<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-10.03.02.jpg" alt="Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahar bin Smith divonis 6 bulan 15 hari dalam kasus hoaks KM 50 Laskar FPI. Bahar bisa langsung bebas karena masa penahanannya sudah lebih dari vonis hakim.  Hal itu lantaran Bahar ketika diperiksa penyidik Polda Jabar pada Senin (3/1) malam, langsung ditahan saat itu juga. Dengan vonis begitu, Bahar bisa menghirup udara bebas, karena sudah menjalani masa hukuman melebihi vonis hakim.  Vonis ini juga jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 5 tahun atau 60 bulan penjara. Di sela menuju kendaraan tahanan, Habib Bahar menyampaikan, putusan majelis hakim kepadanya bisa membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat.  Hal itu terkait masih terdapat keadilan di Indonesia. “Putusan ini menjadi awal bangkitnya lagi kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa masih ada keadilan di Indonesia,” ujarnya di halaman PN Bandung, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (16/8).  Saat berada di mobil tahanan, Bahar juga menyempatkan menyapa massa pendukungnya yang hadir di pengadilan sejak Selasa pagi.  HBS sebelumnya sempat mendapat banyak pelukan dari para pendukungnya atas vonis yang dibacakan hakim Dodong Rusdani. Dia pun berpesan kepada para jamaahnya untuk pulang dengan tertib dan aman.  Majelis hakim yang diketuai oleh Dodong Rusdani di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (16/8) telah menjatuhkan vonis kepada Habib Bahar. “Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HB Assyaid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 6 bulan 15 hari,” kata Dodong.  Jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menilai Bahar terbukti melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Karena itu, jaksa menuntut Habib Bahar dengan 5 tahun penjara.  “Menuntut Terdakwa HB Assayid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (28/7/2022).  Saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan, Habib Bahar bin Smith menyebut dakwaan terhadapnya penuh dengan kepalsuan. Dia mengaku tertawa atas isi dakwaan itu.  “Saya tertawa melihat isi dakwaan ‘untuk keadilan’ tapi nyatanya isinya bohong. Penuh kemunafikan dan kepalsuan,” ujar Bahar dalam sidang beragenda pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (4/8).  Bahar menganggap apa yang dia alami saat ini bukan keadilan. Menurutnya, banyak pelaku penista agama yang justru tak diproses hukum. Dia juga menyinggung soal korupsi yang kerap terjadi di Indonesia.  “Saya yakin, tuntutan 5 tahun bukan kemauan mereka (JPU). Tapi intervensi atasan. Makanya saya bilang jangan untuk keadilan, tapi kezaliman,”katanya.  “Mana keadilan, saya ditangkap secepat kilat, belum diperiksa saksi sudah ditahan,” katanya.  Habib Bahar mengaku heran ceramah yang dia sampaikan dianggap menimbulkan keonaran. Dia menyinggung pejabat yang justru kerap berbicara kebohongan namun tak diproses hukum.  “Keonaran daring gara-gara saya ceramah. Beda pendapat di media sosial, apakah adil? Kenapa banyak pejabat berbohong, berdusta, ingkar janji, bukankah itu kebohongan yang di dalamnya ada keonaran, bahkan keonaran daring, banyak rakyat susah,” katanya.

Divonis 6 Bulan Kasus Hoaks Laskar FPI, Bahar Smith Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_SIDANG-VONIS-UNLAWFUL-KILLING-LASKAR-FPI_MIFTAHULHAYAT__MIFTAHULHAYAT-05.jpg" alt="Terdakwa unlawful killinganggota Laskar FPI Briptu Fikri Ramadhan (kanan) dan Ipda M Yusmin Ohorella (kiri) mendengarkan pembacaan putusan dalam sidang yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (18/3/2022). Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis be" width="100%">
<figcaption>Terdakwa unlawful killinganggota Laskar FPI Briptu Fikri Ramadhan (kanan) dan Ipda M Yusmin Ohorella (kiri) mendengarkan pembacaan putusan dalam sidang yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (18/3/2022). Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis bebas terhadap dua terdakwa Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan, dalam kasus unlawful killing penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI).  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana mengatakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengajukan kasasi atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  "JPU pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat (25/3).  Menurut Ketut, upaya kasasi tersebut karena jaksa menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian.  "Sehingga membuat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Briptu Fikri Ramadan dan terdakwa Ipda Yusmin Ohorella dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess)," katanya.  Ketut menuturkan, jaksa menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memercayai cerita kebohongan dan karangan terdakwa, Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan.  "Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengambil keputusan didasarkan pada rangkaian kebohongan atau cerita karangan yang dilakukan para terdakwa yang tidak didasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri dan alat bukti," ungkapnya.  Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memvonis bebas terhadap dua terdakwa kasus unlawful killing penembakan mantan Laskar FPI, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella.  Majelis Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta menyatakan, Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena dua terdakwa itu membela diri.  Majelis Hakim menyatakan bahwa Laskar FPI terlebih dulu melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap anggota polisi saat peristiwa di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Dalam penyerangan tersebut, Laksar FPI juga melakukan penembakan terhadap mobil polisi.  Majelis Hakim melanjutkan, dalam peristiwa tersebut Laskar FPI telah mencekik, menjambak dan merebut senjata dari tangan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella.  Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella berusaha membela diri terhadap serangan dari Laskar FPI tersebut.  Majelis Hakim juga berpendapat, dengan serangan yang dilakukan oleh Laskar FPI tersebut. Maka dua terdakwa terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan terhadap Laskar FPI ini.

Jaksa Ajukan Kasasi Kasus 2 Polisi Divonis Bebas Penembakan Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Kondisi-SPK-Polres-Pematangsiantar-yang-rusak-ditabrak-wanita-berjilbab-ist-640x360-1.jpg" alt="Kondisi SPKT Polres Pematangsiantar yang rusak ditabrak wanita berjilbab (ist)" width="100%">
<figcaption>Kondisi SPKT Polres Pematangsiantar yang rusak ditabrak wanita berjilbab (ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fitri Arni Matondang, 23, perempuan berjilbab yang menabrakkan sepeda motornya ke Ruang SPKT Polres Pematangsiantar ternyata anak seorang purnawirawan polisi bernama Ajun Matondang. Fitri Matondang nekat menabrakkan sepeda motornya ke markas Polres Pematangsiantar karena sakit hati terkait kasus Laskar FPI dan juga penangkapan Rizieq Shihab.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Fitri Arni Matondang sengaja menyerang kantor polisi yang berada di Jalan Sudirman, Kota Pematangsiantar, dengan sepedamotor Honda Scoopy BK 5856 TAK, Senin (21/3) sekitar pukul 07.25 WIB. Hasil pemeriksaan sementara, warga Jalan HOK Salamuddin Kelurahan Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun itu melakukan hal itu karena sakit hati dengan polisi yang telah menembak Laskar FPI di Jakarta dan menangkap Habib Rizieq Shihab.  Pagi itu, sepedamotor Honda Scoopy yang dikendarai Fitri melaju kencang tidak terkendali dari arah Jalan Sutomo. Lalu sepedamotor tersebut langsung masuk ke Mapolres Pematangsiantar dan menabrak pintu SPKT Polres Pematangsiantar.  Sedangkan Fitri yang terjatuh di ruangan SPKT hanya mengalami luka-luka. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui Fitri merupakan putri dari pasangan suami istri (pasutri) Ajun Matondang, 64, seorang purnawirawan Polri, dan Murniati Sinulingga, 63, pensiunan PNS Polres Simalungun.  Sesuai pengakuan Fitri kepada polisi, ia berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepedamotor Honda Scoopy menuju Pesantren Mahabaturrosul SAW di Jalan Sidomulyo Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar.  Tujuannya, mengundang pimpinan pesantren tersebur, Ustad H Syahban Siregar ke acara pernikahannya. Dalam perjalanan menuju pesantren, tepatnya di Jalan Sutomo, ia melihat polisi sedang mengatur lalu-lintas. Saat itulah, timbul rasa bencinya kepada polisi dan langsung berniat melakukan penyerangan.  Selanjutnya Fitri mengendarai sepedamotornya dengan kecepatan tinggi dan menerobos gerbang hingga menabrak pintu kaca SPKT Polres Pematangsiantar. Masih pengakuan Fitri, ia sakit hati terhadap polisi yang telah menembak Laskar FPI di Jakarta. Ia juga tidak terima terhadap Polri yang sudah menangkap Habib Rizieq Shihab.  Ia juga mengaku selama ini belajar agama melalui media sosial YouTube dengan menonton Channel Youtube Nabawi TV. Fitri diketahui sudah dua kali menikah. Bahkan ia sudah menunaikan ibadah Umroh tiga kali, dan berencana Umroh kembali Agustus mendatang.  Ibu kandung Fitri, Murniati Sinulingga saat diperiksa polisi menerangkan, putrinya itu lulus dari SD Negeri 122351 Jalan Kertas Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Ia melanjut ke SMP Sultan Agung Jalan Surabaya Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.  Lulus SMP, Fitri melanjut ke SMA Sultan Agung. Namun kemudian pindah dari SMA Sultan Agung ke SMA Kartika karena menghina Patung Dewa Agama Buddha. Masih keterangan Murniati, saat Fitri duduk di kelas 1 SMA tahun 2009 lalu ia pernah mengalami kecelakaan. Dan ketika duduk di kelas 3 SMA mulai bertingkah tidak wajar.  Lulus SMA tahun 2014, Fitri masuk ke UISU Medan Fakultas Kedokteran. Namun hanya bertahan 1 semester karena ia tidak mampu mengikuti pelajaran. Keluar dari Fakultas Kedokteran, Fitri mulai berjualan tas secara online selama setahun.  Di tahun 2015, Fitri kembali kuliah. Ia masuk UISU Kabupaten Simalungun jurusan Agama Islam dan lulus tahun 2019 dengan gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (SPdI). Di tahun itu juga, Fitri menikah dengan teman kuliahnya, Rudi Faisal. Namun ia mengalami KDRT dan melaporkan Rudi ke Polres Simalungun serta menggugat cerai.  Di tahun 2019, Fitri memilih masuk Pesantren Annur di Karangbangun, namun bertahan hanya 3 bulan karena tidak mau mengikuti peraturan pesantren. Pelaku kembali menikah (nikah siri) dengan Wigi Tri Guna, seorang jemaat Tabligh asal Kota Binjai. Keduanya dijodohkan temannya ketika di pesantren.  Setelah menikah kembali, Fitri megikuti suaminya menetap di Binjai. Namun karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak menafkahinya, Fitri memilih berpisah. Saat masih bersama, Wigi sempat menjual mobil milik Fitri.  Hingga kemudian, Wigi mengajak Fitri rujuk. Namun syaratnya, Fitri harus menikah terlebih dahulu dengan seorang lelaki lain. Wigi pun memilih seorang pria dari Pekanbaru untuk menikahi mantan istrinya itu.

Kasus Laskar FPI dan Rizieq, Alasan Fitri Tabrak SPKT Polres Siantar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-01-28-at-5.35.56-PM.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus unlawful killing penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan keputusan hakim itu independen dan bebas dari intervensi. Sehingga tentunya telah mempertimbangkan banyak hal.  "Keputusan hakim adalah independen," ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (19/3).  Dedi menuturkan, Polri juga menghargai apa yang telah menjadi keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini selanjutnya dia menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk mekanisme selanjutnya.  "Menghargai keputusan hakim," imbuhnya.  Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memvonis bebas terhadap dua terdakwa kasus unlawful killing penembakan mantan laskar FPI, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella.  Majelis Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta menyatakan, Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga membuat orang meninggal dunia. Namun, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena dua terdakwa itu membela diri.  Majelis Hakim menyatakan bahwa laskar FPI melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap anggota polisi saat peristiwa di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Dalam penyerangan tersebut, laskar FPI juga melakukan penembakan terhadap mobil polisi.  Majelis Hakim melanjutkan, dalam peristiwa tersebut laskar FPI telah mencekik, menjambak, dan merebut senjata dari tangan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella berusaha membela diri terhadap serangan dari laskar FPI tersebut.  Majelis Hakim juga berpendapat, dengan serangan yang dilakukan oleh laskar FPI tersebut, dua terdakwa membela diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan terhadap laskar FPI.

2 Polisi Penembak Laskar FPI Bebas, Polri: Keputusan Hakim Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SIDANG-PLEDOI-KASUS-LASKAR-FPI_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis bebas terhadap dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, terkait kasus unlawful killing mantan Laskar Front Pembela Islam (FPI).  Salah satu Majelis Hakim menyatakan bahwa Laskar FPI terlebih dulu melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap anggota polisi saat peristiwa di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Dalam penyerangan tersebut, Laksar FPI juga melakukan penembakan terhadap mobil polisi.  "Majelis hakim mendapati suatu fakta bahwa pada pokok peristiwa satu adalah anggota FPI terlebih dahulu telah melakukan penyerangan dan penembakan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Ipda Elwira almarhum, Ipda Yusmin Ohorella, Bripka Faisal dan terdakwa," kata salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3).  Majelis Hakim melanjutkan, dalam peristiwa tersebut Laskar FPI telah mencekik, menjambak dan merebut senjata dari tangan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella.  Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella berusaha membela diri terhadap serangan dari Laskar FPI tersebut.  "Fakta pada pokok peristiwa kedua tembakan dari Elwira dan terdakwa dalam mempertahankan serta membela diri atas serangan anggota FPI yang dilakukan dengan cara mencekik, mengeroyok menjambak dan merebut senjata milik terdakwa," kata Majelis Hakim.  Majelis Hakim juga berpendapat, dengan serangan yang dilakukan oleh Laskar FPI tersebut. Maka dua terdakwa terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan terhadap Laskar FPI ini.  "Maka terdakwa yang sedang menjalankan tugas dan dalam rangka mempertahankan senjata api yang bagi anggota Polri adalah segenap jiwa yang harus dilindungi, dengan terpaksa melakukan pembelaan diri dengan mengambil sikap untuk lebih baik menembak terlebih dahulu daripada tertembak," ungkapnya.  "Kemudian dengan melakukan tindakan tegas dan terukur yaitu melakukan penembakan yang mengakibatkan empat anggota FPI atas nama Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M Suci Kadafi Putra dan M Reza menibggal dunia," tambahnya.  Adapun Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.  Diketahui, dalam perkara ini, anggota Laskar FPI terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange, Karawang, Jawa Barat hingga kawasan KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.  Sebanyak dua anggota FPI tewas dalam peristiwa baku tembak. Sementara, empat orang lainnya meninggal saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan hidup. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembunuhan empat Laskar FPI ini sebagai unlawful killing. Sementara, dua korban lainnya tewas dalam tindakan penegakan hukum.

Majelis Hakim Sebut Laskar FPI Terbukti Lakukan Penyerangan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/sidang-unlawful-killing-FPI-antara.jpeg" alt="Dua polisi terdakwa kasus “unlawful killing” mengikuti persidangan secara virtual sebagaimana disiarkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/2/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi" width="100%">
<figcaption>Dua polisi terdakwa kasus “unlawful killing” mengikuti persidangan secara virtual sebagaimana disiarkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/2/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus unlawful killing penembakan mantan Laskar Front Pembela Islam (FPI), Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella divonis bebas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Majelis Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta, dalam putusannya menyatakan, perbuatan Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin adalah untuk membela diri saat terjadi pertikaian dengan Laskar FPI.  "Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas," ujar Arif dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3).  Dengan pertimbangan untuk membela diri, Arif menyatakan dua polisi tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman kurungan pidana. Dua polisi tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf.  "Tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," katanya.  Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Selajutnya memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.  "Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ungkapnya.  Adapun Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.  Diketahui, dalam perkara ini, anggota Laskar FPI terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya.  Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange, Karawang, Jawa Barat hingga kawasan KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.  Sebanyak dua anggota FPI tewas dalam peristiwa baku tembak. Sementara, empat orang lainnya meninggal saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan hidup.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembunuhan empat Laskar FPI ini sebagai unlawful killing. Sementara, dua korban lainnya tewas dalam tindakan penegakan hukum.

Alasan 2 Polisi Penembak Laskar FPI Bebas, Hakim: Dalam Rangka Membela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SIDANG-PLEDOI-KASUS-LASKAR-FPI_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri <a href="https://www.jawapos.com/tag/jakarta-selatan/">Jakarta Selatan</a> memvonis bebas terhadap dua terdakwa kasus unlawful killing penembakan mantan Laskar Front Pembela Islam (<a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi/">FPI</a>) yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella.  Majelis <a href="https://www.jawapos.com/tag/hakim/">Hakim</a> Ketua Muhammad Arif Nuryanta menyatakan, Briptu Fikri dan Ipda M Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan membela diri dan telah menyatakan permohonan maaf lewat pledoi.  "Mengadili,menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," ujar Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3).  Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Selajutnya memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. "Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," katanya.  Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara.  Diketahui, dalam perkara ini, anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/laskar-fpi/">Laskar FPI</a> terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-metro-jaya/">Polda Metro Jaya</a>. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange, Karawang, Jawa Barat hingga kawasan KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.  Sebanyak dua anggota FPI tewas dalam peristiwa baku tembak. Sementara, empat orang lainnya meninggal saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan hidup. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembunuhan empat Laskar FPI ini sebagai unlawful killing. Sementara, dua korban lainnya tewas dalam tindakan penegakan hukum.

Hakim PN Jaksel Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laksar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/16A5F720-19E5-4D70-A308-C2512ADFD8D2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (2/2), mengumumkan jadwal pembacaan tuntutan jaksa untuk dua polisi terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) pada 15 Februari 2022. Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan majelis hakim memberikan waktu kepada penuntut umum selama 2 minggu untuk membuat tuntutan kepada dua terdakwa yaitu Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella.  “Karena tuntutan dua terdakwa akan kami sampaikan bersamaan, kami mohon waktu 2 minggu,” kata Jaksa Zet Todung Allo ke majelis hakim.  Hakim Ketua berdiskusi dengan dua hakim anggota, yaitu Elfian dan Suharno, pun menyetujui permintaan jaksa. Majelis hakim membuka persidangan di Ruang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (2/2), untuk memeriksa dua terdakwa secara terpisah.  Briptu Fikri jadi terdakwa pertama yang diperiksa dalam persidangan, kemudian Ipda Yusmin. Keduanya ditanya mengenai kronologi penembakan empat anggota FPI, yaitu Muhammad Reza, 20; Ahmad Sofyan alias Ambon, 26; Faiz Ahmad Syukur, 22; dan Muhammad Suci Khadavi, 21, di dalam mobil Xenia milik kepolisian.  Dalam pemeriksaan itu, Briptu Fikri menerangkan posisinya saat penembakan terjadi. Ia menyampaikan anggota FPI itu, dalam perjalanan dari Rest Area KM 50 Tol Cikampek ke Polda Metro Jaya, sempat menyerang dirinya.  Fikri mengaku dicekik, dijambak, dan ditarik tangannya oleh anggota FPI yang berusaha merebut senjata. Akibat serangan itu, Inspektur Polisi Dua Elwira Priadi menembak anggota FPI untuk menghentikan serangan. Senjata Briptu Fikri yang hendak direbut oleh anggota FPI itu pun juga melesatkan tembakan yang menewaskan salah satu anggota FPI.  Dalam kejadian itu, Briptu Fikri dan Ipda Elwira bertugas menjaga empat anggota FPI yang diamankan di dalam mobil, sementara Ipda Yusmin mengendarai mobil tempat terjadinya penembakan.  Ipda Yusmin saat persidangan mengaku sempat mengingatkan rekannya untuk berhati-hati sebelum insiden penembakan empat anggota FPI terjadi di dalam mobil milik kepolisian. “Wir, Wir, awas Wir!” kata Yusmin menirukan kembali ucapannya ke Elwira saat anggota FPI berusaha merebut senjata Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan.  Tidak lama setelah Yusmin mengingatkan Elwira untuk hati-hati, penembakan pun terjadi, kata Yusmin saat memberi keterangan pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.  Untuk kasus penembakan terhadap anggota FPI di dalam mobil itu, hanya Fikri dan Yusmin yang mengikuti proses hukum sampai menjadi terdakwa di persidangan. Alasannya, Ipda Elwira yang turut melakukan penembakan di dalam mobil, telah meninggal dunia sebelum persidangan.

Dua Polisi Terdakwa Penembakan Laskar FPI Dituntut 15 Februari 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/komnas_ham-rekonstruksi-ulang.jpg" alt="TERTUTUP: rekonstruksi di kantor Komnas HAM kemarin. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan laskar FPI di tol Cikampek. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERTUTUP: rekonstruksi di kantor Komnas HAM kemarin. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan laskar FPI di tol Cikampek. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus unlawful killing tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Agenda sidang kali ini yaitu mendengar kesaksian saksi.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ratih binti Harun, seorang pegawai warung di Rest Area KM 50 sebagai saksi. Dalam persidangan Ratih mengaku melihat samurai saat mobil Laskar FPI berwarna abu-abu digeledah.  Ratih menceritakan, saat itu dia sedang tertidur lalu terbangun mendengar mobil mengerem dadakan. Dia melihat seseorang bercelana pendek sambil membawa pistol. Orang itu mengetukkan pistolnya ke pintu mobil berwarna abu-abu.  Dari penglihatannya, 4 orang keluar dari mobil abu-abu tersebut melalui pintu sebelah kiri. Salah satu orang langsung diminta tiarap. Orang yang membawa pistol lalu menggeledah mobil tersebut.  "HP yang diambil ada 4, yang memeriksa saya lupa berapa orang soalnya sudah lama. Yang di dalam mobil diperiksa, ada dua orang," kata Ratih dalam persidangan, Selasa (26/10).  Dalam mobil tersebur Ratih juga melihat sebilah samurai disita. "Yang diambil ada samurai, yang saya lihat satu. Tidak memperhatikan lagi barang apa," jelasnya.  Sementara itu, saksi lain Eis Asmawati binti Solihan yang juga teman Ratih di warung tempatnya bekerja juga melihat ada samurai disita. "Kalau saya lihat ada 4 samurainya, tidak lihat lagi ada apa," kata Eis.  Sedangkan saksi lainnya, Enggar Jati Nugroho selaku anggota Brimob Polda Jawa Barat menyebut ada pistol yang juga disita dari dalam mobil Laskar FPI.  "Bawa senjata, ada saya lihat bawa senjata jenis pistol, setelah saya mengatur anggota untuk pengamanan area, ada yang membawa dari Chevrolet dibawa keluar, senjata api Revolver dua berwarna abu-abu silver, ada semacam samurai, golok," pungkasnya.  Sebelumnya, Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan 3 anggota polisi sebagai tersangka kasus dugaan unlawfull killing. Ketiganya diduga sebagai penembak 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada 1 April 2021 lalu. Hasilnya, penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menaikan status hukum ketiga terlapor.  "Kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).  Kendati demikian, proses hukum terhadap salah satu tersangka berinisial EZP harus dihentikan. Sebab, dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu.

Kasus Unlawful Killing, Saksi Lihat Samurai dan Pistol di Mobil Laskar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/komnas_ham.jpg" alt="VERSI POLISI: Adegan rekonstruksi penembakan laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek. Empat laskar FPI disebut hendak merebut senjata api milik polisi. (ALI KHUMAIN/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>VERSI POLISI: Adegan rekonstruksi penembakan laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek. Empat laskar FPI disebut hendak merebut senjata api milik polisi. (ALI KHUMAIN/ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pedagang rest area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek memberikan kesaksian di persidangan soal peristiwa penembakan laskar FPI. Euis Asmawati dan Ratih adalah penjaga warung Megarasa di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.  Kedua pedagang ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan unlawful killing laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan di PN Jaksel. Dalam persidangan, mereka mengaku pada saat kejadian di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, terlihat beberapa senjata tajam yang dikeluarkan dari mobil Chevrolet Spin, mobil yang terdapat enam laskar FPI di dalamnya.  “Kalau saya lihat ada 4 samurainya, enggak lihat lagi ada apa,” kata Euis saat sidang yang dihadirkan melalui daring di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/10).  Senada dengan Euis, Ratih juga membenarkan jika dirinya yang kala itu sedang menjaga warungnya sempat mendengar suara decitan mobil ngerem mendadak. Ratih lantas menghampiri lokasi kejadian perkara di KM 50 Tol Cikampek itu.  “Ada seorang memakai celana pendek bawa pistol, pistolnya mengetuk pintu (mobil Chevrolet Spin) suruh keluar. ‘Keluar keluar’,” jelasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  “Terus keluar sendiri pintu sebelah kiri yang keluar 4 orang, satu-satu keluar, terus disuruh tiarap,” kata Ratih.  Ketika melihat ke lokasi, Ratih melihat ada empat orang dari mobil Chevrolet Spin yang keluar. Disusul seorang rekan pria pemegang senjata api ikut menggeledah isi mobil. Dari hasil geledah itu Ratih melihat ada gawai dan senjata tajam yang diamankan. “4 Orang yang ditiarap. HP yang diambil, ada 4 HP yang diambil, yang memeriksa saya lupa berapa orang soalnya sudah lama,” katanya.  “Yang di dalam mobil diperiksa, ada dua orang, berpakaian biasa tidak membawa pistol,” ujarnya.  “Cuma satu yang bawa pistol yang celana pendek.Yang diambil samurai, yang saya lihat 1. Tidak memperhatikan lagi barang apa (yang diambil),” lanjutnya.  Sementara usai mengambil gawai dan senjata tajam, kata Ratih, orang yang menggeledah mobil tersebut langsung menaruh barang-barang itu di meja warung. Untuk kemudian meminta beberapa kantong plastik.  “Di meja tempat makan, ke warung minta plastik di taruh di depan meja warung. Samurai ditaruh di meja depan warung,” sebutnya.

Sidang Laskar FPI, Pedagang Rest Area KM 50 Bersaksi Lihat 4 Samurai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laskar fpi

Berita Terkini