<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/U21EWViYRHfSioTuCYLZtXdjxlGU5lYBJcQoUFH1-2992949039.jpg" alt="Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam acara Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus organisasi kurator PKPI di Graha Pengayoman pada Selasa (25/11). (PKPI)" width="100%">
<figcaption>Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam acara Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus organisasi kurator PKPI di Graha Pengayoman pada Selasa (25/11). (PKPI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Organisasi profesi kurator Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) melaksanakan Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus. Acara dilaksanakan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Selasa (25/11).</p> <p>Dalam agenda tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mendorong agar PKPI menjadi mitra strategis pemerintah. Widodo berharap inagurasi angkatan pertama tersebut bisa memberikan pemahaman yang baik terkait hukum kepailitan dan kegiatan berusaha di Indonesia kepada para kurator muda.</p> <p>Dia ingin para kurator itu memahami Undang-Undang (UU) Kepailitan secara utuh. Sehingga mereka dapat diandalkan dalam urusan hukum kepailitan dan kegiatan berusaha.</p> <p>&rdquo;Kami berharap hadirnya inagurasi pendidikan dasar ini yang dilaksanakan PKPI bisa membantu para kurator muda untuk bisa memahami UU Kepailitan. Selain itu, PKPI juga bisa menjadi mitra strategis pemerintah (Kemenkum) dalam meningkatkan etika dan disiplin para kurator,&rdquo; ungkap Widodovdalam keterangan resmi kepada awak media.</p> <p>Sebagai salah satu organisasi profesi kurator, Widodo berharap PKPI memiliki peranan kunci dalam menyampaikan masukan terkait kurator dan kegiatan berusaha di Indonesia. Sehingga iklim berusaha di Indonesia kedepan berjalan dengan semakin baik. Tujuan akhirnya tentu saja demi meningkatkan perekonomian Indonesia.</p> <p>&rdquo;Saya berpesan kepada pengurus dan anggota PKPI untuk menjalankan prinsip organisasi yang baik serta mampu menjadi pembinaan profesionalitas yang kuat. Tak hanya itu, PKPI juga harus bisa mendorong kompetensi dan meningkatkan kualitas kurator serta membina hubungan baik dengan organisasi kurator lainnya,&rdquo; kata Widodo.</p> <p>Dalam keterangan yang sama Ketua Umum PKPI Albert Riyadi Suwono menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya inagurasi pertama tersebut. Dia pun menegaskan bahwa perjalanan PKPI sejak berdiri pada 2014 hingga diakui sebagai anggota Komite Bersama bukan proses yang mudah. Sehingga agenda itu menjadi tonggak sejarah bagi PKPI.</p> <p>&rdquo;Walaupun PKPI masih sangat muda, keberadaan kami dapat berdiri dan berkembang karena adanya dukungan dari banyak pihak,&rdquo; imbuh Albert Riyadi Suwono.&nbsp;</p> <p>Secara khusus, Albert menyampaikan apresiasi kepada menteri hukum dan seluruh jajaran Kemenkum atas dukungan dan ruang yang diberikan kepada organisasi yang dia pimpin.</p> <p>Menurut dia, berkat dukungan tersebut PKPI dapat hadir sebagai organisasi profesi yang kredibel dan berorientasi pada peningkatan profesionalisme kurator dan pengurus di Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Karena gagasannya lahir dari para purnabakti BHP (Balai Harta Peninggalan) dan tumbuh melalui dukungan penuh Kemenkum, tidak berlebihan jika kami menyebut bahwa PKPI adalah anak kandung Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami ingin PKPI menjadi organisasi yang berwibawa, profesional, dan bermanfaat bagi bangsa, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum,&rdquo; imbuh Albert Riyadi Suwono.</p>

Inagurasi pendidikan dasar kurator oleh PKPI di Kemenkum, dorong pemahaman hukum kepailitan dan profesionalisme kurator

PKPI Gelar Inagurasi Angkatan Pertama, Kemenkum Dukung Peningkatan Etika Kurator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG-20250719-WA0003-556410278.jpg" alt="Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri ke kepengerusan AKPI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri ke kepengerusan AKPI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri sebagai calon pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025&ndash;2028, Jumat (18/7). Mereka yakni Jimmy Simanjuntak, Resha Agriansyah, dan Daniel Alfredo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran ini dilakukan di Sekretariat AKPI, bertepatan dengan hari pertama masa pendaftaran. Hal ini menjadi penanda awal keseriusan pasangan JRE dalam membawa perubahan dan pembaruan di tubuh organisasi profesi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya mengusung semangat pembenahan internal AKPI demi kepentingan para anggotanya di tengah tantangan profesi kurator dan pengurus di masa kini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016318449/9-tanggal-lahir-yang-karirnya-paling-meledak-di-akhir-bulan-juli">9 Tanggal Lahir yang Karirnya Paling Meledak di Akhir Bulan Juli</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasangan JRE membuktikan bahwa mereka responsif dan tanggap, serta menempatkan kepentingan anggota menjadi nomor satu," ujar Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, juru bicara pasangan JRE, lewat keterangannya, Sabtu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itulah kami memilih untuk mendaftarkan mereka pada hari pertama pendaftaran, sebagai simbol keseriusan dan semangat perubahan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Uli, pemilihan hari Jumat sebagai hari pendaftaran bukan tanpa makna. &ldquo;Hari ini penuh berkah. Kami berharap, langkah awal ini akan membawa hasil yang baik ke depan demi kemajuan AKPI,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimmy Simanjuntak yang maju sebagai calon Ketua Umum AKPI menyampaikan, seluruh dokumen dan persyaratan administratif telah disiapkan tim JRE secara matang sesuai dengan ketentuan panitia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam dokumen, Resha Agriansyah ditetapkan sebagai calon sekretaris jendral, dan Daniel Alfredo sebagai calon ketua harian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016318436/5-shio-ini-diprediksi-dapat-durian-runtuh-rezeki-ratusan-juta-rupiah">5 Shio Ini Diprediksi Dapat Durian Runtuh Rezeki Ratusan Juta Rupiah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami hadir hari ini bersama para pendukung yang merupakan representasi dari aspirasi anggota AKPI. Ini bukan sekadar pendaftaran, tapi langkah awal menuju perubahan nyata bagi organisasi,&rdquo; tutur Jimmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menegaskan pentingnya menjaga serta meningkatkan fungsi AKPI sebagai organisasi yang melindungi, memberdayakan, dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam rangkaian pendaftaran tersebut, pasangan JRE juga mengusung nama advokat senior Bontor Octavianus L. Tobing sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan AKPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Bontor diharapkan dapat memperkuat penegakan kode etik profesi secara adil dan proporsional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penegakan kode etik harus dilakukan dengan bijak dan tetap melindungi anggota dari potensi kriminalisasi atau hambatan eksternal yang dapat merugikan profesi. Kami berharap dapat menegakkan kode etik dengan baik, ramah, dan amanah,&rdquo; ujar Bontor.</div>

Ketiganya mengusung semangat pembenahan internal AKPI demi kepentingan para anggotanya di tengah tantangan profesi kurator.

3 Advokat Nasional Daftar Kepengurusan AKPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/kurator2-4148899110.jpg" alt="Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)" width="100%">
<figcaption>Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di balik drama perusahaan bangkrut dan utang yang menumpuk, ada satu profesi yang sering kali bekerja dalam senyap, namun memikul beban besar. Dia adalah kurator.&nbsp;</p> <p>Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).&nbsp; Tugas mereka berat, mengelola harta debitur, memastikan hak para kreditur terpenuhi, dan semua itu dilakukan di bawah pengawasan pengadilan.</p> <p>Tapi ironisnya, saat menjalankan tugas negara itu, tak jarang mereka malah terseret masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal, dua nama tersebut maju sebagai calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) periode 2025&ndash;2028.&nbsp;</p> <p>Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar catatan kaki, ini adalah peringatan keras bahwa perlindungan hukum bagi profesi kurator butuh perhatian serius dan segera.&nbsp;"Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan atau bahkan dikriminalisasi karena melaksanakan tugasnya secara profesional," ujar Martin melalui catatannya.</p> <p>Bahkan dalam beberapa kasus, bantuan hukumnya justru datang dari organisasi advokat," lanjutnya. Sebagai informasi, pada 2021, tiga kurator resmi pengadilan yang menangani kasus PKPU justru dilaporkan secara pidana. Tuduhannya? Penggelembungan piutang.&nbsp;</p> <p>Padahal, mereka hanya menjalankan prosedur yang sudah baku, dan jumlah tagihan meningkat karena bunga dan denda sejak 2013. Tapi nyatanya, dua dari mereka sampai dijemput paksa oleh aparat.</p> <p>Lalu, di mana AKPI saat itu? Inilah yang ingin diubah Martin dan Vardy. Mereka menegaskan, AKPI harus jadi rumah perlindungan nyata bagi anggotanya, bukan hanya simbolis.</p> <p>"Perlindungan hukum ini jangan hanya sebagai retorika saja, tapi benar-benar dibuatkan teknisnya," tegas Vardy.</p> <p>Dalam visinya, ia ingin ada sistem perlindungan hukum terpadu yang bekerja cepat dan sigap. Mulai dari penunjukan <em>person in charge</em> (PIC) bantuan hukum di setiap wilayah, SOP jelas untuk respon darurat, hingga pengembangan aplikasi digital yang bisa diakses 24 jam oleh anggota, khusus untuk situasi genting seperti ancaman kriminalisasi.</p> <p>Martin menambahkan, SOP ini nantinya akan mencakup koordinasi langsung antara daerah dan pusat, dukungan anggaran khusus, hingga layanan hukum yang bisa diakses secara praktis dan instan.&nbsp;"Kalau kita ingin AKPI jadi rumah besar yang melindungi anggotanya, perlindungan hukum harus hadir dalam bentuk nyata&mdash;dengan sistem terstruktur, respons cepat, dan layanan bantuan hukum yang bisa diandalkan kapanpun,&rdquo; kata Martin.</p> <p>Di tengah dunia hukum yang sering kali keras dan membingungkan, kurator sebenarnya sedang menjaga keseimbangan.&nbsp;</p>

Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Penjaga Titik Kritis di Tengah Rimba Hukum, Perlindungan Hukum Profesi Kurator Masih Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/y5OnSbS7KnO3yUDF5HZ698ZJ1wr6qW1LCpNypCPH-683946469.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Salah satu calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Martin Patrick Nagel melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (13/6).</p> <p>Pertemuan tersebut menjadi ajang strategis untuk membahas penguatan hukum dan standar profesi bagi kurator dan pengurus di Indonesia. Martin menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Mulai dari ketiadaan standar kerja nasional yang baku hingga minimnya perlindungan hukum secara kelembagaan.</p> <p>&ldquo;Profesi kurator dan pengurus tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan administratif dalam kepailitan, tetapi juga menjaga keseimbangan keadilan di tengah proses hukum dan ekonomi. Sayangnya, sampai hari ini belum ada payung hukum yang benar-benar kuat melindungi kami dari intervensi atau tekanan yang tak sejalan dengan prinsip profesionalisme,&rdquo; ujar Martin.</p> <p>Martin juga menekankan perlunya regulasi eksplisit yang komprehensif, termasuk peluang adanya undang-undang tersendiri untuk organisasi profesi. Selain perlindungan hukum, ia juga menggarisbawahi pentingnya standarisasi metode kerja kurator di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>&ldquo;Tanpa standar yang seragam, kualitas kerja akan timpang dan kepercayaan publik bisa goyah. Kami ingin semua kurator bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan panduan kerja yang jelas,&rdquo; ujar Martin.</p> <p>Menanggapi hal itu, Menko Yusril menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan inisiatif yang dibawa Martin dan tim. Profesi kurator dan pengurus memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem hukum dan ekonomi nasional.</p> <p>&ldquo;Organisasi profesi seperti AKPI punya peran penting dan harus mendapat pengakuan hukum yang layak. Saya sepakat bahwa organisasi profesi seharusnya tidak disamakan dengan ormas biasa. Mereka bekerja berdasarkan mandat keahlian dan wajib dijamin secara hukum,&rdquo; tegas Yusril.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yusril menyambut baik ajakan kolaborasi dan menyatakan pemerintah terbuka untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih kokoh bagi organisasi profesi. Dia juga membuka peluang pembentukan forum-forum lanjutan jika Martin terpilih sebagai Ketua Umum AKPI.</p> <p>Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah. Dengan menyuarakan isu-isu strategis secara terbuka, mulai dari perlindungan hukum, standarisasi kerja, hingga tata kelola organisasi, Martin dan tim berharap lahirnya kebijakan yang inklusif dan progresif bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">Langkah ini juga diharapkan membuka jalan menuju ekosistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya, serta mendorong profesionalisme yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.</p>

Martin Patrick Nagel bertemu Yusril Ihza Mahendra untuk membahas perlindungan hukum dan standarisasi profesi kurator

AKPI Temui Menko Yusril Ihza Mahendra, Dorong Regulasi Khusus untuk Profesi Kurator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/V83yOviSuw5BSVlwLgtvHTIjojbdSFhUXGyC01hd-476484329.jpg" alt="Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Sritex akan dilelang dan investor siap menyewa aset perusahaan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Sritex akan dilelang dan investor siap menyewa aset perusahaan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal bahwa PT Sri Rejeki Isman (Sritex) akan dilelang ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>Saat dikonfirmasi apakah Sritex akan dikelola Holding BUMN transformasi dan investasi satu-satunya dan pertama di Indonesia, yakni Danareksa, Menperin belum bisa memastikan. Ia menyebut pengumuman resmi akan disampaikan kurator.</p> <p>"(Udah tahu Sritex mau dikelola Danareksa?) Belum, yang pasti kalau gak salah dilelang," kata Menperin saat ditemui di acara Open House Menteri ESDM, Jakarta, Senin (31/3).</p> <p>"Pengumumannya (lelang) nunggu kurator," tutupnya.</p> <p>Sebelumnya, Kurator PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex bakal mengumumkan investor penyewa aset-aset perusahaan tekstil raksasa di Solo dua pekan lagi.</p> <p>Hal ini disampaikan perwakilan Tim Kurator Sritex, Nurma Sadikin, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</p> <p>Perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah investor yang akan menyewa.</p> <p>&ldquo;Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma dikutip Selasa (4/3).</p> <p>Namun, hingga akhir Maret, kurator Sritex belum mengumumkan siapa investor yang akan menyewa aset-aset perusahaan tekstil raksasa tersebut. Sementara itu, pada Senin (10/3), Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Royke Tumilaar, mengaku sudah mendengar kabar soal penyelamatan Sritex oleh BUMN.</p> <p>Namun, ia tak menyebut perusahaan pelat merah mana yang akan menjadi pahlawan bagi para pekerja Sritex tersebut.</p> <p>"Aku sudah tahu. Kita dengar saja dulu," kata Royke, usai menghadiri acara penyerahan 221.000 hektare lahan sawit yang merupakan aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dari kasus Korupsi kepada PT Duta Palma di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (10/3).</p> <p>"Aku sih nunggu saja, kreditur, kita nunggu saja. Gini, kalau ada itu (penyelamatan) jadi lebih baik, akan jauh lebih bagus. Dari yang sudah mati, terus hidup, bagus," sambungnya.</p>

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Sritex akan dilelang dan investor siap menyewa aset perusahaan.

Beri Sinyal Sritex Bakal Dilelang ke BUMN, Menperin Agus Gumiwang: Pengumumannya Nunggu Kurator

<div id="m#msg-f:1825630635340486955" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Screenshot_2025-03-04-10-20-55-551_comgoogleandroidgm-edit-1755023860.jpg" alt="Perwakilan Tim Kurator Sritex menyampaikan keterangan bersama perwakilan pemerintah. (Tangkapan layar YouTube)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Tim Kurator Sritex menyampaikan keterangan bersama perwakilan pemerintah. (Tangkapan layar YouTube)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825630635340486955-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kurator PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex bakal mengumumkan investor penyewa aset-aset perusahaan tekstil raksasa di Solo dua pekan lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015717896/performa-ciamik-kapten-persebaya-surabaya-bruno-moreira-bikin-bek-persib-kakang-rudianto-kelelahan-bojan-hodak-karena-puasa">Performa Ciamik Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira Bikin Bek Persib Kakang Rudianto Kelelahan, Bojan Hodak: Karena Puasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan perwakilan Tim Kurator Sritex, Nurma Sadikin, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah investor yang akan menyewa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma dikutip Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Nurma membeberkan opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang. "Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/2). (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kurator PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex bakal mengumumkan investor penyewa aset-aset perusahaan tekstil raksasa di Solo dua pekan lagi.

Kurator Bakal Umumkan Investor Penyewa Aset PT Sritex Dua Pekan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Perwakilan tim kurator PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group, Nurma Sadikin memastikan bahwa hak-hak karyawan Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti pesangon, akan dibayarkan.</p> <p>Hal ini disampaikan Nurma dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</p> <p>Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan itu masih dalam proses pendaftaran tagihan.</p> <p>"Kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh, yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya," kata Nurma.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Menaker Yassierli menyampaikan saat ini, pihaknya sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group. Berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi.</p> <p>"Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenangan kerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi," ujar Yassierli.</p> <p>"Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," tutupnya.</p> <p>Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2).</p> <p>Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex.</p> <p>Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK.</p> <p>Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang. "Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/2).</p>

Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan Sritex Group itu masih dalam proses pendaftaran tagihan.

Kurator Pastikan Pesangon Karyawan Sritex Group yang Terkena PHK Massal Bakal Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/Askolani-957286163.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani buka suara terkait bahan baku PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang masih terkendala di proses administrasi. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani buka suara terkait bahan baku PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang masih terkendala di proses administrasi. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani buka suara terkait bahan baku PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang masih terkendala di proses administrasi hingga menyebabkan 2.500 karyawan terpaksa diliburkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Askolani memastikan bahwa nasib raksasa tekstil tersebut berada di tangan kurator, bukan Bea Cukai. Bahkan, pihaknya mengaku akan mematuhi proses yang telah berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau (bahan baku) Sritex itu urusan kurator yang pegag kewenangan. Kita ikut saja, sebab kita gak punya kewenangan," kata Askolani di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015312978/kehidupan-yang-selalu-diimpikan-terwujud-10-weton-segera-meraup-rezeki-besar-yang-diikuti-mobil-baru-dan-rumah-mewah">Kehidupan yang Selalu Diimpikan Terwujud: 10 Weton Segera Meraup Rezeki Besar yang Diikuti Mobil Baru dan Rumah Mewah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Askolani juga menyebut bahwa hingga kini tidak ada komunikasi antara Bea Cukai dan kurator terkait bahan baku Sritex yang tertahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, dalam proses hukum ini, Bea Cukai memastikan akan menyerahkan sepenuhnya ke kurator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak, itu urusan mereka. Kita harus hormatin hukum yang pegang kewenangan itu kurator, jadi kita ikutin apa kata kurator," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, mengungkapkan bahan baku yang dimiliki PT Sri Rejeki Isman atau Sritex hanya cukup untuk 3 minggu ke depan. Itu sebabnya, manajemen memutuskan untuk meliburkan 2.500 karyawannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015313534/banyak-kekurangan-namun-tetap-sukses-5-kebiasaan-orang-dengan-keterbatasan-yang-justru-mendorong-mereka-menuju-kesuksesan">Banyak Kekurangan, Namun Tetap Sukses: 5 Kebiasaan Orang dengan Keterbatasan yang Justru Mendorong Mereka Menuju Kesuksesan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, mengungkapkan bahan baku yang dimiliki PT Sri Rejeki Isman atau Sritex hanya cukup untuk 3 minggu ke depan. Itu sebabnya, manajemen memutuskan untuk meliburkan ribuan karyawannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai 3 minggu ke depan. Jadi ini kalau tidak ada going concern atau daripada keberlangsungan usaha, itu malah jadi ancaman PHK," kata Iwan Setiawan dalam konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (13/11).</div>

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani buka suara terkait bahan baku PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang masih terkendala.

Soal Bahan Baku PT Sritex, Dirjen Bea Cukai Pastikan Ikuti Arahan Kurator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/seminar-3505422593.jpeg" alt="Suasana seminar hukum nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana seminar hukum nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Founder Resha Agriansyah Learning Center (RALC), Resha Agriansyah menilai perlunya perlindungan pengurus dan kurator dalam menjalankan tugasnya terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasalnya, kata Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.</p> <p>Bahkan, kata Resha, banyak di antara mereka yang dilaporkan tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalisasi bagi kurator dan pengurus. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian tersendiri bagaimana perlindungan bagi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya.</p> <p>&ldquo;Tadi seperti kita dengar dalam seminar, Bareskrim dan Kejaksan Agung membuka peluang untuk kerja sama,&rdquo; katanya kepada wartawan usai Seminar Hukum Nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan.</p> <p>&ldquo;Ini sudah ada peluang perlindungan, dari Bareskrim dengan MoU, dan Kejaksaan melalui surat perlindungan dari Asosiasi. Ini saya sudah buka jalan, nanti bagaimana asosiasi tinggal melanjutkan saja,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Resha berharap ke depannya profesi kurator mempunyai Undang-Undang Profesi Kurator dan Pengurus agar terdapat Hak Imunitas bagi Profesi Kurator dan perlindungan Profesi dapat lebih terjamin.</p> <p>Dalam seminar tersebut, Kepala Sub Direktorat Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung, Syahrul Juaksha Subuki menyampaikan dua solusi konkret untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya.</p> <p>Untuk solusi pertama yaitu jangka pendek, ia berkomitmen asosiasi menyampaikan pandangan jika memang ada kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kejaksaan karena dituduh melakukan tindak pidana. Nantinya, pandangan asosiasi akan menjadi pertimbangan dalam memproses dugaan tersebut.</p> <p>&ldquo;Kalau ada kurator yang menjadi tersangka, ada pandangan dari asosiasi, sampaikan saja kepada kami, nanti menjadi pertimbangan kami untuk lebih obyektif. Nanti saya laporkan ke pimpinan, Pak Direktur kalau saya menjanjikan itu. Asosiasi kirim surat ke kami untuk perlindungan hukum, nanti kami asistensi dan supervisi kalau memang unsur tindak pidananya terpenuhi. kita juga tidak tahu takutnya ada oknum jaksa yang mendapat pesanan tertentu,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara solusi kedua untuk jangka panjang, ia juga mendorong adanya revisi UU Kepailitan dan PKPU agar nantinya ada hak imunitas bagi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Ia mencontohkan profesi notaris, ketika ada dugaan tindak pidana, Kejaksaan meminta pandangan dari asosiasi mengenai hal tersebut.</p> <p>Sementara itu Penyidik Madya Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Didik Sudaryanto menyampaikan jika menangani perkara terkait profesi tertentu seperti kurator dan pengurus, maka biasanya kerjasama dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman. <br />&ldquo;MoU, kita susun bersama-sama pedomannya, dasarnya adalah MoU,&rdquo; pungkasnya.</p>

Resha Agriansyah menilai perlunya perlindungan pengurus dan kurator dalam menjalankan tugas terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Lindungi Profesi Kurator dan Pengurus, Founder RALC: Bareskrim dan Kejagung Buka Peluang Kerja Sama

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/kurator-3752366640.jpg" alt="Kegiatan Pendidikan Intensif bagi kurator dan pengurus yang dilaksanakan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. (dok. IKAPI)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Pendidikan Intensif bagi kurator dan pengurus yang dilaksanakan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. (dok. IKAPI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Regulasi atau peraturan mengenai kepailitan terus mengalami perubahan. Untuk itu para profesional di bidang kurator dan pengurus, juga harus ikut menyesuaikan. Untuk memberikan pembekalan kepada para kurator dan pengurus, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar pendidikan intensif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum IKAPI Oscar Sagita mengatakan, pelatihan intensif itu digelar selama 12 hari (12-25 Agustus) di Jakarta. Pendidikan intensif itu diikuti 131 peserta dari seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendidikan dilakukan dengan menyajikan 25 materi pendidikan serta, yang oleh 27 pemateri berpengalaman di bidangnya," kata Oscar dalam keterangannya Senin (26/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus IKAPI itu, diselenggarakan dengan Kurikulum terbaru. Kurikulum tersebut telah disesuaikan dengan peraturan terkini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, hal yang menarik pada penyelenggaraan pendidikan tahun ini adanya simulasi rapat kreditor yang dijalankan oleh para peserta pendidikan.&nbsp;Tahun ini IKAPI juga merilis buku berjudul Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buku ini berisikan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian dilengkapi dengan peraturan terkait dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oscar mengatakan, buku tersebut merupakan respons IKAPI atas permintaan dari seluruh lapisan masyarakat baik Kurator dan Pengurus. "Sebagai Ketua Umum saya berharap dengan diterbitkannya buku Himpunan Peraturan Kepailitan ini juga dapat melengkapi dan memudahkan pembaca," katanya. Baik sebagai landasan hukum, pedoman, penyuluhan maupun sebagai bahan referensi dan kajian hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah Pendidikan Intensif, IKAPI segera melaksanakan ujian sertifikasi pada tanggal 6 September 2024 Jakarta. Kegiatan ujian sertifikasi itu, sebagai tindak lanjut atas penyelenggaraan Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara penutupan Pendidikan tersebut, Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham Constantinus Kristomo memberikan apresiasinya kepada IKAPI. Dia mengatakan IKAPI telah sukses menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pengurus IKAPI bahwa di sela-sela waktu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kurator dan Pengurus, masih terus melaksanakan berbagai terobosan," katanya. Di mana salah satunya adalah menyelenggarakan Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus IKAPI Angkatan XIV Tahun 2024.</div>

Pendidikan dilakukan dengan menyajikan 25 materi pendidikan serta, yang oleh 27 pemateri berpengalaman di bidangnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KURATOR

Berita Terkini