<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_01-2160014278.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jaw" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jaw</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski mendapat kritik pedas dari kalangan pegiat antikorupsi, pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terus bergulir. Kemarin (18/11) proses tersebut masuk tahap fit and proper test di Komisi III DPR. Tes itu ditargetkan rampung Kamis (21/11). DPR akan menentukan lima pimpinan dari 10 nama yang mengikuti fit and proper test. Begitu pula dengan dewas, DPR akan memilih lima dari 10 nama. &rdquo;Semoga Kamis (lusa, Red), semua proses selesai,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Habiburokhman mengaku dilema. Sebab, semua calon punya kualitas yang sama. Baik dari aspek integritas maupun jejak rekam. Dia pun berterima kasih kepada panitia seleksi (pansel) yang menyuguhkan calon-calon terbaik. &rdquo;Kalau boleh kami pilih semua (calon), tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih lima,&rdquo; kata politikus Gerindra tersebut. Selain punya jejak rekam dan integritas, Habiburokhman menilai para calon memiliki gagasan besar terkait pemberantasan korupsi. Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyebut proses pemilihan pimpinan dan Dewas KPK menjadi pertaruhan bagi presiden serta para aktor politik di DPR. Sebab, sosok pimpinan terpilih nanti menjadi legasi. Lakso mengingatkan, para aktor politik tidak sekadar beretorika menyelamatkan pemberantasan korupsi. Sebab, kondisi pemberantasan korupsi saat ini tidak baik-baik saja. Pimpinan KPK yang dipilih DPR lima tahun lalu menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi karut-marut tersebut. &rdquo;Jangan sampai proses (fit and proper test) ini hanya menjadi legitimasi dari kandidat yang sebenarnya sudah dipilih sejak awal,&rdquo; kata Lakso kepada Jawa Pos. Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, dari 10 nama capim yang mengikuti fit and proper test , beberapa nama digadang-gadang akan menjadi pimpinan KPK. Salah satunya, Setyo Budiyanto. Informasi tersebut santer beredar sejak awal proses seleksi capim KPK. Lakso menambahkan, DPR harus membuktikan bahwa tes kelayakan dan kepatutan calon bukan sekadar formalitas. Salah satunya dengan menggali kemampuan calon dalam menjawab persoalan inti KPK. Yakni, integritas dan independensi. Persoalan integritas di KPK, lanjut Lakso, harus menjadi perhatian serius. Apalagi, dua pimpinan KPK sudah dinyatakan melanggar etik. Bahkan, mantan Ketua KPK Firli Bahuri saat ini berstatus tersangka. &rdquo;Independensi juga penting untuk mencegah KPK digunakan sebagai alat gebuk politik,&rdquo; paparnya. (tyo/elo/c7/oni) --- REKAM JEJAK 10 CAPIM KPK 1. Agus Joko Pramono <ul> <li>Wakil ketua BPK 2018&ndash;2023</li> <li>Dikukuhkan sebagai guru besar ilmu akuntansi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) November 2023</li> <li>Harta Rp 18,6 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> 2. Ahmad Alamsyah Saragih <ul> <li>Ketua Komisi Informasi Pusat 2009&ndash;2013</li> <li>Anggota Ombudsman RI 2016&ndash;2020</li> <li>Harta Rp 1,1 miliar (LHKPN 2020)</li> </ul> 3. Djoko Poerwanto <ul> <li>Kapolda Kalimantan Tengah 2023&ndash;sekarang</li> <li>Dirtipidkor Bareskrim Polri 2019&ndash;2021</li> <li class="class-paragraph">Harta Rp 926 juta (LHKPN 2023)</li> </ul> 4. Fitroh Rohcahyanto <ul> <li>Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus</li> <li class="class-paragraph">Direktur penuntutan KPK 2019</li> <li>Alumnus hukum Universitas Airlangga</li> <li>Harta Rp 5 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> 5. Ibnu Basuki Widodo <ul> <li class="class-paragraph">Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA</li> <li>Hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus MA</li> <li>Harta Rp 4,1 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> 6. Ida Budhiati <ul> <li>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012</li> <li>Harta Rp 2,62 miliar (LHKPN 2021)</li> </ul> 7. Johanis Tanak <ul> <li>Wakil ketua KPK (2019&ndash;2024)</li> <li>Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau</li> <li>Kepala Kejati Sulawesi Tengah</li> <li>Kepala Kejati Jambi</li> <li>Harta Rp 11,2 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> 8. Poengky Indarti <ul> <li>Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2016&ndash;2020 dan 2020&ndash;2024</li> <li>Harta Rp 558 juta (LHKPN 2023)</li> </ul> 9. Michael Rolandi Cesnanta Brata <ul> <li>Komisaris PT Bank DKI sejak Desember 2022</li> <li>Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Harta Rp 18,9 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> 10. Setyo Budiyanto <ul> <li class="class-paragraph">Irjen Kementan sejak Maret 2024</li> <li>Deputi penindakan dan penyidikan KPK Kapolda Sulawesi Utara</li> <li>Harta Rp 9,6 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> Diolah dari berbagai sumber

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyebut proses pemilihan pimpinan dan Dewas KPK menjadi pertaruhan bagi presiden.

Uji Kelayakan Lima Calon Pimpinan KPK Jangan Hanya Formalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Aksi-Demo-Mahasiswa-Penolakan-Pemecataan-56-Pegawai-KPK-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bernama Lakso Anindito dikabarkan tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Lakso mengakui sudah menerima surat pemberhentian dengan hormat dari Pimpinan KPK.  Dia akan dipecat dari KPK bersama 57 pegawai KPK lainnya pada 30 September 2021 besok. Mirisnya, surat pemecatan itu diterima Lakso pada Rabu (29/9) hari ini, atau sehari sebelum tanggal pemecatan.  "Resmi jadi orang ke-58, surat pemberhentian ditandatangani sehari sebelum tanggal 30 September 2021," kata Lakso dikonfirmasi, Rabu (29/9).  Saat dihubungi JawaPos.com, Lakso mengaku dirinya melakukan asesmen TWK susulan karena sebelumnya sedang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Dia mengikuti TWK bersama dua rekan lainnya, tetapi hanya dirinya yang gagal.  "Satu dari tiga orang yang ikut susulan tugas belajar," ujar Lakso.  Lakso merupakan anak buah dari Kasatgas Andre Dedi Nainggolan yang juga akan diberhentikan pada 30 September 2021 besok. Dia merasa terdapat ketidakadilan, karena harus dipecat dari KPK.  "Rasanya ada ketidakadilan, karena surat itu baru diberitahu sehari sebelum tanggal 30 September, hanya waktu kurang dari 24 jam, tidak adil, dari sisi ada terburu-buru," sesal Lakso.  Lakso mengakui tidak ada perubahan dalam pelaksanaan asesmen TWK dari sebelumnya. Padahal, Ombudsman RI dan Komnas HAM telah menyatakan malaadministrasi dan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Tetapi temuan dua lembaga negara itu tidak diindahkan dan menjadi bahan koreksi.  "Yang menjadi poin penting adalah tidak berubah, padahal ada temuan dari Komnas HAM ada pelanggaran HAM. Tidak ada upaya dalam perbaikan. Bahkan 80 persen pertanyaan soal setuju revisi UU KPK dan soal TWK tahap satu yang dilaksanakan," papar Lakso.  Oleh karena itu, Lakso menegaskan dirinya tidak terpisahkan dari 57 pegawai yang sebelumnya dipecat dari KPK. Menurutnya, hal ini merupakan upaya serius bentuk penyingkiran kepada para pegawai KPK yang dinilai berintegritas.  "Jadi, yang paling penting, saya tidak terpisah dari 57 pegawai yang lain, ini upaya sistematis," beber Lakso.  Dia pun mengakui sudah menangani perkara-perkara besar sejak 2015 menjadi penyidik di KPK. Bahkan dia mengakui aktif berorganisasi di Wadah Pegawai (WP) KPK.  "Saya pernah mengadvokasi Mas Novel, bahkan juga pernah melayangkan petisi kepada Firli Bahuri sebelum menjabat Ketua KPK," pungkasnya.

Sehari Jelang Pemecatan, Lakso Anindito Terima Surat Gagal TWK

Lakso Anindito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lakso Anindito

Berita Terkini

Uji Kelayakan Lima Calon Pimpinan KPK Jangan Hanya Formalitas

Sehari Jelang Pemecatan, Lakso Anindito Terima Surat Gagal TWK

Download Aplikasi JawaPos.com