<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/28/korban-klinik-kecantikan-ryan-drw-1454014686.jpg" alt="Ketua DPW LBH LIRA Sulsel Ryan Latif laporkan salah satu klinik kecantikan ke Polda Sulawesi Selatan. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW LBH LIRA Sulsel Ryan Latif laporkan salah satu klinik kecantikan ke Polda Sulawesi Selatan. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (DPW LBH-LIRA) Sulawesi Selatan Ryan Latief melaporkan pemilik klinik kecantikan terkait dugaan pelanggaran surat izin praktik (SIP) ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Pihaknya menerima aduan masyarakat yang menjadi korban. &rdquo;Sudah ada tiga korban menyampaikan aduan soal Ressty Aesthetic Clinic ke kami. Para korban diminta melengkapi dokumen pendukung termasuk hasil pemeriksaan forensik, untuk dilanjutkan ke proses hukum,&rdquo; papar Ryan Latief seperti dilansir dari Antara. Pelaporan tersebut setelah pihaknya melakukan kroscek adanya kejanggalan izin praktik dan melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut dia, SIP yang diberikan kepada pengelola klinik kecantikan maksimal hanya tiga titik lokasi praktik. Namun dari penelusuran klinik tersebut memiliki lebih dari tiga klinik dan tersebar di beberapa daerah. Seperti Kota Makassar, Kabupaten Bone, hingga di Kolaka (Sulawesi Tenggara). Salah seorang korban dugaan malapraktik asal Kolaka perempuan inisial HA, 38, mengungkapkan telah menjalani tindakan prosedur estetika pada bagian hidung di klinik tersebut. Dia telah membayar Rp 7 juta. Namun, setelah menjalani tindakan dipasang benang, hidungnya malah tidak normal. Merasa hasil tidak maksimal, korban mendatangi klinik tersebut untuk kali kedua pada 29 November 2025. Selanjutnya ditangani pemilik klinik yakni dr RAM untuk dilakukan perbaikan. Meski tidak dibebani biaya, korban ditawari memasang filler bibir seharga Rp 1,5 juta. &rdquo;Saya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi di Kolaka untuk meminta pertanggungjawaban pihak klinik. Saya mengalami (catat estetika) kerusakan pada wajah, hidung bengkok tidak normal,&rdquo; kata dia. Ryan mengungkapkan, dari penelusuran serta konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kolaka, klinik tersebut diduga tidak memiliki izin operasi resmi. Diduga klinik itu tidak memiliki standar keamanan, fasilitas, maupun kompetensi disyaratkan pemerintah, dan bisa membahayakan orang. Sejauh ini, korbannya HA telah menjalani visum guna membuktikan dugaan malapraktik tersebut. Sedangkan untuk hasilnya, akan keluar pada Senin (29/12). Selain dilaporkan dugaan tidak pidana di Polres Kolaka, korban juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilik Ressty Aesthetic Clinic dr RAM saat dikonfirmasi secara terpisah perihal tuduhan tersebut belum memberikan reaksi. Dia hanya merespons sedang menjalankan ibadah umrah. &rdquo;Mohon maaf saat ini saya sedang fokus ibadah umrah,&rdquo; kata dr RAM singkat.

DPW LBH-LIRA Sulsel laporkan pemilik klinik kecantikan terkait dugaan pelanggaran surat izin praktik (SIP) dan malapratik ke Polda Sulsel

Diduga Malapraktik dan Tak Punya Izin, Klinik Kecantikan Dilaporkan ke Polda Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/7roqUjkiEVPSkADoNoXUSAfiKNwAHRiXUxq69qRp-3168403045.jpg" alt="FSF, demonstran dalam aksi Surabaya akhir Agustus lalu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (10/11/2025). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>FSF, demonstran dalam aksi Surabaya akhir Agustus lalu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (10/11/2025). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang demonstran berinisial FSF, yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada akhir Agustus 2025 lalu, menjalani sidang perdana di Ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (10/11). FSF didakwa dengan Pasal 363 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Didampingi kuasa hukumnya, FSF memasuki ruang sidang dengan kemeja berwarna putih dibalut rompi merah.&nbsp; Perwakilan YLBHI-LBH Surabaya, Fahmi Ardianto, menilai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya, FSF, mengandung sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. "Jadi klien kami didakwa oleh penuntut umum terkait dengan dugaan pencurian dengan pemberatan karena diduga mencuri besi pembatas jalan di wilayah Polsek Tegalsari," ujar Fahmi seusai sidang, Senin (10/11). Hal yang janggal dalam tuntutan ini adalah jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ada seseorang yang menyuruh FSF untuk mengambil besi pembatas jalan sebagai "jatah" aksi kerusuhan. "Jadi sebenarnya klien kami itu tidak semerta-merta langsung mengambil. Dalam dakwaan itu dikatakan ada yang menyuruh melakukan. Namun siapa yang menyuruh yang tidak diungkap oleh penuntut umum," imbuhnya. Fahmi juga menilai konstruksi peristiwa yang dijadikan dasar dakwaan JPU tidak sesuai fakta. Jika menujuk pada kronologi kejadian, FSF sama sekali tidak menunjukkan niat melakukan pencurian. "Kalau dilihat dari konstruksinya, klien kami tidak ada niatan untuk melakukan pencurian. Itu terjadi karena spontan begitu saja. Dan ini yang akan coba kami buktikan di persidangan selanjutnya," ujar Fahmi.&nbsp; Meski mencurigai kejanggalan dalam dakwaan JPU, YLBHI-LBH Surabaya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Mereka lebih memilih fokus pada perkara yang digelar pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pekan depan.&nbsp; Terkait apakah perbuatan itu dilakukan bersama atau spontan, Fahmi mengatakan hal tersebut akan menjadi bagian dari strategi pembuktian di persidangan FSF berikutnya, yakni pembuktian saksi-saksi. "Kalau berdasarkan keterangan dari klien kami, memang ini terjadi spontan begitu, karena ada yang menyuruh untuk melakukan pengambilan besi. Nanti akan dilihat di pembuktian, ya. Itu strategi kami," pungkas Fahmi.&nbsp;

Seorang demonstran berinisial FSF menjalani sidang perdana di PN Surabaya, dakwaan pencurian dengan pemberatan dipertanyakan oleh pengacara.

Demonstran Aksi Surabaya Jalani Sidang Perdana, LBH Soroti Dakwaan yang Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/BANTUAN-HUKUM-1437253877.jpg" alt="Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) hadir di acara penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Surabaya." width="100%">
<figcaption>Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) hadir di acara penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) menghadiri acara penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2025 sebagai wujud komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Acara ini berlangsung pada Kamis, 17 April 2025 di Ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Surabaya, dan diikuti oleh 91 perwakilan Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum se-Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, LKPH UMM diwakili oleh Kepala LKPH, Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H, bersama Sekretaris LKPH, Radhityas Kharisma Nuryasinta, S.H., M.Kn. Kehadiran LKPH UMM menjadi sangat penting karena merupakan tindak lanjut dari proses akreditasi yang telah diajukan pada 2024 lalu. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024, LKPH UMM berhasil memperoleh akreditasi C sebagai Pemberi Bantuan Hukum resmi untuk periode 2025&ndash;2027. Pencapaian ini menandai langkah besar LKPH UMM dalam mengukuhkan posisi LKPH UMM sebagai salah satu lembaga terpercaya di Kota Malang dan Jawa Timur, khususnya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan selama ini kesulitan dapat bantuan hukum. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar kerja sama ini bisa memperkuat peran Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat serta dapat menjadi landasan kokoh bagi pemerataan layanan hukum di seluruh wilayah Jawa Timur. Kepala LKPH UMM, Yaris Adhial Fajrin, menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak ini bukan sekadar proses administratif, melainkan menjadi titik awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. &ldquo;Momentum penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum ini menegaskan komitmen LKPH UMM dalam meningkatkan efektivitas layanan hukum. LKPH UMM akan semakin fokus pada pemberian bantuan hukum dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa LKPH UMM akan meningkatkan program penyuluhan hukum ke daerah-daerah yang kesulitan akses, demi membekali masyarakat dengan pemahaman atas hak-hak hukumnya. Harapannya ke depan, LKPH UMM dapat terus memperluas jangkauan layanan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hukum nasional yang lebih adil dan merata. Sebagai Lembaga Hukum berbasis Institusi Perguruan Tinggi, dukungan penuh dari akademisi dan praktisi hukum di lingkungan kampus dapat memperkuat posisi LKPH UMM sebagai lembaga kampus yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga berdaya guna dalam praktik pelayanan publik. Termasuk bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan merata di Jawa Timur. Dengan penandatanganan kontrak ini, LKPH UMM siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan semua layanan bantuan hukum yang diberikan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta berpihak pada keadilan sosial. &nbsp; &nbsp;

Momentum penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum menegaskan komitmen LKPH UMM dalam meningkatkan efektivitas layanan hukum.

Komitmen Perluas Akses Keadilan Bagi Masyarakat, LKPH UMM Hadiri Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/WhatsApp-Image-2025-03-13-at-200827-1544087967.jpeg" alt="LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta. Laporan ini mencakup empat terlapor, termasuk Direktur Utama PT Tamara Green Garden, SBR. Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong menjelaskan, laporan ini didasarkan pada hasil investigasi sebagai kuasa hukum ahli waris Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara. Lahan tersebut merupakan milik almarhum ayahnya, berdasar bukti akta jual beli dan dokumen pendukung lain. Namun, dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihaknya terus mencari bukti tambahan dengan mengajukan permohonan informasi ke berbagai instansi terkait. Pada 10 Agustus 2020, LBH Pijar mengirimkan surat ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk meminta kejelasan status tanah di RT 007/01, Kelurahan Pegadungan, yang kini menjadi Taman Kumbang Sereh. Sebulan kemudian, pada 11 September 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta merespons bahwa terdapat pelepasan hak atas enam bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Tamara Green Garden. Total luas tanah yang dilepas mencapai 14.866 meter persegi. Lebih lanjut, Madsanih menyebutkan, pihaknya mengantongi bukti fotokopi surat pelepasan dan peralihan hak serta SHGB atas nama PT Tamara Green Garden. Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi merupakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang seharusnya diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI tanpa kompensasi. &rdquo;Tanah fasos/fasum itu tidak bisa diperjualbelikan seenaknya. Itu adalah kewajiban developer yang harus diserahkan penuh ke Pemprov DKI, bukan diperjualbelikan,&rdquo; tegas Madsanih. Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga memperkuat dugaan penyimpangan ini. Dalam sidang perdata dengan Nomor Perkara 157/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, BPN menegaskan bahwa PT Tamara Green Garden memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian lahan sebagai fasos dan fasum kepada Pemprov DKI. &rdquo;Jawaban dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah jelas, bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi adalah fasos dan fasum yang wajib diserahkan PT Tamara Green Garden ke Pemprov DKI,&rdquo; ujar Madsanih. LBH Pijar mendesak Kejati Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi ini. Madsanih menuturkan, potensi kerugian negara akibat kasus ini sangat besar. Berdasar dokumen pelepasan dan peralihan hak, luas tanah yang bermasalah mencapai 9.038 meter persegi. Jika dihitung dengan harga per meter Rp 8.825.000, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 78 miliar. &rdquo;Ini jelas merugikan keuangan negara, khususnya Pemprov DKI. Kami berharap kejaksaan segera mengusut tuntas kasus ini dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum,&rdquo; ucap Madsanih.

LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, oleh Pemprov DKI ke Kejati Jakarta

LBH Pijar Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Kalideres, Kerugian Negara Capai Rp 78 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/WhatsApp-Image-2025-01-02-at-191313-697892360.jpg" alt="Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong mengkritik Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 854/2024 tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029. Pasalnya, diduga terjadi manipulasi nilai peserta seleksi Dewan Kota di Jakarta Barat. Dari beberapa sumber yang ramai diberitakan, ada kejanggalan pada hasil seleksi. Peserta dengan nilai terendah diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi. Madsanih menilai, hal itu merusak dan mencederai integritas proses seleksi. &rdquo;Dari informasi yang beredar, ada kejanggalan pada hasil seleksi. Peserta dengan nilai terendah diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi. Jika dugaan ini benar, maka integritas sistem seleksi menjadi hancur,&rdquo; ujar Madsanih. Dia mengatakan, transparansi adalah kunci untuk memastikan kredibilitas Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang terpilih mampu memenuhi ekspektasi warga Jakarta Barat. Dia mendesak Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi untuk segera menjelaskan kepada publik terkait hal ini. &rdquo;Jika tidak dijelaskan, potensi gugatan masyarakat bisa menjadi bom waktu,&rdquo; tegas Madsanih. Uci Sanusih, calon Dewan Kota dari Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, sebelumnya juga mengungkapkan hal serupa. Dia mempertanyakan transparansi dalam proses seleksi dan pelantikan yang tertunda tanpa kejelasan hukum. &rdquo;Saya menganggap di pemilihan Dekot Jakbar tidak transparan, karena sesuai surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) pada Oktober sudah ada penetapan dan berlanjut ke pelantikan. Namun yang ada mundur pada Desember,&rdquo; kata Uci. Uci, bersama enam kuasa hukumnya, berencana melayangkan surat keberatan kepada Wali Kota Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta, dan DPRD. Dia juga mengkritik sikap tertutupnya Pansel terkait hasil nilai seleksi. &rdquo;Kita tidak pernah tahu hasil nilai itu seperti apa. Seharusnya pansel sendiri memberitahukan, agar para calon bisa mengetahui berapa nilainya, karena merekrut pejabat publik itu harus transparan, terkait figurnya, cara kerjanya, dan pasti itu ada catatannya,&rdquo; jelas Uci.

LBH Pijar mengkritik proses seleksi Dewan Kota di Jakarta Barat karena diduga terjadi manipulasi nilai peserta dan tidak transparan

Diduga Ada Kejanggalan Seleksi Dewan Kota Jakarta Barat, Transparansi Sistem Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/83_siswa_1-179580252.jpg" alt="SIAP BERTANGGUNG JAWAB: Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menjelaskan kepada media tentang pemeriksaan anak buahnya yang diduga terlibat dalam kasus kematian Afif Maulana Minggu (23/6) di Polresta Padang" width="100%">
<figcaption>SIAP BERTANGGUNG JAWAB: Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menjelaskan kepada media tentang pemeriksaan anak buahnya yang diduga terlibat dalam kasus kematian Afif Maulana Minggu (23/6) di Polresta Padang</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Afif Maulana, remaja 13 tahun asal Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), ditemukan meninggal pada Minggu (9/6). Jenazahnya mengambang di bawah jembatan Sungai Kuranji. Kasus tersebut kini viral setelah muncul postingan di media sosial bahwa Afif meninggal karena disiksa polisi. Kabar yang berkembang, insiden itu terjadi pada Minggu sekitar pukul 03.00. Afif dan teman-temannya disebut hendak terlibat tawuran. Namun, rencana tawuran itu terdengar oleh aparat kepolisian. Para personel Polda Sumbar lantas turun ke jalan untuk mencegah tawuran. Belasan senjata tajam disita. Sebanyak 18 remaja juga diamankan. Saat itulah disebut terjadi penyiksaan terhadap Afif dan rekan-rekannya. Kabar tersebut langsung direspons Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. Dia menyampaikan, pihaknya sudah memeriksa 40 saksi. Sebanyak 30 saksi di antaranya adalah personel Sabhara Polda Sumbar yang membubarkan aksi tawuran di Kuranji, Padang. Kapolda menegaskan, jika ada anggotanya yang terbukti melakukan penyiksaan, sanksi tegas pasti akan dijatuhkan. Meski demikian, dia menyatakan bahwa tuduhan penyiksaan itu belum terbukti. &rdquo;Saya bertanggung jawab penuh pada kasus penemuan jasad Afif Maulana. Sampai sekarang, kami mendalami kasus ini,&rdquo; kata Kapolda dilansir dari Padang Ekspres (Padek). Menurut laporan yang diterima Kapolda, anak buahnya sempat mengamankan 18 remaja yang hendak melakukan tawuran. &rdquo;Dari 18 orang itu, tidak ada yang bernama Afif Maulana,&rdquo; ungkapnya. Dia mengakui, saat itu polisi mengamankan motor milik Afif. Namun, motor itu dipakai teman Afif. &rdquo;Pas kejadian, ada salah seorang personel mendengar bahwa Afif Maulana mengajak temannya untuk terjun dari jembatan,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/60_siswa-808740929.jpg" alt="VERSI POLISI: Wakapolresta Padang AKBP Ruly Indra Wijayanto dalam konferensi pers Jumat (21/6) menunjukkan senjata tajam yang disita saat polisi mengamankan sekelompok remaja yang hendak tawuran." width="100%">
<figcaption>VERSI POLISI: Wakapolresta Padang AKBP Ruly Indra Wijayanto dalam konferensi pers Jumat (21/6) menunjukkan senjata tajam yang disita saat polisi mengamankan sekelompok remaja yang hendak tawuran.</figcaption>
</figure> Hasil Investigasi LBH Padang Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang membeberkan dugaan penyebab kematian Afif Maulana. Pihak keluarga telah mendatangi dan menunjuk LBH Padang sebagai kuasa hukum untuk mengusut kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Berdasar hasil investigasi kami, korban dan rekannya dituduh akan melakukan tawuran. Kemudian mereka mendapatkan banyak tindakan penyiksaan, diduga dilakukan oknum anggota Sabhara Polda Sumbar yang berpatroli pada 9 Juni 2024 pukul 03.30 WIB,&rdquo; kata Ketua LBH Padang Indira Suryani dikutip dari Padang Ekspres. Indira mengungkapkan, seharusnya polisi menerapkan asas praduga tak bersalah kepada remaja yang diamankan, bukan melakukan penyiksaan. &rsquo;&rsquo;Selain Afif Maulana, penyiksaan dilakukan terhadap lima anak dan dua orang dewasa berumur 18 tahun yang menyebabkan luka-luka. Mereka dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan atau manau, ditendang motornya ataupun langsung ke tubuh korban, dan disulut rokok. Bahkan, ada keterangan kekerasan seksual berupa memaksa ciuman sejenis,&rdquo; terangnya. Pihaknya mengecam segala bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan HAM. &rsquo;&rsquo;Kami tegaskan (oknum) polisi yang melakukan penyiksaan terhadap anak-anak adalah penjahat HAM yang pantas untuk dipecat dari korps kepolisian,&rdquo; tegasnya. (jef/c14/c7/oni)

Afif Maulana, siswa SMP ditemukan tewas. Disinyalir dia meninggal karena disiksa oknum polisi ketika membubarkan aksi balap liar.

Siswa SMP Diduga Tewas Disiksa Polisi, Propam Periksa 30 Personel Sabhara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/LBH-MMC-1752813319.jpeg" alt="Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Centre (MMC) bersama Rosintan Nababan datangi Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin, (15/1)" width="100%">
<figcaption>Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Centre (MMC) bersama Rosintan Nababan datangi Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin, (15/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Centre (MMC) bersama Rosintan Nababan datangi Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin, (15/1) guna mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus kematian putri mereka Lisna Manurung. "Kita sengaja mendatangi tim penyidik polres Humbang untuk mempertanyakan laporan klien kami Rosintan Nababan atas kematian putrinya," jelas Benri Pakpahan, Penasehat Hukum dari LBH MMC usai keluar dari ruangan Reserse dan Kriminal Polres Humbang Hasundutan. Menurut Benri, kematian almarhum Lisna Manurung (30) pada (26/12) di Desa Lobu Tolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan ada dugaan karena pembunuhan bukan bunuh diri. Dikatakannya lebih lanjut, mereka bersama keluarga korban sudah bertemu penyidik dan penyidik sudah memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan akan dilakukan ekshumasi atau gali kubur terhadap korban Lisna Manurung guna kepentingan Penyidikan. "Kami berharap pihak kepolisian dapat bekerja dengan baik demi keadilan hukum buat keluarga. Semoga ekshumasi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan," ungkap Benri Sementara itu, Rosintan Nababan ibu almarhum mengatakan hingga saat ini dirinya menyakini kematian putrinya disebabkan pembunuhan. Informasi terkait proses kematian putrinya sangat rancu dan tidak dapat diterima akal. Hal inilah yang membuat kecurigaan penyebab kematian Lisna Manurung "Ada bilang mati bunuh diri di dapur, terjatuh di kamar mandi. Tapi putri saya pernah bertelepon hidungnya sampai berdarah akibat dipukul suaminya. Inilah yang membuat kecurigaan kematian Lisna" ujar Rosintan. Rosintan berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini, agar rasa penasaran pihak keluarga segera terjawab.

Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Centre (MMC) bersama Rosintan Nababan datangi Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin, (15/1)

LBH MMC Tanyakan Perkembangan Kasus Kematian Lisna Manurung  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231017_202351-620711265.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan sedang memproses hukum oknum polisi berinisial Bripda FA. Dia diduga sebagai pelaku persetubuhan paksa terhadap mantan pacarnya berinisial M. &rdquo;Sementara Propam melakukan tindakan proses, tinggal kita menunggu hasil sidangnya,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana seperti dilansir dari Antara di Makassar.&nbsp; Dia mengatakan, hasil sidang etik Polri untuk pembuktian itu akan dijadikan dasar untuk pengenaan pasal tindak pidana. &rdquo;Pidana nanti kita lihat nanti dari Krimum (Direktorat Reserse dan Kriminal Umum) itu. Tetap dia (Bripda FA) bertugas, tapi nanti setelah putusan sidang kita baru ambil tindakan,&rdquo; ujar I Komang Suhartana. &rdquo;Tapi, tetap dalam pengawasan propam, bisa di Patsus (Penempatan Khusus) dan bertugas,&rdquo; tambah Komang. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Propam Polda Sulsel Kombespol Zulham Effendi membenarkan pihaknya tengah menangani permasalahan tersebut. &rdquo;Sudah kita tangani,&rdquo; kata Zulham singkat.&nbsp; Sebelumnya, pihak keluarga korban M, 23, telah melaporkan dugaan persetubuhan paksa tersebut ke polisi pada 10 Juli. Namun belum ada kejelasan terkait perkembangan perkaranya. Korban melaporkan Bripda FA karena tidak tahan atas kelakuan yang terus menerornya.&nbsp; &rdquo;Saya sudah tidak tahan jadi saya sampaikan kejadian itu kepada orang tua dan akhirnya orang tua saya membawa kasus ini ke jalur hukum melaporkan ke Polda,&rdquo; kata M.&nbsp; Dia menuturkan, terduga merupakan mantan kekasihnya saat duduk di bangku SMA dan pernah menjalin asmara hingga akhirnya putus. Kasus pemaksaan tersebut terjadi pada Maret 2023, di tempat kos korban. Saat itu, yang bersangkutan beralasan mau bertemu lalu mengajak dan menjemputnya untuk menghadiri acara reuni sekolah, tetapi yang terjadi malah di luar rencana. Atas kasus tersebut, korban mendapat bantuan hukum dari LBH Jakarta untuk mendampinginya dalam kasus itu. Rencananya, pihak LBH Jakarta kembali ke Polda Sulsel untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara tersebut.

Propam Polda Sulawesi Selatan memproses hukum oknum polisi terduga pelaku persetubuhan paksa terhadap mantan pacarnya

Polda Sulsel Proses Oknum Polisi Terduga Pelaku Persetubuhan Paksa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/masjid-raya-sumbar-3717577314.jpeg" alt="Sejumlah polisi merangsek masuk ke dalam Masjid Raya Sumbar. Mereka melakukan penangkapan terhadap 4 warga Air Bangis, 3 Mahasiswa dan 7 Pendamping hukum (instagram@yayasanlbhindonesia)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah polisi merangsek masuk ke dalam Masjid Raya Sumbar. Mereka melakukan penangkapan terhadap 4 warga Air Bangis, 3 Mahasiswa dan 7 Pendamping hukum (instagram@yayasanlbhindonesia)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap rekannya dan warga yang tengah beristirahat di Masjid Raya Sumatera Barat. Padahal, warga Air Bangis, Pasaman Barat sedang tidak melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan proyek strategis nasional (PSN) di Sumbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan video yang beredar di media sosial, aparat yang memakai seragam Polri menyeret secara paksa warga yang tengah berada di area Masjid Raya Sumbar. Mereka dipaksa keluar dari dalam masjid, setelah sejak Senin (31/7) sampai dengan Sabtu (6/8) menginap di masjid raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin teman-teman sudah dilepaskan sebanyak 18 orang, lalu kami sekarang sedang mengidentifikasi korban luka-luka, sudah menyiapkan tim lawyer, kami akan menyiapkan pelaporan jam 14.30 WIB ke Polda Sumbar terkait kekerasan, terutama untuk dua orang dari kawan LBH ya, yang fotonya dan videonya beredar dan itu keliatan sekali siapa pelaku-pelakunya," kata Direktur LBH Padang Indira Suryani dihubungi JawaPos.com, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012434930/potensi-stunting-masih-tinggi-di-papaua-masih-ada-satu-keluarga-punya-sebelas-anak">Potensi Stunting Masih Tinggi, Di Papaua Masih Ada Satu Keluarga Punya Sebelas Anak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indira tak menginginkan, aparat kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom masyarakat, justru malah melakukan tindakan kekerasan. Bahkan, beberapa mengakibatkan warga luka-luka akibat diseret secara paksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kami tidak membiarkan ada kekerasan," tegas Indira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masjid Raya Sumbar, dikabarkan pada Minggu (6/8) pagi, akan menggelar acara Subuh Mubarakah yang akan dihadiri oleh penceramah Ustad Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Namun, ia menegaskan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tidak mempunyai hak melarang warga Air Bangis beristirahat. Ia pun memastikan, warga Air Bangis yang beristirahat di masjid tidak akan mengganggu kegiatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kan Masjid Raya itu tempat beristirahat bukan berdemonstrasi dan semua orang berhak ada disitu. Apa hak pemprov dan Polda Sumbar menghalangi, toh kalau ada kegiatan Subuh Mubarakah disitu pagi-pagi, warga tidak akan mengganggu," ucap Indira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pelaporannya ke Polda Sumbar, lanjut Indira, pihaknya akan membawa barang bukti berupa rekaman video. Pelaporan itu dilayangkan sebagai bentuk permintaan tanggung jawab kepada Polda Sumbar, yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang menjadi korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan minta tanggung jawab, dan banyak barang yang hilang kami sedang identifikasi, ada HP rusak. Kami sempat melakukan pengobatan juga, situasi warga dipulangkan paksa ke kampung," pungkas Indira.&nbsp;</div>

LBH Padang menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap rekannya dan warga yang tengah beristirahat di Masjid Raya Sumbar.

Tak Terima Tindakan Represif Polri, LBH Padang Buat Laporan ke Polda Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mario-Dandy-3.png" alt="Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota tim pengacara LBH Ansor, Syahwan Arey merespona positif pengenaan pasal tambahan kepada tersangka Mario Dandy Satriyo. Dia menilai penyidik telah mengambil keputusan tepat.  “Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait penerapan Pasal 355 tersebut sudah tepat sesuai fakta hukum yang ada,” ujar Syahwan saat dihubungi, Sabtu (4/3).  Syahwan juga meyakini penerapan dari Pasal tersebut sudah sesuai dengan analisa dan kajian yang maksimal oleh penyidik. Serta didukung alat bukti yang cukup.  “Kami yakin penyidik sudah menganalisa dan mengkaji secara maksimal sehingga tepat Pasal tersebut digunakan,” jelasnya.  Dandy saat ini disangkakan Pasal 355 KUHP Ayat 1, subsider Pasal 354 Ayat 1 KUHP, subsider 353 Ayat 2 KUHP, subsider 351 Ayat 2 KUHP dan Pasal 76 C juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak terkait kasus penganiayaan terhadap David.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Mario Dandy Dijerat Pasal Lebih Berat, LBH Ansor Bilang Begini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lbh

Berita Terkini