<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/eri-dan-PAD-302837681.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga melapor ke WhatsApp Grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) saat ada banjir di wilayah itu.&nbsp; &rdquo;Saya minta kepada seluruh RT, RW, dan LPMK, untuk mengirimkan foto ketika hujan ke dalam WAG Forkom, saya akan lihat semuanya,&rdquo; kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (8/5). Dia mengatakan, banjir di Surabaya tidak akan bisa diatasi jika warga tidak rasa saling peduli menjaga lingkungan. Karena itu, Eri mengajak warga kerja bakti membuat saluran minimal 60 cm, membuang sampah pada tempatnya, dan lapor melalui WAG Forkom RT, RW, dan LPMK, bila ada masalah yang menyebabkan banjir.&nbsp; &rdquo;Saya juga mengapresiasi kepada warga, terima kasih sudah memberikan informasi itu, karena kalau tanpa adanya informasi dari warga, saya nggak akan pernah tahu (banjir),&rdquo; ujar Eri. Seperti banjir yang terjadi pada 28 April, setelah hujan sangat deras di wilayah Surabaya selatan perkampungan di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Dukuh Pakis terendam air. Saat itu, warga ramai-ramai melaporkan melalui WAG Forkom hingga sosial media.&nbsp; Dengan adanya keterbukaan melalui WAG Forkom, Wali Kota Surabaya, mengaku telah mengubah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialihkan sebagian untuk dana kelurahan (dakel) dan penanganan banjir. Dengan diubahnya anggaran itu, dia meminta lurah dan camat bertemu dengan RT dan RW melakukan pendataan fasilitas publik di perkampungan. &rdquo;Jadi saya minta lurah dan camat itu untuk mendata, kampung mana saja yang tidak ada penerangan jalan umum (PJU), dan yang ada banjir, sudah kami plot sekarang. Sehingga nanti ada yang dikerjakan menggunakan dakel 2023, ada yang dikerjakan pada 2024,&rdquo; terang Eri. Dia menyampaikan, perubahan anggaran keuangan (PAK) dan mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK) itu telah disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya dan disetujui untuk menyelesaikan permasalahan di perkampungan. &rdquo;Anggaran 2023, saya paksakan untuk itu semua, alhamdulillah bisa. Tanpa adanya WAG Forkom itu, saya menjadi tertutup dan tidak berani terbuka, bisa jadi tidak tahu kalau ada warga yang menderita,&rdquo; ucap Eri. Dia tidak ingin ke depannya ada lagi musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di kelurahan tanpa ada tindak lanjut karena keterbatasan anggaran dakel. Pemkot harus mengubah dan membuat skala prioritas anggaran untuk kepentingan warga di perkampungan menggunakan dakel.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta warga melapor ke WhatsApp Grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW, dan LPMK, saat ada banjir

Wali Kota Surabaya Minta Warga Lapor ke WAG Forkom RT/RW ketika Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-21-at-13.57.41.jpg" alt="Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan ribu ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), di Surabaya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).  Hingga Sabtu (11/3), total peserta mencapai 10.830 orang. Terdiri atas 9.271 ketua RT, 1.405 ketua RW, dan 154 LPMK di seluruh Surabaya. Selama ini, para peserta dinilai ikut menyukseskan pembangunan kota dengan beragam risiko pekerjaan.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan, mereka masuk golongan pekerja rentan yang perlu mendapatkan jaminan. Pemberian jaminan melalui BPJAMSOSTEK dimulai sejak tahun lalu.  ”Tahun ini dilaksanakan secara menyeluruh. Sampai semua ketua RT, RW, dan LPMK, mendapat jaminan tersebut,” terang Armuji.  Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, para pengurus kampung lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya melayani warga masyarakat.  ”Saat ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima semakin tinggi. Sehingga, kami juga harus mampu mewujudkan itu,” kata Armuji.  Menurut Cak Ji, sapaan akrab Armuji, upaya reformasi birokrasi dan peningkatan layanan tidak hanya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Namun juga di level pengurus kampung RT, RW, dan LPMK.  ”Para ketua pengurus kampung juga sering kita undang mengikuti rapat seperti musyawarah perencanaan pembangunan, validasi data kependudukan, dan sosial. Kita ingin lancar semuanya tapi juga dijamin dari berbagai risiko,” papar Armuji.  Berdasar ketentuan, pemerintah daerah bisa memberikan jaminan sosial bagi para pengurus kampung dan LPMK. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.  ”Pemerintah membayarkan iuran kepesertaan melalui anggaran daerah,” papar Armuji.  Di mengimbau agar dukungan yang diberikan Pemkot Surabaya dapat selaras dengan memberikan peningkatan layanan kepada warga Surabaya.

RT, RW, dan LPMK, Surabaya Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/babinsa-krembangan-selatan.png" alt="BERISIKO: Dari kiri, Babinsa Kelurahan Krembangan Selatan Achiri, Ketua LPMK Suwardi (bertopi), Ketua RW 12 Ari Endiarto, dan Kasibangtip Bambang Hadi saat meninjau kondisi plengsengan sungai di sebelah Jalan Indrapura, Sabtu (11/3). (Alfian Rizal/Jawa Po" width="100%">
<figcaption>BERISIKO: Dari kiri, Babinsa Kelurahan Krembangan Selatan Achiri, Ketua LPMK Suwardi (bertopi), Ketua RW 12 Ari Endiarto, dan Kasibangtip Bambang Hadi saat meninjau kondisi plengsengan sungai di sebelah Jalan Indrapura, Sabtu (11/3). (Alfian Rizal/Jawa Po</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan ribu ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di Surabaya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Hingga Sabtu (11/3) total peserta mencapai 10.830 orang. Terdiri atas 9.271 ketua RT, 1.405 ketua RW, dan 154 LPMK di seluruh Surabaya.  Selama ini para peserta ikut menyukseskan pembangunan kota dengan beragam risiko pekerjaan. Oleh sebab itu, mereka masuk golongan pekerja rentan yang perlu mendapat jaminan. Pemberian jaminan melalui BPJAMSOSTEK mulai dilakukan sejak tahun lalu. Namun, baru tahun ini dilaksanakan secara menyeluruh. Sampai semua ketua RT, RW, dan LPMK mendapat jaminan tersebut.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa kepesertaan mereka ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus perlindungan yang diberikan pemerintah. Sebab, tugas mereka tidak terlepas dari risiko.  ’’Sudah dibayarkan Pemkot Surabaya semua. Jadi, itu untuk perlindungan mereka. Kalau ada musibah seperti kecelakaan, jaminan mereka bisa dibayarkan,’’ katanya.  Tidak hanya bagi ketua RT, RW, dan LPMK. Eri menyebut peran serta masyarakat yang lain juga dijaminkan dalam program tersebut. Misalnya, bunda PAUD.  Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Budiharto menyatakan, proses pengaktifan kepesertaan berjalan sejak awal 2023. Dia memastikan saat ini proses itu telah selesai dan kepesertaan sudah aktif. Soal jaminan apa saja yang didapat, dia mengatakan sama seperti kepesertaan BPJAMSOSTEK pada umumnya.  ’’Kami berharap adanya program ini semakin memberikan rasa nyaman bagi RT, RW, LPMK. Peran mereka sangatlah besar,” katanya.  Tugas RT memang bukan sekadar mengoordinasi warga. Di Pemkot Surabaya, mereka mengemban tugas lain untuk masyarakat. Misalnya, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Mereka dibekali aplikasi khusus untuk mempermudah menjalankan tugas tersebut. Misalnya, untuk urusan pindah masuk dan pindah keluar warga, outreach warga nonpermanen, dan lainnya.  ’’Selain BPJAMSOSTEK, mereka juga masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Otomatis masuk (peserta) karena program Surabaya sudah sampai di level jaminan kesehatan semesta,’’ ujarnya.  Berdasar ketentuan, pemerintah daerah bisa memberikan jaminan sosial bagi para pengurus kampung dan LPMK. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Pemerintah membayarkan iuran kepesertaan melalui anggaran daerah. <h3>Lebih Tenang saat Bertugas di Lapangan</h3> SUWARDI kini bisa bernapas lega. Harapan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Krembangan Selatan itu terpenuhi. Pengajuan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk seluruh ketua LPMK, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) disetujui Pemkot Surabaya.  Suwardi menjelaskan, semua pekerja sosial atau pengurus kampung wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, profesi mereka dalam menjalankan tugas memiliki risiko cukup tinggi. LPMK, misalnya, saat pandemi Covid-19, sepuluh ketua LPMK meninggal dunia. Selain tenaga kesehatan (nakes), LPMK juga merupakan ujung tombak untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19.  Di kala mayoritas masyarakat berdiam di rumah untuk menekan persebaran virus, petugas LPMK tetap beraktivitas. Bahkan, lebih dari biasanya. Mereka membantu mengevakuasi pasien ke rumah sakit. Melakukan sterilisasi lingkungan dengan mengaktifkan kampung tangguh. Juga mengantarkan permakanan warga yang tengah isolasi mandiri. Termasuk mendistribusikan perlengkapan alat pelindung diri (APD) ke kampung-kampung.  ’’Semua (LPMK) yang meninggal karena Covid-19,’’ kata Suwardi kemarin (11/3).. Namun karena belum ter-cover BPJS Ketenagakerjaan, mereka tidak mendapat santunan dari jaminan sosial.  Uang santunan hanya didapat dari swadaya pengurus LPMK dan jumlahnya tidak seberapa. Mungkin hanya cukup untuk biaya pemakaman. Tidak bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Padahal, mereka wafat meninggalkan anak dan istri.  Risiko yang sama juga ditanggung oleh ketua RT dan RW. Meski kerap dianggap sepele, tugas mereka juga berisiko besar. Salah satunya, kecelakaan lalu lintas. Banyak yang mengalami hal itu saat mengantar berkas ke kelurahan atau kecamatan. ’’Terluka akibat melerai keributan di lingkungan tempat tinggal juga pernah dialami ketua RT dan RW,’’ lanjut Suwardi.  Menurut dia, jaminan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat. Saat wafat karena sakit, jika ter-cover BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa mendapat uang santunan sekitar Rp 42 juta. Tapi, jika belum ada jaminan, mereka hanya memperoleh karangan bunga dan santunan swadaya masyarakat.  Merasa prihatin, forum komunikasi LPMK mengajukan jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sosial. Misalnya, LPMK serta ketua RT dan RW. Biaya iuran Rp 10.250. Iuran itu tidak diambil dari uang insentif bulanan. Tetapi, ditanggung langsung oleh Pemkot Surabaya.  ’’Walaupun nggak menginginkan mengalami musibah. Tapi dengan ter-cover-nya jaminan sosial, kami menjadi lebih tenang dalam menjalankan tugas,’’ ujarnya.  Sutrisno, ketua RW 1 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, merasa senang apabila mendapat jaminan dari BPJAMSOSTEK. Selama menjabat ketua RW, dia mengaku tidak pernah mengalami kecelakaan maupun hal yang kurang mengenakkan. Dia berprinsip menjabat ketua RW adalah kerja sosial. Ada maupun tidak adanya jaminan, layanan kepada masyarakat tetap diberikan.  ’’Dengan adanya jaminan, kami merasa lebih aman,’’ ujar Sutrisno yang diamini Ketua RT 12, RW 5, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Waris. Dia merupakan salah satu pengurus warga yang sudah memiliki kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK.  Ketua RW 15 Kelurahan Medokan Ayu Mikhael Markus mengapresiasi upaya pemerintah dalam pemberian jaminan ketenagakerjaan tersebut. Namun, dia menyayangkan masih adanya beberapa pengurus yang belum menerima sosialisasi secara penuh. ’’Ngurus gitu kan butuh persyaratan to. Ada yang belum mengupayakan ke sana,’’ katanya kemarin.  Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan NPWP. Sebab, menurut dia, masih ada ketua yang belum memilikinya. ’’Kalau cari informasi sendiri (tentang pengurusan) bisa. Tapi, alangkah bijaknya sosialisasi secara masif,’’ jelasnya. <h3>Pemberian Jaminan Bentuk Perhatian dan Perlindungan dari Pemerintah</h3> PEMBERIAN jaminan BPJAMSOSTEK kepada ketua RT, RW, dan LPMK direspons positif oleh DPRD Surabaya. Sejak tahun lalu, pihak dewan terus mendorong agar jaminan terhadap pengurus warga itu terealisasi. Dengan demikian, mereka mendapat jaminan jelas dalam menjalankan tugas. Sebab, pekerjaan mereka memang berisiko.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan, pemberian jaminan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022. Ketentuan itu menjadi dasar Pemkot Surabaya dan DPRD untuk memasukkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. ’’Saya mengapresiasi terkait tindak lanjut pemerintah kota atas usulan DPRD untuk mengalokasikan anggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi RT, RW, dan LPMK,’’ katanya kemarin (11/3).  Menurut dia, pemberian jaminan bisa dikatakan sebagai hak dasar. Tanpa diminta pun sudah harus dipenuhi pemerintah. Apalagi, hal itu menyangkut pekerjaan yang rentan.  Karena itu, dalam jaminan tersebut, ada dua jenis perlindungan yang menjadi jaminan bagi peserta. Di antaranya, jaminan kecelakaan kerja (JKK). Ketika dalam bertugas mengalami musibah kecelakaan, RT, RW, atau LPMK akan mendapat hak santunan.  Selain itu, ada jaminan kematian. Saat tutup usia, ketua RT, RW, atau LPMK akan mendapat santunan khusus. Selama ini, bentuk perlindungan seperti itu pada mereka masih belum ada. ’’Itu merupakan bentuk dari perhatian dan perlindungan Pemkot Surabaya terhadap pengabdian para pegiat sosial kemasyarakatan,’’ papar politikus PKS itu.  JAMINAN BAGI PENGURUS WARGA  - Total ada 10.830 ketua RT, RW, dan LPMK yang mendapat jaminan kepesertaan BPJAMSOSTEK.  - Perlindungan meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).  - Pemkot Surabaya juga memberikan perlindungan BPJS Kesehatan.  - Pemberian jaminan berdasar Permendagri No 84 Tahun 2022.  - Pemberian jaminan akan diperluas ke sektor rentan lain.  Diolah dari berbagai sumber

Pemkot Tanggung Iuran Kepesertaan BPJamsostek Ketua RT, RW-LPMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_9392.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu 3.000 ketua RT, RW, dan LPMK di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu 3.000 ketua RT, RW, dan LPMK di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan 3.000 ketua RT, RW, dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di Ballroom Gedung Empire Palace, Selasa (14/2).  Seperti pada pertemuan sebelumnya, Eri memberikan arahan dan masukan kepada seluruh ketua RT, RW, dan LPMK, agar bekerja sesuai amanah. Eri tak ingin, Ketua RT, RW, dan LPMK, yang baru dilantik beberapa waktu lalu bekerja tidak untuk rakyat.  ”Pemimpin sejati adalah yang selalu dekat dengan warga. Ketika sudah terpilih, panjenengan (Anda) harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan untuk wali kota, DPRD, apalagi partai,” kata Eri.  Bukan hanya itu, Eri juga mengingatkan, agar ketua RT, RW, dan LPMK, mampu memberikan yang terbaik untuk warga. Terutama, ketika ada warga yang membutuhkan bantuan sosial, mengurus administrasi kependudukan (adminduk), penanganan stunting, dan sebagainya.  Tak lupa, Eri turut memberikan wawasan mengenai bahaya dan dampak buruk pungutan liar. Agar ketua RT, RW, dan LPMK, tidak terjebak pungli, dia meminta agar berhati-hati serta selektif ketika meminta iuran kepada warga.  ”Jika iuran itu untuk kepentingan warga, diperbolehkan. Misal, iuran untuk sekuriti menjaga keamanan, pengangkutan sampah, dan sebagainya itu boleh. Asalkan untuk kepentingan warga,” tegas Eri.  Agar ketua RT, RW, dan LPMK, tak terjerumus kepada tindakan pungli, wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu meminta kepada camat dan lurah untuk membuat WhatsApp grup (WAG).  ”Nanti saya ada di dalam grup itu, ikut memantau teman-teman RT, RW, dan LPMK. Ketika ada masalah bisa tolong disampaikan di grup WA,” ujar Cak Eri.

Wali Kota Surabaya Minta Dimasukkan ke WA Grup RT-LPMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-dan-pemulihan-ekonomi1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus mengetahui indikator warga miskin. Hal itu sebagai acuan kriteria penerima bantuan.  ”Kami berharap RT/RW dan LPMK juga mengetahui indikator warga miskin sebagai acuan kriteria penerima bantuan,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (30/1).  Wali Kota Eri mengatakan, ada beberapa kriteria masyarakat miskin berdasar standar penilaian yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan adalah memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem yakni, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358 ribu.  Menurut Eri, hal itu sering disampaikan dalam pertemuan dengan RT/RW dan LPMK di Surabaya. Terakhir disampaikan di Gedung Serbaguna Sememi Kidul (GSSK), Surabaya, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eri menerima beragam aspirasi, saran hingga keluhan yang disampaikan langsung para pengurus wilayah.  Meski demikian, lanjut Eri, dalam satu tahun terakhir, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Tercatat pada awal 2022, jumlah warga miskin di Kota Pahlawan mencapai 1,3 juta jiwa dan saat ini menjadi 219.427 jiwa atau turun drastis sekitar 83,1 persen.  Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, Pemkot Surabaya terus berupaya mengentas 219.427 jiwa atau 75.069 KK agar lepas dari kemiskinan. Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkan segera bisa lepas dari garis kemiskinan.  ”Targetnya satu tahun. Kami bergerak bersama dengan RW. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar Eri.  Menurut dia, intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin, namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pramiskin. Kedua kategori itu mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.  Saat ini, kata dia, pemkot akan terus peduli terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot melalui program padat karya.  ”Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaan apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan,” ucap Eri.

Wali Kota Minta RT/RW/LKMK di Surabaya Tahu Kriteria Warga Miskin