<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lumpur_lapindo-413909248.jpg" alt="Lumpur Lapindo, Sidoarjo. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lumpur Lapindo, Sidoarjo. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022 hingga Rancangan APBN 2026.</p> <p>Ia mempertanyakan anggaran negara yang secara terus-menerus dikeluarkan itu karena tidak ada penyelesaian nyata di lapangan.</p> <p>Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7), Lasarus menyoroti besarnya dana yang dihabiskan tiap tahun untuk lumpur Lapindo.</p> <p>Pada 2022 Rp 270 miliar, 2023 Rp 270 miliar, 2024 Rp 227 miliar, dan 2025 Rp 179 miliar, yang telah mencapai Rp 1,12 triliun. Sementara, pada RAPBN 2026, penanganan lumpur Lapindo dianggarkan Rp 169 miliar.</p> <p>&ldquo;Ini kita cuma ngelolosin lumpur saja, tapi anggarannya terus gede tiap tahun. Kalau kita pakai buat bangun jalan daerah, mungkin sudah berapa banyak yang jadi,&rdquo; kata Lasarus.</p> <p>Ia mengusulkan pendekatan teknis baru seperti pembuatan kanal besar langsung ke laut, dibandingkan metode yang selama ini dinilai stagnan. Ia juga mempertanyakan efisiensi pengadaan alat seperti sewa pompa, yang diduga menelan anggaran besar setiap tahun.</p> <p>Legislator dari Fraksi PDIP itu juga menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terdampak, termasuk tunggakan kompensasi yang belum terselesaikan. Bahkan, ia juga mengungkapkan ada mantan anggota DPR korban Lapindo yang tidak mendapatkan haknya.</p> <p>Lasarus mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR serta audit investigatif oleh BPK, untuk menyelidiki potensi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut.</p> <p>Karena itu, ia meminta Kementerian PU agar lebih bijak dalam menyusun anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan membawa hasil nyata bagi masyarakat.</p> <p>&ldquo;Kalau ada tindak pidana, langsung saja ke penjara pelakunya. Negara ini sudah mampu runtuhkan gunung di Freeport, masa bikin saluran lumpur saja tidak bisa?&rdquo; pungkasnya.</p>

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, soroti anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam APBN tanpa penyelesaian nyata.

Ketua Komisi V DPR Lasarus Heran, Anggaran Penanganan Lumpur Lapindo Selalu Muncul dalam APBN, Tapi Tak Ada Penyelesaian Konkret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT2-PDIP-Perkarakan-Edy-Mulyadi-eca1.jpg" alt="Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Ia mengingatkan, pemotongan setiap pagu anggaran diharapkan diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lasarus mengingatkan, jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Ia mencontohkan, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu menekankan, APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. Namun, APBN bicara triger dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan, ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015631713/rri-dan-tvri-buka-suara-soal-pengurangan-karyawan-dan-program-imbas-efisiensi-anggaran-presiden-prabowo">RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia meyakini, pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi," ujar Lasarus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari diblokirnya anggaran untuk IKN, Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Preservasi merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mau lebaran nih masa jalan pada hancur di seluruh Indonesia, karena preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki," timpalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam," pungkas Lasarus.</div>

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.

Komisi V DPR Ingatkan Pemotongan Anggaran Negara Tak Menyasar yang Bersentuhan dengan Rakyat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/20240625_162911-2-2463705739.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang diduga meminta fee 10 persen dalam proyek jalur rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan majelis hakim terhadap terdakwa Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub dan terdakwa Fadliansyah selaku PNS di Kemenhub, terungkap bahwa Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp 82,1 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami penyidik dan dilihat kecukupan alat buktinya," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, pengembangan kasus dugaan suap DJKA Kemenhub yang diduga melibatkan Pimpinan Komisi V DPR RI itu analisis alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti bergantung kepada penyidik sesuai hasil analisisnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam mengembangkan kasus suap DJKA. Termasuk dugaan adanya aliran uang ke DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita tunggu laporan perkembangan penuntutan atau laporan hasil dari persidangan tersebut. Termasuk juga ada tadi anggota dewan, saudara LS (Lasarus), itu seperti apa," ucap Asep Guntur, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Asep menekankan pihaknya memastikan akan mengembangkan kasus suap DJKA Kemenhub. Hanya saja perlu informasi lebih sebagaimana proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan menunggu di persidangan ini," urai Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, terdakwa Harno Trimadi telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilam Negeri Jakarta Pusat. Harno juga dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta, USD 20.000 dan SGD 30.000 subsider 2 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terdakwa Fadliansyah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 4 bulan. Fadliansyah juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 625 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harno dan Fadliansyah divonis melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Harno Trimadi dan Fadliansyah, KPK telah juga telah menjerat belasan orang dari unsur Kemenhub dan swasta terkait kasus ini. Terakhir, KPK enahan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza pada Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yofi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Semarang.</div>

Terungkap bahwa Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah

Pimpinan Komisi V DPR Diduga Minta Fee Proyek DJKA, KPK: Masih Didalami Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-11JPG-3349634179.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan aliran uang kasus suap proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Uang suap proyek di DJKA Kemenhub itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan kasus suap DJKA Kemenhub. Namun, KPK masih menunggu laporan hasil persidangan untuk mendalami aliran uang suap tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita tunggu laporan perkembangan penuntutan atau laporan hasil dari persidangan tersebut. Termasuk juga ada tadi anggota dewan, Saudara LS (Lasarus), itu seperti apa," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur kepada wartawan, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam putusan majelis hakim terhadap terdakwa Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian pada DJKA Kemenhub dan terdakwa Fadliansyah selaku PNS di Kemenhub, terungkap bahwa&nbsp;Lasarus disebut pernah meminta <em>fee</em> sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp 82,1 miliar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan Lasarus mengenai <em>fee</em> 10 persen itu disampaikan oleh pemilik PT Gumaya Anggun, Ivan Soegiarto kepada terdakwa Fadliansyah. Ivan menyebut bahwa perusahaannya digandeng oleh Lasarus untuk mengerjakan proyek tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, terdakwa Harno Trimadi menolak permintaan <em>fee</em> 10 persen oleh Lasarus. Harno menyampaikan maksimal <em>fee</em> yang diterima sebesar 5 persen dari nilai proyek dan hal itu disampaikan Ivan kepada Lasarus. Oleh karena itu, Asep menekankan pihaknya akan mengembangkan kasus suap DJKA Kemenhub. Hanya saja perlu informasi lebih sebagaimana proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan menunggu di persidangan ini," tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, terdakwa Harno Trimadi telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilam Negeri Jakarta Pusat. Harno juga dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta, USD 20.000 dan SGD 30.000 subsider 2 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terdakwa Fadliansyah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 4 bulan. Fadliansyah juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 625 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harno dan Fadliansyah divonis melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Harno Trimadi dan Fadliansyah, KPK telah juga telah menjerat belasan orang dari unsur Kemenhub dan swasta terkait kasus ini. Terakhir, KPK enahan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza pada Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yofi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Semarang.</div>

Terungkap bahwa Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Suap DJKA Kemenhub yang Mengalir ke DPR

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220125-WA0002.jpg" alt="Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendapatkan penghargaan sebagai Legislator Pro Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi dalam helatan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2023 yang berlangsung di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Jakarta, Selasa (2/10).</p> <p>Penghargaan diberikan lantaran Lasarus dianggap sebagai Wakil Rakyat yang mendukung penuh progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di Tanah Air.</p> <p>Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) ini mengaku sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh KWP kepadanya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan KWP. Saya mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan rapat internal DPP. Terimakasih kepada kawan-kawan jurnalis yang bertugas di DPR yang tanpa lelah dalam mengawal kerja-kerja kami dalam menjalankan tugas,&rdquo; kata Lasarus lewat pesan singkat.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Lasarus mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan motivasi baginya untuk terus menjalankan tugas-tugas yang tentunya bertujuan mensejahterakan wong cilik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/01436648/komisi-v-dpr-soroti-jalur-pantai-selatan-jawa-yang-dililit-masalah">Komisi V DPR Soroti Jalur Pantai Selatan Jawa yang Dililit Masalah</a></strong></span></p> <p>&ldquo;KWP Award ini sebagai motivasi sekaligus cambukan kepada kami anggota dewan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,&rdquo; ujar Lasarus.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ke depan, dia berharap sinergi anggota dewan dan media, utamanya KWP dapat terus berjalan harmonis guna menspesialisasikan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.</p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013023478/jokowi-ingin-moda-transportasi-massal-lrt-hingga-kereta-cepat-terintegrasi-dengan-baik">Jokowi Ingin Moda Transportasi Massal LRT Hingga Kereta Cepat Terintegrasi dengan Baik</a></strong>&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Sekali lagi terima kasih KWP. Ini merupakan sebuah dedikasi dan tanggung jawab oleh saya dan para penerima kategori dalam penghargaan ini,&rdquo; demikian Lasarus.</p> <p>Sebelumnya, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar KWP Award 2023. Ajang penghargaan bagi Anggota Dewan untuk kedua kalinya ini digelar di masa kepemimpinan Ketua KWP Periode 2022-2024 Ariawan. Ini merupakan KWP Award lanjutan dari masa kepemimpinan Ketua KWP Periode 2020-2022 Marlen Erikson Sitompul.</p> <p>Sementara itu, Ketua KWP Ariawan menuturkan acara KWP Award ini sebagai bentuk apresiasi wartawan Parlemen terhadap para Wakil Rakyat dan juga sejumlah mitra Parlemen seperti institusi Polri dan Kementerian.</p> <p class="class-paragraph">"Tentu ini menjadi titik, di mana bahwa teman-teman wartawan, yang selalu meliput di DPR, kita ingin memberikan penialain secara objektif, bahwa kita melihat anggota anggota dewan para senator memang betul bekerja," kata Ariawan.</p>

Penghargaan diberikan lantaran Lasarus dianggap sebagai Wakil Rakyat yang mendukung penuh progres pembangunan infrastruktur dan transportasi

Raih Penghargaan Legislator Pro Pembangunan Transportasi, Lasarus PDIP: Ini Motivasi Sekaligus Cambukan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/LAZARUS-1755805365.jpg" alt="Ribuan&nbsp;kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat&nbsp;bertolak kembali ke daerah asalnya usai mengikuti Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK Jakarta dengan menumpang kapal laut, Minggu pagi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ribuan&nbsp;kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat&nbsp;bertolak kembali ke daerah asalnya usai mengikuti Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK Jakarta dengan menumpang kapal laut, Minggu pagi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ribuan&nbsp;kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat&nbsp;bertolak kembali ke daerah asalnya dengan menumpang kapal laut, Minggu pagi. Mereka pulang setelah mengikuti puncak peringatan&nbsp;Bulan Bung Karno&nbsp;di&nbsp;Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemarin.</p> <p>Kepulangan kader partai banteng itu dilepas langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus. Sebelum pulang, Lasarus sempat menyapa para penumpang dan memberikan uang saku.</p> <p>"Selamat berlayar kembali ke Pelabuhan Dwikora Pontianak. Terima kasih sudah turut serta mengikuti agenda kemarin (Bulan Bung Karno) dengan tertib. Meski kondisi melelahkan, hari ini harus kembali berlayar dengan KM Lawit. Semoga cuacanya baik, gelombang landai sehingga bapak pelayaran kali ini menggembirakan," ucap Lasarus dari ruang kendali KM Lawit di&nbsp;Pelabuhan Tanjung Priok&nbsp;Jakarta Utara, Minggu, (25/6/2023).</p> <p>Lasarus mengatakan, kedatangan ribuan kader asal Kalimantan Barat ke Jakarta diapresiasi oleh&nbsp;Ketua Umum&nbsp;PDI Perjuangan&nbsp;Megawati Soekarnoputri. Dia pun menginginkan agar apresiasi itu ditindaklanjuti dengan kerja-kerja politik guna memenangkan PDI Perjuangan di Pemili 2024 mendatang.</p> <p>"Ibu&nbsp;Ketua Umum&nbsp;secara khusus memberikan apresiasi kepada kader Kalbar yang rela berlayar berpuluh-puluh jam untuk tiba di Jakarta. Sekembalinya dari sini, saya berpesan supaya pesan beliau saat puncak peringatan&nbsp;Bulan Bung Karno&nbsp;kemarin dapat dilaksanakan, terutama mengenai upaya-upaya pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024," imbuhnya.</p> <p>Dia mengatakan naik kapal berpuluh-puluh jam adalah pengalaman yang tak sering didapatkan.</p> <p>"Maka, sepulangnya dari sini, ceritakan kepada sahabat, teman, terutama keluarga semua seindah apa perjalanan kalian selama beberapa hari ini," pungkasnya.</p>

Kedatangan ribuan kader asal Kalimantan Barat ke Jakarta diapresiasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Selesai Ikuti Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, Ribuan Kader Banteng Kalbar Bertolak Kembali ke Pontianak

Lasarus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lasarus