<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/antarafoto-rilis-kasus-penemuan-7-jenazah-di-kali-bekasi-230924-fah-5-240987400.jpg" alt="Petugas memasang garis polisi ke motor yang diduga digunakan untuk melakukan tawuran. (Fakhri Hermansyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas memasang garis polisi ke motor yang diduga digunakan untuk melakukan tawuran. (Fakhri Hermansyah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta Polri mengecek prosedur dan aturan saat tim patroli Presisi Polres Bekasi Kota membubarkan tawuran yang berujung tenggelamnya tujuh pemuda di Kali Bekasi. &rdquo;Kami mengapresiasi kecepatan tim patroli yang hadir dalam pengamanan tawuran di sekitar Kali Bekasi, namun demikian, perlu didalami Divisi Propam, apakah pengamanan yang dilakukan tim patroli itu sudah sesuai aturan,&rdquo; kata Edi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (25/9). Menurut Edi dampak kehadiran tim patroli di lokasi tawuran telah menyebabkan tujuh korban jiwa melayang dan mayatnya ditemukan mengambang. Dalam setiap kegiatan pengamanan Kepolisian, ada standar yang harus dipenuhi anggota, termasuk kegiatan patroli yang merupakan bagian dari penggunaan kekuatan sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam perkap tersebut, menurut Edi, standar pengamanan dan tindakan Kepolisian paling tidak harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif. Dan yang lebih penting tindakan kepolisian itu masuk akal. &rdquo;Semua prinsip ini harus dipenuhi ketika kepolisian harus menggunakan kekuatan dalam tindakan Kepolisian,&rdquo; tutur Edi Hasibuan, dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini. Edi juga menyebutkan tujuan pengamanan oleh tim patroli kepolisian adalah memberikan keamanan, melindungi masyarakat, mencegah, dan menghentikan tindakan kejahatan. &rdquo;Namun semua tindakan kepolisian itu harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku sehingga kita minta Polri untuk mendalami apakah tahap dalam kegiatan patroli itu sudah dilakukan sesuai ketentuan,&rdquo; kata Edi Hasibuan, pemerhati kepolisian itu. Sebelumnya, tujuh jasad mengambang di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Minggu (22/9). Polisi menyebutkan para korban adalah bagian dari pelaku tawuran yang dibubarkan tim patroli Polres Bekasi Kota, sehari sebelumnya. Tujuh remaja tersebut diduga terjun ke sungai untuk menghindari tim patroli yang membubarkan tawuran. Hingga kini, baru dua jenazah yang telah teridentifikasi. Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait dengan tawuran itu karena tertangkap tangan membawa senjata tajam.

Lemkapi meminta Polri mengecek prosedur dan aturan saat tim patroli Presisi Polres Bekasi Kota membubarkan tawuran

Lemkapi Minta Polri Cek Prosedur Tim Patroli Saat Bubarkan Tawuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69015_88211_eddy-hasibuan-jpnn.jpg" alt="Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai Polri telah melakukan sejumlah capaian besar pada 2023-2024.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai Polri telah melakukan sejumlah capaian besar pada 2023-2024.

Lemkapi: Polri Telah Lakukan Capaian Besar pada 2023-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan gugatan praperadilan oleh Firli Bahuri tidak perlu dirisaukan karena merupakan hak sebagai tersangka yang dilindungi undang-undang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013326811/resep-tomahawk-steak-potongan-daging-tebal-dengan-tekstur-juicy">Resep Tomahawk Steak: Potongan Daging Tebal dengan Tekstur Juicy</a> Firli mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (24/11) untuk meminta agar statusnya sebagai&nbsp;&nbsp;tersangka&nbsp;dibatalkan oleh hakim. "Kami melihat tidak ada yang perlu dirisaukan. Masalah upaya hukum praperadilan yang dilakukan Firli Bahuri sepenuhnya menjadi haknya sebagai warga negara," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. &nbsp;Sidang perdana perkara ini akan digelar 11 Desember 2023. Menurut Edi, Polda Metro Jaya telah mengedepankan kehati-hatian, kecermatan dan menjunjung profesionalisme dalam menetapkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan tahapan yang dilakukan Polda Metro Jaya sejak awal sudah mengikuti semua prosedur yang diatur dalam undang-undang. Mulai dari penerimaan pengaduan, pemanggilan dan pemeriksaan 91 saksi termasuk tujuh saksi ahli, penyitaan barang bukti, pelaksanaan gelar perkara hingga penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka sudah sesuai undang-undang, katanya. Selain itu, kata dia, Polda Metro Jaya juga sangat transparan dan membuka diri untuk disupervisi oleh pihak lain termasuk penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan pimpinan KPK sendiri. "Kalau Firli Bahuri melakukan upaya hukum praperadilan, itu tidak ada masalah, karena penyidik Polda Metro Jaya sudah tentu siap mempertanggungjawabkan secara hukum," kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini. Dia mengharapkan semua pihak menghormati proses hukum baik itu penetapan Firli sebagai tersangka ataupun proses praperadilannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013326935/temui-perwakilan-umat-islam-slovakia-wapres-cerita-mudahnya-izin-rumah-ibadah-di-indonesia">Temui Perwakilan Umat Islam Slovakia, Wapres Cerita Mudahnya Izin Rumah Ibadah di Indonesia</a> Presiden Joko Widodo juga telah memberhentikan sementara Firli sebagai Ketua KPK sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, melalui Keppres Nomor 116 tertanggal 24 November 2023. (*)

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan gugatan praperadilan oleh Firli Bahuri

Direktur Lemkapi Sebut Gugatan Praperadilan Firli Tak Perlu Dihiraukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Screenshot_2023-07-31-10-12-23-361-edit_comandroidchrome-1828052915.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) saat melakukan konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (28/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (kanan) saat melakukan konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (28/7/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengecam para oknum polisi yang menganiaya tahanan kasus narkoba hingga tewas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011816115/hasil-tes-dna-korban-mutilasi-di-sleman-keluar-identik-dengan-orang-tua">Hasil Tes DNA Korban Mutilasi di Sleman Keluar, Identik dengan Orang Tua</a> "Kami melihat perbuatan sejumlah oknum ini sangat keji. Mereka yang terlibat menganiaya korban hingga tewas pantas diberi hukuman berat dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta itu menyatakan prihatin dengan ulah para oknum anggota Polri yang telah menurunkan citra dan kehormatan Kepolisian di masyarakat. "Perbuatan sejumlah oknum yang menganiaya dan membuang korban ke jurang sangat sadis," katanya. Perbuatan itu tidak pantas dilakukan anggota Polri. "Ini jelas kasus pidana, apalagi korban meninggal dunia," katanya. Sebaliknya, atas pengungkapan peristiwa ini, Edi Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam penanganan kasusnya secara transparan. "Kami percaya Kapolda Metro bakal memberi tindakan tegas," kata pemerhati Kepolisian ini. Dia juga melihat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sangat cepat mengungkap kasus ini. Pekan lalu, Polda Metro Jaya menetapkan tujuh anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap pelaku kasus narkoba berinisial DK (38). "Sudah ditetapkan tersangka dan ditahan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (28/7). Hengki menjelaskan tujuh anggota itu adalah AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP. Kemudian, ada satu orang yang dikembalikan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya karena belum ditemukan keterlibatan dalam tindak pidana. Sedangkan satu oknum polisi lainnya masih dinyatakan sebagai buron. "Adanya tindakan dari unit yang melaksanakan penyelidikan terkait dengan jaringan narkoba kemudian melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011816028/waketum-gerindra-habiburokhman-klaim-tak-ada-fakta-hukum-prabowo-pernah-melanggar-ham">Waketum Gerindra Habiburokhman Klaim Tak Ada Fakta Hukum Prabowo Pernah Melanggar HAM</a> Para tersangka diduga menganiaya korban hingga tewas dan jasad korban ditemukan di salah satu jurang di Bandung. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan mengecam para oknum polisi yang menganiaya tahanan kasus narkoba hingga tewas

Lemkapi Kecam Oknum Polisi yang Aniaya Tahanan hingga Tewas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/d33582a2-d4c1-480f-9981-f59adfbc08d6-1105408048.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat lintas sektoral persiapan mudik lebaran." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat lintas sektoral persiapan mudik lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Saputra Hasibuan, mengakui banyak oknum polisi yang ditindak di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, ini tidak lepas dari keseriusannya meningkatkan reputasi institusi. "Memang sejak dilantik. Kapolri tidak mau ada kemunduran. Selama dia memimpin, minta ada perbaikan, pembenahan, semakin baik sehingga begitu ada kejadian, tidak pernah ragu menindak," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (30/4). "Saya kira dalam sejarah Kapolri se-Indonesia, dialah yang paling banyak menindak anggota Polri, membersihkan sampah dan benalu di internal Polri. Bukan hanya bintara, tapi jenderal," sambung eks anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini. Edi mengakui bahwa banyaknya kasus polisi pesakitan yang ditindak Kapolri membuat pemberitaan tentang kepolisian memburuk. Namun, menjadi hikmah bagi internal Polri. "Mungkin kalau dulu ada jenderal yang disembunyikan, dilindungi. Sekarang tidak demikian. Memang dampaknya jadi kurang baik, tapi untuk perbaikan, memang itu bagus," ucapnya. Edi pun berharap jajaran kepolisian di bawah memiliki komitmen yang sama dengan Polri.&nbsp; "Seluruh jajaran Polri harus berbenah, harus hindari penyimpangan, hindari namanya hidup hedonis, hindari penyalahgunaan kewenangan," pungkasnya.

Listyo dianggap Kapolri yang paling banyak menindak anggota Polri, membersihkan sampah dan benalu. Bukan hanya bintara, tapi jenderal.

Lemkapi: Sepanjang Sejarah, Kapolri Listyo yang Paling Banyak Tindak Anggota 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69015_88211_eddy-hasibuan-jpnn.jpg" alt="Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan laporan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Endar Priantoro ke Dewan Pengawas KPK merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran. "Brigjen Endar berani mengadu ke Dewan Pengawas KPK untuk mendapatkan kebenaran. Dia merasa diperlakukan sewenang-wenang," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/4). Edi menghormati sikap Endar yang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas pencopotan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. "Sebenarnya sih ini tidak bagus. Ada polisi kok laporkan polisi juga di KPK. Namun demikian, kita hormat sikap Endar," katanya. Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, Endar bertugas di KPK atas rekomendasi Kapolri dengan perintah harus bertugas dan berintegritas selama bertugas di komisi antirasuah itu. "Endar saat masuk ke KPK juga sudah melewati tahapan-tahapan seleksi yang ketat, mengikuti aturan yang berlaku di KPK dan transparan," kata Edi. Edi berharap laporan Endar ke Dewan Pengawas KPK akan membuat duduk perkara pencopotannya menjadi jelas. "Kita harapkan Dewas segera memanggil berbagai pihak. Apakah pemberhentian itu sudah sesuai aturan atau karena memiliki unsur politik yang tinggi," ujarnya. Dia menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya sudah mengirim surat usulan kepada pimpinan KPK agar jangan sampai ada dua perwira tinggi Polri di KPK dikembalikan sekaligus karena bisa melemahkan KPK. "Pemberhentian Endar bisa menimbulkan kecurigaan dan persepsi liar di tengah masyarakat," kata Edi. Edi berharap pimpinan KPK perlu menunjukkan saling menghargai dan tidak asal memberhentikan pejabat Polri yang ditugaskan di KPK. "Apalagi selama ini kami melihat kinerja dan dukungan personel Polri di KPK cukup baik," katanya. Sebelumnya, KPK mengembalikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Polri. Namun, Kapolri memperpanjang penugasan Endar. Sedangkan Karyoto ditarik ke Mabes Polri yang kemudian ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya. KPK lalu mencopot Endar sebagai Direktur Penyelidikan sehingga dia melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK.

"Brigjen Endar berani mengadu ke Dewan Pengawas KPK untuk mendapatkan kebenaran. Dia merasa diperlakukan sewenang-wenang," kata Edi.

Lemkapi: Brigjen Endar Berani Ngadu ke Dewas KPK untuk Dapatkan Kebenaran, Merasa Diperlakukan Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewaspadai upaya adu domba terkait pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. "Polemik pencopotan Endar Priantoro dengan hormat sebagai Direktur Penyelidikan KPK harus dihentikan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam (5/4). Edi meminta kedua lembaga penegak hukum ini mewaspadai polemik itu dijadikan sejumlah pihak untuk mengadu domba Polri dengan KPK. "Kita minta Polri dan KPK menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin dan jangan dibiarkan jadi polemik berkepanjangan," katanya. Menurut dia, polemik ini tidak boleh berlarut-larut karena akan menimbulkan persepsi di tengah masyarakat yang seolah-olah ada persoalan antara KPK dan Polri. "Padahal sebetulnya tidak ada persoalan antara keduanya," katanya menegaskan. Polemik ini, kata dia, juga telah memunculkan persepsi liar yang seolah-olah ada kaitan dengan penyelidikan perlombaan balap kendaraan listrik Formula E di Jakarta. "Persoalan ini hanya soal koordinasi penugasan pegawai. Perlu komunikasi yang cepat antara pimpinan Polri dan KPK agar polemik ini bisa selesai," katanya. Selain itu, Lemkapi minta surat Kapolri yang mengajukan perpanjangan Endar Priantoro sebagai Direktur penyelidikan KPK ditindaklanjuti pimpinan KPK. "Kami yakin persoalan ini akan cepat kelar karena kerja sama Polri dan KPK selama ini sangat baik," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut. Sebelumnya, KPK memberhentikan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan dan mengembalikan ke Polri. Namun, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tetap menugaskan Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Perkara ini menimbulkan polemik dan bahkan Endar mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. (*)

Lemkapi meminta Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewaspadai upaya adu domba terkait pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro

Lemkapi Minta KPK-Polri Waspadai Adu Domba Terkait Polemik Pencopotan Brigjen Endra Priantoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Deputi-Bidang-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Karyoto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai penunjukan Irjen Pol Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya menjadi kejutan pada mutasi besar-besar di tubuh Polri.  "Ini mengejutkan. Penunjukan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Pol Karyoto jadi Kapolda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan Ibu Kota Negara dan sekitarnya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/3).  Edi mengatakan walau Karyoto selama 23 tahun menjadi anggota Polri belum pernah menjadi Kapolda, namun Kapolri tidak ragu mempercayakan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya.  "Karyoto adalah salah satu perwira Polri terbaik yang sudah lama bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Edi.  Selama mengenal Karyoto selama 20 tahun, Edi Hasibuan menilai mantan Wakapolda Daerah Istimewa Jogjakarta ini memiliki kinerja baik, berintegritas, dan tegas dalam penegakan hukum.  Karyoto di mata Edi merupakan sosok polisi reserse tulen yang santun dan sederhana dalam bertugas. "Banyak harapan terhadap Karyoto agar dia bisa meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya semakin baik lagi," kata dosen hukum kepolisian di Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut.  Selain Karyoto, Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Akhmad Wiyagus Sebagai Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Helmy Santika menjadi Kapolda Lampung, Irjen Pol Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, dan Irjen Pol Angesta Romano Yoyol sebagai Kapolda Gorontalo.  Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Pipit Rismanto menjadi Kapolda Kalimantan Barat dan Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.  "Kita mengharapkan tujuh kapolda yang ditunjuk Kapolri ini bisa meningkatkan kinerja Polri semakin baik," kata Edi Hasibuan.  Selain tujuh kapolda, surat telegram nomor ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono itu juga melibatkan 144 perwira tinggi dan menengah untuk berbagai posisi di Mabes Polri, kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres).

Lemkapi: Penunjukan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya jadi Kejutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pelantikan-Bintara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendukung proses pidana lima oknum polisi karena terlibat suap penerimaan bintara Polri.  "Dipecat atau dipidana. Ini demi mewujudkan Polri yang semakin baik," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.  Dia mengatakan pimpinan Polri juga perlu mendalami kemungkinan ada keterlibatan pejabat lebih tinggi dalam perkara suap itu.  Menurut pemerhati kepolisian tersebut, penyimpangan yang dilakukan oknum polisi itu merupakan perbuatan yang menurunkan marwah dan citra Polri di tengah masyarakat.  Dia mengatakan saat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kerja keras meningkatkan kepercayaan terhadap institusi Polri, masih ada oknum berani "menembak di atas kuda" saat penerimaan bintara Polri di Polda Jateng 2022.  Menembak di atas kuda adalah berspekulasi untuk mengambil keuntungan dari kegiatan orang lain padahal penembak tidak bisa melakukan apa-apa. "Tindakan tegas Kapolri yang bakal melakukan pemecatan dan pidana sudah tepat untuk membuat efek jera agar tidak ada lagi kasus serupa," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta itu.  Menurut dia, penerimaan calon anggota Polri atau mengikuti pendidikan lanjutan Polri masih kerap didengar ada penyimpangan. "Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap penerimaan calon anggota polisi dan pembinaan karir pada Polri belum sepenuhnya bagus," katanya.  Namun, Edi yakin Polri bakal bisa menertibkan penyimpangan itu agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin baik. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar tidak berbuat curang dalam melakukan rekrutmen anggota Polri.  ’’Seperti kemarin kejadian ada lima calo di Jawa Tengah, yang kemudian muncul protes kenapa hukumannya ringan hanya demosi, maka sudah saya perintahkan ke Kapolda di sana untuk memberikan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau proses pidana," ujar Kapolri.  Saat memberikan arahan pada acara penutupan rapat kerja teknis Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri 2023 di Batam Kepulauan Riau, Jumat (17/3), Kapolri kembali menegaskan akan menindak oknum yang bermain dalam proses rekrutmen anggota Polri. (*)

Lemkapi Dukung Proses Pidana Anggota Polisi yang Terlibat Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menegaskan keamanan terpidana Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi tanggung jawab Kemenkumham dan Polri.  "Eliezer saat ini adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan maka keamanannya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab petugas Kemenkumham dan kalau tahanannya di Bareskrim Polri tentu akan dibantu petugas kepolisian," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/3).  Edi mengatakan hal itu menanggapi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencabut perlindungan Bharada Eliezer karena terpidana ini melakukan wawancara dengan media.  Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan pencabutan perlindungan oleh LPSK tidak perlu diperdebatkan dan yang paling penting adalah petugas meningkatkan pengamanan terhadap Eliezer khususnya dalam tahanan. "Harus dipahami bahwa keamanan seluruh warga negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara untuk setiap warganya," katanya.  Di sisi lain, Edi Hasibuan prihatin dengan keputusan LPSK yang mencabut perlindungan keamanan fisik terhadap Eliezer hanya karena melakukan wawancara dengan media. Padahal, kata dia, wawancara itu sudah mendapat ijin dari Kemenkumham, Kapolri dan pengacara Eliezer.  Menurut pemerhati kepolisian ini, pencabutan perlindungan dari LPSK tidak perlu diperdebatkan karena yang bertanggung jawab terhadap keamanan Eliezer saat ini adalah petugas Kemenkumham yang didukung (back up) Polri.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan Polri tetap memberikan perlindungan kepada Eliezer yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri Cabang Salemba. "Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik," katanya dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).  Eliezer dihukum 18 bulan penjara karena membunuh Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat dan jaksa menempatkan dia di Rutan Bareskrim untuk menjalani hukuman. Terpidana ini menjadi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap kasus (justice collaborator) sehingga mendapatkan hukuman ringan untuk kasus pembunuhan berencana.  Terdakwa lain yang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dihukum mati, sedangkan isteri Sambo, Putri Candrawathi dihukum 20 tahun penjara, sopir pribadi Sambo, Kuat Makruf dihukum 15 tahun penjara dan Bripka Ricky Rizal dihukum 13 tahun penjara. (*)

Lemkapi: Keselataman Eliezer Tanggung Jawab Kemenkumham dan Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lemkapi

Berita Terkini