<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/PRABOWO-08-B-710122578.jpg" alt="Presiden Prabowo saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu, mengungkap bahwa Kejaksaan Agung bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya&nbsp;4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak menegakkan hukum, memberantas korupsi. "Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit, yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampidsus&nbsp;bener? Jaksa Agung? Dan, tahun 2026 kita akan sita tambahan 4-5 juta lagi," kata Prabowo Subianto. Presiden kemudian melanjutkan, pemerintah saat ini juga telah menindak ratusan tambang ilegal dan melanggar hukum. Dari aksi itu, ratusan triliunan rupiah telah diselamatkan oleh negara. "Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan T kita selamatkan. Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena saudara-saudara, banyak yang bocor, terus kita kerja, karena saudara-saudara, uang rakyat harus&nbsp;bener-bener&nbsp;dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat, ini tugas Kabinet Merah Putih," ujar Presiden. Presiden Prabowo pada akhir tahun 2025 mengumumkan sebanyak 4 juta hektare lahan sawit yang telah disita oleh negara baru permulaan. Pasalnya, Presiden meyakini masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah oleh pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan, dan potensi kerugian negaranya dapat mencapai ratusan triliun rupiah. "Ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah," kata Presiden Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 24 Desember 2025. Dalam acara itu, Presiden menjelaskan aksi pengusaha-pengusaha nakal yang menguasai kawasan hutan dengan ilegal itu berlangsung cukup lama, dan banyak dari para pengusaha merasa aman karena dapat menyuap aparat dan pejabat negara. "(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," ujar Presiden. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan Satgas PKH untuk menjaga integritas, jujur, dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Presiden juga mengingatkan jajaran Satgas PKH untuk menghindari aksi lobi-lobi yang digencarkan oleh para pengusaha. (*) &nbsp;

Presiden Pranowo menyebutkan bahwa Kejaksaan Kembali akan melakukan penyitaan sebanyak 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit

Presiden Prabowo Sebut Kejaksaan Kembali akan sita 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/Hashim-Djojohadikusumo-3292229501.jpeg" alt="Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Gereja-Gereja Asal Sumatera Utara di Jakarta Timur, Senin (22/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Gereja-Gereja Asal Sumatera Utara di Jakarta Timur, Senin (22/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, memberikan klarifikasi tegas terkait isu kepemilikan lahan sawit yang menyeret nama kakaknya. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut Prabowo memiliki lahan sawit di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Hashim menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial tersebut adalah fitnah yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Gereja-Gereja Asal Sumatera Utara di Jakarta Timur, Senin (22/12). Hashim menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki bisnis perkebunan sawit di Indonesia. "Ini adalah fitnah, ini adalah bohong Prabowo tidak punya lahan sambil satu hektare pun di bumi Indonesia," ujar Hashim saat memberikan sambutan. Ia menambahkan bahwa tuduhan tersebut sangat tidak berdasar, terutama yang menyebutkan adanya penguasaan lahan di Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat.&nbsp; "Prabowo ini tidak punya satu hektare pun sawit di Indonesia, apalagi di Sumatera," imbuhnya. <h3>Tuding Koruptor Lahan Ilegal sebagai Dalang</h3> Hashim menduga ada motif terselubung di balik masifnya isu ini. Ia mensinyalir serangan tersebut berasal dari para pengusaha nakal yang merasa terancam dengan ketegasan pemerintah saat ini dalam menegakkan hukum lingkungan. Menurut Hashim, ada sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang ditanam di kawasan hutan lindung dan taman nasional oleh lebih dari 200 perusahaan. "Antara lain ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat. Dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini. Karena mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," jelasnya. Ia juga menyoroti adanya penggunaan influencer dan akun-akun fiktif di media sosial untuk menyebarkan narasi negatif guna menyudutkan Presiden Prabowo. <h3>Janji Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Sumatera</h3> Selain mengklarifikasi isu sawit, Hashim juga merespons aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait isu lingkungan yang menyeret PT Toba Pulp Lestari (TPL), Hashim mengatakan, operasional TPL saat ini telah ditutup sementara oleh pemerintah. Ia berharap penutupan itu bisa bersifat permanen jika terbukti merugikan masyarakat. "Dan saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan aspirasi masyarakat Sumatera Akan hal pabrik Pulp Toba Lestari yang saya dengar sudah ditutup sementara. Mudah-mudahan dan semoga akan ditutup selama-lamanya," katanya. Ia memastikan akan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden. Dan saya yakin Presiden akan memperhatikan dan akan menanggapi dengan baik," katanya. <h3>Rusaknya Alam Sumatera Utara Jadi Sorotan&nbsp;</h3> Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan bahwa acara ini menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat solidaritas antarumat. Kehadiran gereja-gereja dari berbagai wilayah ini bertujuan untuk membangun kembali kekompakan yang selama ini mungkin terpisah secara geografis. Pihaknya juga telah mengumpulkan ratusan juta rupiah dari penggalangan dana yang dilakukan. Uang itu nantinya akan digunakan membantu korban bencana Sumatera.&nbsp; "Yang terkumpul persembahan malam ini sudah ada Rp500 juta, dan ditambah persembahan malam hari ini akan disumbangkan untuk meringankan beban suara kita yang menderita di Sumatera Utara. Jadi, itu kira-kira yang sejauh ini, dan ke depan ini akan dilanjutkan kembali malah lebih besar," tambahnya. Pendeta Victor juga menyoroti kondisi lingkungan di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Tapanuli Raya. Ia menyebut rentetan bencana yang terjadi belakangan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan dampak dari kerusakan alam yang masif. Menurutnya, operasional industri besar menjadi salah satu faktor pemicu rusaknya ekosistem yang seharusnya dilindungi. "Jadi, kondisi ini kan kita tidak ada keraguan kita bahwa alam Sumatera Utara itu sudah betul-betul rusak berat, karena kehadiran operasi salah satu diantaranya TPL. Jadi, bencana ini sebetulnya, seperti berulang kali kami katakan adalah bencana ekologis, karena kerusakan alam yang sangat parah. Oleh karena itu, ke depan memang harus ada kerjasama semua pihak, dan gereja-gereja bersedia membantu pemerintah untuk memulihkan alam Tapanuli Raya," tegasnya.

Hashim Djojohadikusumo memberikan klarifikasi tegas soal tuduhan lahan sawit yang melibatkan Prabowo Subianto, serta menyoroti isu lingkunga

Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah hukum terkait perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Lembaga antirasuah menyita hasil kebun sawit yang diduga terkait dengan aset milik Nurhadi, mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Kebun sawit milik Nurhadi itu berlokasi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Langkah itu sebagai bagian dari pemulihan aset dari tindak pidana korupsi yang menjerat Nurhadi. &ldquo;KPK melakukan penyitaan atas hasil kebun sawit, dimana kebun sawit itu telah dilakukan penyitaan oleh KPK dan kebun sawit yang disita tersebut dalam masa produktif. Hasil penjualan kebun sawit yang disita oleh KPK itu senilai Rp 1,6 miliar,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10). Budi menjelaskan, hasil kebun sawit tersebut berasal dari lahan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil panen dari kebun tersebut kemudian dijual, dan seluruh uang hasil penjualan disita oleh penyidik KPK sebagai bagian dari proses hukum. &ldquo;Jadi setiap hasil panen yang dihasilkan oleh kebun sawit yang disita oleh KPK tersebut kemudian juga dilakukan penyitaan oleh penyidik,&rdquo; ucap Budi.&nbsp; Ia menegaskan, penyitaan hasil kebun produktif ini merupakan bentuk pengelolaan aset sitaan agar tetap memberikan manfaat selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut, lanjut Budi, menjadi salah satu strategi KPK dalam memperkuat mekanisme pemulihan aset negara atau asset recovery.&nbsp; Dengan memanfaatkan aset yang masih produktif, KPK memastikan nilai ekonomis barang sitaan tidak menurun selama proses hukum berjalan. &ldquo;Tentu ini menjadi salah satu langkah hukum yang progresif melakukan penyitaan atas hasil produktif. Jadi ini seperti semacam passive income karena ini kemudian nantinya jika ditetapkan oleh hakim untuk dirampas menjadi milik negara tentu ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery,&rdquo; jelasnya. Penyitaan itu dilakukan setelah KPK memeriksa terhadap dua orang saksi, pada Kamis (23/10). Penyidik KPK memeriksa Musa Daulay selaku notaris dan PPAT, serta Maskur Halomoan Daulay yang merupakan pengelola kebun kelapa sawit. KPK sebelumnya kembali melakukan penangkapan terhadap Nurhadi. Mantan pejabat tinggi MA itu ditangkap setelah menyelesaikan masa pidananya dalam kasus suap dan gratifikasi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kali ini, Nurhadi kembali ditahan atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang masih terkait dengan perkara di lingkungan MA. Penangkapan dan penahanan ini merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kasus suap yang sebelumnya menjerat Nurhadi. Adapun, Nurhadi sebelumnya telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta, setelah terbukti menerima gratifikasi dan suap oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Selain pidana badan, Nurhadi juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Nurhadi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Nurhadi juga terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Nurhadi terbukti menerima suap melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta, terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK sita hasil kebun sawit eks Sekretaris MA Nurhadi senilai Rp 1,6 miliar sebagai bagian dari pemulihan aset korupsi.

KPK Sita Hasil Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi Senilai Rp 1,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-967902401.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku industri sawit mulai gelisah. Kegelisahan itu dipicu dari beratnya beban dan denda yang dipikul sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025. Beban itu sangat berat terasa bagi pelaku usaha sawit kecil menengah. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2025 menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku industri sawit. Aturan ini dinilai tidak hanya memperberat beban pelaku usaha karena besarnya denda, tetapi juga berpotensi mematikan sektor sawit nasional, terutama bagi petani dan pelaku usaha sawit kecil menengah.&nbsp; Menurut Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Sadino, lahirnya PP 45/2025 menjadi ancaman bagi keberlanjutan industri sawit nasional. Proses pembahasan PP itu dinilai minim uji publik dan tidak melibatkan pemangku kepentingan utama, terutama petani sawit yang menguasai sekitar 42 persen lahan sawit nasional.&nbsp; &ldquo;Kalau sebelumnya PP Nomor 24 Tahun 2021 memberi ruang penyelesaian keterlanjuran secara administratif, PP yang baru ini justru mengarah pada pendekatan penghukuman. Paradigma kebijakan bergeser dari pembinaan menjadi pembinasaan, dari penataan menuju pengambilalihan,&rdquo; kata Sadino kepada wartawan pada Kamis (9/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016637084/hutan-gunung-atau-langit-yang-pertama-kali-terlihat-ungkap-apa-yang-sedang-terjadi-dan-anda-butuhkan-saat-ini-dalam-hidup">Hutan, Gunung, atau Langit yang Pertama Kali Terlihat: Ungkap Apa yang Sedang Terjadi dan Anda Butuhkan Saat Ini dalam Hidup</a> PP 45/2025 merupakan revisi dari PP 24/ 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu sorotan utama PP 45/2025 adalah tarif denda administratif yang sangat tinggi. &nbsp; Pemerintah menetapkan denda Rp 25 juta per hektare per tahun bagi lahan sawit yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika penguasaan lahan dilakukan selama 20 tahun, maka nilai dendanya mencapai Rp 375 juta per hektare jauh melampaui nilai pasar lahan sawit yang hanya Rp 50&ndash;100 juta per hektare.&nbsp; &ldquo;Angka itu tidak masuk akal dan membunuh pelaku usaha kecil dan menengah. Perusahaan besar pun akan terguncang arus kasnya. Kredit perbankan akan macet karena usaha ini dianggap tidak bankable. Akibatnya, bisa terjadi PHK massal dan penelantaran kebun sawit,&rdquo; ujar Sadino.&nbsp; Dia menegaskan, secara normatif prinsip pengenaan denda seharusnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan keuntungan yang diperoleh, bukan angka tetap. &ldquo;UU Cipta Kerja menekankan denda berdasarkan persentase keuntungan, bukan nilai absolut yang memberatkan. Tujuannya memperbaiki kepatuhan, bukan mematikan usaha,&rdquo; katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/016629145/rekomendasi-cafe-tema-alam-dan-hutan-yang-adem-di-solo-pas-bagi-yang-mau-nongkrong-santai-dan-tenang">Rekomendasi Cafe Tema Alam dan Hutan yang Adem di Solo, Pas Bagi yang Mau Nongkrong Santai dan Tenang</a> Dia mengingatkan kesalahan tata kelola kawasan hutan di masa lalu tidak sepenuhnya berada di tangan masyarakat atau pelaku sawit. Sebaliknya, andil kesalahan ada pada pemerintah di masa lalu karena belum adanya sumber perizinan satu peta. Mayoritas perizinan muncul karena kebijakan otonomi daerah setelah terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pada bupati untuk memberikan izin. &nbsp; Lebih jauh Sadino menyoroti luasan lahan yang akan diberikan sanksi denda. Lahan yang diklaim kawasan hutan sendiri tidak clear and clean dan tidak memenuhi norma hukum kehutanan. Terkait lahan sawit yang tidak ditanami, secara hukum denda hanya dapat dikenakan pada areal pelanggaran aktif. Lahan konservasi/HCV sempadan sungai, atau cadangan yang belum dibuka dan lahan masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. &ldquo;Kalau Satgas merekomendasikan menghitung denda berdasarkan luas izin secara keseluruhan, itu merupakan unlawful act atau tindakan melawan hukum,&rdquo; tegasnya. &nbsp; Penentuan lahan sawit tidak bisa disamakan dengan tambang karena keberhasilan sawit setelah ditanam sangat tergantung tata kelolanya, seperti pemilihan benih, perawatan, pemupukan dan lainnya terkait agronomi, bukan mengambil hasil sumberdaya alam seperti tambang yang sudah ada di dalam tanah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/016628632/5-rekomendasi-cafe-tema-alam-dan-hutan-di-semarang-untuk-kamu-yang-bosan-dengan-cafe-estetik-kekinian">5 Rekomendasi Cafe Tema Alam dan Hutan di Semarang untuk Kamu yang Bosan dengan Cafe Estetik Kekinian</a> Dampak PP ini dinilai berpotensi memperburuk kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia. Sadino menyebut aturan ini memberi sinyal negatif kepada investor internasional bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi untuk investasi berbasis lahan. &ldquo;Aturan ini bahkan berlaku surut, sehingga pemenuhan kewajiban hukum tak lagi menjamin perlindungan investasi. Ini bertentangan dengan banyak undang-undang, termasuk UU Penanaman Modal, UU PNBP, hingga prinsip hak atas tanah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebagai solusi, Sadino mendorong pemerintah untuk mengembalikan semangat PP ini kepada mandat UU Cipta Kerja dan membuka ruang dialog dengan pelaku sawit. Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP 45/2025. Ia mengingatkan bahwa industri sawit merupakan tulang punggung perekonomian nasional, penyerap tenaga kerja terbesar lebih dari 18 juta kontributor devisa utama, dan penopang ketahanan pangan dan energi serta target B50. &nbsp; Menurut dia, pengambilalihan lahan sawit dalam skala besar oleh BUMN justru akan menjadi beban bagi negara. Apalagi BUMN tersebut belum punya pengalaman dalam mengelola sawit jutaan hektare. Kebijakan yang salah akan dapat membawa ekonomi bertambah buruk jika kebijakan diambil tanpa validitas data yang valid dan aktual. &nbsp; "Banyak kebun yang kondisinya buruk dan butuh biaya tinggi. Sehingga negara tidak dapat pemasukan negara tetapi masalah ekonomi sentra sawit akan lebih menderita. Ingat kawasan hutan di Indonesia secara hukum belum memenuhi norna hukum kehutanan yang seharusnya dipatuhi termasuk PP 45/2025," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016605920/penemuan-spesies-semi-slug-baru-di-ulu-temburong-pertegas-pentingnya-konservasi-hutan">Penemuan Spesies Semi-Slug Baru di Ulu Temburong Pertegas Pentingnya Konservasi Hutan</a> Sempai September lalu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sudah menguasai kembali lahan ilegal seluas 3.312.022,75 hektare. Dari luasan tersebut, 915.206,46 hektare sudah diserahkan kepada kementerian terkait. Dengan perincian, 833.413,46 hektare dialokasikan kepada BUMN, PT Agrinas Palma Nusantara untuk pengelolaan produktif, sementara 81.793,00 hektare dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sedangkan sisanya, 2.398.816,29 hektare, masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait. &nbsp; Dalam pernyataannya, Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengungkapkan, penertiban kawasan hutan tidak sekadar berorientasi pada pidana, tapi juga mengutamakan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. &nbsp; Menurut dia, para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada negara. Jika ada pihak yang tidak kooperatif, penyelesaian dapat ditingkatkan ke ranah penegakan hukum pidana, baik berdasarkan hukum administrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU. Dia berharap langkah tegas ini mendapat tanggapan positif dari para pelaku usaha. &nbsp; "Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Sebaliknya, kegagalan akan berimplikasi pada penindakan hukum yang lebih keras,&rsquo;&rsquo; tandas Febrie Febrie yang juga Jampidsus Kejagung itu dalam laman resmi kejaksaan. (*)

Pelaku industri sawit mulai gelisah. Kegelisahan itu dipicu dari beratnya beban dan denda yang dipikul sebagaimana yang tertuang di PP.

Industri Sawit Nasional Gelisah dengan Denda Rp 25 Juta per Hektare per Tahun untuk Lahan Kategori Melanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-344569656.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Penyitaan disertai penyegelan yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap kebun-kebun sawit yang dinilai ilegal akan menambah buruk image Indonesia di mata dunia, terutama bagi negara-negara Eropa. Ketidakpastian hukum ini ke depan akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan kebijakan Satgas PKH tersebut membahayakan investor. "Kita tahu Eropa sering membuat kampanye hitam untuk sawit Indonesia seperti tudingan eksploitasi anak, penebangan hutan, dan lainnya. Kampanye hitam seperti itu kan sudah menurunkan image Indonesia di mata dunia. Kalau misalkan ada seperti ini lagi (penertiban sawit yang membabi buta), image Indonesia tambah buruk," kata Eugenia di Jakarta. Dia mengungkapkan penertiban lahan sawit yang berlebihan akan memunculkan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya pasti mengganggu iklim investasi di Indonesia. Apalagi, ada sejumlah lahan-lahan sawit yang dimiliki masyarakat sudah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), bahkan juga ada yang telah memiliki surat hak guna usaha (HGU) dari pemerintah pusat. "Saya kasihan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mengurus IUP dan HGB. Kalau IUP kan ke bupati, tapi Kalau mengurus HGU itu kan tidak gampang. Prosesnya bertahun-tahun, dan biayanya juga tidak murah," jelasnya. Menurut Eugenia, pemerintah seharusnya lebih melakukan pendekatan yang lebih manusiawi. Tidak asal merampas lahan sawit. Misalnya, ada perusahaan sawit yang belum bayar pajak atau pajaknya kurang, pemerintah bisa membicarakannya dengan para pengusaha untuk melunasinya. Karena mengelola kebun kelapa sawit membutuhkan keahlian khusus. "Pemerintah harus memiliki kemampuan mengelola dan memelihara pohon Sawit secara khusus. Pohon sawit seperti makluk hidup yang kalau sudah rusak akibat dijarah maka akan lebih sulit untuk 'menghidupkannya kembali" tanyanya. Dia menilai langkah pemerintah yang menyerahkan pengelolaan kebun sawit hasil sitaan negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara terlalu terburu-buru. Kalau memang semangatnya ingin menertibkan kawasan hutan, seharusnya semua lahan sawit tersebut dikembalikan ke fungsi hutan. Sebab, dalam kesepakatan internasional, yang diusung terutama oleh negara2 Eropa, hasil sawit yang berada di Kawasan hutan tidak boleh diperdagangkan. Pasar internasional akan menolak membeli produk-produk dari lahan sawit yang dikelola PT Agrinas tersebut. Seperti diketahui, Eropa sangat ketat dalam menerapkan standar-standar bagi masuknya produk sawit ke negaranya seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Salah satunya, mereka tidak akan mau membeli sawit yang berasal dari kawasan hutan. "Nah persolannya itu nanti sawitnya akan dilempar kemana? Siapa yang mau membeli sawitnya itu?" paparnya. Di sisi lain, Eugenia juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola hasil sitaan lahan-lahan qsawit tersebut. Karena mengelola lahan sawit tidak mudah. Jika tidak dikelola secara baik, dikhawatirkan akan mengalami penurunan produksi. Apalagi lahan sawit yang masuk kawasan hutan luasnya sekitar 3,3 juta hektare. Dan hal tersebut akan membahayakan produksi sawit secara nasional. Karena itu, kalau memang benar-benar serius akan mengelola lahan sawit tersebut, pemerintah harus merekrut para pakar sawit secara profesional. Belum lagi investasi yang harus dikeluarkan juga sangat besar dalam industri sawit, pemerintah juga harus menyiapkannya. Dalam pandangan Eugenia, pemerintah tidak bisa hanya mengelola sawit hasil sitaan secara asal-asalan. Karena akan mengganggu produktifitas pohon sawit. Pemerintah (dalam hal ini PT Agrinas Palma) harus bisa menggenjot produktivitas sawit melebihi pemilik sebelumnya. Apalagi, pemerintah sudah menganggarkan Rp 8 triliun untuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut. "Harus dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul profesional sehingga sawit yang dihasilkan oleh PT Agrinas itu bisa bersaing dengan sawit yang dihasilkan oleh perkebunan yang tidak disita. Beda cerita kalau lahan tersebut mau dikembalikan menjadi hutan," tuturnya. Bahkan, dia berharap lahan sawit yang dikuasai pemerintah dapat menghasilkan produktifitas melebihi yang dipegang pemilik sebelumnya. "Jangan malah yang terjadi nanti sebaliknya (produktifitasnya menurun)," tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015645246/wwf-kebun-sawit-diduga-ilegal-tersebar-di-riau-kalteng-kalbar-hingga-jambi-luasnya-capai-35-juta-ha">WWF: Kebun Sawit Diduga Ilegal Tersebar di Riau, Kalteng, Kalbar, hingga Jambi, Luasnya Capai 3,5 Juta Ha</a> Menurut dia, penjarahan akan menimbulkan kekacauan sosial di masyarakat yang pada gilirannya juga bisa menurunkan produktifitas sawit. Penjarahan akan merusak tanaman sawit, dan perusahaan yang sawitnya dijarah akan enggan untuk merawatnya kembali. Tanpa perawatan yang layak, dipastikan produksi buah sawit tidak akan bisa maksimal. "Seharusnya selesai dilakukan penyegelan, Satgas juga harus memastikan keamanannya sehingga tidak muncul penjarahan," tandasnya. Dia mengharapkan Satgas PKH meneliti ulang lahan-lahan sawit yang telah disegel. Untuk yang sudah terbukti memiliki izin yang sah, Satgas PKH sebaiknya mengembalikan kebun-kebun sawit yang telah disegel kepada pemiliknya. Namun, jika memang tidak ada izin sama sekali, dia sepakat pelakunya dihukum. Hal ini penting agar terwujud kepastian hukum di negara ini. Ditambah lagi tiba-tiba marak terjadi penjarahan di lahan-lahan sawit yang dinilai ilegal seperti di kawasan Kalimantan Tengah pasca penyegelan. Dia mengungkapkan bahwa dampak penjarahan akan lebih besar kepada masyarakat sekitar kebun dibandingkan dengan para pemilik sawit. Pemilik lahan sawit mampu untuk mengganti bisnisnya dengan bisnis lain. Sehingga kalau sudah merasa investasi di sektar sawit sudah tidak kondusif, mereka bisa saja pergi ke luar negeri atau mengalihkan dananya ke luar negeri. Namun, yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah masyarakat sekitar lahan sawit yang selama ini menggantungkan kehidupannya di sana. "Seandainya lahan sawit disita sama satgas, kemudian pekerjanya nggak bisa bekerja lagi, atau di situ upahnya dikurangi atau di PHK, itu kan yang lebih repot. Akhirnya ini akan merembet ke perekonomian nasional," paparnya.

Penyitaan disertai penyegelan yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap kebun-kebun sawit yang dinilai ilegal.

Pakar: Penyitaan Merusak Image Sawit Indonesia di Mata Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/satgas-pkh-1481033397.jpg" alt="Penyerahan lahan perkebunan kelapa sawit hasil penyitaan Satgas PKH. (Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan lahan perkebunan kelapa sawit hasil penyitaan Satgas PKH. (Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak diraih dengan mudah. Dengan menyelamatkan 1.100.674,14 hektare, banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari proses identifikasi, penarikan denda, hingga lahan yang masih memiliki hak tanggungan di perbankan alias sebagai jaminan hutan.&nbsp; Ketua Satgas PKH sekaligus Jampidsus Febri Ardiansyah menuturkan bahwa pencapaian dan keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai kendala yang berhasil diatasi. Seperti belum dilakukannya penagihan denda ketika proses penguasaan lahan. &ldquo;Yaitu denda administratif karena perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan,&rdquo; ungkapnya. Termasuk juga persoalan hukum yang terus dilakukan identifikasi dan penyelesaian. Seperti adanya beberapa penguasaan aset yang masih memiliki hak tanggungan perbankan, yang masih dalam upaya penyelesaiannya lewat Kementerian BUMN. &ldquo;Harapan kami, dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut jangan sampai menjadi hambatan yang berarti, namun perlu segera untuk kita selesaikan dengan duduk bersama menyatukan pemikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik,&rdquo; ujar Febrie. Dia bersyukur atas andil kementerian lembaga yang telah bekerja keras dalam upaya penertiban kawasan hutan, khususnya yang tergabung dalam Satgas PKH. "Hingga akhirnya target 1 juta hektare penguasaan kembali lahan hutan tercapai sebelum momen lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan kinerja positif. Dari target penyelamatan lahan hutan seluas 1.177.194,34 hektare, Satgas PKH yang dipimpin Jampidsus Febrie Ardiansyah mampu menguasai 1.100.674,14 hektare. Lahan tersebut diselamatkan dari 369 perusahaan.&nbsp; Ketua Satgas PKH Febrie menuturkan bahwa laporkan Satgas PKH telah berhasil melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek pengawasan hutan yang akan dilakukan penguasaan kembali yaitu data lahan berdasarkan ketersediaan peta yang disampaikan seluas 1.177.194,34 hektare. "Dari jumlah tersebut yang dapat diselamatkan Satgas PKH mencapai 1.100.674,14," terangnya.&nbsp; 1,1 juta hektare yang mampu diselamatkan itu tersebar di sembilan provinsi dan 64 kabupaten. "Lahan tersebut diselamatkan dari 369 perusahaan se-Indonesia," terangnya di Kantor Kejagung hari ini. (idr)

Satgas PKH berhasil menyelamatkan 1.100.674,14 hektare hutan dari 369 perusahaan, meski menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya.

Satgas PKH Selamatkan 1,1 Juta Hektare Hutan dari 369 Perusahaan se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-143300-86784741.jpeg" alt="Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program replanting atau penanaman kembali sawit akan dimanfaatkan pula untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong penanaman tanaman pangan di lahan-lahan sawit yang tengah dilakukan replanting. Sasaran utamanya adalah program peremajaan sawit rakyat (PSR). &rdquo;Sembari menunggu sawitnya tumbuh dalam 5 tahun, maka kita bisa juga memanfaatkan lahan-lahan (sawit) itu untuk produktivitas tanaman pangan kita yang lain,&rdquo; ujar Sudaryono saat pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, hari ini, Kamis (7/11). Salah satu tanaman yang diproyeksikan bisa ditanam di lahan sawit adalah padi gogo. &rdquo;Saya minta pak Dirjen, padi gogonya, benihnya harus kita kasih gratis,&rdquo; lanjutnya. Karena bila hanya didorong lalu petani menanam bibit yang tidak tepat, risikonya bisa besar. &rdquo;Begitu nanti (masa) panen ternyata nggak panen, kapok habis itu nggak mau nanam lagi, jelas Sudaryono. Prinsipnya, yang ditanam adalah tanaman yang sehari-harinya dikonsumsi masyarakat Indonesia. Seperti padi, jagung, kedelai, termasuk tanaman hortikultura. Sebagai gambaran, tutur Wamentan, luas lahan sawah produktif di Indonesia saat ini sekitar 7,4 juta hektare. Sementara, luas lahan sawit hampir mencapai 17 juta hektare. Saat ada peremajaan sawit, akan ada sawit baru yang ditanam dan butuh waktu lama untuk tumbuh dan berbuah. &rdquo;sampai dengan sawit ini menghasilkan penghasilan untuk petani sawitnya, selama 5 tahun sampai dia bisa panen pertama, kita berharap Kementerian Pertanian salah satu programnya kita ingin mereka kita minta untuk menanam tanaman pangan (di sekitar tanaman sawit baru). Ada dua keuntungan yang bisa didapat petani. Pertama, sampai sawitnya panen, petani punya penghasilan dari tanaman pangan yang ditanam di sekitar tanaman sawit. &rdquo;keuntungan kedua, pemerintah jadi punya tambahan produksi tanaman pangan kita,&rdquo; ucap Sudaryono. Uji coba sudah dilakukan di beberapa titik dan berhasil. Memang, produktivitasnya tidak tinggi karena bukan di lahan sawah asli. &rdquo;Kalau nggak salah 2,5 ton per hektare. Lumayan lah, kan beda dengan sawah,&rdquo; imbuhnya. Hal senada disampaikan Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. Dia mengatakan, program itu sudah dijalankan di beberapa perusahaan. &rdquo;Betul yang disampaikan pak Wamentan, jangan berharap produktivitasnya sepeti padi sawah,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, bila program itu mampu menghasilkan minimal 2 ton beras per hektare saja, itu sudah bagus. &rdquo;Itu hanya untuk membantu saja selama program replanting, supaya ada tambahan bagi petani,&rdquo; lanjutnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong penanaman tanaman pangan di lahan-lahan sawit yang tengah dilakukan replanting.

Perkuat Ketahanan Pangan, Wamentan Dorong Penanaman Tanaman Pangan di Lahan Sawit dengan Sistem Tumpangsari, Benihnya Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/HILIRISASI-3833029674.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menko Marves sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memutihkan sebanyak 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit yang berada di kawasan hutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Luhut, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagaian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Terlebih, saat ini Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disebut telah memberikan jalan agar lahan tersebut bisa menjadi legal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau kita apakan lagi? Masa mau kita copot, ya kan tidak? Logika saja, ya kita putihkan terpaksa," kata Menko Luhut dalam Konferensi Pers Tata Kelola Industri Sawit di kantornya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, nantinya para pemilik lahan sawit yang akan diputihkan tersebut harus menaati aturan yang berlaku. Antara lain, diharuskan membayar pajak, taat hukum hingga wajib melaporkan hasil produksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi dia setelah nanti legal maining kita putihkan dia (harus) taat hukum, bayar pajak, bayar aturan dan seterusnya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Menko Luhut tidak merinci daftar perusahaan yang memiliki lahan sawit di kawasan hutan tersebut. Pasalnya, jutaan lahan yang digunakan secara ilegal tersebut belum terdata di pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, dalam beberapa bulan ke depan pemerintah akan fokus untuk memperbaiki tata kelola dan data terkait industri kelapa sawit di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mau beresin ini (industri kelapa sawit) dari hulu ke hilir. Nah, hulu nya ini yang semrawut akibat hilirnya semrawut," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Luhut menyampaikan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) luasan lahan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektare. Padahal, asumsi pemerintah luasan lahan sawit saat ini berkisar 14,4 juta hektare.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak tau persis jumlah kita berapa tetapi setelah diaudit oleh BPKP kita paham jumlahnya 16,8 juta hektar dari yang tadinya kita asumsi 14,4 juta hektare," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, dia mengimbau kepada perusahaan untuk melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Laporan tersebut dapat diakses melalui website Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) sejak tanggal 03 Juli hingga 03 Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satgas hari ini dengan tegas menghimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki," pungkasnya.</div>

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagaian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.

Luhut Sebut 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan Terpaksa Bakal Diputihkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PEMERIKSAAN-SURYA-DARMADI_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi tiba untuk menjalanin pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penguasaan lahan sawit yang merugikan negara Rp 78 triliu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi tiba untuk menjalanin pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penguasaan lahan sawit yang merugikan negara Rp 78 triliu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT Darmex Group/ Duta Palma, Surya Darmadi didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 atau Rp 4 triliun dan USD 7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau Rp 73 triliun. Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.  “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/9).  Jaksa menyebut Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 atau Rp 7 triliun dan USD 7.885.857,36. Hal ini berdampak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.  Sedangkan, perekonomian negara berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tertanggal 24 Agustus 2022.  Jaksa mengatakan, terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa adanya izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) serta tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Surya Darmadi juga tidak melaksanakan kewajiban membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.  Jaksa juga menyebut Surya Darmadi melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan. Bos PT Duta Palma Group itu juga melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dalam kawasan hutan menggunakan izin lokasi yang peruntukannya untuk survei lokasi dan sosialisasi.  Perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi yakni, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari telah diberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh Raja Thamsir tetapi tidak memiliki izin prinsip.  Sejumlah perusahaan dimaksud juga telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh Raja Thamsir meskipun tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).  Perusahaan milik Surya Darmadi tersebut melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Ketiadaan izin pelepasan kawasan hutan meski telah memperoleh IUP membuat negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan sewa penggunaan kawasan hutan.  Surya Darmadi selaku pemilik sejumlah perusahaan tersebut disinyalir dengan tanpa hak telah melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang mengakibatkan kawasan hutan rusak dan perubahan fungsi hutan.  “Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama tanpa dilengkapi Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.551 hektare dan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas sembilan hektare,” ucap jaksa.  Jaksa menyebut perbuatan Surya Darmadi juga menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Hal itu karena Surya Darmadi tidak mengikutsertakan petani perkebunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2022 serta tidak membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20 persen dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/02/2007.  “Sehingga menimbulkan gejolak (konflik sosial) dalam masyarakat,” pungkas Jaksa.  Surya didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dia juga didakwa dengan pasal pencucian uang dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 73 T dari Korupsi Lahan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PEMERIKSAAN-SURYA-DARMADI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi tiba untuk menjalanin pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penguasaan lahan sawit yang merugikan negara Rp 78 triliu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi tiba untuk menjalanin pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penguasaan lahan sawit yang merugikan negara Rp 78 triliu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perburuan terhadap aset Surya Darmadi belum berhenti. Kejaksaan Agung kini tengah melacak aset milik tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit seluas 37 ribu hektare itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Kepulauan Riau.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, secara keseluruhan sudah ada 32 aset milik Surya Darmadi yang disita penyidik pidana khusus Kejagung. ”Ada 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau, dan 2 aset di Bali,” beber dia kemarin (23/8).  Jenis aset yang disita beragam. Mulai kebun sawit, bangunan, kapal tongkang, sampai hotel. Namun, lanjut Ketut, total nilai aset yang sudah disita masih dihitung. ”Belum kami verifikasi semua karena tim masih melakukan pengejaran terhadap aset-aset yang bersangkutan,” kata Ketut.  Dia tidak bisa memerinci aset milik Surya Darmadi yang dilacak. Hanya, beberapa jenis aset sudah berada dalam bidikan penyidik. ”Ada informasi juga heli (helikopter, Red) yang akan disita,” imbuhnya. Ketut menegaskan, pengejaran aset-aset milik Surya Darmadi terus dilakukan agar pengembalian kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 78 triliun lebih maksimal.  Seiring dengan pulihnya kondisi Surya Darmadi, Ketut menyampaikan bahwa penyidik pidana khusus Kejagung melanjutkan pemeriksaan terhadap pemilik PT Duta Palma Group tersebut. Kemarin pemeriksaan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung. ”Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atas nama tersangka RTR (Raja Thamsir Rachman, Red),” ungkap dia.  Menurut Ketut, Surya Darmadi telah menjalani pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Adhyaksa. Hasilnya, yang bersangkutan terdeteksi menderita penyakit jantung. Lantaran kondisinya membaik, Kejagung kembali menahan Surya di Rutan Salemba cabang Kejagung. ”Mudah-mudahan besok (hari ini, Red) kita jadwalkan yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya,” ujarnya.  Selain itu, Kejagung memastikan bahwa koordinasi dengan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berjalan. Sebab, pada jadwal pemeriksaan sebelumnya, Surya batal diperiksa KPK karena sudah dibawa ke rumah sakit.

Kapal Tongkang Milik Surya Darmadi Sudah Disita, Helikopter Menyusul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lahan sawit

Berita Terkini