<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/Wtk2E79edAPP3GYSEDA9jFMsGKTIuQiDv4gKprbG-1593328.jpg" alt="Puluhan massa aksi membawa bendera PAN hingga masuk ke ruas jalan tol dalam kota, saat Demonstrasi 25 Agustus di Gedung DPR RI Jakarta Pusat, Senin (25/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan massa aksi membawa bendera PAN hingga masuk ke ruas jalan tol dalam kota, saat Demonstrasi 25 Agustus di Gedung DPR RI Jakarta Pusat, Senin (25/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) angkat suara terkait gelombang keresahan sosial yang belakangan meluas di sejumlah daerah.&nbsp; Melalui pernyataan resminya, Ketua KWI Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin menegaskan bahwa negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Terutama kelompok miskin dan rentan yang paling terdampak kebijakan yang tidak adil. KWI menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan dan anarkisme yang muncul di tengah masyarakat. Keresahan sosial itu, menurut Antonius, berakar dari kekecewaan publik terhadap ucapan, tindakan, maupun keputusan yang dianggap tidak bijak dan gagal berpihak pada rakyat. &ldquo;Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, sudah saatnya semua pihak menahan diri, mawas diri, dan bertindak nyata demi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; ujar dia. Pihaknya juga menyampaikan&nbsp;duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam rangkaian demonstrasi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Menurut Antonius, mereka menyerukan agar pemerintah berani melakukan koreksi, bahkan mencabut kebijakan yang justru menambah penderitaan rakyat dan memperlebar jurang ketidakadilan. KWI juga menekankan pentingnya tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Bagi mereka, janji-janji kemerdekaan tidak cukup disampaikan lewat pidato, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang membela kepentingan rakyat kecil. &ldquo;Aparat keamanan pun harus benar-benar menjadi pengayom, bukan pihak yang menambah luka. Pendekatan humanis wajib menjadi prioritas dalam menghadapi aksi massa,&rdquo; tegas Antonius. Dalam pernyataannya, KWI menegaskan komitmen untuk tetap bersikap kritis terhadap seluruh lembaga negara. Mereka mengingatkan bahwa fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya tidak melukai, melainkan melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Tak lupa, KWI menyampaikan apresiasi kepada individu, organisasi, maupun institusi yang tetap memperjuangkan kebenaran dengan cara damai dan santun sesuai nilai-nilai Pancasila.&nbsp; Antonius&nbsp;mengajak semua elemen bangsa bergandeng tangan mengatasi kecemasan rakyat, menolak provokasi, serta menjaga persatuan nasional. &ldquo;Marilah kita memancarkan energi positif demi Indonesia maju. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita semua dan melindungi bangsa Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

KWI menegaskan pentingnya kebijakan yang adil dan transparan untuk mengatasi keresahan sosial di Indonesia.

KWI Desak Pemerintah Lebih Peka Terhadap Rakyat, Soroti Kebijakan yang Lukai Kelompok Miskin dan Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/WhatsApp-Image-2025-04-22-at-083810-1-1302402159.jpeg" alt="Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam sekaligus pelajaran berharga bagi umat Katolik di seluruh dunia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam sekaligus pelajaran berharga bagi umat Katolik di seluruh dunia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wafatnya pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam sekaligus pelajaran berharga bagi umat Katolik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, mengatakan nilai-nilai hidup yang diwariskan Paus Fransiskus tak lekang oleh waktu seperti cinta kasih, solidaritas, dan keberpihakan pada kaum yang terpinggirkan. "Ada begitu banyak ajaran-ajaran, yang sekarang dititipkan kepada kita, untuk diteruskan. Nilai-nilai Injil, cinta universal, persaudaraan, kepedulian pada lingkungan, teristimewa bela rasa, kepada orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang terpinggirkan. Inilah yang dititipkan kepada kita, untuk diteruskan," kata Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC di Kantor KWI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4). Sementara itu,&nbsp;Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, mengucapkan rasa duka cita atas wafatnya pemimpin Gereja Katolik sedunia tersebut. Ia menilai, Paus Fransiskus adalah simbol kesederhanaan dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan sosial. "Beliau wafat di saat sudah memastikan bahwa perayaan Liturgi Paskah seluruh dunia berjalan dengan lancar, semua umat Katolik seluruh dunia merayakan kebangkitan dengan kegembiraan lalu, beliau pamit meninggalkan kita smua dalam kondisi kita sudah selesai Paskah," ucap dia. "Tentu saat ini, kami merasa duka cita yang mendalam kehilangan sosok tokoh manusia yang menjadi panutan, kesederhanaan, keberpihakan terhadap orang miskin tersingkir, mau turun langsung ke wilayah konflik dan lainnya," sambung dia. Gusma mengenang pertemuannya dengan Paus pada Agustus 2024, saat dirinya dan sejumlah organisasi pemuda lintas agama dari Indonesia diterima di Vatikan. Dalam kesempatan itu, Paus Fransiskus menandatangani Jakarta-Vatican Charter bertema &ldquo;Keadilan dan Perdamaian untuk Dunia&rdquo; di Paul VI Audience Hall. &ldquo;Pertemuan itu sangat membekas. Kami semua diberkati langsung oleh Paus. Piagam itu menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan perdamaian adalah tugas bersama,&rdquo; kata Gusma. Sebagai bentuk penghormatan, Gusma mengintruksikan kepada seluruh kader Komda Komcab melaksanakan doa bersama di wilayah masing-masing selama 7 hari terus-menerus dan sampai Rakernas yang akan diselenggarakan di Bogor, akhir pekan ini.

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, mengatakan nilai-nilai hidup yang diwariskan Paus Fransiskus tak lekang oleh waktu seperti cinta kasih

Kenangan Ketua KWI dan Ketum Pemuda Katolik Tentang Keteladanan Paus Fransiskus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/1000346796-3259843224.jpg" alt="Sejumlah Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda saat menghadiri Penghargaan Anugerah Apresiasi Sehati Seperjalanan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda saat menghadiri Penghargaan Anugerah Apresiasi Sehati Seperjalanan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tujuh Ketua Umum Organisasi Pemuda Lintas Iman mendapat Penghargaan Anugerah Apresiasi Sehati Seperjalanan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) karena&nbsp; dianggap memberikan contoh dalam membangun gerakan konkret lintas agama. &ldquo;Momentum seperti ini harus terus diciptakan dan digaungkan, serta diwujudnyatakan melalui gerakan konkret dengan berkolaborasi dengan multipihak baik itu di tingkat nasional, maupun di tingkat akar rumput,&rdquo; kata Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KOMHAK-KWI), Mgr. Christophorus Tri Harsono dikutip Antara&nbsp;di Jakarta,&nbsp;Rabu (26/2). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015693065/jangan-salah-pilih-pasangan-beikut-zodiak-yang-paling-setia-hingga-paling-tidak-setia-dalam-hubungan">Jangan Salah Pilih Pasangan! Beikut Zodiak yang Paling Setia hingga Paling Tidak Setia dalam Hubungan</a> Sementara itu Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI, Romo Aloysius Budi Purnomo menyebutkan para ketua umum organisasi lintas agama tersebut telah menjadi contoh yang istimewa. "Teman-teman muda ini menjadi contoh istimewa dalam permenungan saya, menjawab apa yang dianjurkan dalam pedoman untuk dialog dalam kebenaran dan kasih. Disebutkan pentingnya bersama orang-orang muda membangun gerakan konkret lintas agama," katanya. Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma juga turut mengucapkan terimakasih atas penghargaan tersebut dan berharap menjadi sebuah motivasi. "Penghargaan ini bisa menjadi tambahan motivasi kepada seluruh kader Pemuda Katolik se-Indonesia untuk terus merangkul semua pihak lintas iman dan lintas sektor untuk mewujudkan persatuan dan kedamaian di bumi Nusantara ini, " ucapnya. Dia juga berharap anugerah ini menjadi langkah awal dan nyata bagi kami para generasi muda untuk merangkul semua pihak demi kesatuan bangsa. Pemberian penghargaan tersebut sendiri dilaksanakan di Aula KWI Jakarta, Jalan Cikini 2, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (26/2) malam. Penerima penghargaan tersebut adalah tujuh tokoh muda yang merupakan ketua umum dari organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Gusma, Ketua Umum Pemuda Kristen (GAMKI) Sahat MP Sinurat, Ketua Umum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan, Ketua Umum Pemuda Budha (Gemabudhi) Bambang Patijaya dan Ketua Umum Pemuda Konghucu (Gemaku) JS Kristan.

Tujuh Ketua Umum Organisasi Pemuda Lintas Iman mendapat Penghargaan Anugerah Apresiasi Sehati Seperjalanan dari KWI>

KWI Anugerahi 7 Ketua Umum Organisasi Pemuda Lintas Iman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/WhatsApp-Image-2025-02-13-at-151518-3369387503.jpeg" alt="Perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), berkunjung ke sekretariat pemuda lintas agama pada Rabu, pada Rabu (12/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), berkunjung ke sekretariat pemuda lintas agama pada Rabu, pada Rabu (12/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Pusat Pemuda Katolik mendampingi Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Aloys Budi Purnomo Pr berkunjung ke sekretariat pemuda lintas agama pada Rabu, pada Rabu&nbsp;(12/2). "Kami pengurus Pemuda Katolik tentu menyambut baik kegiatan dari Ayahanda kami Romo Budi dalam rangka merekatkan kembali tali persaudaraan lintas iman yang telah lama terjalin," kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma. Kunjungan pertama menyambangi Sekretariat PP Pemuda Muhammadiyah di Menteng. Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan hangat, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla bahkan memeluk Romo Aloys dan dilanjut santap siang hidangan Coto Makassar dan Es Pisang Ijo. Dzul amat mangapresiasi kedatangan rombongan dan memastikan silaturahmi aktivis lintas iman terutama para pemuda di Indonesia jadi prioritas utama. "Sebagai aktivis lintas iman tugas kita mendeliver pesan perdamaian sampai ke grassroot (masyarakat), kabar-kabar tentang perdamaian itu begitu penting, tidak ada kemajuan tanpa perdamaian kita berharap dengan orang tua-orang tua kita ada di KWI, Muhammadiyah, NU berikan support," kata Dzulfikar. Diakhir pertemuan Dzul yang juga Wakil Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberi pelakat ke Romo Budi. Setelah itu, rombongan menyambangi ke Sekretariat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia&nbsp;(GAMKI) dan disambut Ketua Umum Sahat Sinurat dengan ramah. "Ya kita sangat senang GAMKI bisa dikunjungi Romo Budi bersama teman-teman Pemuda Katolik untuk bisa berdiskusi tentang bagaimana kerjasama yang bisa dibangun ke depan komitmen kebangsaan kita untuk bahu- membahu menjaga perdamaian di Indonesia," kata Sahat. Usai berdiskusi kurang lebih 2,5 jam, rombongan bergegas ke Sekretariat Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia&nbsp;(PERADAH) di kawasan Setiabudi, Jakarta selatan pada sore hari. Ketua Umum Peradah Indonesia&nbsp;I Gede Ariawan&nbsp;menyambut hangat Romo Budi dan rombongan. "Ya inilah sekretariat perjuangan kami teman-teman Peradah, disini romo. Segala ide dan masukkan ya kami bicarakan disini," kata Gede Ariawan. Terakhir, rombongan menyambangi Sekretariat GP Ansor yang berada di Jakarta Pusat pada malam hari. Rupanya, Romo Budi sudah terbiasa berdiskusi dengan rekan-rekan GP Ansor dan NU kala bertugas di Keuskupan Agung Semarang (KAS). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin pun mengajak rombongan ke lantai 4 ruang IT dan dilanjut pertemuan di lantai 2 bersama dengan pengurus GP Ansor lainnya salah satunya Sekretaris Jenderal, Rifqi Al-Mubarok. "Ini menjadi puncak kebahagian, puncak persaudaraan, dan puncak persahabatan. Seperti yang tadi saya sampaikan, seperti pulang ke rumah yang rahmatan lilalamin," ujar Romo Budi. Dalam pertemuan itu, Romo Budi menekankan persahabatan antar umat beragama demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kata Romo Budi, cinta terhadap tanah air menjadi iman bagi seluruh agama di Indonesia. "Islam dan Katolik sama dalam perjuangan itu, 100 persen katolik, 100 persen Indonesia," kata Romo Budi. Gus Addin pun mengapresiasi kunjungan dari Romo Budi demi menjaga hubungan antar lintas agama di Indonesia. "Karena memang bakal ada terus kegiatan, bukan hanya soal agama, tapi bisa melebarkan persaudaran dalam bentuk kegiatan olahraga, peningkatan sumber daya manusia dan bisnis," terangnya. Dengan begitu, lanjut Addin jika negara ini toleransinya sangat tinggi maka akan mengalami kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), berkunjung ke sekretariat pemuda lintas agama pada Rabu, pada Rabu (12/2).

Pemuda Katolik Kawal Pejabat KWI Sambangi Sekretariat Organisasi Pemuda Lintas Iman, Ini yang Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/WhatsApp-Image-2024-11-19-at-225926-2764864772.jpeg" alt="Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC saat bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik yang baru terpilih, Stefanus Gusma. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC saat bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik yang baru terpilih, Stefanus Gusma. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Pemuda Katolik tidak hanya fokus pada bidang politik dan penyelenggaraan Pemilu. Namun,&nbsp;juga semakin terlibat di tingkat akar rumput, seperti di level pedesaan. Hal ini disampaikan Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC saat bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik yang baru terpilih, Stefanus Gusma, bersama rombongan, di Gedung KWI, Jakarta Pusat pada, Selasa&nbsp;(19/11). "Tantangan kami ke depan adalah meningkatkan keterlibatan di kepengurusan tingkat desa, pendamping PKH, dan aktivasi jaringan basis lainnya," ujar Gusma. Subianto berharap agar Pemuda Katolik semakin mendalami peran mereka, tidak hanya di tingkat kepala desa, tetapi juga di tingkat yang lebih rendah, seperti Ketua RT dan RW. &ldquo;Sering kali, umat Katolik mengeluh tentang kesulitan dalam mendapatkan izin untuk pembangunan gereja di tingkat RT/RW. Oleh karena itu, penting bagi Pemuda Katolik untuk mengisi posisi-posisi strategis ini,&rdquo; ujar Uskup Bandung tersebut. Tak hanya turun hingga ke desa, dalam audiensi ini turut membahas berbagai isu strategis yang dihasilkan dari Kongres Nasional XIX Pemuda Katolik yang baru saja dilaksanakan. Gusma juga melaporkan hasil Kongres Nasional XIX Pemuda Katolik yang digelar pada 24-27 Oktober 2024 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh 36 delegasi Komisariat Daerah (pengurus provinsi) dan 271 delegasi Komisariat Cabang (pengurus kota/kabupaten) dari seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Gusma terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Pemuda Katolik untuk periode 2024-2027 dengan tagline grow further and level up. Gusma menjelaskan bahwa kongres kali ini menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, salah satunya aspirasi kader-kader dari Papua mengenai isu transmigrasi dan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Di akhir pertemuan, Subianto juga menyampaikan rencananya untuk melantik Pengurus Pusat Pemuda Katolik yang baru pada 17 Desember 2024 mendatang.

Subianto berharap agar Pemuda Katolik semakin mendalami peran mereka, tidak hanya di tingkat kepala desa, tetapi di tingkat yang rendah.

KWI Minta Pemuda Katolik Turun Layani Warga Hingga ke Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp-pgi-ini-langkah-maju_m_167818.jpeg" alt="Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang bersedia memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Namun, dia meminta publik tidak memahaminya bahwa PGI menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang. Dia menegaskan, sejak awal pihaknya menyampaikan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan untuk urusan itu. &rsquo;&rsquo;Saya juga mengimbau lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Meski demikian, Gomar menghormati keputusan lembaga atau ormas keagamaan yang memilih memanfaatkan kesempatan dari pemerintah tersebut. &rsquo;&rsquo;Tetapi, menyangkut PGI, kami belum memiliki sikap resmi,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menjelaskan, PGI justru sedang mengkaji kebijakan tersebut karena masih diliputi beragam kontroversi. Dia menegaskan, urusan tambang bukan bidang pelayanan PGI. Benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki PGI. Di sisi lain, lanjut Gomar, selama ini PGI justru aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan. Termasuk korban usaha tambang di sejumlah daerah. Karena itu, jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, PGI berpotensi berhadapan dengan diri sendiri. Dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral. Pada bagian lain, suara dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) &ndash;organisasi uskup-uskup gereja Katolik di Indonesia&ndash; disampaikan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan WKI Rm Marthen Jenarut. &rsquo;&rsquo;Prinsipnya, KWI tidak akan mengambil tawaran sebagai pemegang WIUPK/IUP pertambangan. Sebab, KWI konsisten pada urusan keagamaan, pewartaan, dan pelayanan,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin. Dia menyampaikan, KWI memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan. Dengan agenda utama melakukan pewartaan dan pelayanan untuk terwujudnya tata kehidupan yang bermartabat. Dia menjelaskan, KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian. Jadi, segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip pelayan gereja Katolik. Marthen menyatakan, KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realitas pembangunan yang sedang berlangsung. KWI terus menyuarakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. (wan/c14/oni)

Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang bersedia memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan.

Fokus Layani Umat, PGI-KWI Enggan Kelola Izin Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-4689.png" alt="Pantauan CCTV terkait ledakan yang diduga bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. MUI mengutuk dengan keras tindakan pelaku peledakan bom di Makassar pagi ini yang telah membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat." width="100%">
<figcaption>Pantauan CCTV terkait ledakan yang diduga bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. MUI mengutuk dengan keras tindakan pelaku peledakan bom di Makassar pagi ini yang telah membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gereja Katedral Makassar kedapatan ledakan bom yang diduga berasal dari pelaku bom bunuh diri. Setidaknya 14 orang mengalami luka-luka pada kejadian pukul 10.26 WITA tersebut.  Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Yohanes Harun Yuwono mengatakan bahwa prihatin atas kejadian tersebut.  "Doa dan duka cita mendalam atas peristiwa yang menciderai rasa kemanusiaan seluruh bangsa yang telah mengakibatkan adanya korban luka-luka," ujar Yohanes dalam keterangannya, Minggu (28/3).  Peristiwa ini, bukan hanya menjadi keprihatinan umat Katolik semata. Namun juga sudah menjadi keprihatinan seluruh bangsa dan negara Indonesia.  "Kecaman keras atas tindakan bom bunuh diri yang merendahkan martabat manusia, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, dan menambah daftar panjang tindakan terorisme di bumi Nusantara yang kita cintai," imbuh dia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/polri-korban-luka-ledakan-makassar-ada-14-orang/">Baca Juga: Polri: Korban Luka Ledakan Makassar ada 14 Orang</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Dia pun mengimbau kepada seluruh umat Katolik dan seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Meski begitu, seluruh umat perlu tetap waspada.  "Seruan kepada seluruh umat dan masyarakat untuk tidak takut dan resah, namun tetap waspada," ujarnya.  Selain itu, ada juga himbauan agar tidak ada yang memposting gambar atau video tentang peristiwa tersebut. Pasalnya, hal itu justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.  "Kepercayaan penuh bahwa pemerintah, TNI, dan Polri, mampu mengusut tuntas kasus ini dan dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Makassar," pungkas dia.

KWI: Rendahkan Martabat Manusia, Jangan Sebar Video Ledakan Bom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1610431217193.jpg" alt="Ilustrasi vaksin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksinasi Covid-19 perdana dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat pada Rabu (13/1) kemarin di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menggelar program vaksinasi agar mata rantai Covid-19 dapat diputus dengan kekebalan imun masyarakat Indonesia.  Salah satu yang menerima vaksin adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Agustinus Heri Wibowo. Dia mengatakan bahwa dirinya tetap merasa sehat setelah divaksinasi.  "Sampai saat ini saya merasa sehat, tidak ada efek samping apapun dan juga merasa lebih damai menjalani hidup ini dan lebih bahagia," ungkapnya dalam siaran YouTube BNPB Indonesia, Kamis (14/1).  Oleh karenanya, ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut divaksinasi. Sebab, vaksin juga telah dinyatakan manjur dan mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  "Jangan takut, jangan ragu, persiapkanlah dirimu untuk menerima vaksin Covid-19. Dengan ini kita memutus rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air dan di dunia pada saat ini," imbuhnya.  Menurutnya, dengan menerima vaksin Covid-19, sebetulnya masyarakat telah ikut bela negara. Sebab, kalau rakyatnya sehat, negara kuat. Kalau negara kuat, maka akan mampu menyejahterakan rakyat.  "Untuk itu saudara-saudari persiapkanlah dirimu. Sekali lagi jangan ragu, jangan takut, vaksin Covid-19 ini aman," tambah dia.  Namun demikian, penerapan protokol kesehatan 3M juga perlu untuk dilanjutkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.  "Jangan lupa kita semua tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama dengan menaati disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian, kita semua menjadi sehat dan kuat, bangsa sejahtera dan kita semakin beriman atas semua daya upaya dan kita menjadi aman dan kita menjadi imun. Salam tangguh, salam sehat," ucapnya.  https://www.youtube.com/watch?v=N-sn0GAbcFw

Pesan dari Romo Agustinus, Jangan Ragu dan Takut Divaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengajak para elite politik dan tokoh agama endorong terwujudnya rekonsiliasi sosial. Tujuanya agar tidak ada lagi polarisasi dan tindak kekerasan.  Pasalnya, menurut Ketua KWI Mgr. Vincentius Sensi Potokota, seharunya para elite politik dan tokoh agama memiliki fungsi dan kewajiban menjadi penjaga nilai-nilai moral, etika, dan jati diri bangsa.  "Mari semuanya bergandengan tangan, jangan sampai kondisi saat ini dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan demokrasi," ujar Vincentius dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Vincen juga mengajak masyarakat untuk mendukung TNI dan Polri yang sudah sekuat tenaga telah menjaga masyarakat agar tetap merasa damai. Ini tentunya demi mengembalikan kehidupan masyarakat yang terpolarisasi dan belum kembali bersatu sebagai dampak dari pilihan politik yang berbeda-beda pada pemilu kemarin.  "Mari jaga bangsa ini karean kekerasan tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi tetapi juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dan persaudaraan dalam perbedaan," paparnya.  Selain itu, KWI juga mengajak semua pihak untuk menghormati dan menaati konstitusi sebagai payung bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum sebagai panglima di negeri ini harus benar benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.  "Masyarakat juga harus percaya dengan aparat penegak hukum sambil ikut mengawasinya dengan cara-cara yang beradab," tandasnya.  Terpisah, Inisiator Gerakan Satu Bangsa Stefanus Asat Gusma juga menyayangkan aksi massa yang akhirnya disusupi oleh golongan perusuh hingga menimbulkan korban jiwa.  “Aksi chaos dan anarkistis ini tentunya ini bukan spontanitas melainkan by design. Karena itu aparat wajib menindak dalang di balik aksi perusuh itu,” kata Stefanus.

Kecam Aksi Perusuh, KWI Ajak Elite dan Tokoh Agama Dorong Rekonsiliasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desak-revisi-uu-terorisme-romo-siapkan-gantidpr2019_m_212238.jpeg" alt="Pray for Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pray for Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara belum berhasil membasmi aksi terorsime. Sejumlah aksi teror masih saja terjadi belakangan ini dan memakan korban. Terbaru di Surabaya. Melihat kondisi ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak DPR untuk merevisi Undang-undang (UU) Terorisme. Sekretaris Eksekutif Hubungan Hak dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Uluhayanan menegaskan, pengesahan UU terorisme merupakan langkah DPR dalam mendukung aparat penegak hukum membasmi kelompok radikal. "Kepada segenap warga bangsa saudara-saudari yang terkasih, mari kita menanti wakil rakyat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi membantu pihak kepolisian membasmi terorisme di bangsa ini," ungkap Romo Agus di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (13/5). Agus melihat di dalam undang-undang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212193/warga-malang-tidak-takut-teroris" target="_blank">terorisme</a> yang saat ini masih terdapat celah kelemahan. Seperti tidak adanya kewenangan kepolisian menangkap kelompok radikal jika mereka belum melakukan pelanggaran pidana. Atas dasar itu, Agus menyerukan agar revisi UU <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212229/ugm-desak-revisi-uu-terorisme-segera-disahkan" target="_blank">terorisme</a> segera disahkan supaya penegak hukum dapat melakukan langkah pencegahan lebih maksimal. Karena kelemahan itu pula yang ditengarai penyebab tidak maksimalnya pemberantasan teroris di Indonesia. "Undang-undang MD3 aja bisa (disahkan), jadi kenapa yang dibutuhkan rakyat semua berteriak perang melawan terorisme tapi dasar hukum kita tahu lemah," lanjut Agus. Jika DPR terus-menerus mengulur-ngulur waktu dalam mengesahkan revisi UU terorisme, maka Romo menyiapkan tanda pagar (tagar) ganti DPR 2019 atau #gantiDPR2019. Tagar itu terpaksa disiapkan, karena wakil rakyat dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan terorisme. "Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada pengesahan Revisi Undang-undang Terorisme, mari kita bangun tagline #GantiDPR2019," pungkasnya.

Desak Revisi UU Terorisme, Romo Siapkan #GantiDPR2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kwi

Berita Terkini