<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bem-si-ungkap-identitas-mahasiswa-yang-ditangkap-polisi_m_163915.jpeg" alt="Ilustrasi Demonstrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demonstrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus Tina Rambe, seorang ibu yang ditangkap terkait demo menolak pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Labuhanbatu, Sumatera Utara menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan restorative justice dalam kasus tersebut. Hal itu untuk memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.&nbsp; "Aparat penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan restorative justice untuk penyelesaian masalah sosial antara masyarakat dengan pihak perusahaan," kata Pangeran kepada wartawan, Selasa (10/9). Gustina Salim Rambe atau Tina Rambe bersama dua teman aktivisnya ditangkap saat melakukan aksi demo penolakan pengoperasian PKS PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) pada Senin, 20 Mei 2024. Penolakan itu terjadi karena pabrik sawit dinilai memberi dampak yang merugikan masyarakat sekitar. Baik dengan suara bising, bau, polusi udara, hingga pencemaran air sumur dan sungai. Apalagi, lokasi pabrik sawit tepat berada di samping sekolah sehingga mengganggu kenyamanan murid dan mengancam keamanan anak-anak. Mengingat banyak truk operasional pabrik yang lalu lalang. Tina dikenal lantang menyuarakan penolakan operasional PKS itu.&nbsp; Pangeran mengatakan, seharusnya penegak hukum bijaksana dengan memberikan restorative justice atau keadilan restoratif pada kasus seperti Tina. Karena itu menyangkut kesejahteraan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Pendekatan restorative justice kan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dialog dan mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &ldquo;Kapolri juga sudah pernah berpesan soal hal ini. Agar polisi melakukan pendekatan humanis atau soft approach dan gunakan restorative justice, untuk kasus pidana yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan seperti perselisihan seperti ini,&rdquo; sambungnya. Penolakan warga terhadap pengoperasian pabrik sawit di Labuhanbatu sudah berlangsung sejak 2017. Namun baru-baru ini kembali menjadi perhatian masyarakat karena video Tina saat menjadi tahanan viral di media sosial.&nbsp; Pangeran meminta penegak hukum untuk melakukan dialog antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Ia menekankan, penyelesaian konflik melalui dialog konstruktif dapat menghindari eskalasi. Sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi tanpa harus mengandalkan tindakan hukum yang represif. "Utamakan restorative justice dalam menyelesaikan suatu kasus yang berkenaan dengan masalah sosial masyarakat. Tentu sekali ini sesuai kualifikasi yang sudah diatur dalam Peraturan mengenai RJ. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dari aparat penegak hukum, bukan hanya ditangkap dan disel tanpa kata dan penjelasan yang baik," jelas Pangeran. Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan ini juga menilai, pendekatan restorative justice selain bersifat humanis, dapat pula mengurangi kesan arogansi penegak hukum. Pangeran menyatakan, kasus perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan seringkali terjadi dan seharusnya penegak hukum dapat menjadi mediator.&nbsp; &ldquo;Apalagi ini yang disangkakan hanya karena dianggap melawan aparat. Apa pelaku yang hanya beberapa orang ini sampai melakukan tindakan anarkis yang fatal. Mereka hanya menuntut keadilan bagi masyarakat kok,&rdquo; tegasnya. Pangeran&nbsp;juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menahan Tina Rambe dan para warga lainnya. Karena itu dianggap sebagai bentuk kriminalisasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.&nbsp; &ldquo;Aksi demo yang dilakukan itu dilindungi konstitusi kita. Jangan sampai salah kaprah. Penegak hukum harus bisa melihat masalah ini dengan lebih komprehensif, dan beri solusi terbaik. Bukan asal tangkap gitu aja,&rdquo; pungkas Pangeran.

Kasus Tina Rambe, ibu yang ditangkap terkait demo menolak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sumatera Utara menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

DPR Dorong Restorative Justice untuk Ibu-ibu yang Ditahan Polisi usai Demo Pabrik Sawit di Labuhan Batu Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/Tersangka-baru-2816871141.jpg" alt="KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Ihwal Kasus Bupati Labuhan Batu yakni YS dan WRS." width="100%">
<figcaption>KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Ihwal Kasus Bupati Labuhan Batu yakni YS dan WRS.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang menyeret nama Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu. Dilansir dari ANTARA, Sabtu (27/1), KPK telah menetapkan dua orang tersangka lainnya ihwal kasus ini, yaitu Yusrial Suprianto (YS) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dan juga Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) yang berasal dari pihak swasta. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang kepada 4 tersangka sebelumnya. &ldquo;KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk,&rdquo; ujar Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat. Guna proses penyidikan lebih lanjut,&nbsp;Ali mengungkapkan bahwa kedua tersangka akan menghadapi masa tahanan selama 20 hari awal di Rutan Cabang KPK. "Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," pungkas Ali. Kedua tersangka yakni (YS) dan (WRS) dijerat pasal &nbsp;5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014039812/12-saksi-telah-diperiksa-kpk-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-labuhan-batu">12 Saksi Telah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhan Batu</a> Sebelumnya telah diinformasikan bahwa KPK telah menetapkan 4 tersangka pada Jumat (12/1) yang diantaranya terdiri dari Bupati Labuhan Batu yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR), &nbsp;Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, 2 tersangka yang berasal dari pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS). Proyek yang menarik perhatian EAR yakni di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Kemudian EAR menunjuk RSR dari DPRD sebagai orang kepercayaannya untuk mengatur proyek, sambil secara sepihak menentukan pemenang kontraktor. Fee&nbsp;yang menjadi syarat bagi kontraktor yang akan dimenangkan berkisar antara 5% hingga 15% dari anggaran proyek. Kontraktor yang dikondisikan dan dimenangkan adalah WRS dan YSP. Pada Desember 2023, EAR melalui RSR meminta "kutipan kirahan" dari kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan dalam proyek di Dinas PUPR. Kemudian, FS dan ES menyerahkan uang pada RSR pada awal Januari 2024 melalui transfer bank dan penyerahan tunai, dengan uang pertama sekitar Rp551,5 juta dari total Rp1,7 miliar. *** &nbsp;

KPK kembali menetapkan tersangka  baru dalam kassus dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu yakni, dua anggota DPRD.

Lanjutan Kasus Bupati Labuhan Batu, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Tersangka-korup-pemkab-labuhan-batu-4046968409.jpg" alt="Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, Efendy Syahputra, Fazar Syahputra." width="100%">
<figcaption>Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, Efendy Syahputra, Fazar Syahputra.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara yang menjerat Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga (EAR). Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi terkait kasus ini. Sebanyak 6 orang diperiksa oleh tim penyidik KPK sebagai saksi pada Selasa 23 Januari 2024 dan 6 orang lainnya diperiksa pada Rabu 24 Januari 2024. Ali Fikri selaku Juru Bicara KPK Bidang Penindakan telah mengonfirmasi bahwa pihaknya yakni tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. "Selama 2 hari sejak Selasa - Rabu 23 - 24 Januari 2024, sebanyak 12 orang menjalani penjadwalan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah para saksi," pungkas Ali. Adanya dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Labuhanbatu, tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi, diantaranya termasuk perwakilan dari sektor swasta dan staf Dinas jajaran di Pemkab Labuhanbatu untuk memberikan kesaksian di gedung Merah Putih KPK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014039614/kpk-sebut-indeks-risiko-korupsi-secara-nasional-capai-7097">KPK Sebut Indeks Risiko Korupsi Secara Nasional Capai 70,97 </a> &ldquo;Tim Penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi pada 23 Januari 2024. Yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu (anggota DPRD). Mahrani (ASN/ Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu)." "Wahyu Ramdhani Siregar (Wiraswasta). Hendra Efendi Hutajulu (ASN). Zainuddin Siregar (PNS/ Ka BKPP Pemkab Labuhanbatu). Dan Elviani Batubara (Staf fraksi/Honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu)," pungkas Ali lebih lanjut. Tak hanya itu saja, Ali juga menambahkan bahwa sebanyak 6 saksi lainnya yang diperiksa pada Rabu 24 Januari 2024, diantaranya yakni Maya Hasmita (Dokter), Agus Kaspohardi (Swasta). Triyono (Swasta). M Sanusi Nasution (Swasta). Muhammad Riduan Dalimunte (Swasta) dan Susi Susanti (Staf Dinas DPPKB). Sebelumnya, KPK&nbsp;telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014018652/kpk-lakukan-pemeriksaan-terhadap-enam-saksi-terkait-ott-bupati-labuhan-batu">KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu</a> Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di beberapa lokasi, yakni di kantor Bupati Labuhan Batu dan du rumah pribadi pihak-pihak terkait pada Kamis (18/1). Selain itu, KPK juga telah mengamankan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan saat operasi tangkap tangan berlangsung. Barang bukti ini berupa uang tunai sebesar sekitar Rp551,5 juta, yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan sekitar Rp1,7 miliar. *** &nbsp;

Periksa 12 saksi, KPK usut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara.

12 Saksi Telah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Juliadi-harahap-1774268425.jpg" alt="Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Juliadi Harahap." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Juliadi Harahap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Erik Adtrada Ritonga, Bupati Labuhan Batu, terkait dugaan tindak pidana korupsi suap. Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan koordinasi dengan KPK terkait pengajuan pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu. Koordinasi itu untuk melakukan proses pengajuan Wakil Bupati Ellya Rosa Siregar yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Labuhan Batu. "&raquo;Semua sedang proses, kita juga sedang berkoordinasi dengan KPK untuk segala hal," ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap. Juliadi mengungkapkan, setelah berkoordinasi dengan KPK, tahap selanjutnya yakni proses pengajuan Ellya Rosa Siregar sebagai pelaksana tugas Bupati Labuhan Batu ke Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) dan Rudi Syahputra Ritonga (RSR), anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan 2 tersangka lain berasal dari pihak swasta yakni, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS). Tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap, dijerat pasal 12 huruf a atau b, dan pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan tersangka ES dan FS sebagai pemberi suap, keduanya dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, diamankan berbagai barang bukti, termasuk uang tunai sebesar sekitar Rp 551,5 juta, yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan sekitar Rp 1,7 miliar.

Pemprov Sumut dan KPK berkoordinasi terkait pengajuan Wakil Bupati Labuhan Batu sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu.

Pemprov Sumut dan KPK Berkoordinasi Terkait Pengajuan Plt Bupati Labuhan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/Ketua-kpu-labuhan-batu-2178400332.jpg" alt="Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya yakni Rudi Syahputra dan Fajar Syahputra. Diketahui, Rudi Syahputra yang merupakan mantan anggota DPRD dari PBB, kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Sedangkan Fajar Syahputra yang mencalonkan dirinya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group), hingga saat ini KPU Labuhan Batu masih menunggu putusan hukum&nbsp;dari pihak berwajib. "Kalau sudah ada putusan inkrah yang menyangkut caleg tersebut. Kami tetap menunggu surat keputusan dari KPU pusat terkait hal itu," ujar Zafar selaku Ketua KPU Labuhan Batu. Zafar menambahkan bahwa saat ini kedua Caleg tersebut masih terdaftar pada DCT atau Daftar Calon Tetap hingga pemilu berlangsung. Suara yang diperoleh oleh kedua Caleg tersebut nantinya akan menjadi suara partai masing-masing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013774683/delapan-kali-ott-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-5254-m">Delapan Kali OTT, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 525,4 M</a> "Hal itu berdasarkan PKPU 25 tahun 2023 tentang calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Jika Caleg tersebut menang dalam pemilihan, namun proses hukum masih berjalan, hak sepenuhnya kembali kepada partai masing-masing," pungkas Zafar. Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah melaksanakan aksi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam kasus tersebut, KPK menyatakan bahwa Erik melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai. Uang tunai yang berhasil diamankan oleh pihak KPK yakni sebesar Rp551,5 juta yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan yakni sebesar Rp1,7 miliar. ***

Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT).

KPU Buka Suara Terkait 2 Caleg Labuhan Batu yang Terjaring OTT KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1651412972257_copy_800x533.jpg" alt="ilustrasi kebakaran. Antara" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kebakaran. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat orang tewas ketika tangki limbah pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Hijau Prian Perdana (HPP) di Desa Sei Rakyat, Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, meledak. Kepala Desa Sungai Rakyat Kecamatan Panai Tengah Abdul Wahab membenarkan peristiwa menyedihkan itu. Namun pihaknya tidak mengetahui kronologi&nbsp;kecelakaan kerja tersebut karena sedang berada di luar kota. &rdquo;Saya masih di luar kota dan dapat informasinya juga baru Minggu (7/5) malam. Saya juga belum tahu kronologinya seperti apa,&rdquo; kata Wahab. Wahab menjelaskan, PT HPP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdiri di sejumlah desa di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, sejak 2008. Sedangkan pabrik kelapa sawit yang menelan korban jiwa itu baru berdiri pada 2022. Para korban, yakni Rukman Galinging, 51, warga Pasar Tiga, Kampung Agas Kabupaten Deli Serdang; Rizal, 47, warga Marelan 5 Medan-Marelan; Marihot Silaen, 38, warga Ampera, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhannatu; dan Alex Manik, 27, warga Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Korban merupakan pekerja di PT CB Polaindo yang melakukan pengecatan atap tangki limbah setinggi 11 meter milik PT HPP. &rdquo;Peristiwa tersebut saat ini ditangani pihak kepolisian,&rdquo; jelas Abdul Wahab.

Empat orang tewas ketika tangki limbah pabrik kelapa sawit milik PT HPP di Desa Sei Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, meledak

Empat Tewas akibat Tangki Limbah Pabrik Kelapa Sawit Meledak di Labuhanbatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kunjungi-pedagang-pasar-di-labuhan-batu-sandiaga-disuruh-pulang_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno disumbut dengan poster yang menyuruh dia pulang ketika berkunjung ke Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (11/12)." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno disumbut dengan poster yang menyuruh dia pulang ketika berkunjung ke Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (11/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres Sandiaga Uno terus melakukan kampanyenya dengan mengunjungi sejumlah daerah. Selasa (11/12), mantan wagub DKI Jakarta itu bertandang ke Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tepatnya di Pasar Kota Pinang. Saat kunjungan itu, Sandiaga disambut dengan riuh oleh pedagang. Menariknya, ada sambutan luar biasa dari sebuah poster yang bertuliskan, 'Pak Sandiaga Uno Sejak Kecil Kami Sudah Bersahabat Jangan Pisahkan Kami Gara-gara Pilpres, Pulanglah!. Selain itu terdapat juga poster yang bertuliskan #2019TetapJokowi. Kendati diterima dengan tulisan satire itu, Sandi tetap berupaya tenang dan menanggapinya dengan tersenyum. &ldquo;Jadi saya pulang aja nih?&rdquo; tanyanya kepada pengunjung pasar. &ldquo;Jangan!&rdquo; teriak puluhan orang ibu-ibu pedagang yang sudah menantinya. Sandi pun memasuki lapak yang tergantung poster tersebut. Dia mencoba mencari orang yang memasang poster tersebut. Akhirnya, diketahui sang pemasang poster bernama Drijon Sihotang. &ldquo;Bapak memasangnya sendiri? Kami sejak awal selalu ingin menciptakan kampanye yang sejuk, tidak memecah belah. Kampanye berpelukan Pak Drijon. Tidak ada upaya memecah belah,&rdquo; terang Sandi dengan lembut sambil menjabat erat tangan Drijon dan meraih pundaknya. Mendengar ucapan Sandi, Drijon pun terdiam tanpa mengucapkan satu kata pun. Namun secara mengejutkan, sang istri Drijon tiba-tiba bilang bahwa mereka dibayar oleh oknum tertentu. "Kami dibayar Pak untuk pasang poster itu,&rdquo; kata istrinya yang berjualan di sana. Drijon membantahnya, &ldquo;Tidak pak itu aspirasi kami,&rdquo; kata Drijon. Sandi pun terus melanjutkan langkahnya melihat kondisi pasar yang tengan becek itu. Sandi berhenti di lapak Ikan Sale. Yusuf, sang penjual, mengaku dengan turunnya harga komoditas sawit dan karet yang menjadi pencarian utama masyarakat, menyebabkan daya beli turun. Yusuf menjual ikan salenya satu kilogram seharga seratus ribu. Di sebelahnya Pak Buni Yamin punya nasib sama. Penjual tempe ini berharap pasarnya direvitalisasi dan harga kebutuhan pokok stabil. Tidak naik turun seperti sekarang. &ldquo;Harga sayur turun Pak dengan cuaca seperti ini. Tapi ada juga yang naik, seperti beras, telor dan bawang. Pasar juga kalau bisa diperbaiki pak. Kalau hujan banjir dan tergenang, seperti sekarang ini pak,&rdquo; kata Buni Yamin. Menanggapi keluh kedua pedagang tersebut, Sandi mengaku akan menyerap aspirasi dari kedua pedagang tersebut. Dia bilang, telah menyiapkan program untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil. &ldquo;Saya dan Pak Prabowo punya program harga -harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, juga revitalisasi pasar. Kami akan buat pasar nyaman untuk pembeli dan pedagang. Sehingga transaksi berjalan dengan baik. Para pedagang pasar ikut sejahtera. Soal turunnya komoditas sawit, seharusnya pemerintah hadir untuk mempertahankan komoditas ini,&rdquo; kata Sandi. Usai dari pasar, Sandi menuju lokasi selanjutnya untuk mengikuti Maulid Nabi bersama masyarakat Labuanbatu Selatan. Diketahui, Sandi sudah dua hari berada di daerah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan dalam rangkaian acara Safari Maulid Nabi.

Kunjungi Pedagang Pasar di Labuhan Batu, Sandiaga Disuruh 'Pulang'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/generasi-muda-diajak-galakkan-pendidikan-anti-narkoba_m_.jpg" alt="Lomba karikatur dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda." width="100%">
<figcaption>Lomba karikatur dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi muda diajak untuk tidak tergiur dengan yang namannya narkoba. Untuk itu, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dilakukan Penyuluhan Dampak Narkoba Terhadap Generasi Millenial. Penyuluhan itu digelar oleh Asian Agri Group melalui unit bisnis PT. Supra Matra Abadi (PT.SMA). Manager PT SMA Kebun Aek Nabara, Frandky Rumahorbo mengatakan bahwa, dilakukannya penyuluhan itu dikarenakan, generasi muda adalah generasi yang sangat rawan terkena pengaruh narkoba. Karena itu, PT. SMA melalui program CSR nya mengadakan kegiatan ini, agar generasi muda tidak rusak oleh pengaruh narkoba. &ldquo;Saat ini banyak kita lihat berita betapa mengerikannya penyebaran narkoba di Indonesia. Terutama terhadap generasi muda bukan hanya diwilayah perkotaan, namun penyebarannya sudah sampai ke wilayah pedesaan. Harapannya agar generasi millenial kita bisa menjauhi narkoba," ujarnya, Jumat (2/11). Narasumber pada penyuluhan ini adalah, Kaurbin Ops Narkoba Labuhan Batu, Iptu Pinondang Purba dan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Labuhan Batu, dr. Raja LM Ritonga. Sementara itu dalam kegiatan yang berlangsung di SMA N 1 Bilah Hulu, Desa N6 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu Senin, (29/10) itu diikuti oleh 827 pelajar, 41 guru. Iptu Pinondang Purba menyampaikan, kepolisian akan bertindak tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, siapapun itu tanpa pilih kasih. Baik itu pejabat, aparat maupun anak sekolah. &ldquo;Tidak ada pilih kasih hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita tindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan Labuhan Batu diwakili Kabid Yankes, dr. Raja LM Ritonga juga mengutarakan bahaya narkoba terhadap kesehatan. &ldquo;Bahaya narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Narkoba menyebabkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah, kesehatan reproduksi, meningkatkan resiko HIV, timbul rasa malas, sulit konsentrasi bahkan kematian,&rdquo;ujarnya. Camat Bilah Hulu, Hamdy Erazona Siregar pun sangat mendukung hal ini. Ia mengatakan, narkoba adalah musuh bersama. Semua elemen masyarakat harus memegang peranan dalam memerangi narkoba. &ldquo;Saya berterima kasih kepada PT. SMA yang telah memperingati Sumpah Pemuda dengan menyelenggarakan acara ini. Dan saya mendukung setiap program yang dilakukan untuk menjadikan generasi muda ini menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dibanggakan serta terlepas dari narkoba,&rdquo; katanya. Acara ini juga diwarnai dengan Pembagian PIN yang bertuliskan Indahnya Tanpa Narkoba kepada setiap siswa. Juga ada perlombaan pidato, lomba literasi Sumpah Pemuda dan lomba karikatur bahaya narkoba terhadap generasi muda. Tak hanya itu saja, juga ada penampilan drama dan tari tor-tor dari siswa siswi SMA N 1 Bilah Hulu.

Generasi Muda Diajak Galakkan Pendidikan Anti Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/16-tahanan-kabur-rutan-labuhan-bilik-ganti-pimpinan_m_210050.jpeg" alt="Sarung yang digunakan napi untuk melarikan diri." width="100%">
<figcaption>Sarung yang digunakan napi untuk melarikan diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Cabang (Kacab) Rumah Tahanan Labuhan Bilik Triyadi Bobi dicopot dari jabatannya. Ini setelah insiden kaburnya 16 tahanan pada 13 April 2018. Kepala Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham Sumut Ermawan Yulianto mengatakan, Triyadi docopot per Jumat (27/4) lalu. "Dia ditarik ke Kantor Wilayah," ucap Ermawan. Selanjutnya, jabatan Kepala Rutan Labuhan Bilik dipercayakan kepada Tonggo Butar-Butar. "Saya perintahkan dia untuk membenahi Cabrutan itu," terang Ermawan. Hingga saat ini, baru satu napi yang berhasil ditangkap kembali. Dia menyerahkan diri ke rutan. "Saya belum dapat identitasnya. Namun dia menyerahkan diri sepekan setelah peristiwa tersebut," tandas Ermawan. Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 16 tahanan Rutan Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, melarikan diri. Peritiswa terjadi pada Jumat (13/4) dini hari. Belasan orang itu melarikan diri dengan cara membengkokkan terali besi. Kemudian mereka menjebol atap dan memanfaatkan kayu untuk jembatan yang diarahkan ke tembok untuk melarikan diri.

16 Tahanan Kabur, Rutan Labuhan Bilik Ganti Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kotapinang-heboh-ada-tapir-masuk-kampung-cari-makanan_m_175871.jpeg" alt="Tapir yang masuk ke pemukiman warga di Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (18/12)." width="100%">
<figcaption>Tapir yang masuk ke pemukiman warga di Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (18/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Seekor tapir jantan masuk ke pemukiman warga di Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara (Sumut) Senin (18/12). Diduga, tapir jenis pelana putih yang berhabitat endemik di Asia ini kelaparan hingga masuk ke pemukiman warga. Hal itu pun membuat heboh warga sekitar.  Berdasarkan informasi yang diperoleh, hewan yang masuk dalam kategori dilindungi dengan nama latin Tapirus Indicus itu ditemukan pertama kali oleh keluarga penjaga makam. Tapir tersebut ditemukan saat tengah memakan jagung dan umbi-umbian di kebun milik warga.  Tapir tersebut pun dijerat warga, kemudian diserahkan ke pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kota Pinang.&nbsp; "Kami tindak lanjuti terjun ke lokasi untuk mengevakuasi, karena tapir satwa yang diindungi Undang-Undang," ujar Kepala Seksi VI BBKSDA Kota Pinang, Senin (18/12).  Ia mengungkapkan, saat ini tapir yang diperkirakan berusia 5 tahun dengan berat sekitar 200 kilogram itu berada di lokasi Pembibitan Ternak dan Puskeswan milik Dinas Perkebunan dan Perternakan Pemkab Labuhanbatu Selatan di Desa Pekan Tolan untuk mendapatkan perawatan. "Satwa ini masih diperiksa oleh dokter hewan. Apakah memungkinkan satwa ini di lepas liarkan di Barumun, ataukah nanti berdasarkan pemeriksaan dokter hewan, di lepas liarkan," terangnya.  Selain diberikan pengobatan untuk sejumlah luka di tubuh tapir tersebut, pihak dokter juga memberikan makanan.&nbsp; &nbsp;

Kotapinang Heboh, Ada Tapir Masuk Kampung Cari Makanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#labuhan batu

Berita Terkini