<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANK-DKI-30A.jpg" alt="Ilustrasi layanan mobile Bank DKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan mobile Bank DKI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank DKI menggandeng PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) guna memperkuat akses layanan keuangan digital yang aman dan efisien. Kolaborasi mencakup pengembangan sistem Virtual Account (VA) dan Aplikasi JakOne Merchant (QRIS). Direktur Teknologi &amp; Operasional merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan, kolaborasi pengembangan Sistem Virtual Account (VA) dan JakOne Merchant Bank DKI dengan menggandeng SPE Solution menjadi salah satu upaya dalam memperkuat layanan keuangan digital yang menghadirkan kemudahan dan meningkatkan rasa aman bagi nasabah dalam bertransaksi. &rdquo;Dalam kerjasama ini, Bank DKI memperkuat layanan Virtual Account (VA) serta JakOne Merchant yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha, khususnya kepada lebih dari 21.000 pengguna JakOne Merchant dalam mengelola aktivitas penerimaan dana secara optimal, efisien, cepat dan tepat&rdquo; ujar Amirul. Bank DKI melalui inisiatif Transformasi 5.0 yang dilakukan sejak tahun 2021, terus melakukan sejumlah pengembangan layanan digital yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi keuangan harian maupun transaksi QRIS. Dalam mendukung perkembangan para pelaku UMKM, Bank DKI hadir dengan layanan JakOne Abank yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha masing-masing Agen. Selain itu, Bank DKI terus melakukan pengembangan aplikasi digital lending dengan tujuan menghadirkan kemudahan proses pengajuan kredit/pembiayaan. Nico Amon selaku CEO SPE Solution mengatakan, PT Solusi Pembayaran Elektronik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri Financial Technology (Fintech) enabler, berkomitmen bergerak bersama Bank DKI dalam menghadirkan inovasi produk layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat. &rdquo;Dukungan kepada Bank DKI, sejalan dengan kontribusi kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi,&rdquo; pungkas Nico. &nbsp;

SPE Solution bersama Bank DKI berkomitmen menghadirkan inovasi produk layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat.

Perkuat Layanan Keuangan Digital, Bank DKI Kolaborasi dengan SPE Solution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/BANK-DKI.jpg" alt="Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank DKI menggandeng Digiasia Bios (Digiasia), perusahaan Embedded Fintech-as-a-Service (EfaaS) untuk perluas akses pendanaan digitalnya dengan skema kerja sama dalam menyediakan pembiayaan kredit untuk rantai pasok (supply chain financing). Seremoni kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Teknologi &amp; Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono dan Co-Founder Digiasia Bios, Alexander Rusli di Jakarta. Bank DKI berperan sebagai pemberi pinjaman institusi, sedangkan afiliasi dari Digiasia bertindak sebagai platform peer to peer lending, serta pemanfaatan produk dan jasa layanan lainnya. Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan bahwa kerja sama dengan Digiasia memberikan kesempatan bagi Bank DKI untuk berpartisipasi aktif terhadap pertumbuhan kredit business to business (B2B) berbasis ekosistem. &ldquo;Selama ini terdapat persepsi anomali atas hubungan antara bank dan fintech yang seolah kontradiktif, padahal sinergi yang terjalin antara Bank DKI dan Digiasia justru diyakini memperkuat bidang bisnis masing-masing entitas serta membangun ekosistem keuangan makro yang lebih sehat dan inklusif.&rdquo; ujar Fidri dalam keterangannya, Minggu (14/5). Co-Founder Digiasia Bios, Alexander Rusli menyampaikan rasa hormat dan antusiasme telah dipercaya untuk membentuk kemitraan strategis dengan Bank DKI. &ldquo;Kami sangat percaya kerja sama ini akan memberikan dampak positif dan keuntungan kepada kedua belah pihak. Kami memahami bahwa setiap bisnis dan lapisan masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda. Melalui produk dan layanan fintech yang kami sediakan, kami hadir untuk membantu dan mendukung transformasi keuangan perusahaan mitra dan pelanggan kami,&rdquo; ujar Alex. Sebagai informasi Digiasia merupakan perusahaan Embedded Fintech-as-a-Service (EfaaS) pertama di Indonesia yang memiliki empat produk dan layanan unggulan, yakni KasPro (digital payment), KreditPro (P2P lending), RemitPro (remittance/pengiriman uang) dan DigiBos (layanan keuangan digital/LKD). Seluruh produk dan layanan yang dioperasikan telah memiliki izin, lisensi serta bersertifikasi penuh dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk sertifikasi ISO27001, QRC Solution, sertifikasi PCI DSS, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). &nbsp;

Kerja sama dengan Digiasia memberikan kesempatan bagi Bank DKI mengembangan kredit business to business (B2B) berbasis ekosistem.

Perluas Akses Pendanaan Digital, Bank DKI Kolaborasi Dengan Digiasia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/danarupiah.jpg" alt="Presiden Direktur DanaRupiah, Entjik S Djafar dan Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi di DBS Tower, Jakarta, Rabu (22/1). (Zaking)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur DanaRupiah, Entjik S Djafar dan Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi di DBS Tower, Jakarta, Rabu (22/1). (Zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusaha fintech DanaRupiah memindahkan operasional kantornya ke DBS Tower di mana sebelumnya berlokasi di APL Tower. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan kinerja perusahaan di masa mendatang.  "Kami ingin kembangkan bisnis kami, sehingga kami perlu pindah kantor yang lebih besar lagi yang tadinya kantor kami di APL Tower," terang Presiden Direktur DanaRupiah, Entjik S Djafar di lokasi, Jakarta, Rabu (22/1).  Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi pun mengucapkan ucapan selamat atas pindahnya kantor operasional DanaRupiah. Ia pun berharap, langkah ini dapat mengajak para perusahaan fintech legal untuk pindah ke lokasi yang lebih jelas.  "Pertama kami ucapkan selamat, perpindahan kantor ini menjadi contoh yang lain, kantor baru DanaRupiah menjadi contoh bagi yang lain. Tidak harus ke sini, silakan pilih tempat yang sekiranya punya reputasi," kata dia.  Menurut dia, keseriusan perusahaan fintech terlihat dari pemilihan lokasi kantor. Selain itu, lokasi kantor juga memudahkan para pelanggan untuk berkomunikasi dengan perusahaan apabila terjadi kendala.  "Kalau lokasi dan fisik kantor tidak jelas, itu kan jadi pekerjaan rumah juga. Dengan memilih lokasi dan kondisi kantor itu bisa menjadi ukuran keseriusan dalam berbisnis dan membangun trust dan reputasi," tuturnya.  Seperti diketahui, pada 6 Januari 2020 OJK mengimbau Perusahaan Pinjaman Online (Peer-to-Peer Lending) untuk tidak berkantor di area Central Park, Jakarta Barat dan Pluit, Jakarta Utara yang tertera dalam surat dengan nomor S-I/NB.213/2020. Surat ini dikeluarkan dengan alasan, di kedua lokasi tersebut banyak terdapat perusahaan fintech yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di OJK.

Kembangkan Bisnis, DanaRupiah Resmikan Kantor Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kiagus-RIDWAN.jpg" alt="Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/1). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/1). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) menyoroti fenomena tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan berkembangnya teknologi digital, kini TPPU tidak melulu dialirkan dalam bentuk tunai.  "Pelaku kejahatan tidak lagi menikmati hasil kejahatannya dalam bentuk uang tunai, atau jenis aset lainnya, namun memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola dana ilegal tersebut," kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).  Tak hanya itu, Kiagus juga melihat saat ini pendanaan kegiatan terorisme juga banyak yang memanfaatkan teknologi digital. Bentuk dananya pun bukan cuma mata uang fisik, melainkan virtual currency (mata uang virtual).  "Seperti penghimpunan dana melalui crowdfunding (urun/galang dana), dan penggunaan virtual currency sebagai sumber kegiatan terorisme," ucap Kiagus.  Melihat perkembangan ini, dia memastikan PPATK akan menyusun kembali arah kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan untuk terorisme di Indonesia. "Ini dilaksanakan tidak hanya oleh PPATK sendiri, namun melalui kolaborasi PPATK dengan LPP, pihak pelapor dan stakeholder lainnya," pungkasnya.

PPATK Waspadai Crowdfunding untuk Kegiatan Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/idn-beri-penghargaan-untuk-sekolah-berbasis-keuangan-digital_m_.jpg" alt="Tim IDN dan mitranya dalam salah satu acara." width="100%">
<figcaption>Tim IDN dan mitranya dalam salah satu acara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Infradigital Nusantara (IDN) merupakan startup digitalisasi pembayaran untuk lembaga pendidikan. IDN didirikan dengan tujuan mempermudah pembayaran transaksi pendidikan dengan tujuan menjembatani dua industri, yakni dunia payment digital dan dunia pendidikan. &ldquo;Kita menyadari betapa kurang efisiennya tata kelola penagihan dan keuangan di lingkungan pendidikan. Semuanya masih serba manual.&nbsp; Kita survei sekitar 40 sekolah sebelum masuk bisnis ini. Mereka merespons dengan positif atas digitalisasi tagihan ini,&rdquo; ujar Indah Maryani, COO Infra Digital Nusantara lewat siaran tertulisnya, Rabu (20/3). Menurut Indah, dengan menggunakan jaringan IDN, pendapatan sekolah bisa lebih lancar dan transparan. Selain itu, sekolah bisa berfokus untuk memajukan dunia pendidikan dan tidak terbelenggu dengan urusan tagihan.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Salah satunya keuntungan menjadi jaringan Sekolah IDN, pembayaran semua jenis tagihan pendidikan bisa melalui beberapa bank, seperti Mandiri, BNI/BNI Syariah, Danamon, dan terus bertambah. Bahkan, tidak perlu jauh-jauh, bisa melalui Indomaret dan Alfamart atau aplikasi pembayaran seperti mobilepulsa, ayopop, dan kaspro.&rdquo; Indah menegaskan. Sebagai bagian dari edukasi keuangan digital, IDN akan&nbsp;mengadakan "Seminar dan Awards IDN 2019" pada 22 Maret di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Seminar ini bertema &ldquo;Digitalisasi Keuangan Lembaga Pendidikan Menuju Inklusi Keuangan&rdquo; dengan Wali Kota Depok, KH. Dr. Muhammad Idris, MA sebagai keynote speaker dan Prof. HM Roy Sembel, PhD, Profesor Finance IPMI International Business School sebagai narasumber utama. Setelah seminar acara dilanjutkan dengan pengumuman Awards IDN 2019, penghargaan untuk mengapresiasi sekolah Jaringan IDN selama periode tahun 2018. Tiga sekolah akan dipilih dari 76 nominasi sekolah Jaringan IDN&nbsp; periode tahun 2018, seperti Akatel Sandy Putra Jakarta, Sekolah Laboratorium Jakarta, Muhammadiyah 4 Meruyung, SMK Madya Depok, Ponpes MTA Nurani, Bimbel Language Center Kediri, SMK Dewantara Cikarang, dan lainnya. Ketiga sekolah tersebut akan mendapatkan penghargaan "Sekolah Terbaik Bidang Digitalisasi Pembayaran dan Tata Usaha" dan an hadiah senilai puluhan juta rupiah berupa dana penghargaan dan laptop.&nbsp; Penghargaan ini dipilih berdasarkan 3 kriteria, yaitu TU dengan performansi terbaik, seperti tertib administrasi transaksi, pencatatan, serta performasi transaksi online. Saat ini sekolah Jaringan IDN telah meningkat menjadi lebih dari 90 instansi pendidikan baik sekolah, universitas, bimbingan belajar, dan pesantren. Acara Seminar dan Awards IDN 2019 ini juga mengundang sekolah se Indonesia yang belum bergabung dengan Jaringan IDN se-Indonesia, namun kuota untuk sekolah non Jaringan IDN terbatas hanya 25 sekolah.

IDN Beri Penghargaan untuk Sekolah Berbasis Keuangan Digital