<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/7-Desember-2023-Debt-Collector-2325523121.jpg" alt="Ilustrasi Penarikan Mobil oleh Debt Collector (suryanenggala.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Penarikan Mobil oleh Debt Collector (suryanenggala.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima sejumlah keluhan dari perusahaan pembiayaan. Yakni, terkait maraknya kasus debitur kredit macet yang meminta perlindungan dari pihak-pihak tertentu agar kendaraannya tidak ditarik. Fenomena ini, dalam beberapa kasus, telah mengganggu proses eksekusi agunan yang sah secara hukum. "Perusahaan pembiayaan diimbau agar menjalankan proses penarikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK juga mewajibkan penggunaan&nbsp;debt collector yang tersertifikasi dan melarang tindakan yang bersifat intimidatif," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, Selasa (5/8). Selain itu, perusahaan pembiayaan didorong untuk mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan bermartabat. Jika menghadapi hambatan non-yuridis, perusahaan dapat segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Seperti intimidasi dari oknum tertentu. Berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan, per Juni 2025, tingkat risiko kredit bermasalah perusahaan pembiayaan secara agregat masih dalam kondisi terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat 2,55 persen. Sementara NPF net berada di level 0,88 persen. Menurut Agusman, jika fenomena gangguan terhadap proses eksekusi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem pembiayaan secara menyeluruh. Antara lain terhambatnya proses hukum dan meningkatnya risiko kredit. "Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan akses pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan bagi masyarakat luas menjadi lebih terbatas," ucapnya. Untuk itu, OJK terus menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Memastikan kelancaran proses eksekusi jaminan fidusia. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik dan keresahan di lapangan. Agusman memperkirakan, piutang pembiayaan multifinance akan tetap tumbuh positif hingga akhir 2025. Meskipun penjualan kendaraan bermotor mengalami perlambatan. Hal ini didorong oleh diversifikasi portofolio pembiayaan yang semakin kuat, seperti pembiayaan multiguna, pembiayaan produktif di sektor UMKM, dan pembiayaan berbasis ekosistem digital.&nbsp; "Potensi pertumbuhan piutang tetap terbuka seiring dengan penyesuaian strategi bisnis dengan kebutuhan pasar," terangnya. Di tengah peluang yang ada, industri multifinance dihadapi berbagai tantangan. Antara lain risiko kredit terkait kemampuan membayar pinjaman oleh masyarakat, persaingan antar pelaku industri, serta perlunya efisiensi operasional di tengah tingginya biaya dana (cost of fund). "Industri multifinance terus didorong untuk memperkuat manajemen risiko dan mengakselerasi transformasi digital secara terencana guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas," harapnya.

OJK mengingatkan perusahaan pembiayaan untuk menghindari gangguan eksekusi kendaraan agar akses pembiayaan tetap terjaga.

OJK Wajibkan Lembaga Pembiayaan Gunakan Debt Collector Tersertifikasi, Larang Tindakan Intimidatif saat Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/Kredit-mobil-Baru-1903088275.jpg" alt="Kemudahan kepemilikan mobil baru yang diberikan lembaga pembiayaan." width="100%">
<figcaption>Kemudahan kepemilikan mobil baru yang diberikan lembaga pembiayaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bila melihat data&nbsp;Gaikindo&nbsp;melihat kinerja&nbsp;penjualan mobil&nbsp;pada 2024 masih kurang bergairah.&nbsp;Meskipun begitu Astra Credit Companies (ACC) sebagai lembaga pembiayaan melancarkan strategi untuk bisa mendongkrak penjualan mobil di Tanah Air. Keberhasilan ini terlihat dari catatan yang dibukukan untuk pembiayaan kendaraan tercatat sebesar Rp4,1 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut diklaim menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu. Porsi kendaraan baru masih mendominasi pembiayaan ACC pada awal tahun ini yaitu lebih dari 50% dari total pembiayaan ACC. Salah satu strategi di pasar pembiayaan kendaraan yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan kepemilikan mobil. Terkait hal tersebut ACC yang merupakan grup perusahaan pembiayaan otomotif tersebut menggelar pameran mobil ACC Carnival Manado. Acara yang digelar mulai 22-23 Februari 2025 di Mega Mall, Manado menghadirkan hampir seluruh brand kendaraan roda empat (termasuk kendaraan komersial) dengan penawaran menarik yang memudahkan masyarakat Manado dan sekitarnya dalam kepemilikan mobil. Rachmad Sovi Herlambang, selaku Regional Retail Business Head ACC Sulawesi yang membuka event tersebut mengatakan dengan event ini pihaknya memberi kemudahan kepada masyarakat Manado untuk memiliki kendaraan impian. &ldquo;Sesuai dengan misi ACC To Promote Credit for A Better Living, kami memberikan kemudahan kepada masyarakat Manado untuk memiliki mobil dengan beragam promo menarik kolaborasi ACC dengan brand-brand otomotif di Manado.&rdquo;, kata Sovi di sela acara pembukaan. Dalam acara pembukaan juga turut hadir, Branch Manager ACC Manado Aloysius Adyatma, Kepala Wilayah Indonesia Bagian Timur Daihatsu Sales Operation Tulus Pambudi, Branch Manager Isuzu Manado Bryan Wowor dan Branch Manager Hasjrat Abadi Tendean Toyota Jeffry Kindangen. Di acara Carnival Manado, ACC menawarkan promo spektakuler dengan bunga 0% dan Down Payment (DP) minimal 50% untuk mobil merek Toyota dan Paket Tenor 6 tahun untuk mobil merek Daihatsu. Selain itu ada juga paket murah yaitu bunga 3,17% untuk tenor 1 tahun, bunga 3,75% untuk tenor 2 tahun dan bunga 5,17% untuk tenor 4 tahun khusus kendaraan Electric Vehicle (EV). Selain booth-booth otomotif dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan berbagai merek mobil lainnya yang menyediakan mobil baru, turut hadir booth Setir Kanan khusus melayani masyarakat yang menginginkan membeli mobil bekas. Kesempatan test drive juga tersedia di area pameran. Menariknya, acara yang juga di dukung Garda Oto dari Asuransi Astra dan Bank Saqu menyediakan Grand Prize bertabur hadiah menarik bagi pengunjung yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan pengajuan kreditnya disetujui. Pameran ini juga menggandeng UMKM binaan ACC untuk ikut serta memamerkan produknya berupa souvenir dari sabut kelapa dan batok kelapa. Dengan digelar nya ACC Carnival Manado menjadi pendorong penjualan mobil baru di Indonesia baik mobil konvensional maupun mobil listrik.

Porsi kendaraan baru masih mendominasi pembiayaan ACC pada awal tahun ini yaitu lebih dari 50% dari total pembiayaan ACC.

Genjot Penjualan Mobil ACC Terus Lakukan Penetrasi Berikan Kemudahan Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG_20230717_194921-2129018967.jpg" alt="Markas Polres Garut." width="100%">
<figcaption>Markas Polres Garut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Garut bersama pemerintah Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, melakukan mediasi bagi ratusan warga yang mengeluhkan harus membayar pinjaman ke lembaga pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Padahal warga menyatakan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada lembaga tersebut. &rdquo;Sementara masih dalam penyelidikan dan mediasi. PNM sedang membuka posko untuk para korban,&rdquo; kata Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi seperti dilansir dari Antara di Garut, Senin (17/7). Dia menuturkan, persoalan warga harus membayar uang pinjaman kepada lembaga pembiayaan itu menimpa ratusan warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, sepekan lalu. Selanjutnya, warga berjumlah 100 orang bersama pemerintah desa, kepolisian, dan juga dari PNM melakukan pertemuan untuk menelusuri persoalan sebenarnya terkait warga yang tiba-tiba harus membayar pinjaman uang kepada PNM. &rdquo;Polsek Tarogong Kidul, desa, dan PNM, sementara masih mengumpulkan data dan klarifikasi, terutama yang 407 orang,&rdquo; kata Susilo Adhi. Dia menyampaikan, kepolisian selama ini hanya mengumpulkan keterangan saksi dan data-data lain untuk mengungkap keluhan warga yang harus membayar pinjaman uang kepada PNM. Selama ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di antara pihak terkait dan belum ada tindakan dari warga melaporkan secara resmi terkait persoalan tersebut ke polisi. &rdquo;Baru diadakan mediasi, kalau nanti ada kesepakatan tidak akan lapor, kalau tidak ada kesepakatan, sepertinya bakal buat laporan resmi,&rdquo; kata Susilo. Dia menambahkan, kepolisian siap mendampingi proses mediasi kasus pinjaman uang yang diduga fiktif tersebut sampai menemukan keputusan solusinya. Menurut dia kasus tersebut sudah seharusnya mendapatkan pendampingan dari kepolisian karena melibatkan banyak orang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. &rdquo;Polisi mendampingi, memediasi ikut musyawarah, menjaga keamanan karena ini banyak orang (korban),&rdquo; terang Susilo Adhi. Kepala Desa Sukabakti Wawan Gunawan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah warga yang tiba-tiba harus membayar uang kepada lembaga pembiayaan PNM dengan besaran sekitar Rp 2 jutaan. Padahal warga tidak pernah mengajukan pinjaman uang. Dugaan sementara, kata dia, diduga banyak warga yang dicatut identitasnya oleh oknum Ketua Kelompok PNM Mekar di Desa Sukabakti. Saat ini, orang tersebut tidak diketahui keberadaannya. &rdquo;Sekarang orangnya sudah kabur dari desa ini,&rdquo; kata Wawan.

ratusan warga mengeluh harus bayar pinjaman ke lembaga pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Padahal warga tak pernah ajukan pinjaman

Diduga Kasus Pinjaman Fiktif, Ratusan Warga Jadi Korban Harus Bayar Utang ke PNM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/driver-ojol-1.jpg" alt="TUNTUT JAMINAN KEAMANAN: Driver ojol meminta kasus kekerasan oleh debt collector di Sleman diusut. (JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>TUNTUT JAMINAN KEAMANAN: Driver ojol meminta kasus kekerasan oleh debt collector di Sleman diusut. (JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan pembiayaan atau leasing dapat meringankan beban nasabah dalam membayar cicilan kendaraan selama wabah virus korona berlangsung. Namun menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, tak semua nasabah leasing bisa mendapatkan keringanan ini.  Suwandi mengatakan, ada kriteria tertentu bagi nasabah yang berhak mendapat keringanan. Prioritas yang diberi keringanan adalah nasabah yang terdampak bencana wabah Covid-19.  Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) tersebut menjelaskan, nasabah akan mendapatkan keringanan jika memiliki suatu usaha yang kinerjanya terganggu akibat pandemi tersebut. "Nasabah yang terkena bencana, punya usaha tapi usahanya terganggu akibat virus korona Covid-19," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (23/3).  Selama wabah ini berlangsung, nasabah seperti pengemudi ojek online pasti berkurang pendapatannya. Pasalnya, permintaan jasa antar menurun drastis.  "Jadi, kriteria-kriteria yang berhubungan dengan dampak virus korona itu aja (yang dapat)," tuturnya.  Sementara itu, mengenai permintaan Ketua DK OJK Wimboh Santoso agar leasing tak menggunakan debt collector, Suwandi mengakui itu merupakan aturan lama. Yang jelas, katanya, selama wabah Covid-19 ini berlangsung, perusahaan leasing berjanji akan membantu nasabah terdampak.  "Intinya nasabah yang terkena dampak virus korona ini akan dibantu," pungkasnya.  Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah dan OJK telah sepakat untuk memberikan kelonggaran bagi lembaga pembiayaan. Kebijakan ini merupakan usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  Mereka usul agar ada relaksasi bagi pengemudi ojek online dalam pemenuhan kewajiban kredit kendaraan di leasing. Usulan tersebut dibahas bersama OJK dan berbuah keputusan relaksasi.

Ini Kriteria Nasabah yang Berhak Dapat Keringanan Cicilan dari Leasing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/akseleran-optimistis-salurkan-pinjaman-rp-12-triliun_m_.jpg" alt="Perusahaan Financial Technologi Akseleran saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2)." width="100%">
<figcaption>Perusahaan Financial Technologi Akseleran saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perusahaan Startup Financial Technologi (Fintech) berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) optimistis dapat menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun selama tahun 2019. Hal ini ditandai dengan pencapaian Akseleran yang berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 55 miliar di bulan Januari, yang diharapkan berkembang sebesar 15 persen-20 persen tiap bulannya. CEO &amp; Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pinjaman di bulan Januari 2019 mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan bulan Desember 2018. Menurut Ivan, hasil positif tersebut semakin mendorong rata-rata pertumbuhan tiap bulannya dapat konsisten mencapai 15 persen-20 persen. &ldquo;Target 2019 ini sebagai gambaran dari kinerja menggembiran kami di sepanjang 2018 dimana Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 210 miliar, atau 105 persen dari yang kami targetkan sebesar Rp 200 miliar,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/2). Total pinjaman tersebut, disalurkan kepada 450 pinjaman dan di tahun ini kami optimistis dapat menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2 ribu penerima pinjaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain penambahan jumlah peminjam, Ivan menjelaskan, Akseleran juga menargetkan sebanyak lebih dari 120 ribu pemberi pinjaman (lender) di akhir tahun 2019. Pada periode tahun sebelumnya, dia menerangkan, ada sebanyak 56 ribu pemberi pinjaman yang mendukung pembiayaan UKM di Akseleran. &ldquo;Rata-rata perbulannya, kami harapkan ada 10 ribu pemberi pinjaman di Akseleran. Saat ini, 90 persen pemberi pinjaman di Akseleran masih berasal dari retail atau individu, sisanya dari institusi yang berasal dari PT Indosurya Inti Finance, PT Globalindo Multi Finance, PT Andalan Finance Indonesia, dan Credit Saison. Disamping itu, Ivan menambahkan, untuk mendukung pertumbuhan bisnis Akseleran, Ivan pun menerangkan, pihaknya akan memperoleh dana segar. Setidaknya, hingga akhir Maret 2019 atau April 2019, Akseleran menargetkan dapat memperoleh total pendanaan Seri A senilai USD 7,5 juta. &ldquo;Juli 2018 kami sudah closing Pra-Seri A senilai USD 1,85 juta dan saat ini kami memasuki pendanaan Seri A senilai USD 7,5 juta. Sekarang kami sudah mendapatkan USD 2,5 juta yang berasal dari lokal maupun asing dan tinggal memperoleh USD 5 juta lagi untuk memperoleh pendanaan Seri A,&rdquo; ungkapnya. Ivan menyatakan, sejauh ini sumber dana segar tersebut adalah kombinasi investor asing dan lokal, namun Akseleran masih tetap akan dikuasai oleh pemegang saham lokal.

Akseleran Optimistis Salurkan Pinjaman Rp 1,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dorong-perkembangan-fintech-ini-saran-ekonom-pada-ojk_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Banyaknya syarat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara financial technology (fintech) membuat perusahaan fintech harus bersabar menunggu terbitnya perizinan secara penuh. Sejak diterbitkannya POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dari 63 fintech yang terdaftar, baru 1 fintech yang memperoleh izin. Diketahui, sejumlah fintech sudah berusaha memenuhi syarat untuk mendapat izin penuh (full licensed). Untuk mendapatkan izin permanen, mereka harus mengurus perizinan resmi paling lambat setahun setelah status terdaftarnya diperoleh. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan minimnya fintech berizin berarti juga menyuburkan fintech-fintech ilegal yang sudah pasti lolos dari pengawasan OJK. Satgas Waspada Investasi sendiri sejauh ini sudah menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending. Fintech tersebut meski sudah beroperasi, tetapi tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produknya, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. &ldquo;Potential lost-nya kalau jumlah fintech kalau berizinnya sedikit pastinya nanti ada risiko yang ditanggung masyarakat," tutur Bhima. Makin banyaknya fintech yang dianggap liar dan tidak termasuk dalam pengawasan OJK, berpotesi memicu kerugian besar, mulai dari pidana penipuan pencucian uang, transaski ilegal, hingga tidak adanya perlindungan soal data. Kerugian lainnya, fungsi fintech yang sejatinya berperan sebagai penyalur dana ke masyarakat, khususnya yang unbankable menjadi tak optimal. Dengan sedikitnya fintech yang berizin, potensi untuk menyalurkan kredit ke masyarakat juga jadi berkurang. Mengambil data OJK, penyaluran dana dari fintech ke masyarakat hingga Juni 2018 telah mencapai Rp7,64 triliun. Jumlah transaksinya sendiri telah mencapai 3,16 juta kali yang tersalur ke 1,09 juta nasabah. Bhima menyadari untuk memperoleh status izin sebagai fintech resmi memang sangat menyulitkan. Tidak hanya melulu harus memenuhi prasyarat dari OJK, penyelenggara pun akan berhadapan setidaknya dengan 14 kementerian dan lembaga. Dia menyarankan, OJK membuat proses perizinan satu pintu sehingga semua syarat yang mesti dipenuhi penyelenggara cukup diurus di OJK. Cara ini juga akan efektif untuk menghindari adanya perizinan yang tumpang-tindih. &ldquo;Jadi sekarang OJK harus punya perizinan satu pintu, harus punya insentif juga. Jadi semua biaya perizinan itu digratiskan. Kalau misalnya nanti masih juga susah, OJK harus jemput bola mendatangi fintech-fintech,&rdquo; tukas ekonom ini.

Dorong Perkembangan Fintech, Ini Saran Ekonom Pada OJK