<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/IMG-20241027-WA0036-1823534860.jpg" alt="Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tannur, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10). (Dokumentasi Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tannur, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10). (Dokumentasi Kejagung)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gregorius Ronald Tannur hanya tertunduk diam saat tim kejaksaan membawanya ke Kejati Jatim. Dia mengenakan rompi merah tahanan bernomor 56.</p> <p>Dua tangannya terborgol. Tak ada lagi senyum kepuasan seperti saat dia divonis bebas oleh tiga hakim PN Surabaya pada 24 Juli 2024.</p> <p>Tim jaksa kemarin (27/10) membekuk Ronald Tannur di rumahnya di perumahan elite kawasan Surabaya Timur. Pria 32 tahun itu dieksekusi tanpa perlawanan ketika sedang bersantai di lantai 2 rumahnya. Terpidana kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tersebut dijebloskan ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara sebagaimana putusan kasasi.</p> <p>&rdquo;Kami melaksanakan eksekusi setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan rilis bahwa jaksa bisa mengeksekusi terpidana tanpa menunggu petikan putusan MA,&rdquo; kata Kepala Kejati Jawa Timur Mia Amiati di kantornya kemarin.</p> <p>Mia menambahkan, eksekusi itu berdasar putusan kasasi MA yang menyatakan Ronald terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Meski begitu, Mia mengaku kecewa terhadap putusan kasasi tersebut. Sebab, jaksa meyakini bahwa Ronald terbukti membunuh Dini, bukan hanya menganiaya. Keyakinan jaksa itu telah dituangkan dalam tuntutan yang menyatakan Ronald terbukti melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ketika itu, jaksa menuntut Ronald pidana 12 tahun penjara.</p> <p>Dia melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi. Itu dilakukan jika jaksa memiliki novum atau bukti baru yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam persidangan. &rdquo;Alat bukti yang kami miliki, mulai CCTV hingga semua petunjuk, sudah kami ungkap dan tuangkan dalam tuntutan,&rdquo; tuturnya.</p> <p><strong>Keterlibatan Mahkamah Agung</strong></p> <p>Majelis hakim MA yang memutus kasasi Ronald juga terindikasi menerima suap. Itu diketahui setelah Kejaksaan Agung menangkap Zarof Ricar, makelar kasus yang diduga diperintah Lisa Rachmat, pengacara Ronald, untuk menyuap majelis hakim MA.</p> <p>Mia mengatakan, apabila hasil penyidikan Kejaksaan Agung membuktikan majelis hakim kasasi menerima suap saat memutus perkara Ronald, bukti itu bisa dijadikan novum untuk mengajukan PK. &rdquo;Kami akan minta petunjuk pimpinan. Kami harus punya alat bukti yang jelas dan meyakinkan majelis pada tingkat PK,&rdquo; katanya.</p> <p>Dari Jakarta, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan soal Ronald Tannur yang diamankan kemarin. Anak politikus Edward Tannur tersebut dijemput pukul 14.40 WIB. &rdquo;Langkah itu sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung,&rdquo; terangnya.</p> <p>Mengenai perkembangan kasus mantan pejabat MA Zarof Ricar, Harli mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengumpulkan bukti. Keterangan para saksi akan didalami Kejagung. Disinggung soal apakah bakal memanggil beberapa hakim, Harli tak menjawab pasti. &rdquo;Soal kapan dan siapa-siapa saksinya, penyidik yang lebih paham,&rdquo; katanya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015236913/tunggu-petikan-putusan-perkara-kejati-jatim-siap-buru-ronald-tannur">Tunggu Petikan Putusan Perkara, Kejati Jatim Siap Buru Ronald Tannur</a></strong></p> <p>Zarof diketahui mempunyai kekayaan fantastis. Setidaknya, itu terlihat dari sitaan yang dibawa tim penyidik Kejagung. Dia menyimpan uang hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas di rumahnya. Angka itu berbanding terbalik dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya yang disampaikan pada Maret 2022 atau sebelum dirinya pensiun. Saat itu, harta Zarof tercatat &rdquo;hanya&rdquo; Rp 51,4 miliar.</p> <p>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Kejagung dalam perkara Zarof. Itu juga sekaligus menjadi tamparan bagi MA terkait kondisi hakim di Indonesia. &rdquo;Kami berharap di bawah MA yang baru ini, integritas peradilan, dalam hal ini hakim, bisa ditegakkan,&rdquo; katanya.</p> <p>Terkait dengan kasus Zarof, Kurnia meminta Kejagung segera mengusut potensi lain tak sekadar suap. Namun, juga ada gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus itu perlu pendalaman oleh Kejagung. Sebab, yang bersangkutan tidak mungkin menjadi aktor tunggal.</p> <p>Pada bagian lain, kuasa hukum Zarof Ricar, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun upaya pembelaan. &rdquo;Kami sedang menyiapkan langkah-langkah pembelaan yang dimungkinkan oleh hukum untuk menangani perkara tersebut,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Handika meminta semua pihak tak berspekulasi mengenai kliennya. Dia meminta asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Sebab, saat ini berkembang isu negatif tentang rusaknya kredibilitas jajaran hakim agung di MA. <strong>(gas/elo/c7/oni)</strong></p>

Gregorius Ronald Tannur hanya tertunduk diam saat tim kejaksaan membawanya ke Kejati Jatim. Dia mengenakan rompi merah tahanan bernomor 56.

Ronald Tannur Ditangkap saat Bersantai di Lantai 2 Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana untuk melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait membahas persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta akan memberikan masukan terkait rekam jejak 10 nama calon pimpinan (Capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) yang telah diserahkan panitia seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ICW berencana mengadakan audiensi dengan Komisi III DPR RI guna menyampaikan persoalan KPK terkini serta memberikan masukan terkait rekam jejak nama-nama calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menekankan, penting bagi DPR agar tidak memilih capim dan calon Dewas KPK seperti periode 2019-2024. Sebab, KPK era itu penuh dengan kontroversi, seperti penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri, dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar, dan juga pelanggaran etik Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015155240/medium-tank-harimau-alutsista-baru-yang-tambah-kekuatan-tempur-tni-jelang-hut-ke-79-tni">Medium Tank Harimau, Alutsista Baru yang Tambah Kekuatan Tempur TNI Jelang HUT ke-79 TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dari 10 nama capim KPK yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi, terdapat wajah lama, yakni Johanis Tanak yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kami ini penting sekali agar DPR memahami kondisi darurat di KPK dan tidak lagi mengulangi kesalahan seperti tahun 2019 lalu," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnua juga tidak menginginkan, Komisioner dan Dewas KPK ke depan loyalitas ganda. Sebab, dari 10 nama capim dan 10 nama calon Dewas KPK mayoritas diisi oleh aparat penegak hukum, berlatar belakang polisi, hakim dan jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015155232/mengenal-sekolah-katolik-regina-pacis-salah-satu-sekolah-tertua-di-bogor">Mengenal Sekolah Katolik Regina Pacis, Salah Satu Sekolah Tertua di Bogor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, potensi terjadinya fenomena loyalitas ganda saat mereka memimpin KPK. Tak cukup itu, bahkan, dapat pula terjerembab dalam pusaran konflik kepentingan. Mengingat, mayoritas dari mereka berasal dari aparat penegak hukum," ucap Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua, ada sosok yang penuh dengan permasalahan, minim prestasi, dan sempat diduga melanggar kode etik diloloskan oleh Pansel. Ini artinya, Pansel tidak cermat dalam melakukan penelusuran rekam jejak kandidat," imbuhnya.</div>

ICW berencana untuk melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait membahas persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW Akan Audiensi dengan Komisi III DPR Ingatkan Pilih Capim dan Dewas KPK yang Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, masih menemukan 20 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermasalah lolos tes profile assessment. Persoal itu baik secara etik maupun integritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ICW masih menemukan nama-nama dengan setumpuk persoalan, baik kompetensi maupun integritas," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia mengungkapkan, dari 20 nama kandidat calon Komisioner KPK, ada sejumlah nama yang sebelumnya pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, seperti Johanis Tanak dan Pahala Nainggolan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkenaan dengan hal tersebut, proses seleksi kali ini menggambarkan bahwa Pansel belum maksimal menggali rekam jejak mereka," ucap Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menekankan, ada banyak kanal informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Pansel untuk mengetahui rekam jejak, salah satunya Dewan Pengawas KPK. Bukan cuma persoalan integritas, dalam lingkup kompetensi, ICW juga melihat ada pejabat struktural KPK yang masih diloloskan oleh Pansel, yakni Johanis Tanak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal, di bawah kepemimpinannya, lembaga pemberantas korupsi itu kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, serta kerap menimbulkan kegaduhan. Jika model kepemimpinannya begitu, lalu untuk apa tetap diloloskan? Bukankah hanya akan mengulangi hal yang sama jika kelak ia terpilih?," ujar Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pengamatan ICW, lanjut Kurnia, dari total 20 orang kandidat calon Komisioner KPK, 45 persen atau sekitar 9 orang diantaranya berasal dari klaster penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari situasi ini tentu timbul pertanyaan, apakah Pansel sedari awal memang mengharapkan KPK diisi oleh para aparat penegak hukum? Bila itu benar, maka ada sejumlah potensi pelanggaran dan kesesatan berpikir pada cara pandang tersebut," ujar Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Pansel jelas melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 terkait kesamaan setiap orang di mata hukum. Mestinya proses seleksi ini dapat mengikuti perintah UU KPK yang memberikan keleluasaan bagi setiap kalangan, sepanjang memenuhi syarat, untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi Komisioner atau Dewan Pengawas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, dominasi aparat penegak hukum dalam hasil seleksi kali ini mengundang persepsi di tengah masyarakat terkait adanya dugaan intervensi pihak lain kepada Pansel. Adapun, intervensi yang dimaksud dapat berasal dari pihak manapun, misalnya, kalangan eksekutif atau mungkin pimpinan aparat penegak hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, cara pandang semacam itu menggambarkan bahwa Pansel pada dasarnya benar-benar tidak memahami seluk beluk kelembagaan KPK. Sebab, di dalam UU KPK tidak ditemukan satupun pasal yang mewajibkan kalangan aparat penegak hukum untuk mengisi struktur kepemimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, cara pandang tersebut justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda," cetus Kurnia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sederhananya, bagaimana memastikan independensi komisioner yang berasal dari penegak hukum jika kemudian hari KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi di instansi asalnya? Hal lain juga, jaminan apa yang bisa diberikan Pansel bahwa calon dari klaster penegak hukum hanya akan tunduk pada perintah UU di tengah maraknya fenomena jiwa korsa di lembaga asalnya?," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pansel Capim-Calon Dewas KPK sebelumnya mengumumkan 20 nama Capim KPK yang lolos seleksi tes profile asessment. Mereka akan mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani, yang akan diselenggarakan pada 17 dan 18 September 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Pansel KPK, Yusuf Ateh menyatakan, pihaknya mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyeleksi Capim dan Calon Dewas KPK. Ia menegaskan, semua pertimbangan diputuskan secara bersama-sama oleh tim pansel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua masukan kami pelajari, kami evaluasi, kami putuskan secara bersama-sama," ujar Yusuf Ateh di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengutarakan, terhadap 20 capim&nbsp; yang lolos seleksi profile assessment&nbsp;diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani, yang akan diselenggarakan pada 17 dan 18 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Detail jadwal peserta nanti akan disampaikan pada tanggal 12 September 2024," tegas Ateh.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut 20 nama capim KPK yang lulus tahapan profile assessment:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Agus Joko Pramono</div> <div dir="auto">2. Ahmad Alamsyah Saragih</div> <div dir="auto">3. Didik Agung Widjanarko</div> <div dir="auto">4. Djoko Poerwanto</div> <div dir="auto">5. Fitroh Rohcahyanto</div> <div dir="auto">6. Harli Siregar</div> <div dir="auto">7. I Nyoman Wara</div> <div dir="auto">8. Ibnu Basuki Widodo</div> <div dir="auto">9. Ida Budhiati</div> <div dir="auto">10. Johan Budi Sapto Pribowo</div> <div dir="auto">11. Johanis Tanak</div> <div dir="auto">12. Michael Rolandi Cesnanta Brata</div> <div dir="auto">13. Muhammad Yusuf</div> <div dir="auto">14. Pahala Nainggolan</div> <div dir="auto">15. Poengky Indarti</div> <div dir="auto">16. Sang Made Mahendrajaya</div> <div dir="auto">17. Setyo Budiyanto</div> <div dir="auto">18. Sugeng Purnomo</div> <div dir="auto">19. Wawan Wardiana</div> <div dir="auto">20. Yanuar Nugroho</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Dari situasi ini tentu timbul pertanyaan, apakah Pansel sedari awal memang mengharapkan KPK diisi oleh para aparat penegak hukum?" tanyanya

20 Capim KPK Lolos Seleksi Tes Profile Assessment, ICW Temukan Masih Ada yang Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024&ndash;2029. Pansel harus memiliki kompetensi dan tak memiliki rekam jejak buruk.</p> <p>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pilihan pansel KPK pada 2019 sarat akan kontroversi. Mulai indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, hingga tidak mengakomodasi masukan masyarakat. &rdquo;Akibatnya bisa dirasakan saat ini. Penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan,&rdquo; bebernya kemarin (9/5).</p> <p>Kurnia mencontohkan, dua pimpinan KPK yang diklaim terbaik oleh pansel nyatanya melanggar etik. Yakni, eks Ketua KPK Firli Bahuri dan eks Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Bahkan, Firli sebagai ketua KPK saat itu tidak sekadar melanggar etik, tetapi juga berurusan dengan hukum lantaran ditengarai melakukan praktik korupsi. Hal itu menjadi bukti konkret buruknya proses seleksi pimpinan KPK periode sebelumnya.</p> <p>Menurut Kurnia, setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi presiden dalam memilih pansel. Pertama, kompetensi. Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir. Dengan begitu, orientasi kerja pansel berbasis realitas permasalahan sebenarnya.</p> <p>Kedua, integritas pansel. Dalam hal ini, rekam jejak kandidat calon pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. &rdquo;Sebab, bagaimana mungkin pansel bisa menemukan kandidat calon komisioner maupun dewan pengawas yang klir jika mereka saja memiliki rekam jejak buruk?&rdquo; katanya. Ketiga, pansel harus terbebas dari konflik kepentingan.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut pemerintah masih menggodok nama yang akan menjadi calon anggota pansel calon pimpinan dan Dewas KPK. Pemerintah tidak mau sembrono dengan hal tersebut karena ingin memperhatikan harapan masyarakat. &rdquo;Harapan masyarakat mendapatkan anggota pansel yang kredibel dan berintegritas,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Presiden nanti menetapkan siapa anggota pansel. Ari menyebut pansel berjumlah sembilan orang. Lima orang berasal dari unsur pemerintah dan sisanya dari unsur masyarakat.Meski pergantian pimpinan dan Dewas KPK masih akhir tahun, hal tersebut tetap membutuhkan persiapan. Untuk itu, kata Ari, pansel akan diumumkan bulan ini.<strong>(elo/lyn/c7/fal)</strong></p>

Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

Jelang Pergantian Pimpinan dan Dewas KPK, ICW Minta Presiden Jangan Salah Pilih Pansel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (<span class="il">ICW</span>) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menindaklanjuti laporan terhadap 55 orang pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI yang dinilai tidak patuh melaporkan LHKPN. Sebab hingga kini, MKD belum juga menindaklanjuti laporan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan menindaklanjuti laporan&nbsp;<span class="il">ICW</span>&nbsp;terhadap 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dengan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi," kata peneliti&nbsp;<span class="il">ICW</span>&nbsp;Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menilai, 55 AKD itu diduga melanggaran kode etik, karena tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Namun, lebih dari dua bulan pasca pelaporan tersebut, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh MKD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, bukti yang diserahkan sudah terang benderang dan langsung berasal dari sumber primer, yakni laman website LHKPN KPK. Ia menduga, MKD sengaja melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan etik anggota DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini mengartikan MKD melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan etik anggota DPR," cetus Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia tak heran, sebab menemukan fakta baru menyangkut kepatuhan LHKPN salah satu AKD DPR RI, yakni MKD itu sendiri. Berdasarkan pemantauan, dari 17 anggota MKD, 12 diantaranya tidak patuh melaporkan LHKPN dalam rentang waktu 2019-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini artinya, sebagian besar atau lebih dari 70 persen mereka terbukti mengabaikan kewajiban hukum," papar Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan ini, kata Kurnia, bertolak belakang dengan tujuan pembentukan MKD yang tercantum dalam Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga legislatif. Ia mengaku heran, MKD akan mampu menjalankan mandat itu jika anggotanya bermasalah dalam hal kepatuhan hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu,&nbsp;<span class="il">ICW</span>&nbsp;akan melaporkan 12 orang anggota MKD DPR RI ke instansinya sendiri atas dugaan pelanggaran kode etik.&nbsp;"Karena turut tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kepatuhan LHKPN," pungkas Kurnia.</div>

Kurnia Ramadhana menilai, 55 AKD itu diduga melanggaran kode etik, karena tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.

ICW Bakal Laporkan 12 Anggota MKD DPR RI atas Pelanggaran Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Harun Masiku hingga kini masih belum tertangkap. Upaya KPK bakal meringkus dan membeberkan keberadaan mantan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 itu diyakini Indonesia Corruption Watch (ICW) hanya gimik.</p> <p>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, dalih yang disampaikan KPK terkait keberadaan Harun Masiku di luar negeri hanya sekadar gimik. "Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, praktis sudah lebih dari 1.200 hari mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku gagal diringkus KPK. Beragam dalih yang diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru-baru ini. ICW yakini hanya sekadar gimik semata," kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (9/7).</p> <p>Bagi ICW, kejanggalan penanganan perkara itu sudah terang benderang sejak awal. Pimpinan KPK terlihat seperti melindungi Harun Masiku. Bukan hanya itu, fungsi pengawasan proses penindakan oleh Dewan Pengawas juga tampak tumpul.</p> <p>Oleh karena itu, ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Sebab, jika Harun diringkus, kemungkinan akan ada elite partai politik besar yang juga akan turut terseret.</p> <p>"KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau," tegas Kurnia.</p> <p>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan, pihaknya sempat menemukan jejak buronan kasus korupsi Harun Masiku di luar negeri. Mantan caleg dari PDI Perjuangan itu disebut berada di dalam masjid di salah satu negara tegangga.</p> <p>"Terkait dengan saudara Harun Masiku yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (6/7).</p> <p>"Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja. Kita sudah cek di sana. Ada juga yang tinggal di apartemen. Kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan," sambungnya.</p> <p>Harun yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 17 Januari 2020 hingga kini belum juga berhasil ditangkap. Karena itu, lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri itu memohon bantuan kepada masyarakat apabila menemukan keberadaan Harun Masiku.</p> <p>"Jadi, kami juga memohon bantuan kepada rekan-rekan jurnalis ataupun juga masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri apabila mengetahui informasi terkait saudara HM mohon disampaikan kepada kami," ujar Asep.</p> <p>Dalam mencari keberadaan Harun Masiku, kata Asep, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan rednotice. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan lembaga antikorupsi negara-negara tetangga untuk mencari persembunyian Harun Masiku.</p> <p>"Kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di negara-negara tetangga lainnya, yang <em>concern</em> terhadap masalah tindak pidana korupsi, karena memang red notice-nya sudah ada, dan itu juga sudah menjadi DPO juga di negara-negara lain dengan red notice itu ya," tegas Asep.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di KPU.</p> <p>Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak. Di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan yang telah divonis tujuh tahun penjara.</p> <p>Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.</p> <p>Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku.</p> <p>Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.</p>

Harun Masiku hingga kini masih belum tertangkap. Upaya KPK bakal meringkus dan membeberkan keberadaan mantan caleg pada Pemilu hanya gimik.

KPK Bakal Beberkan Keberadaan Harun Masiku, ICW: Hanya Gimik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berhati-hati menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, kasus tersebut mendapat sorotan lantaran dikhawatirkan bersinggungan dengan politik.</p> <p>Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK transparan dalam menangani kasus tersebut. Salah satu bentuk transparansi itu adalah menyampaikan konstruksi perkara secara detail. Termasuk bukti-bukti yang menjadi dasar pengusutan kasus tersebut.</p> <p>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa proses hukum harus dilandasi bukti. &rdquo;Bukti dan detail kasus harus disampaikan kepada publik jika naik penyidikan,&rdquo; ujar Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (17/6).</p> <p>Jika KPK memaksakan penanganan perkara tanpa bukti yang kuat, lanjut dia, kecurigaan bahwa KPK menjadi alat politik kekuasaan akan terlegitimasi. &rdquo;Dan itu (KPK menjadi alat politik, Red) akan semakin merusak (KPK),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Rumor bahwa KPK ditengarai menjadi alat politik penguasa menjadi perhatian eks penyidik KPK Novel Baswedan. Dia menyebut lembaga antirasuah yang saat ini di bawah kepemimpinan Firli Bahuri itu punya riwayat masalah yang cukup banyak. Mulai pelanggaran etik hingga masalah pidana, yakni dugaan membocorkan dokumen perkara.</p> <p>Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, kecurigaan bahwa KPK menjadi alat politik kekuasaan diperkuat dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini hingga tahun depan. Perpanjangan itu diterapkan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini.</p> <p>Praswad menilai, salah satu konsekuensi perpanjangan masa jabatan itu adalah KPK akan menjadi alat gebuk politik guna mendukung kepentingan pihak tertentu pada Pemilu 2024. &rdquo;Kita sudah mengingatkan sebelumnya bahwa akan ada kasus bernuansa politis setelah Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini,&rdquo; terangnya.</p> <p>Terkait isu KPK menjadi alat politik telah ditepis Ketua KPK Firli Bahuri. Firli mengatakan bahwa pengusutan kasus korupsi di lingkungan Kementan adalah murni proses hukum. Dia menegaskan, proses hukum tersebut tidak dipengaruhi oleh kekuasaan maupun pihak-pihak tertentu. &rdquo;Apa yang terjadi di KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum,&rdquo; ujarnya. <strong>(tyo/c6/fal)</strong></p>

KPK harus berhati-hati menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Pasalnya, kasus tersebut mendapat sorotan publik.

KPK Diminta Hindari Nuansa Politik Penanganan Dugaan Korupsi di Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalegan kembali menjadi sorotan. Setelah norma terkait keterwakilan perempuan dikritik, kali ini PKPU terbaru itu juga diketahui mengubah ketentuan yang dinilai menguntungkan mantan terpidana.</p> <p>Regulasi itu terungkap dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Pasal tersebut dianggap membuka celah mantan terpidana korupsi untuk maju tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun. Khususnya bagi mantan terpidana yang divonis pencabutan hak politik.</p> <p>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, ketentuan dalam PKPU itu mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan Nomor 87 Tahun 2022 dan 12 Tahun 2023, MK mewajibkan mantan terpidana menjalani masa jeda lima tahun tanpa pengecualian.</p> <p>&rdquo;Nah, PKPU dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers kemarin (22/5).</p> <p>Norma baru tersebut, lanjut Kurnia, tentu saja menjadi angin segar bagi terpidana korupsi. Sebab, dari catatan ICW, rata-rata masa pencabutan hak politik seorang koruptor di angka 2&ndash;3 tahun. <strong>(far/c9/hud)</strong></p>

PKPU tentang pencalegan kembali menjadi sorotan. Kali ini PKPU terbaru diketahui mengubah ketentuan yang dinilai menguntungkan koruptor.

ICW Sorot PKPU Pencalegan, Mantan Terpidana Korupsi Dapat Celah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan itu terkait dugaan ketidakpatuhan kelengkapan LHKPN masa&nbsp;waktu 2019-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/Kurnia-Ramadana-Lapor-ke-DPR-3616815651.jpg" alt="Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana, melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI." width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana, melaporkan 55 Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data ICW, Anggota DPR RI paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 orang, PKB 10 orang, Gerindra 6 orang, NasDem 5 orang, PAN 5 orang, Demokrat 3 orang, PPP 2 orang dan PKS 2 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami berpandangan tindakan 55&nbsp;orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sebab, kewajiban pelaporan LHKPN mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diikuti dengan Peraturan KPK Nomor 02&nbsp;Tahun 2020," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482356/banding-ditolak-ricky-rizal-tetap-dihukum-13-tahun-penjara">Banding Ditolak, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menjelaskan, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam masa waktu satu tahun sekali, dan paling lambat diserahkan pada 31 Maret. Bukan hanya melanggar hukum, mengabaikan LHKPN juga bersinggungan dengan etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI disebutkan bahwa setiap anggota DPR RI bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," papar Kurnia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia mengungkapkan, jika ada anggota DPR RI yang mengabaikan perintah undang-undang termasuk kategori melanggar hukum. Oleh karenanya, memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Per DPR 1/2015 tersebut. Karena itu, ICW merekomendasikan kepada MKD segera memanggil 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI untuk dimintai keterangan atas ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN kepada KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Kurnia, MKD diharapkan dapat menggelar persidangan tersebut secara terbuka sebagai pemenuhan nilai transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482351/ky-masih-verifikasi-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-yang-sidangkan-kasus-kanjuruhan">KY Masih Verifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Sidangkan Kasus Kanjuruhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika kemudian aduan terbukti, MKD harus mengkategorikan perbuatan pelanggaran atas ketidakpatuhan melaporkan LHKPN sebagai Pelanggaran Berat seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b Per DPR 1/2015," pungkas Kurnia.</div> </div> </div> </div>

Anggota DPR RI paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 orang

ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD Karena Tak Patuh LHKPN, Terbanyak PDIP dan Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kurnia-Ramadhana.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Fenomena no viral no justice menunjukkan pergeseran orientasi pengungkapan perkara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut fenomena itu terjadi lantaran masyarakat mulai tidak percaya dengan sistem penegakan hukum saat ini. Terutama penegakan terhadap kasus-kasus yang terafiliasi dengan aparatur negara.<br /> <br /> Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dalam konteks mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, mobilisasi masyarakat di ruang digital punya peran penting.<br /> <br /> Tanpa keriuhan di media sosial, Kurnia meyakini kecil kemungkinan indikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael terungkap. ”Kami tidak melihat aparat penegak hukum bergerilya mengungkap ketidakwajaran itu meski (ketidakwajaran LHKPN, Red) sudah terendus lama,” kata Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (13/3).<br /> <br /> Namun, yang menjadi catatan ICW, kasus-kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak maksimal ditangani aparat penegak hukum. Contohnya, kasus pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Kurnia menyebutkan, aduan ICW terkait hal itu mentah di tangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ”Padahal, kami menilai buktinya cukup kuat,” tuturnya.<br /> <br /> Menurut Kurnia, dalam konteks penanganan kasus Rafael, KPK mengalami situasi yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Yakni, tidak dipercayai masyarakat. ”Situasi ini sudah dialami institusi Polri sebelumnya. Kasus-kasus pidana umum yang tidak jalan di kepolisian akhirnya ditindaklanjuti setelah viral,” kata Kurnia.<br /> <br /> Mantan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengakui penghargaan bagi pelapor kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 kurang menarik lantaran rumitnya prasyarat dan ketentuan dalam aturan itu. ”Padahal, PP ini sebenarnya sangat jelas mengatur itu (reward bagi pelapor, Red),” ujarnya.<br /> <br /> Pengalaman Giri selama bertugas di KPK, premi 2 permil dari kerugian negara atau uang suap itu baru bisa dicairkan ketika kasus-kasus yang dilaporkan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Itu menjadi salah satu penyebab penegak hukum atau pelapor tidak melakukan klaim premi tersebut.<br /> <br /> ”Kalaupun ada klaim, anggaran premi itu harus dialokasikan dulu di APBN. Itu membuat prosesnya tambah panjang lagi,” terangnya.

No Viral No Justice, Reward Pelapor Korupsi Tunggu Putusan Inkracht

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kurnia ramadhana

Berita Terkini