<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/317-BMKG-Nataru-1768285127.jpg" alt="Ilustrasi cuaca buruk di jalan / sumber: Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cuaca buruk di jalan / sumber: Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong masyarakat untuk tetap mengamati potensi cuaca ekstrem selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dikutip dari Antara pada Senin (18/12), Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan bahwa berdasarkan analisis terkini, Laut Cina Selatan mengalami tekanan rendah. Pola tekanan rendah di sekitar Laut Cina Selatan tersebut dapat berlanjut selama 3-4 hari ke depan dengan kecenderungan melemah intensitasnya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan potensi curah hujan, terutama di wilayah Jawa-Nusa Tenggara yang diperkirakan mulai terjadi pada Sabtu (23/12). Guswanto menambahkan bahwa pola tekanan rendah di sekitar Laut Cina Selatan juga berkontribusi pada pembentukan pola pertemuan dan belokan angina. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di sekitar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, Guswanto memprediksi bahwa hujan akan terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Sabtu (23/12). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Terhadap potensi awan cumulonimbus (CB), Guswanto menyatakan bahwa pada periode 18-23 Desember 2023, potensi awan CB dapat terjadi dengan persentase cakupan spasial maksimum antara 50-75 persen. Peristiwa tersebut akan terjadi di beberapa wilayah, seperti Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, Samudera Pasifik utara Pulau Papua, Samudera Hindia barat Pulau Sumatera. Kemudian, Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Seram, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafura, sebagian Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Lebih lanjut, dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75 persen (Frequent), diprediksi terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudera Pasifik utara Pulau Papua, dan Laut Arafura. &nbsp;***

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) imbau cuaca ekstrem jelang natal dan Tahun Baru 2024.

BMKG Imbau Potensi Cuaca Ekstrem selama Periode Nataru, Masyarakat Diharap Waspada

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Kapal-Tiongkok-3909125881.jpg" alt="Kapal Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air terhadap kapal pasokan Filipina yang menuju ke Second Thomas Shoal, di Laut Cina Selatan./reuters" width="100%">
<figcaption>Kapal Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air terhadap kapal pasokan Filipina yang menuju ke Second Thomas Shoal, di Laut Cina Selatan./reuters</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash;&nbsp;Perseteruan yang terjadi di perairan laut Cina Selatan antara Filipina dengan Tiongkok hingga kini masih belum terselesaikan. Ketegangan juga semakin meningkat dengan banyaknya negara yang mendukung kedua belah pihak dalam perseteruan ini Dilansir dari Reuters, Kamis (14/12), Tiongkok mengutuk dukungan Kanada terhadap Filipina atas apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran kedaulatan di Laut Cina Selatan, menurut pernyataan juru bicara kedutaan Tiongkok di Kanada (14/12). &ldquo;Laut Cina Selatan adalah rumah bersama bagi negara-negara di kawasan dan tidak boleh menjadi tempat berburu bagi Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara lain untuk mengejar kepentingan geopolitik mereka,&rdquo; kata pernyataan itu. Selama akhir pekan, konfrontasi di perairan yang disengketakan tersebut mengundang kecaman dari Kanada. &nbsp; &ldquo;tindakan yang diambil oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap kapal sipil dan pemerintah Filipina di Laut Cina Selatan,&rdquo; ujar pernyataan Pemerintah Kanada. Negara yang terkenal dengan julukan The Great White North tersebut diklaim telah melanggar kedaulatan Tiongkok. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013472044/imigrasi-jakut-tangkap-mantan-napi-kasus-narkoba-asal-tiongkok-yang-menyalahi-izin-tinggal">Imigrasi Jakut Tangkap Mantan Napi Kasus Narkoba Asal Tiongkok yang Menyalahi Izin Tinggal</a> &ldquo;Sebagai negara di luar kawasan, Kanada telah memperbesar pelanggaran kedaulatan Tiongkok oleh Filipina, melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas regional,&rdquo; kata juru bicara kedutaan Kanada. Sebagai informasi, Selama beberapa bulan terakhir, Tiongkok dan Filipina telah melakukan beberapa konfrontasi yang berpusat di sekitar Second Thomas Shoal, sebuah pulau karang di Laut Cina Selatan. Sebelumnya diberitakan, Manila menuduh kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok berulang kali menembakkan meriam air ke kapal pasokan mereka. Kapal &ndash; kapal tersebut juga dituduh dengan sengaja menabrakkan kapal di dekat perairan yang disengketakan. Sementara itu Amerika Serikat (AS) telah menyuarakan penolakannya terhadap perselisihan tersebut dan memihak Filipina. Sementara itu Tiongkok juga &nbsp;mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya dan &nbsp;telah berulang kali mengatakan bahwa kapal-kapal Filipina melanggar kedaulatan nasionalnya. ***

Perseteruan yang terjadi di perairan laut Cina Selatan antara Filipina dengan Tiongkok hingga kini masih belum terselesaikan.

Tiongkok Kecam Kanada Karena Dukung Filipina Dalam Insiden Laut Cina Selatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/kapal-nelayan-filipina-tertabrak-di-Laut-Cina-Selatan-CNA-2240841118.jpeg" alt="Kapal nelayan filipina saat sedang mencari ikan." width="100%">
<figcaption>Kapal nelayan filipina saat sedang mencari ikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapal nelayan Filipina bertabrakan dengan kapal tanker minyak menewaskan tiga orang nelayan di Laut Cina Selatan pada Senin (2/10). Juru bicara penjaga pantai Filipina, Armando Balilo mengatakan kapal tersebut merupakan kapal tanker yang terdaftar di bawah bendera Kepulauan Marshall. Armando Balilo juga mengatakan insiden tersebut merupakan tabrakan yang tidak disengaja dan mereka sedang melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut kapal Pacifik Anna merupakan kapal di bawah bendera Kepulauan Marshall yang menabrak kapal penangkap ikan Filipina. Dilansir dari CNA, Rabu (4/10), kapal nelayan Filipina gagal mendeteksi kapal asing yang mendekat karena cauca buruk sehingga mengakibatkan tabrakan dan kapal terbalik yang menewaskan tiga orang termasuk kapten kapal. Akan tetapi sebelas orang awak kapal lainnya selamat. Filipina akan menghubungi Pacific Anna yang sedang menuju Singapura untuk penyelidikan mengenai kejadian tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013011974/filipina-akan-melaporkan-tiongkok-karena-telah-merusak-terumbu-karang">Filipina Akan Melaporkan Tiongkok Karena Telah Merusak Terumbu Karang</a> Kapal nelayan Filipina yang berlabuh 157 km barat laut Scarborough Shoal secara tidak sengaja bertabrakan dengan kapal komersial asing yang sedang transit pada hari Senin (2/10). Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut dan mengatakan bahwa pemerintah akan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Marcos juga mengatakan insiden tersebut sedang diselidiki untuk memastikan detail keadaan kejadian maritim itu. &ldquo;Mari kita izinkan PCG melakukan tugasnya dan melakukan penyelidikan, dan sementara kita menahan diri untuk tidak terlibat dalam spekulasi,&rdquo; kata Marcos melalui sosial media X nya. Ketegangan di sekitar perairan tersebut belum lama ini terjadi setelah Filipina mengatakan telah menghilangkan bola sepanjang 300 meter yang dipasang oleh Tiongkok di dekat Scarborough Soal. Wilayah tersebut merupakan tempat menangkap ikan utama dan salah satu wilayah maritim yang paling diperebutkan di Asia. ***

Kapal nelayan Filipina bertabrakan dengan kapal tanker minyak menewaskan tiga orang nelayan di Laut Cina Selatan pada Senin (2/10).

Kapal Nelayan Filipina Tertabrak Kapal Tanker Minyak di Laut Cina Selatan, Tiga Orang Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/20170807Laut_China_Selatan-4168657802.jpg" alt="Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan." width="100%">
<figcaption>Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Para pemimpin ASEAN dan Tiongkok sepaka mempercepat penyelesaian negosiasi tentang kode etik atau code of conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan antara Tiongkok dan para pemimpin ASEAN pada Rabu (6/9), terdapat kesepakatan antara para pemimpin untuk mempercepat negoisasi ihwal COC yang telah lama mandek dan menghasilkan konflik karena tidak jelasnya batas wilayah di perairan Laut Tiongkok Selatan. "Para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan negoisasi COC di Laut Tiongkok Selatan," kata Menlu Retno Marsudi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis (7/9) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012942921/dampingi-pm-tiongkok-uji-coba-kereta-cepat-jakarta-bandung-luhut-senang-pengerjaannya-berjalan-lancar">Dampingi PM Tiongkok Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Senang Pengerjaannya Berjalan Lancar</a> Menlu Retno menuturkan kesepakatan itu tertuang dalam dokumen "Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea". Dokumen itu mendorong pembahasan efektif dan substantif mengenai sikap negara-negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan. "Tadi sudah saya sebutkan tujuannya adalah mempercepat penyelesaian negoisasi COC agar tidak terjadi lagi konflik wilayah di perairan Laut China Selatan," kata Retno Marsudi Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012942496/dua-pekerja-di-tiongkok-ditangkap-karena-merusak-tembok-besar-china">Dua Pekerja di Tiongkok Ditangkap Karena Merusak Tembok Besar China</a> Selain COC, pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang ini juga menyepakati sejumlah dokumen perjanjian lain. Diantaranya kerja sama ASEAN-Tiongkok dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasific (AOIP) kerja sama di bidang agrikultur rencana pengembangan ekonomi hijau, kerja sama di bidang ekonomi digital dan transfer teknologi dan riset. Diplomat Beijing, Wang Wenbin juga mendukung adanya kejelasan di Laut China Selatan. Wang menyatakan Tiongkok menyambut baik rencana ASEAN untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait teks perjanjian COC dan memperkuat kerjasama kedua wilayah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012941825/luhut-dan-menhub-jajal-kereta-cepat-bareng-pm-tiongkok-dari-halim-ke-stasiun-karawang"> Luhut dan Menhub Jajal Kereta Cepat Bareng PM Tiongkok Dari Halim ke Stasiun Karawang</a> "Tiongkok menyambut baik keberhasilan kedua teks kode etik di Laut Tiongkok Selatan dan mendukung pembentukan dokumen panduan oleh semua pihak untuk mempercepat penyelesaian agar tidak adanya konflik wilayah", ujar Wang dikutip dari ANTARA pada Kamis (7/9). Wang Wenbin menegaskan Beijing bekerja sama untuk mengonsolidasikan fondasi perdamaian dan stabilitas wilayah. Tiongkok tidak ingin ikut campur terhadap upaya perdamaian di Asia Tenggara. Tiongkok pada awalnya memang sempat mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan namun hal tersebut ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016. Namun imbas penolakan tersebut, Beijing tetap bersikeras untuk membangun pulau hingga fasilitas militer di wilayah Laut Tiongkok Selatan seperti pulau Spratly dan Paracel.

Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan antara Tiongkok dan para pemimpin ASEAN  terdapat kesepakatan damai antara para pemimpin.

Ujung Konflik Peta  Terbaru Laut Cina Selatan, Pihak ASEAN dengan Tiongkok Sepakat Selesaikan dengan Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bendera-Tiongkok-dan-AS-Transport-Topics.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok dan Amerika Serikat sempat tegang di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Tiongkok menilai Amerika Serikat sudah melakukan intervensi militer kapal induk. Dalam upaya untuk membangun dialog dan komunikasi yang baik, Tiongkok berupaya mengingatkan AS soal kawasan tersebut.  Menteri Luar Negeri Tiongkok <a href="https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1804328.shtml">Wang Yi</a> dalam wawancara dengan kantor berita Xinhua pada Rabu (5/8), menilai AS telah secara signifikan meningkatkan intervensinya dengan tindakan provokatif di Laut Cina Selatan. Terkait hal itu, setidaknya ada 3 catatan Tiongkok atas sikap AS tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/08/2020/bersedia-hentikan-permusuhan-dengan-as-tiongkok-ajukan-4-syarat/">Bersedia Hentikan Permusuhan dengan AS, Tiongkok Ajukan 4 Syarat</a>  Pertama, AS disebut telah melanggar komitmen lama untuk tidak memihak, dan secara terang-terangan mencampuri sengketa teritorial. Kedua, AS terus meningkatkan dan memamerkan militernya di Laut Cina Selatan. Pada paruh pertama tahun ini saja, AS mengirim pesawat militer ke sana lebih dari 2.000 kali. Ketiga, AS berusaha untuk membuat perpecahan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dan mengganggu proses konsultasi Kode Etik.  "Tujuan AS adalah mengacaukan Laut Cina Selatan, dan membajak negara-negara kawasan untuk melayani politik domestik AS dan agenda geopolitik," tegasnya.  "Semua negara kawasan harus waspada, dan mempertahankan perdamaian dan pembangunan yang diperoleh dengan susah payah di kawasan ini dari sabotase oleh AS," tambahnya.  Wang menegaskan Laut Cina Selatan adalah rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Seharusnya tidak menjadi ajang pergulatan bagi politik internasional.  "Berkat kerja keras bertahun-tahun, negara-negara di kawasan ini telah menemukan cara efektif untuk mengatasi perbedaan dan mencapai konsensus yang tegas bahwa Tiongkok dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," ungkapnya.  Dia menambahkan fakta telah membuktikan bahwa menyelesaikan perselisihan melalui dialog adalah cara yang paling baik. Dan negara-negara di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Laut Cina Selatan.  "Di bawah situasi saat ini, kami bersiap untuk memperkuat kerja sama maritim dengan negara-negara pesisir lainnya, memperdalam rasa saling percaya keamanan, dan memajukan pembangunan bersama, sehingga Laut Cina Selatan menjadi lautan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama," pungkasnya.

3 Catatan Tiongkok Terkait Sikap Provokatif AS di Laut Cina Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Xiao-Qian-Dok.-Kedubes-Tiongkok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas. Bermula dari pandemi Covid-19, masalah perang dagang hingga soal teknologi. Baru-baru ini Amerika Serikat makin memicu kemarahan Tiongkok. AS mengintimidasi Tiongkok dengan memasuki wilayah Laut Cina Selatan dengan menggunakan kapal perang. Tiongkok menyebut itu sebagai tindakan tak bertanggung jawab.  Tiongkok yang marah dengan tegas diungkapkan dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia kepada JawaPos.com, Kamis (16/7). Tiongkok menyebut tindakan AS mengabaikan fakta sejarah di Laut Cina Selatan dan melanggar komitmen publik. Pemerintah AS diminta untuk tidak mengambil posisi pada masalah kedaulatan Laut Cina Selatan.  "Ini melanggar dan mendistorsi hukum internasional, sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab," tegas pernyataan tersebut.  Tiongkok membantah AS yang mengklaim bahwa Tiongkok secara resmi mengumumkan garis putus-putus di Laut Cina Selatan pada 2009. Tiongkok mengklaim Kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah dibangun selama sejarah panjang.  "(Klaim AS) Itu tidak benar. Tiongkok telah secara efektif menjalankan yurisdiksi atas pulau-pulau, terumbu, dan perairan yang relevan di Laut Cina Selatan selama ribuan tahun. Kembali pada tahun 1948, pemerintah Cina secara resmi menerbitkan garis putus-putus tanpa negara lain yang mengajukan perselisihan dalam waktu yang sangat lama. Kedaulatan teritorial Tiongkok dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan didasarkan pada sejarah dan hukum dan konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan," tambah pernyataan itu.  Pihak Kedubes Tiongkok menegaskan pihaknya tidak pernah berupaya membangun 'kerajaan maritim' di Laut Cina Selatan. Menurut Kedubes Tiongkok, kekuatan politik dan perilaku intimidasi menunjukkan bahwa AS adalah perusak nyata dan pembuat masalah yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Komunitas internasional dapat melihat ini dengan sangat jelas.  "Kami selalu memperlakukan tetangga Laut Cina Selatan kami secara setara dan melakukan pengekangan maksimum saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan kami di Laut Cina Selatan. AS, sebaliknya, menolak untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tidak dapat menghentikan dirinya untuk menarik diri dari satu perjanjian dan organisasi internasional satu sama lain, dan hanya memilih untuk mematuhi hukum internasional ketika kesempatan itu berlaku kepentingannya sendiri. Ini sering mengirim armada besar kapal militer canggih dan pesawat ke Laut Cina Selatan untuk mendorong militerisasi," imbuh pihak Kedubes Tiongkok.  Sehubungan dengan arbitrase Laut Cina Selatan dan apa yang disebut Penghargaan, posisi Tiongkok konsisten, jelas dan tegas. Pengadilan Arbitrase melanggar prinsip persetujuan negara dan menjalankan ultra yurisdiksinya. Ada kesalahan nyata dalam pencarian fakta dan penerapan hukum dalam Penghargaan. Dan banyak negara mempertanyakan hal ini.  "AS sedang meningkatkan arbitrase untuk melayani tujuan politiknya sendiri, yang merupakan penyalahgunaan hukum maritim internasional. Tiongkok tidak akan pernah menerimanya," tambahnya.  Berdasarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) yang ditandatangani oleh Tiongkok dan negara-negara Anggota ASEAN pada tahun 2002, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi melalui konsultasi dan negosiasi ramah dengan negara-negara berdaulat yang terkait langsung dan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Saat ini, dengan upaya bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut Cina Selatan pada dasarnya stabil.  "Tiongkok dan negara-negara ASEAN tidak hanya menghormati DOC, tetapi juga mempercepat dan memajukan konsultasi tentang Kode Perilaku (COC) yang lebih mengikat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Telah ada kemajuan positif dalam konsultasi yang relevan. Hubungan antara Tiongkok dan anggota ASEAN telah semakin diperkuat dan ditingkatkan dalam kerja sama kami melawan Covid-19," kata Kedubes Tiongkok.  Tiongkok menyesalkan tindakan AS sebagai negara di luar kawasan sudah menciptakan kekacauan di Laut Cina Selatan. AS dinilai berusaha keras untuk menyulut masalah dan menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara regional lainnya, menggagalkan dan melemahkan upaya Tiongkok dan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.  "Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang langkah yang salah oleh AS dan mendesaknya untuk berhenti membuat masalah di Laut Cina Selatan dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Tiongkok akan selalu dengan tegas mempertahankan kedaulatan kami, menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," jelasnya.  Sementara itu AS membantah sudah membuat kekacauan di Laut Cina Selatan. AS mengklaim sedang melakukan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan. Aksi itu melibatkan dua kelompok kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Namun AS membantah melakukan intimidasi  "Itu latihan pertahanan udara taktis untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka", menurut akun Twitter resmi Angkatan Laut AS seperti dalam laman South China Morning Post.

Tiongkok Geram Gara-Gara Amerika Serikat Intimidasi Laut Cina Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/USS-Ronald-Reagan-YouTube.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas selama pandemi Covid-19. Bukan hanya perang dagang, tetapi juga perang data dan keterbukaan kasus Covid-19 yang membuat kedua negara saling tuduh. Kini ketegangan berlanjut di kawasan Laut Cina Selatan setelah kapal perang AS mengintimidasi kawasan tersebut.  Tindakan militer Amerika Serikat atas Laut Ciina Selatan dinilai sia-sia. Beijing melontarkan serangkaian teguran keras terhadap Washington.  Dalam komentarnya di Harian PLA, Senin (14/7), seorang kolonel senior di Angkatan Laut Tiongkok, Zhang Junshe, mengatakan AS harus menghentikan tindakan provokatifnya di Laut Cina Selatan. Beijing bertekad untuk menjaga kedaulatan maritimnya.  "AS bukan negara di kawasan itu dan sedang melakukan latihan skala besar di Laut Cina Selatan, jauh dari tanah airnya, namun pada saat yang sama ia menuduh Tiongkok melakukan latihan militer," Kata Zhang seperti dilansir dari <a href="https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3092929/us-military-moves-will-be-repelled-south-china-sea-and-its">South China Morning Post</a>, Selasa (14/7).  "Pernyataan standar ganda dari AS tidak dapat menyamarkan motif sebenarnya, yaitu untuk mendorong militerisasi dan mengacaukan perdamaian di Laut Cina Selatan," kata Zhang yang juga seorang peneliti senior di Lembaga Penelitian Studi Militer Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.  Dia mengatakan militer AS berpegang teguh pada pola pikir Perang Dingin dan tetap bertahan dalam kompetisi. Artikel yang dimuat dalam akun resmi WeChat menuduh AS menabur perselisihan di wilayah tersebut.  "Upaya Tiongkok untuk menstabilkan perdamaian regional, menghadapi AS justru mempersulit masalah Laut Cina Selatan," bunyi artikel itu.  Komentar WeChat muncul setelah AS melakukan latihan Angkatan Laut di Laut Cina Selatan. Aksi itu melibatkan dua kelompok kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Namun AS membantah melakukan intimidasi.  "Itu latihan pertahanan udara taktis untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," menurut akun Twitter resmi Angkatan Laut AS.  Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 2 Juli bahwa latihan militer Tiongkok di sekitar Kepulauan Paracel telah melanggar komitmen internasional Tiongkok untuk menghindari tindakan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan di wilayah tersebut. Tiongkok menyebut Paracels sebagai Kepulauan Xisha, dan Vietnam, yang juga mengklaimnya sebagai Kepulauan Hoang Sa.  “Latihan militer adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan Tiongkok yang panjang untuk menegaskan klaim kelautan yang melanggar hukum dan merugikan tetangga-tetangga Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Tindakan-tindakan ini berbeda dengan janji Tiongkok untuk tidak melakukan militerisasi Laut Cina Selatan," tegas Departemen Pertahanan AS.

Laut Cina Selatan Memanas, AS Intimidasi Tiongkok dengan Kapal Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/download.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memang sudah tak sehat dalam beberapa minggu terakhir makin memanas. Hal itu dipicu langkah AS yang mengirimkan dua kapal induk ke Laut Cina Selatan. Padahal, pada saat bersamaan militer Tiongkok tengah menggelar latihan di wilayah laut sengketa tersebut. Hal ini seperti dilaporkan Wall Street Journal dan dilansir dari <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-china-southchinasea/us-sends-carriers-to-south-china-sea-during-chinese-drills-idUSKCN24504C">Reuters</a>.  Tentu saja langkah AS tersebut diyakini akan semakin memanaskan hubungan dengan Tiongkok. Kapal Induk USS Ronald Reagan dan USS Nimitz dikabarkan berada di wilayah tersebut mulai Sabtu (4/7) menurut Wall Street Journal mengutip pernyataan komandan grup tempur AS.  "Tujuannya adalah untuk memberikan sinyalemen yang jelas kepada rekan dan sekutu kami bahwa kami berkomitmen pada keamanan dan stabilitas kawasan," ungkap Laksamana Muda George M. Wikoff.  Dia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan wujud dari latihan dan bukanlah respons terhadap tindakan Tiongkok, yang dikritik AS sebagai upaya kontraproduktif dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas. Ini sekaligus untuk mengurangi adanya kekhawatiran hal-hal yang tak diinginkan.  Wikoff tidak memberikan keterangan rinci soal lokasi kapal-kapal induk AS itu akan menggelar latihan. Wall Street Journal melaporkan latihan tersebut akan dijalankan oleh dua kapal induk serta empat kapal perang dan sejumlah jet tempur.  Sementara itu, pihak Tiongkok menyangkal kritik yang dilayangkan terhadap latihan militer mereka Jumat (3/7). Tiongkok justru menyebut AS adalah pihak yang mestinya disalahkan atas peningkatan ketegangan yang terjadi.  Lebih lanjut, Tiongkok mengumumkan pada pekan lalu bahwa pihaknya telah menjadwalkan latihan militer mulai 1 Juli di dekat Kepulauan Paracel, wilayah yang diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam.  Sebelumnya, Vietnam dan Filipina juga telah melayangkan kritik atas rencana latihan itu dengan memperingatkan bahwa tindakan itu dapat memperburuk keadaan di kawasan serta berdampak pada hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya.  Dalam sengketa itu, AS menuduh Tiongkok mempersempit Laut Cina Selatan dan mencoba mengintimidasi negara-negara di kawasan sekitar yang mungkin ingin mengeksplorasi gas dan minyak yang terdapat di sana.  Tiongkok mengklaim 90 persen Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang berpotensi kaya akan sumber daya energi. Di satu sisi, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim memiliki bagian di Laut Cina Selatan.

Menegangkan, AS Kirim Kapal Induk saat Tiongkok Gelar Latihan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/natuna-aman.jpg" alt="PANTAU: Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono memberikan arahan kepada awak KRI yang berpatroli di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (18/6). (KOARMADA I FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANTAU: Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono memberikan arahan kepada awak KRI yang berpatroli di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (18/6). (KOARMADA I FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komando Armada (Koarmada) I merespons cepat meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Tidak kurang empat KRI dikerahkan ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, untuk bersiaga.  Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono pun sudah turun langsung ke Selat Lampa di perairan Natuna Utara. Dia memeriksa KRI yang berpatroli di selat tersebut.  Menurut Heri, meningkatnya tensi di Laut China Selatan mesti cepat direspons. Sebab, angkatan laut dari negara-negara lain sudah mengirim kekuatan mereka ke Laut China Selatan.  ”Yang menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan,” kata dia.  Perwira tinggi bintang dua TNI-AL tersebut menyatakan, operasi kekuatan militer negara-negara itu berpotensi bergeser ke selatan. Artinya, kekuatan militer tersebut bisa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Yakni, Laut Natuna Utara.  ”Situasi tersebut mendorong untuk meningkatkan kesiapsiagaan TNI-AL, dalam hal ini Koarmada I, di Laut Natuna Utara,” beber Heri.  Saat ini Koarmada I sudah meningkatkan patroli KRI yang berada di bawah kendalinya. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari antisipasi perkembangan situasi di wilayah itu.  KRI yang dikerahkan oleh Koarmada I ke Natuna terdiri atas KRI Bung Tomo-357, KRI Yos Sudarso-353, KRI Wiratno-379, dan KRI Bontang-907. Empat KRI tersebut dikirim ke Natuna untuk siaga di perairan Natuna Utara. Lantaran memerlukan kesiapan pendukung dari jajaran Lantamal maupun Lanal di bawah Koarmada I, Heri meminta seluruh jajarannya juga bersiap dengan kesiagaan tinggi.  Dengan begitu, seluruh jajaran Koarmada I mampu mendukung operasi. Heri pun berpesan agar seluruh prajurit Koarmada I tidak gegabah dalam bertindak. Mereka harus bisa bergerak dengan hati-hati. Sebab, tindakan mereka bisa saja memengaruhi hubungan antarnegara.  ”Karena itu, seluruh prajurit wajib meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan,” imbuhnya.  Meski TNI-AL sudah mengerahkan empat KRI untuk bersiaga di Natuna, Koarmada I tidak melarang aktivitas nelayan. Mereka semua masih boleh mencari ikan.  ”Karena sampai saat ini laut masih aman untuk kegiatan nelayan,” imbuh Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi. Penambahan KRI di Natuna juga belum dilakukan. Koarmada I masih melihat bagaimana ketegangan berkembang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nmNFdyZfS58  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gvfytZVNx3o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IL8mS7Ucx1c

Empat KRI Siaga di Natuna, Nelayan Tetap Boleh Melaut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia kembali menegaskan sikap atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh Tiongkok. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai leading sector diplomasi memastikan tidak akan mengakui prinsip nine-dash line Tiongkok. Pemerintah juga berniat meningkatkan penjagaan perbatasan ZEE yang berada di perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.  Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi (rakor) selama satu jam di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (3/1). Menlu Retno Marsudi menyampaikan beberapa poin yang sudah ditegaskan oleh Kemenlu secara tertulis sebelumnya. Salah satunya, penegasan sikap Indonesia terhadap pernyataan Tiongkok soal latar belakang historis.  Retno menjelaskan, posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. ”Tiongkok salah satu party (pihak, Red) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno.  Pemerintah Indonesia tetap pada pemahaman bahwa kapal-kapal Tiongkok melakukan pelanggaran. Retno menyampaikan, pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine- dash line yang diyakini secara historis oleh Tiongkok bahwa ZEE Indonesia itu masuk wilayahnya. ”Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line karena merupakan klaim sepihak Tiongkok yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.  Retno menambahkan, kementerian dan lembaga terkait telah sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan perbatasan ZEE itu oleh nelayan lokal. ”Disepakati intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia untuk memanfaatkannya,” jelasnya.  Rakor itu juga dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.  Mahfud menyatakan bahwa pihak-pihak terkait telah mencermati poin permasalahan ZEE di Natuna. ”Ada penyelundupan, pelanggaran batas wilayah ZEE Indonesia oleh kapal Tiongkok yang diawasi coast guard. Kami sudah membaca semua masalah yang terkait,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-JKT-1-RAKOR-NATUNA-MENKOPOLHUKAM-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RAKOR: Dari kiri, Marsekal Hadi Tjahjanto, Laksamana Siwi Sukma Adji, Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menhub Budi Karya Sumadi. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Kepala Bakamla Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memastikan bahwa pihaknya akan menjadi garda terdepan dalam intensifikasi patroli perbatasan tersebut. ”Kami akan hadir di sana dan tetap melakukan plan. Sudah pasti ada tambahan (armada, Red). TNI pun mengerahkan. Tapi, dalam situasi damai begini, memang Bakamla di depan,” jelas Taufiq.  Soal dorongan nelayan ke wilayah ZEE, Taufiq menyatakan siap mengawal. Namun, cara menarik nelayan dia serahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ”Itu kan urusannya menangkap ikan, tapi kami siap mengawal,” jelas Taufiq.  Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menuturkan, pemerintah menolak klaim historis nine-dash line (sembilan garis putus-putus) Tiongkok atas ZEE Indonesia karena tidak berdasar hukum dan tidak pernah diakui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Indonesia Tegaskan Tak Akui Nine-Dash Line yang Diklaim Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laut cina selatan

Berita Terkini

BMKG Imbau Potensi Cuaca Ekstrem selama Periode Nataru, Masyarakat Diharap Waspada