkuat dan menjamin hak-hak advokat yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya diatur dalam Pasal 150 huruf j KUHAP baru, yang memberikan hak kepada penasihat hukum untuk meminta dokumen dan alat bukti yang relevan guna kepentingan pembelaan. Ia menjelaskan, dalam perkara yang menjerat kliennya, Hari Karyuliarto didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur utama delik. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencantumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, Wa Ode menyatakan secara hukum, JPU wajib memberikan salinan atau fotokopi LHP tersebut kepada penasihat hukum terdakwa. &ldquo;Kami telah mengajukan permohonan secara resmi dalam persidangan agar salinan atau fotokopi LHP BPK tersebut diberikan kepada kami untuk kepentingan pembelaan. Namun hingga saat ini, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak pernah menerima salinan dokumen tersebut,&rdquo; ujarnya. Namun, alasan yang disampaikan oleh pihak JPU KPK, lanjut Wa Ode, LHP Investigatif tersebut dikategorikan sebagai barang bukti yang terpisah dari berkas perkara, dan penasihat hukum hanya diperkenankan untuk melihatnya melalui mekanisme inzage di Gedung KPK RI. Menurutnya, praktik inzage dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penentuan kerugian keuangan negara, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHAP baru dan berpotensi mengabaikan hak pembelaan terdakwa. Wa Ode menegaskan KUHAP baru telah memberikan penegasan normatif mengenai kedudukan barang bukti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, setiap barang bukti yang dijadikan dasar penuntutan, termasuk dokumen penentuan kerugian keuangan negara, wajib dapat diakses secara proporsional oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. &ldquo;Hal ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan yang efektif (effective defense) serta asas peradilan yang adil (fair trial), sebagaimana dikehendaki oleh prinsip due process of law,&rdquo; pungkasnya.

KPK tidak lagi pamerkan tersangka korupsi sesuai KUHAP baru. Praktisi hukum puji kebijakan ini demi proses hukum yang lebih adil-transparan.

KPK Terapkan KUHAP Baru, Tak lagi Pamerkan Tersangka Korupsi saat Konferensi Pers

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tercatat beberapa dugaan pelanggaran dalam laporan polisi dengan nomor registrasi LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas nama terlapor Pandji Pragiwaksono. Komika kenamaan itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum menggunakan KUHP baru. Berdasar keterangan yang disampaikan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak pada Jumat (9/1), pelapor menggunakan Pasal 300 KUHP dan atau Pasal 301 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 243 KUHP. &rdquo;Pasal yang diterapkan dalam laporan itu, yang diterapkan adalah KUHP baru,&rdquo; kata Reonald kepada awak media. Diakui oleh Reonald, laporan tersebut dibuat atas materi stand up comedy yang dibawakan oleh Panji dalam show bertajuk Mens Rea. Pelapor menganggap ada dugaan penistaan agama pada materi stand up comedy tersebut. Saat ini, polisi tengah menindaklanjuti laporan itu. &rdquo;Tentang penistaan agamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP,&rdquo; lanjut dia. Sebelumnya, Presidium Angkatan Muda NU Rizki Abdul Rahman Wahid menyatakan, Pandji telah membuat kegaduhan setelah Mens Rea tayang pada platform Netflix. Dia menyatakan bahwa komika yang juga salah satu founder Stand Up Comedy Indonesia itu telah memfitnah NU dan Muhammadiyah. &rdquo;Menurut kami beliau (Pandji) merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media,&rdquo; kata Rizki kepada awak media. Meski tidak menyebut nama Pandji secara eksplisit, Rizki mengakui bahwa terlapor dalam laporan tersebut adalah stand up comedian berinisial P yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Menurut dia, materi stand up yang dibawakan oleh Pandji berpotensi memecah belah persatuan. Utamanya di kalangan anak muda NU dan Muhammadiyah. &rdquo;Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis, yang terus kemudian itu disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang karena imbalan telah memberikan suara terhadap (salah satu calon dalam) kontestasi pemilu,&rdquo; ujarnya. Pada laporan yang di Polda Metro Jaya, pelapor turut melampirkan barang bukti rekaman video berisi penampilan Pandji dalam show Mens Rea. Atas laporan tersebut, Rizki berharap Polda Metro Jaya merespons cepat dengan melakukan tindak lanjut. Salah satunya memanggil dan memeriksa Pandji sebagai terlapor dalam laporan itu. &rdquo;Kalau bisa secepatnya (Pandji) dipanggil untuk diklarifikasi,&rdquo; harapnya. Mens Rea merupakan salah satu special show Pandji. Dalam show tersebut, salah seorang founder Stand Up Comedy Indonesia itu membawa materi yang berisi kritik sosial. Show tersebut tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025 dan langsung menjadi perhatian publik. Pro dan kontra pun bermunculan atas bit-bit yang ditampilkan oleh Pandji lewat show tersebut.

Pandji Pragiwaksono dilaporkan di Polda Metro Jaya menggunakan KUHP baru terkait dugaan penistaan agama dari materi stand up Comedy Mens Rea

Gaduh Mens Rea! Komika Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Pakai KUHP Baru, Ini Pasal-pasalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BERSIH-BERSIH.jpg" alt="Salah satu pelanggar protokol kesehatan di Balikpapan yang memilih kerja sosial karena mengaku tak mampu membayar sanksi denda . (Kaltim Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggar protokol kesehatan di Balikpapan yang memilih kerja sosial karena mengaku tak mampu membayar sanksi denda . (Kaltim Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Jumat, 2 Januari 2026, tidak hanya menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam wajah pemidanaan di Indonesia. Salah satu terobosan adalah penerapan pidana kerja sosial yang mulai disiapkan untuk dilaksanakan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pendekatan hukum yang diklaim lebih manusiawi dan berkeadilan. Pemerintah secara resmi memberlakukan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024. Kedua regulasi ini menjadi fondasi baru sistem peradilan pidana nasional yang menekankan pemulihan.&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, momentum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial. "Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan," kata Menko Yusril dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/1). Yusril menjelaskan, KUHAP baru sekaligus menggantikan KUHAP lama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, produk era Orde Baru. Meski lahir setelah kemerdekaan, aturan tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan prinsip hak asasi manusia pasca-amandemen UUD 1945, sehingga perlu disesuaikan dengan semangat KUHP Nasional yang baru. Menurutnya, reformasi hukum pidana ini merupakan hasil proses panjang sejak Reformasi 1998. KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 1918 dianggap tidak lagi relevan karena cenderung represif, berorientasi pada pidana penjara, serta minim ruang bagi keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Dalam KUHP Nasional, pendekatan pemidanaan bergeser dari retributif ke restoratif. Pemidanaan tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku keterangannya. "Perubahan ini tercermin dari penguatan pidana alternatif, termasuk kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, serta penekanan pada rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika untuk menekan kelebihan kapasitas rutan dan lapas, " jelas dia.&nbsp; Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto memastikan kesiapan jajaran pemasyarakatan dalam menerapkan pidana kerja sosial begitu KUHP dan KUHAP baru berlaku. "Tahun depan (pidana kerja sosial mulai berlaku). Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari (2026)," ujar Agus kepada wartawan di Kemenimipas, belum lama ini.&nbsp; Agus menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan untuk menyiapkan pelaksanaan sanksi tersebut. Bentuk dan lokasi kerja sosial nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan pemerintah daerah setempat. "Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan," kata dia. Selain dengan pemerintah daerah, mereka juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk memastikan kesiapan implementasi pidana kerja sosial di lapangan. "Sudah, sudah (koordinasi ke MA). Tadi kan sudah disampaikan," jelas dia.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026, tandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Tandai Perubahan Hukum Pidana, Kerja Sosial jadi Alternatif

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2q:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/IMG-20250129-WA0035-2843975838.jpg" alt="Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mementingkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia membantah, RKUHAP yang baru saja disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang menghadirkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. "Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). "Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi, dan itu sangat baik buat masyarakat," sambungnya. Supratman memastikan, KUHAP baru tetap mengatur aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa penyitaan hingga penyadapan harus melalui pengadilan. Ia membantah KUHAP baru memberikan kesewenang-wenangan terhadap aparat. "Semua yang namanya upaya paksa kan tetap harus lewat pengadilan, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu," tegasnya. Meski demikian, ia tak menampik terdapat usulan untuk membuat aturan secara khusus terkait Undang-Undang Penyadapan. Bahkan, hal itu juga telah diperintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi bukan hanya Komisi III dan Pemerintah. MK memerintahkan khusus penyadapan dibuat Undang-Undang tersendiri," imbuhnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan. </div> </div> </div> </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan RKUHAP mementingkan perlindungan HAM

Menkum Supratman Klaim KUHAP Baru Mampu Berikan Perlindungan HAM, Bantah Beri Kesewenangan Aparat

KUHAP baru 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KUHAP baru 2025