<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/australia-1562112800.jpg" alt="Kemendikbudristek akhirnya angkat bicara soal viralnya kabar lulusan SMA Indonesia yang ditolak oleh PT di Belanda karena tidak ada UN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemendikbudristek akhirnya angkat bicara soal viralnya kabar lulusan SMA Indonesia yang ditolak oleh PT di Belanda karena tidak ada UN. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhirnya angkat bicara soal viralnya kabar lulusan SMA Indonesia yang ditolak oleh perguruan tinggi di Belanda karena dihapusnya ujian nasional (UN).&nbsp;Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo pun membantah tegas hal tersebut jadi biang keroknya. Menurutnya, di awal, perlu pemahaman untuk membedakan antara ujian untuk kelulusan, ujian untuk seleksi, dan asesmen nasional (AN). Ketiga ujian itu memiliki perbedaan fungsi dan karakteristiknya. AN misalnya. Dilakukan untuk menguatkan monitoring dan evaluasi kualitas sistem sekolah dengan mengukur hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter murid, serta berbagai indikator kualitas pembelajaran. Di mana, sebelumnya, monitoring dan evaluasi sekolah berfokus pada indikator-indikator yang tidak terkait dengan kualitas belajar. "Jadi Kemendikbudristek menghapus UN sebagai ujian kelulusan. Tapi, ujian seleksi masuk PTN tetap diberlakukan bagi murid yang ingin masuk ke PTN," paparnya saat dikonfirmasi Jawa Pos, Rabu (25/9). UN, kata dia, merupakan ujian untuk kelulusan, bukan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Artinya, UN bukan faktor penentu penerimaan murid lulusan Indonesia ke PT, baik di dalam maupun di luar negeri. "Ketika UN masih diberlakukan pun, murid lulusan Indonesia tetap harus mengikuti 1 tahun persiapan kuliah untuk masuk ke PT di negara seperti Jerman," ungkapnya. Hal ini karena persiapan untuk memasuki PT akademik di Jerman dilakukan pada kelas 13 SMA (Gymnasium). Sedangkan di Indonesia hanya sampai kelas 12 saja. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Nino ini mengungkapkan, jika ada sejumlah perguruan tinggi seperti University of Melbourne, Australia, yang mengakui capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas 11 dan 12 setara dengan capaian di kurikulum Australia. Pengakuan ini dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan. "Sehingga murid lulusan Kurikulum Merdeka tidak harus mengikuti persiapan pra-kuliah lagi," sambungnya. Namun, lanjut dia, jika memang ada perguruan tinggi luar negeri yang memerlukan hasil tes terstandar terkait lulusan SMA di Indonesia ini, maka dapat diperoleh dari tes yang diselenggarakan oleh tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) untuk keperluan seleksi di Indonesia. Saat ini, pihaknya pun terus melengkapi tes seleksi untuk murid kelas 12 dan melakukan sosialisasi termasuk melalui Atase Pendidikan di luar negeri mengenai hal tersebut.&nbsp; Seperti diketahui, isu mengenai penolakan penerimaan lulusan SMA asal Indonesia secara langsung di perguruan tinggi di Belanda ini sempat ramai. Banyak masyarakat yang risau usai konten kreator @irwanprasetiyo dalam unggahannya di Instagram menyebutkan hal itu. Dalam posting-annya, ia menyebut jika hal ini disebabkan karena tak ada lagi UN yang diberlakukan. Ia pun memberikan contoh salah satu kampus yang telah mengeluarkan kebijakan tersebut, yakni University of Twente. Menurutnya, University of Twente telah memberlakukan persyaratan baru atas penerimaan mahasiswa dari Indonesia. Di mana, sejak 2020, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tidak ada lagi. Sehingga, siswa yang lulus sejak tahun 2020 dengan ijazah pendidikan menengah dari Indonesia tidak dapat diterima secara langsung. Jenjang pendidikan dinilai tidak setara dengan pendidikan pra-universitas Belanda.

Kemendikbudristek akhirnya angkat bicara soal viralnya kabar lulusan SMA Indonesia yang ditolak oleh perguruan tinggi di Belanda.

Kemendikbud: Australia Akui Kurikulum Merdeka, Lulusan Tak Perlu Ikuti Persiapan Pra-kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/Ilustrasi-perempuan-yang-belajar-762532295.jpeg" alt="Ilustrasi perempuan yang belajar (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan yang belajar (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jumlah peminat Program Studi (Prodi) Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) masih minim. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Ketua Asosiasi Aqidah dan Filsafat Islam (Asafi) Kholid Al Walid mengatakan, hingga kini, prodi ini masih kurang peminat. Kecuali, pada beberapa kampus tertentu seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Oleh karena itu, perlu sebuah strategi khusus untuk menangani hal ini," ujar Kholid dalam simposium tahunan Prodi AFI se-Indonesia dikutip Jumat (20/9). Menurutnya, ilmu Filsafat ini perlu diperkenalkan lebih dini pada siswa. Salah satunya, dengan menjadi mata pelajaran (mapel) dan masuk kurikulum di tingkat sekolah menengah. Dengan begitu, sisiwa jadi lebih tahu arti penting filsafat dan urgensinya memilih prodi ini. "Ini juga sekaligus memberi peluang kepada alumni AFI untuk dapat mengajar di jenjang sekolah menengah," ungkapnya. Mengingat, peluang kerja ini sering kali jadi tantangan besar oleh para alumni Prodi AFI. Selain tantangan internal, lanjut dia, Profi AFI juga menghadapi tantangan eksternal. Yaitu bangsa Indonesia yang mulai terjebak pada pola politik pragmatis dan politik praktis. Kholid menyebut, isu yang banyak menjadi pembicaraan masyarakat saat ini bukan hal-hal substantif, tapi cenderung hanya politik praktis. Padahal, negara memiliki masalah substansial bangsa yang belum terselesaikan. "Misalnya membangun nilai moderasi, penanaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan, dan sebagainya," sambung dia. Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik UIN Bandung Dadan Rusmana menilai pertemuan yang dihadiri 75 ketua dan sekretaris Prodi AFI se-Indonesia ini sangat penting. Sebab, para pemikir dari seluruh kampus Islam negeri dan swasta kini dituntut kiprahnya agar dapat memberikan tawaran pemikiran yang mendalam dan substantial bagi Indonesia. "Demikian juga para pemikir muslim Indonesia untuk mampu memberikan tawaran pemikiran Islam Indonesia yang moderat ke dunia Internasional. Hal ini sebagai Upaya menciptakan perdamaian dunia," jelasnya. Sebagai informasi, simposium Prodi AFI berlangsung pada 18-20 September 2024 di Bandung. Pertemuan yang diikuti perwakilan Prodi AFI seluruh Indonesia ini membahas internasionalisasi Prodi AFI untuk terus berkembangkan dan terhubung dengan kampus-kampus internasional dalam rumpun keilmuan yang sama.

Menurutnya, ilmu Filsafat ini perlu diperkenalkan lebih dini pada siswa. Salah satunya, dengan menjadi mata pelajaran dan masuk kurikulum.

Filsafat Didorong Masuk Kurikulum Sekolah Menengah

Kurikulum Merdeka 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kurikulum Merdeka 2024

Berita Terkini

Kemendikbud: Australia Akui Kurikulum Merdeka, Lulusan Tak Perlu Ikuti Persiapan Pra-kuliah

Filsafat Didorong Masuk Kurikulum Sekolah Menengah

Download Aplikasi JawaPos.com