<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-3-2287026571.jpg" alt="Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Disahkannya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional mendapat dukungan penuh para guru. Tapi, bukan berarti tidak ada catatan penting untuk perbaikan. Sebagian besar yang disoroti meliputi sosialisasi kurikulum yang sebenarnya sudah diuji coba sejak tiga tahun terakhir. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengungkapkan, selama ini sosialisasi Kurikulum Merdeka tidak betul-betul sampai ke guru atau sekolah. Sementara, yang dipercaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan sosialisasi, seperti melalui guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak, sejatinya tak pernah tepat sasaran. &rdquo;Mungkin guru penggeraknya atau sekolah penggeraknya secara pribadi paham, tapi tugas mereka untuk menyampaikan atau menggerakkan guru lain dan sekolah lain untuk memahami lebih dalam Kurikulum Merdeka itu kurang sampai,&rdquo; ungkapnya kemarin. Karena itu, tugas utama Kemendikbudristek saat ini ialah memastikan para guru dan sekolah paham sepenuhnya. Dalam perjalanannya selama tiga tahun ini, lanjut Mansur, beruntung Kemendikbudristek tidak langsung mewajibkan sekolah berganti kurikulum. Namun hanya meminta sekolah untuk mendaftar dan mendalami terlebih dahulu kurikulum tersebut. Sehingga ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan sekolah. &rdquo;Kalau ingin memastikan lebih banyak sekolah yang bergabung, harus dipastikan sekolah memahami lebih utuh dulu,&rdquo; tegasnya. Kemudian, harus dipastikan para guru dan sekolah menggunakan platform-platform yang disediakan untuk menunjang implementasi kurikulum itu. Seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan lainnya. &rdquo;Episode-episode Merdeka Belajar itu sudah bagus, tapi harus dipastikan benar-benar dipahami oleh guru. Jangan hanya terpaut untuk guru-guru yang jadi guru penggerak saja,&rdquo; keluhnya. Senada, Wasekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wijaya mendukung perubahan kurikulum itu. &rdquo;Tentu saja setelah melalui evaluasi Kurikulum 2013, kajian dalam bentuk naskah akademik, pelibatan semua stakeholder pendidikan, dan uji coba serta evaluasi yang terdokumentasikan,&rdquo; ungkapnya. PGRI juga memberikan sejumlah catatan penting. Di antaranya, intervensi dan fasilitasi guru di luar guru penggerak untuk mendapatkan pemahaman terkait Kurikulum Merdeka secara berkeadilan. Peran guru penggerak juga harus dimaksimalkan untuk menjadi lokomotif perubahan dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Selain itu, Wijaya mendesak agar beban administrasi di luar tugas pokok dan fungsi sebagai guru bisa lebih disederhanakan. Dengan begitu, guru bisa fokus melaksanakan tugasnya. Termasuk akses PMM yang tidak berdampak pada tergesernya fokus guru untuk hadir dan melaksanakan proses belajar-mengajar. Dari Surabaya, Wakil Kepala (Waka) Kurikulum SMAN 16 Surabaya Tjahjo Baskoro Widi menyatakan, penerapan Kurikulum Merdeka menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar dan peserta didiknya. &rdquo;Ada beberapa poin positif seperti penyesuaian materi dengan kemampuan siswa,&rdquo; ungkapnya. Kurikulum itu juga memudahkan mata pelajaran berkolaborasi. Terpisah, Kepala SMP Margie Sagita Enggar Triardiyani menjelaskan, Kurikulum Merdeka sebenarnya tidak banyak berbeda dalam penerapannya dengan pengajaran di sekolahnya. &rdquo;Seperti praktik dulu, baru menyimpulkan. Karena sebelumnya kami juga sudah menerapkan seperti itu. Namun, kurikulum ini sebenarnya bikin nyaman buat guru,&rdquo; jelasnya. (mia/ann/ama/c9/fal)

Disahkannya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional mendapat dukungan penuh para guru. Tapi, bukan berarti tidak ada catatan penting.

Organisasi Guru Dukung Penerapan Kurikulum Merdeka tapi Minta Penyederhanaan Beban Administrasi

<div class="box-header bg-blue-active bs-example"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/NUNGKI-23-A-3143029394.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) maju menjelaskan pekerjaannya kepada siswa lainnya. Kurikulum Merdeka jadi alat bantu peserta didik berkembang sesuai dengan fitrah serta potensinya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) maju menjelaskan pekerjaannya kepada siswa lainnya. Kurikulum Merdeka jadi alat bantu peserta didik berkembang sesuai dengan fitrah serta potensinya.</figcaption>
</figure> </div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">JawaPos.com &ndash; Setelah tiga tahun diujicobakan, Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional mulai kemarin (27/3). Artinya, kurikulum itu secara sah diberlakukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia pada semua jenjang. Baik pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024. Mendikbudristek Nadiem Makarim menuturkan, secara sederhana, makna Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Karena itu, dibuat tiga tema esensial dalam kurikulum tersebut. Pertama, materi jauh lebih ringkas dan sederhana dari sebelumnya. Materi hanya berfokus pada konten yang esensial. Tidak dipadatkan dengan titipan dari berbagai macam pihak yang pada akhirnya murid yang jadi korbannya. Guru-guru pun tidak hanya fokus mengejar capaian kurikulum seperti sebelumnya.</div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014419387/dpr-ri-khawatir-implementasi-kurikulum-merdeka-tidak-berlanjut">DPR RI Khawatir Implementasi Kurikulum Merdeka Tidak Berlanjut</a> Kedua, fleksibilitas. Itu memberikan kebebasan kepada guru untuk maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan muridnya. &rdquo;Yang tadinya tidak boleh mundur, semuanya harus di level tertentu, mengajar materi tertentu, sekarang boleh maju dan mundur,&rdquo; ujarnya dalam peluncuran Kurikulum Nasional di Jakarta kemarin. Poin bisa mundur itu dinilainya penting. Sebab, dengan kebebasan tersebut, ada kesempatan yang dapat diberikan oleh guru kepada siswa yang mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran dengan mundur kembali. Guru bisa mengulang lagi materi yang belum dikuasai siswanya. &rdquo;Banyak orang salah paham, bilangnya ini kurikulum hanya untuk guru-guru yang sudah jago kompetensinya dan anak-anak pintar saja. Salah total. Ini lebih kepada untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan,&rdquo; paparnya.</div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014389788/heboh-beredar-info-peluncuran-kurikulum-nasional-gantikan-kurikulum-merdeka-begini-faktanya">Heboh Beredar Info Peluncuran Kurikulum Nasional Gantikan Kurikulum Merdeka, Begini Faktanya</a> Terakhir, mengenai pendidikan yang holistik. Karakter dan nilai-nilai Pancasila dijadikan fondasi dalam kurikulum. Lebih lanjut dia mengungkapkan, kurikulum itu sejatinya bukan barang baru. Kurikulum tersebut sudah tiga tahun diimplementasikan secara bertahap dan sukarela. Dan tentunya telah melalui perbaikan-perbaikan yang ada. Dimulai tahun 2020&ndash;2021, Kurikulum Merdeka mulai diujicobakan pada saat pandemi Covid-19. &rdquo;Dan setelah Covid-19, kita mulai menerapkan di sekolah-sekolah penggerak,&rdquo; tuturnya. Kemudian, di 2022&ndash;2023 setelah diluncurkan secara formal, tercatat 140 ribu sekolah secara sukarela mengadopsi dan mulai proses transisi ke kurikulum baru itu. &rdquo;Ini bukan hal yang baru. Kurikulum Merdeka adalah hal yang cukup lama, sudah tiga tahun kita melalui proses ini. Dan kini sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan yang mengimplementasikannya,&rdquo; sambungnya. Artinya, 80 persen dari seluruh sekolah formal di Indonesia sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Tidak serta-merta, penerapan kurikulum baru itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah. Diakuinya, dalam proses implementasinya, tidak semua berjalan lancar. Ada berbagai macam kebingungan, kebimbangan, dan kekhawatiran yang terjadi. Baginya, itu sinyal positif yang artinya ada perubahan yang sedang terjadi.</div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013648538/tahun-depan-kurikulum-merdeka-berlaku-menjadi-kurikulum-nasional">Tahun Depan Kurikulum Merdeka Berlaku Menjadi Kurikulum Nasional</a> Lalu, bagaimana 20 persen satuan pendidikan yang belum menerapkan? Apakah harus segera mengadopsi kurikulum baru itu? Nadiem menegaskan, sekolah-sekolah tersebut tidak harus khawatir. Ada masa transisi yang bakal diberikan. Untuk sekolah-sekolah yang berada di luar daerah 3T, ada masa transisi selama dua tahun yang bisa dimanfaatkan untuk proses adaptasi. Mereka masih diperbolehkan menerapkan Kurikulum 2023 sampai tahun ajaran 2025&ndash;2026. Sedangkan, untuk sekolah-sekolah di daerah 3T bakal diberikan masa transisi yang lebih panjang lagi. &rdquo;Ada tiga tahun masa transisi untuk diberikan dari sekarang. Jadi, tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu stres. Banyak waktu untuk melakukan transisi ini,&rdquo; paparnya. Selain itu, dia menegaskan bahwa kurikulum tersebut telah didesain dan dievaluasi dengan berkolaborasi bersama puluhan organisasi di dalam Indonesia dan organisasi internasional. Tidak hanya meminta opini, kerangka kurikulum baru itu juga di-challenge secara akademis dan sosial. Terutama terkait norma-norma sosial yang dimasukkan dalam kurikulum tersebut. Dalam mendukung implementasi tersebut, Kemendikbudristek telah melakukan sejumlah hal. Mulai mengirim 15 juta eksemplar buku ke sekolah-sekolah untuk mendukung proses literasi, membuat aplikasi awan penggerak untuk mengatasi kesenjangan internet di daerah-daerah, membuat platform merdeka mengajar untuk membantu para guru berkembang, hingga adanya wadah guru penggerak. &rdquo;Setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka ini, dinamika di ruang kelas berubah. Kelas jadi ramai, kelas menjadi partisipatif, anak-anak jadi semangat pergi ke sekolah karena mereka harus mengejar proyek mereka dan nggak mau mengecewakan gurunya dan teman-temannya dalam proses pembelajaran ini,&rdquo; ungkapnya. Nah, bagi sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka saat ini, pendaftaran telah dibuka. Ada tiga fase yang dapat diikuti, yakni Maret-April ini ada fase pendaftaran. Lalu, Mei, Juni, dan Juli ada masa fase memahami. Setelah itu, fase implementasi. &rdquo;Ada fase menengah di mana kami membantu sekolah untuk pertama siap-siap. Proses siap-siapnya pun bisa tiga bulan,&rdquo; jelas mantan bos Gojek tersebut.</div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012974849/kurikulum-merdeka-resmi-berlaku-2024-kemendikbudristek-beri-waktu-untuk-masa-transisi">Kurikulum Merdeka Resmi Berlaku 2024, Kemendikbudristek Beri Waktu untuk Masa Transisi</a> Disinggung soal keberlanjutan kurikulum tersebut ke depan mengingat dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan, Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo meyakini, Kurikulum Merdeka akan tetap berjalan meski ganti kepemimpinan. Diakuinya, isu tersebut kerap jadi pertanyaan banyak pihak. Sebab, banyak yang menilai ada semacam kebiasaan di mana ganti menteri akan ganti kurikulum. Menurut dia, hal itu tak sepenuhnya benar. Sebab, jika dilihat, implementasi K-13 itu sejatinya sudah berjalan sejak M. Nuh menjabat menteri. Buktinya, baru 10 tahun kemudian ada pergantian. Meski ada penyempurnaan di era kepemimpinan Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy. &rdquo;Kita harus akui kekhawatiran itu wajar karena proses perubahan kurikulum sebelumnya mungkin menyisakan trauma karena dilakukan secara tiba-tiba dan kurang bertahap. Tapi, dari pengalaman itu, kita belajar untuk menerapkan kurikulum baru secara bertahap, seperti Kurikulum Merdeka ini melalui empat tahun untuk kita kembangkan,&rdquo; paparnya. Selain itu, lanjut dia, kebermanfaatan dari Kurikulum Merdeka telah dirasakan banyak pihak. Bahkan sudah menjadi sebuah gerakan. Sehingga, dia meyakini kurikulum tersebut akan tetap berjalan meski ganti pemimpin. &rdquo;Selain itu, regulasi yang melandasi itu kokoh sekali. Bukan hanya satu aturan yang kita luncurkan, tapi ada peraturan presiden dan lainnya,&rdquo; katanya. (mia/c6/ttg) <h3>&nbsp;</h3> </div> <div class="box-body">&nbsp;</div>

Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional. Kurikulum itu secara sah diberlakukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Kurikulum Merdeka Resmi Jadi Kurikulum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/SD-3521536506.png" alt="SEMANGAT BELAJAR: Siswa SDN Pacar Keling X Surabaya sedang mengikuti pelajaran kemarin (7/11). Sekolah itu terkendala sarana-prasarana untuk memperoleh akreditasi A." width="100%">
<figcaption>SEMANGAT BELAJAR: Siswa SDN Pacar Keling X Surabaya sedang mengikuti pelajaran kemarin (7/11). Sekolah itu terkendala sarana-prasarana untuk memperoleh akreditasi A.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar informasi Kurikulum Merdeka diganti dengan Kurikulum Nasional dan ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini setelah beredar gambar tentang program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 berupa Launching Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka pada Maret. Lebih jelasnya, gambar yang beredar tersebut tentang program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 antara lain: 1. Kegiatan Launching Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka pada Maret 2024. 2. Pendaftaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Nasional pada tahun ajaran 2024/2025. 3. Festival Kurikulum Merdeka. Kabar ini menuai banyak reaksi guru di berbagai daerah. Kemudian muncul pertanyaan apakah benar Kurikulum Merdeka akan digantikan dengan Kurikulum Nasional? Memang selama ini sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, ada juga beberapa sekolah atau kelas yang masih menggunakan Kurikulum 13 (K-13). Pada Jumat, 16 Februari 2024, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburisterk) melakukan Uji Publik terhadap Kurikulum Merdeka. Melibatkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan, uji publik ini menjadi wadah untuk memperoleh masukan konstruktif terkait rancangan Permendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), sebanyak 152 perwakilan dari berbagai latar belakang pendidikan hadir dalam acara tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah dan meliputi kepala satuan pendidikan, pendidik, dinas pendidikan dan pengawas, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi masyarakat, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan mitra pendidikan. Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dari para pemangku kepentingan Pendidikan terhadap rancangan Permendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan bahwa rancangan Permendikbudristek tersebut merupakan bagian dari pengembangan dan penerapan Kurikulum Merdeka secara bertahap. Sejak awal 2020, pengembangan Kurikulum Merdeka telah dilakukan, dan pada tahun 2021, sekitar 3.000 Sekolah Penggerak telah menerapkannya secara terbatas. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023, kurikulum ini menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, dengan lebih dari 300 ribu satuan pendidikan secara sukarela memilih untuk menerapkannya. Sekarang, pada awal tahun 2024, Kurikulum Merdeka dipersiapkan untuk menjadi kurikulum secara nasional. Sebagai gambaran, kata Anindito, sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang di seluruh indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka. Uji publik yang dilakukan oleh BSKAP mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah yang positif menuju Kurikulum Merdeka. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan pendidikan dalam memberikan masukan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional semakin mendekati kesempurnaan yang diharapkan. Fakta-fakta Penting: 1. Bukan Perubahan Kurikulum Wajib diketahui bahwa ini bukan perubahan atau pergantian kurikulum dari kurikulum Merdeka jadi kurikulum nasional. Hanya saja Kurikulum Merdeka yang saat ini sudah 80 persen diterapkan oleh sekolah di seluruh Indonesia akan menjadi kurikulum secara nasional yang diterapkan di semua jenjang sekolah. 2. Kurikulum Merdeka menjadi Kurikulum Secara Nasional Mulai 2024 Sekadar mengingatkan dalam keputusan Mendikbud Nomor 56/M/2022 tentang pendoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan, terbagi menjadi 3 antara lain yaitu: - Kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh - Kurikulum 2013 disederhanakan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. - Kurikulum Merdeka secara utuh. - Dari 2020 hingga 2024 ini masih terdapat sekolah sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka karena memang ada pilihan 3 opsi penerapan kurikulum. Namun, mulai tahun 2024, Kurikulum Merdeka akan menjadi kurikulum secara nasional yang harus diterapkan di semua satuan pendidikan. 3. Proses Transisi Selama 2 Tahun Kemendikbudristek akan menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional lewat Permendikbudristek Kurikulum Merdeka. Setelah Permendikbudristek itu terbit, sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diberikan waktu dua tahun untuk mempelajari dan menerapkannya. &ldquo;Regulasi ini akan memberikan kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan Kurikulum Nasional," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo dalam siaran pers 27 Februari 2024. "Setelah Permendikbudristek ini terbit, sekitar 20 persen satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya,&rdquo; jelas Anindito Aditomo. 4. Kurikulum&nbsp;Merdeka Secara Nasional Diterapkan Menyeluruh pada Tahun Ajaran 2025/2026 Ketika peraturan ini ditetapkan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah tetap dapat menerapkan Kurikulum 2013 sampai dengan paling lama tahun ajaran 2025/2026. Periode itu dijadikan pemerintah sebagai masa transisi, memberikan waktu bagi satuan pendidikan untuk beradaptasi dengan kurikulum secara nasional. Selain itu, satuan pendidikan diberikan keleluasaan menerapkan Kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, 4, 7 dan 10 atau untuk seluruh kelas. Sehingga kesimpulannya adalah bukan ganti kurikulum, melainkan Kurikulum Merdeka yang saat ini masih belum diterapkan oleh semua satuan pendidikan akan mulai dijadikan kurikulum secara nasional atau harus diterapkan di semua satuan pendidikan di Indonesia.

Beredar informasi Kurikulum Merdeka diganti dengan Kurikulum Nasional dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Heboh Beredar Info Peluncuran Kurikulum Nasional Gantikan Kurikulum Merdeka, Begini Faktanya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-3-2287026571.jpg" alt="Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memasang target, Kurikulum Merdeka akan berlaku menjadi kurikulum nasional pada 2024 nanti. Dengan demikian, seluruh sekolah akan menjalankan pembelajaran berbasis kurikulum yang dibuat era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana pemberlakuan Kurikulum Merdeka menjadi skala nasional itu disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Dia memastikan Kurikulum Merdeka akan diproyeksikan menjadi kurikulum nasional pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Target tersebut tidak akan sulit untuk dijalankan. Pasalnya saat ini, sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka. "Mereka yang masih menggunakan Kurikulum 2013, bisa bertahap berubah menjadi Kurikulum Merdeka," kata Anindito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana Kemendikbudristek menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional mulai tahun 2024 mendapatkan sambutan positif di lapangan. Kurikulum Merdeka dinilai telah membawa perubahan dalam kegiatan belajar-mengajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala SMAN 1 Mamboro, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Dominggus mendukung, rencana implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional. Menurut dia, Kurikulum Merdeka telah mendorong perubahan paradigma pembelajaran yang lebih menyenangkan. Serta berpusat pada peserta didik serta dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat setuju jika Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional sudah sesuai kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini," katanya. Kurikulum Merdeka juga tidak membedakan lagi sekolah yang di kota dan di desa, semua satuan pendidikan memiliki hak kemerdekaan dalam mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dominggus menceritakan sekolah yang dia pimpin pernah mengalami krisis pembelajaran sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka. Penyebabnya adalah proses pembelajaran yang monoton disampaikan para guru, belum adanya platform belajar bagi pendidik sesuai kebutuhan saat ini, serta kondisi sekolah yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, pihaknya juga menghadapi kurangnya motivasi para peserta didik dalam mengembangkan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013648305/mahfud-sebut-target-rasio-pajak-23-persen-dalam-visi-misi-gibran-tak-masuk-akal">Mahfud Sebut Target Rasio Pajak 23 Persen Dalam Visi Misi Gibran Tak Masuk Akal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu guru SMAN 4 Ternate, Maluku Utara Santi Evaria juga menyatakan dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. &ldquo;Saya mendukung Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional karena dampak positif yang signifikan terhadap peserta didik,&rdquo; tutur Santi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Santi, Kurikulum Merdeka sangat tepat untuk menghadapi tantangan pendidikan Indonesia saat ini. Kurikulum Merdeka adalah jawaban atas perkembangan zaman yang begitu cepat serta perubahan kondisi siswa pasca pandemi Covid-19. Dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, para guru bisa lebih mengenali bakat dan minat siswa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sebagai guru rasanya lebih fleksibel," katanya. Serta diberikan kebebasan dalam berinovasi dan tidak terkungkung dengan struktur yang dibatasi selama ini. Para guru bisa menggali dan mengeksplorasi kemampuan, minat, serta bakat para siswa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Santi berharap dengan implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional dapat semakin mempercepat peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Serta dampak untuk para siswa dapat menghasilkan generasi yang memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Dengan memiliki kompetensi, keterampilan spiritual, keterampilan sosial serta pengetahuan yang baik sehingga mereka siap menghadapi tantangan kedepan dan menjadi manusia yang merdeka di atas kakinya sendiri," ujar Santi</div>

"Mereka yang masih menggunakan Kurikulum 2013, bisa bertahap berubah menjadi Kurikulum Merdeka," kata Anindito.

Tahun Depan Kurikulum Merdeka Berlaku Menjadi Kurikulum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/guru-mengajar.jpg" alt="KEGIATAN BELAJAR: Sejumlah siswa kelas IX belajar dan mengajar di SMPN 19, Surabaya. Para pendidik kini harus memperbaiki data tunjangan profesi guru. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KEGIATAN BELAJAR: Sejumlah siswa kelas IX belajar dan mengajar di SMPN 19, Surabaya. Para pendidik kini harus memperbaiki data tunjangan profesi guru. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024. Kendati begitu, sifatnya tak langsung mengikat penuh.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, saat resmi menjadi kurikulum nasional, tidak berarti semua sekolah langsung mengubah kurikulumnya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan satuan pendidikan sebelum sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka.  Pejabat yang akrab disapa Nino tersebut menerangkan, pendekatan secara bertahap dilakukan sejak awal Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat. Langkah awal waktu itu adalah mengevaluasi Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu kaku.  Kemudian, pada 2020 Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum baru yang sempat dinamai kurikulum prototipe. Berlanjut ke 2021, kurikulum prototipe diuji coba ke 3 ribuan sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan (PK).  Karena dinilai membawa perubahan positif, pada 2022 penerapan Kurikulum Merdeka dibuka untuk umum. Nino mengaku sempat kaget lantaran 140 ribu satuan pendidikan langsung mendaftar untuk ikut melakukan transformasi pembelajaran. "Tahun ini kita tidak akan mewajibkan juga. Tahun 2023 masih voluntary," ungkapnya.  Karena diimplementasikan bertahap, tak ada kegaduhan yang terjadi di akar rumput. Meski ada sedikit keriuhan di tingkat politik. Selain itu, pergantian tersebut tak menyebabkan trauma seperti sebelum-sebelumnya. Waktu itu, pergantian kurikulum dilakukan sangat cepat. "Tiba-tiba langsung jadi kurikulum nasional, itu heboh sekali. Kita belajar dari itu," sambungnya.  Disinggung soal jaminan kurikulum tak berubah lagi mengikuti slogan ganti menteri ganti kebijakan, Nino menegaskan, kebermanfaatan dari Kurikulum Merdeka akan menjadi jaminan.

Berlaku Mulai 2024, Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-SURABAYAA.jpg" alt="EVALUASI PTM: Siswa dan siswi SDN Kaliasin 1, Surabaya, mengikuti mata pelajaran yang disampaikan guru pada sesi kedua pembelajaran tatap muka 100 persen, Kamis (13/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI PTM: Siswa dan siswi SDN Kaliasin 1, Surabaya, mengikuti mata pelajaran yang disampaikan guru pada sesi kedua pembelajaran tatap muka 100 persen, Kamis (13/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum mendapatkan sorotan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, uji coba kurikulum prototipe dan kurikulum nasional secara bersamaan berpotensi menimbulkan dualisme dan merugikan siswa.  Uji coba kurikulum prototipe di sepanjang 2021 itu menyedot anggaran besar, yakni Rp 2,86 triliun. Anggaran tersebut di antaranya dibagikan kepada 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak. ’’Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan uji coba Kurikulum 2013 senilai Rp 1,46 triliun untuk 6.326 unit sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran,’’ kata Sekjen FSGI Heru Purnomo kemarin (28/1).  Heru juga menyoroti penerapan kurikulum darurat akibat pandemi Covid-19 sebagai kurikulum prototipe. Dia menekankan bahwa kurikulum darurat diambil dari materi esensial Kurikulum 2013 (K-13).  Heru mempelajari bahwa kurikulum prototipe memiliki profil pelajar Pancasila dengan kerangka dasar serta struktur yang berbeda dengan K-13. Kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), serta kriteria ketuntasan minimal (KKM) di K-13 diganti dengan capaian pembelajaran tahunan atau fase.  Kebaruan lain di kurikulum prototipe adalah penggabungan IPA dan IPS di SD dan penghilangan istilah jurusan di SMA. Kemudian, fleksibilitas guru dalam mengajar sesuai keragaman kompetensi siswa atau teaching at the right level.  ’’Seharusnya, tidak boleh berlaku dua kurikulum yang sangat berbeda dalam kurun waktu yang terlalu lama,’’ jelasnya. Sebab, antara K-13 dan kurikulum prototipe sangat jauh berbeda. Jika dualisme itu terus dijalankan, Heru khawatir bakal menimbulkan gap yang jauh antarsekolah. Kondisi tersebut bisa memicu kegaduhan di kalangan sekolah.  FSGI mendorong Kemendikbudristek menerapkan kurikulum prototipe secara menyeluruh tahun ini. Uji coba cukup dilakukan tahun lalu saja. Menurut dia, terlalu lama jika uji coba kurikulum prototipe dilaksanakan sampai 2023 atau bahkan 2024 kelak.  Pihak Kemendikbudristek belum memberikan tanggapan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKA) Kemendikbudristek Anindito Aditomo tidak menjawab saat diminta komentar soal sorotan itu.

Sudah Habiskan Rp 2,86 Triliun, Uji Coba Kurikulum Menuai Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/selatan-simulasi-PTM-SMPN-36-diptawahyu23-1.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan PTM di SMPN 36 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan PTM di SMPN 36 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menjalankan Kurikulum Prototipe di 2.500 sekolah penggerak dan 1.000 SMK Pusat Keunggulan. Tahun ini, kurikulum tersebut akan diterapkan yang bersifat opsional.  Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo pun menyampaikan, pada 2024 mendatang, kurikulum tersebut akan diterapkan secara nasional. Hal tersebut akan menandakan berakhirnya kebijakan Kurikulum 2013.  "Kurikulum prototipe akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya (K-13) diterapkan 11 tahun," ungkap dia dalam akun Instagram-nya, @ninoaditomo dikutip, Jumat (7/1).  Menurutnya, tahun 2024 merupakan waktu yang tepat untuk menjalankan kurikulum tersebut. Sebab, laju perubahan kurikulum nasional saat ini sangat melambat.  Setidaknya dari 2013 hingga sekarang, kurikulum itu telah melewati setidaknya empat menteri pendidikan. Di antaranya Mohammad Nuh, Anies Baswedan, Muhadjir Effendy dan Nadiem Makarim.  "Ini waktu yang cukup untuk menetapkan pergantian kurikulum. Dan “ganti menteri ganti kurikulum” itu miskonsepsi, keliru secara faktual," kata pria yang akrab disapa Nino ini.  Sementara untuk kurikulum sekolah, wajar jika terus berubah karena dilakukan perbaikan secara rutin berdasarkan evaluasi penerapan pada tahun atau bahkan semester sebelumnya. Kurikulum sekolah juga perlu di-update karena adanya perubahan karakteristik murid serta perkembangan isu kontemporer.  Oleh karena itu, kerangka kurikulum nasional harus betul-betul dirancang sebagai kerangka yang bisa dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Jika kerangka nasionalnya dirancang secara preskriptif, misalnya dengan memasukkan terlalu banyak materi wajib dan mengunci jam pelajaran per minggu, maka sekolah akan sulit berinovasi dalam menyusun kurikulum yang sesuai kebutuhannya.  "Intinya, kita perlu sebuah kerangka kurikulum nasional yang relatif ajeg, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang kami lakukan dengan merancang kurikulum prototipe," tutup dia.

Kurikulum Prototipe Direncanakan Jadi Kurikulum Nasional Pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mapel-informatika-kembali-diajarkan-begini-tantangan-gurunya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: mata pelajaran Informatika kembali dikenalkan di lingkungan sekolah. Kehadiran mata pelajaran menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang mengasuhnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: mata pelajaran Informatika kembali dikenalkan di lingkungan sekolah. Kehadiran mata pelajaran menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang mengasuhnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk menghadirkan kembali mata pelajaran (mapel) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah. Mapel yang berganti nama dengan informatika itu akan diajarkan di kelas SMP dan SMA. Mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2019. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Awaluddin Tjalla menjelaskan, di jenjang SMP, porsi mapel informatika dua jam pelajaran per pekan. Sedangkan di jenjang SMA, informatika masuk kategori mata pelajaran pilihan dengan porsi dua sampai tiga jam pelajaran per pekan. Awaluddin mengatakan, ada sejumlah tantangan dalam penerapan mapel informatika itu. Di antaranya, jumlah guru yang hanya sekitar 40 ribu orang. Dari jumlah itu, guru informatika yang bersertifikasi serta linier jalur kuliahnya hanya sekitar 20 ribu orang atau separonya. "Di satu sisi belum ada penambahan guru (CPNS, Red) baru," tuturnya di Jakarta kemarin (1/9). Saat ini, lanjut dia, Kemendikbud masih menyiapkan dokumen implementasinya. Kompetensi dasar mapel <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/25/02/2017/kreasi-mahasiswa-institut-bisnis-dan-informatika-stikom-smart-house-banyak-sensor" target="_blank">informatika</a> juga terus dikaji, divalidasi, dan diuji coba. Selain itu, persepsi antara akademisi dan guru disamakan. Awaluddin menegaskan, mapel informatika harus disampaikan dengan tepat dan baik. Belum diputuskan apakah mapel informatika tersebut diterapkan langsung secara menyeluruh atau bertahap. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji berharap tidak sekadar ganti nama, tetapi materinya juga ditingkatkan ketimbang saat masih bernama TIK dahulu. "Mapel informatika bukan siswa belajar cara pakai komputer. Sebab, siswa sekarang sudah penduduk <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/20/07/2016/optima-solusindo-informatika-raih-penghargaan-dari-kaspersky-lab" target="_blank">dunia digital</a>," tuturnya. Menurut Indra, mapel informatika harus bisa membantu siswa memecahkan masalah, berpikir kritis, berinovasi, serta membangun jiwa kolaborasi memanfaatkan teknologi. Misalnya, dalam satu kelas siswa membuat aplikasi atau game yang tentunya tidak boleh sama. Kemudian, ada salah satu karya siswa yang nge-lag atau macet. Dari kasus itu, siswa bisa berupaya keras memecahkan persoalan yang dihadapi.&nbsp;

Mapel Informatika Kembali Diajarkan, Begini Tantangan Gurunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12729_30511_Murid-SD-padang-lawas-padeks.jpg" alt="Suasana kelas di SDN 06 Padanglaweh, Padangpariaman, Sumatera Barat." width="100%">
<figcaption>Suasana kelas di SDN 06 Padanglaweh, Padangpariaman, Sumatera Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com&nbsp; - Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bertindak cermat sebelum meluncurkan Kurikulum Nasional sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K-13). Menurutnya, sangat disayangkan jika kurikulum hanya ganti nama tanpa memperbaiki kelemahan fundamentalnya. &quot;Ganti nama tanpa mengubah substansi tidak ada artinya,&quot; katanya, Minggu (6/12). Secara rinci dia menyebut Kemendikbud memang belum membocorkan hasil evaluasi atas K-13. Namun, katanya, jika Kemendikbud memang mau membuat Kurikulum Nasional maka harus merancangnya secara matang baik dari sisi struktur kurikulum, mata pelajaran, ataupun isi di dalamnya agar relevan bagi seluruh anak di Indonesia. Ia menambahkan, kurikulum level nasional cukup hanya mengatur hal-hal terkait kepentingan nasional saja. Meski demikian, kata Doni, Kemendikbud tetap harus ikut membahas kurukulum lebel daerah. &quot;Kemudian Kemendikbud juga harus ikut dalam pembahasan kurikulum leve daerah, supaya bisa seimbang kepentingan nasional dan daerah atau lokalnya,&quot; tuturnya.(wan/JPG)

Ingatkan Kemendikbud Tidak Sekadar Ganti Nama Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12728_30510_Murid-SD.jpg" alt="Suasana kelas di SD YPK I Imanuel Hamadi di Jayapura, Papua." width="100%">
<figcaption>Suasana kelas di SD YPK I Imanuel Hamadi di Jayapura, Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Tren ganti menteri ganti kurikulum bakal berlanjut. Sebelumnya Mendikbud Mohammad Nuh membuat Kurikulum 2013 (K-13). Kini, Anies Baswedan berencana meluncurkan kurikulum bernama Kurikulum Nasional. Informasi yang berkembang di internal Kemendikbud menyebut rencana itu kian santer. Namanya pun hanya Kurikulum Nasional. Tidak ada embel-embel tahunnya. Dengan adanya Kurikulum Nasional ini, maka K-13 bakal dikupas menjadi tiga bagian atau jenis. Yaitu Kurikulum Nasional, kurikulum berbasis pengembangan atau potensi daerah, dan kurikulum paling kecil mencakup kekhasan atau kondisi masing-masing sekolah. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Tjipto Sumardi mengatakan sampai saat ini evaluasi masih berjalan. &quot;Namanya tetap Kurikulum 2013,&quot; katanya Minggu (6/12). Meskipun begitu, dia tidak menampik bahwa kurikulum yang baru nanti harus ada diversifikasi (beraneka ragam). Yaitu Kurikulum Nasional, kurikulum berbasis daerah masing-masing, dan kurikulum sekolah. Diversifikasi kurikulum ini sejalan dengan pasal 36 dan 37 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun nantinya kurikulum beranekaragam, namun Tjipto menegaskan hal itu harus dirancang dengan model yang ramping. &quot;Ke depan kita akan mengundang pakar-pakar dan praktisi pendidikan untuk memberikan arahan,&quot; jelasnya. Tujuannya supaya beban belajar peserta didik terbebani mata pelajaran yang semakin berat. Dia menargetkan meskipun kurikulum beragam, tidak sampai menambah jam belajar per pekannya. Terkait dengan revisi K-13 yang belum tuntas, Tjipto mengatakan sudah ada perkembangan bagus. Seperti tim evaluasi, katanya, sudah merampungkan pembahasan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Dua kompetensi ini sempat diributkan di dalam implementasi K-13. Sebab banyak guru kerepotan ketika, misalnya, harus menyisipkan materi-materi keagaam atau sosial di mata pelajaran matematika, fisika, dan lainnya. Dengan perkembangan terkini, Tjipto mengatakan evaluasi K-13 bisa rampung Januari tahun depan. Dia memakai patokan arahan Mendikbud Anies Baswedan bahwa hasil evaluasi K-13 harua bisa diterapkan di tahun pelajaran 2016-2017 tahun depan, meskipun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kemendikbud sempat memasang target evaluasi K-13 selesai akhir 2015 ini. (wan)

Kemendikbud Bakal Ubah K-13 Jadi Kurikulum Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kurikulum nasional

Berita Terkini