<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam memutus kasus korupsi crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak goreng. Dissenting opinion itu disampaikan Anggota Majelis Hakim, Muhammad Agus Salim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap founder dan CEO dari Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI) Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Lin Che Wei divonis satu tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim menyatakan Lin Che Wei terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun dikurangi masa tahanan," kata Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawon membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).  Dalam dissenting opinion itu, Hakim Anggota Agus Salim berpendapat Lin Che Wei tidak pernah membantu pengurusan perizinan ekspor (PE) yang diajukan perusahaan sawit. Selain itu, hakim menyebut Lin Che Wei juga tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama dengan perusahaan manapun berkaitan dengan penerbitan PE.  "Bahwa terdakwa Lin Che Wei tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perannya dalam menangani permasalahan kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng," ucap Hakim Agus Salim.  Hakim Agus menyebut, Lin Che Wei terbukti tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk bertindak seolah-olah seperti pejabat yang mempunyai otoritas dalam penerbitan PE, dengan memberikan rekomendasi persetujuan ekspor CPO dan turunannya.  Selain itu, Lin Che Wei juga dinilai pasif dalam kaitannya dengan upaya penanganan kelangkaan minyak goreng. Menurut Hakim, Lin Che Wei baru bertindak setelah adanya permintaan dari Menteri Perdagangan.  "Bahwa zoom meeting yang diikuti terdakwa adalah semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau pun ada permintaan dari pelaku usaha yang disampaikan oleh terdakwa, oleh terdakwa disampaikan kepada pejabat terkait yg berwenang, misalnya pada Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu. Sehingga Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu sendirilah yang secara langsung meresponsnya," ujar Hakim Agus.  Hakim Agus juga menyebut, Lin Che Wei dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan hanya sekadar menyampaikan saran. Kajian yang diberikan Lin Che Wei tidak bersifat mengikat.  "Artinya kajian dan atau usulan terdakwa Lin Che Wei adalah bukan keputusan dari pejabat yang berwenang, dan karenanya kajian dan saran Lin Che Wei adalah sifatnya tidak final, tidak mengikat, dan tidak executable," papar Hakim Agus.  Hakim Agus juga berpendapat bahwa rekomendasi terkait domestic market obligation (DMO) yang disampaikan Lin Che Wei tidak mengikat, sehingga tidak mengandung kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Bahkan, Lin Che Wei juga disebut bukan pihak yang mendapat honor dari Kementerian Perdagangan, tetapi dari lembaga donor.  Hakim Agus menyatakan, Lin Che Wei dipandang tidak sederajat dengan pejabat yang punya kewenangan. Maka, dalam hal ini Lin Che Wei tidak terbukti ada penyelahgunaan wewenang.  "Karenanya perbuatan terdakwa Lin Che Wei tidak terbukti dan bukan sebagai pelaku turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," tegas Hakim Agus.  Selain Lin Che Wei, majelis hakim juga memvonis empat terdakwa lainnya. Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor divonis satu tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang divonis masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Vonis ini terbilang sangat ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Terlebih, kelima terdakwa itu juga tidak dihukum dengan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa.  Kelima terdakwa itu hanya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Vonis Perkara Korupsi Perizinan Ekspor CPO Diwarnai Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, berharap majelis hakim membuat putusan yang adil. Sebab, dirinya dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan persetujuan ekspor crude palm oil (CPO).  “Saya memohon majelis hakim mempertimbangkan putusan yang akan dibuat, terutama mengingat saya melakukan hal ini semua semata-mata untuk membantu negara yang berada dalam keadaan darurat,” kata Lin Che Wei saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/12) malam.  Lin Che Wei meminta, majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil dalam perkara ini. Sehingga tidak menjadi sinyal negatif yang membuat jera pihak-pihak yang berniat baik membantu pemerintah, termasuk government relation officers, penasihat kebijakan (policy advisor), dan pelaku usaha.  “Meskipun mereka memproduksi minyak goreng secara besar, namun mereka tidak menguasai jalur distribusi dalam negeri, sehingga tidak serta merta barang tersebut tersedia di level retailer,” ujar Lin Che Wei.  Lin Che Wei meyakini apa yang dilakukannya dalam membantu Kementerian Perdagangan mengatasi kelangkaan minyak goreng bukan suatu tindakan pidana. Dia mengklaim, tidak punya motif ekonomi maupun niat jahat untuk merugikan negara.  “Sebagai manusia tentu saja saya mempunyai banyak kelemahan dan kesalahan, namun saya yakin semua yang saya lakukan selama periode Januari sampai Maret 2022 tidak ada yang layak untuk dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena saya bukan mafia,” tegasnya.  Lin Che Wei pun menegaskan, dirinya tidak pernah bertindak seolah-olah sebagai pejabat yang mempunyai otoritas menerbitkan persetujuan ekspor sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dia mengakui, dirinya hanya sebagai Tim Asistensi Menko Perekonomian yang menjadi mitra diskusi Menteri Perdagangan.  “Saya menolak untuk mendapatkan wewenang stick and carrot. Saya juga menolak untuk terlibat di dalam persetujuan ekspor,” ucap Lin Che Wei.  Lin Che Wei oleh jaksa penuntut umum (JPU) dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, empat terdakwa lainnya di antaranya mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dituntut hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.  Kemudian, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Togar juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 4,5 triliun paling lama dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  Selanjutnya, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Stanley juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 860 miliar.  Berikutnya, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Group) Master Parulian Tumagor dituntut 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.  Jaksa meyakini, tindakan Indra Sari yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang merugikan keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO.  Wardhana telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) telah memperkaya orang lain maupun korporasi.  Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp 18,3 triliun. Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.  Mereka dituntut melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dituntut 8 Tahun, Lin Che Wei Minta Hakim Berikan Putusan Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sidang-tipikor-minyak-goreng.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei menegaskan tidak memiliki motif apa pun selain untuk membantu pemerintah dalam mengatasi krisis minyak goreng. Dia mengaku hanya ingin membantu menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang terjadi pada periode Februari-April 2022.  ’’Semua saya lakukan semata-mata untuk Merah Putih. Saya tidak pernah menerima uang, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apa pun dari perusahaan-perusahaan minyak goreng mana pun. Semua saya lakukan semata-mata untuk Merah Putih,” kata Lin Che Wei saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/12).  Lin Che Wei menjelaskan, dirinya pertama kali dihubungi secara pribadi oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 14 Januari 2022 yang sewaktu itu menanyakan jika dia masih merupakan Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian. ’’Waktu itu Pak Lutfi tanya saya apakah saya masih staf Pak Menko apa bukan. Dia juga menanyakan hal yang sama ke Pak Menko," ucap Lin Che Wei.  Dia menerangkan, dirinya diminta untuk menjadi mitra diskusi bagi Kementerian Perdagangan sebagai salah satu kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  ’’Sejak dahulu saya menjabat di Kemenko Perekonomian, tidak pernah saya diberikan surat tugas untuk menjadi mitra diskusi dari kementerian teknis, termasuk ketika saya menjadi mitra diskusi Menteri Negara BUMN dalam perundingan Blok Cepu,” ungkapnya.  Lin Che Wei juga membantah dugaan keterlibatannya dalam pembentukan peraturan terkait ekspor CPO dan produk turunannya serta peraturan terkait harga eceran tertinggi (HET).  ’’Saya disumpah dan saya menyatakan, saya tidak pernah terlibat dalam formulasi peraturan, yang saya lakukan hanya simulasi agar dapat mengetahui blindspot yang ada. Pembentukan peraturan dan pengambilan keputusan bukanlah kapasitas saya sebagai Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian. Itu adalah wewenang dari pejabat publik yang sudah disumpah," tegasnya.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang  merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)  &nbsp;

Lin Che Wei Akui Diminta Eks Mendag untuk Selesaikan Masalahan Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sidang-korupsi-cpo-ridwan.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam kasua dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/10). Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam kasua dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/10). Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengungkapkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah komplain terkait keterlibatan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dalam tim asistensi. Sebab, Lin Che Wei tidak berada di Indonesia.  Pernyataan tersebut disampaikan Musdhalifah saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/10). "Sampai komplain dengan ketidakaktifan (Lin Che Wei)," kata Musdhalifah.  Menurut Musdhalifah, Airlangga komplain karena Lin Che Wei tidak pernah berada di Indonesia. Terdakwa kasus dugaan korupsi CPO selalu berada di Singapura. "Waktu itu Pak Menko komplain ke kami kenapa pak Wei tidak ada di Indonesia tapi ke Singapura," ucap Musdhalifah.  Musdhalifah tak memungkiri, Lin Che Wi banyak membantu terkait permasalahan Kemenko Prekonomian. "Banyak bisanya," tegas Musdhalifah.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang  merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Airlangga Disebut Pernah Komplain Terkait Keterlibatan Lin Che Wei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/OKE-OK.jpg" alt="Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan (Biro Humas Kemendag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengungkapkan, Lin Che Wei bukan menjadi penentu dalam setiap keputusan, maupun kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.  Pernyataan disampaikan Oke saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penerbitan persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/9).  Mulanya Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi mempertanyakan, apakah setiap usulan yang disampaikan Lin Che Wei dalam rapat, termasuk mengenai kewajiban domestic market obligation (DMO) maupun persetujuan ekspor CPO bersifat mengikat. Dalam hal ini, Oke Nurwan memastikan tidak ada keputusan mengikat dari Lin Che Wei.  “Tidak mengikat, Yang Mulia,” jawab Oke.  Oke menjelaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen sebagai syarat persetujuan ekspor CPO dan turunannya bukan berasal dari usulan Lin Che Wei, melainkan prakarsa internal Kemendag.  “Untuk kebijakan DMO 20 persen itu berasal dari Kemendag, dalam hal ini kami yaitu saya dan Pak Wisnu (Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag) dan Mendag sama-sama melakukan hitung-hitungan. Bahkan, ide DMO itu sudah pernah juga disampaikan saat rapat dengan DPR,” ungkap Oke.  Menurut Oke, kehadiran Lin Che Wei dalam rapat-rapat di Kemendag bukan dalam kapasitas sebagai konsultan yang dibayar. Karena saat itu, banyak membantu sejunlah kementerian.  “Yang saya tahu dia adalah anggota Tim Asistensi yang punya keahlian di bidang ekonomi dan banyak membantu sejumlah kementerian. Saya juga tahu dia punya kehalian dan pengetahuan di industri sawit,” ucap Oke.  Dia menyebut, pekerjaan yang dilakukan Lin Che Wei dalam membantu Kemendag di antaranya pelaksanaan program pledge, yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk ikut membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan menyediakan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.  Namun, table data pelaksanaan program pledge yang dibuat Lin Che Wei tidak bisa dijadikan patokan realisasi distribusi DMO untuk persetujuan ekspor CPO. “Tabel data itu hanya untuk menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap program pledge, bukan untuk menggambarkan realisasi DMO,” tegas Oke.  Terpisah, kuasa hukum Lin Che Wei, Lelyana Santosa mengatakan, fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa kliennya bukan orang yang berwenang dalam kebijakan DMO minyak goreng, maupun mengatur penerbitan persetujuan ekspor CPO.  “Berdasarkan keterangan saksi, Lin Che Wei hadir dalam rapat atas undangan Menteri Perdagangan dan bukan sebagai konsultan. Dia tidak punya wewenang dalam terbitnya Permendag yang mengatur soal DMO maupun terkait persetujuan ekspor CPO," pungkas Lelyana.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eks Pejabat Ungkap Kebijakan DMO 20 Persen Keputusan Internal Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lin-che-wei.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Farid Amir mengaku menerima amplop berisi uang pecahan dolar singapura senilai SGD 10.000 dari terdakwa Master Parulian Tumanggor.  Pernyataan ini disampaikan saat Farid bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/9).  Penerimaan amplop tersebut berdasarkan arahan dan persetujuan dari terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.  “Suatu hari, saya dipanggil Pak Dirjen ke ruangannya di sana sudah ada Master Parulian. Pak Dirjen kemudian bilang kalau Pak Master ingin bertemu saya dan meminta saya mengajak dia ke ruangan saya. Di ruangan saya dia kemudian memberi amplop itu," kata Farid bersaksi.  Menurut Farid, kesediaannya menerima amplop karena persetujuan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Uang tersebut kemudian dia bagikan kepada sejumlah bawahannya.  “Ketika saya konfirmasi ke Pak Dirjen untuk apa uang ini, dia bilang untuk Tim Verifikator karena sudah bekerja keras siang dan malam,” ungkap Farid.  Dalam kesempatan itu, Farid juga mengaku beberapa kali melihat pertemuan yang dilakukan di ruangan Indrasari Wisnu Wardhana yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan perusahaan CPO. Dia memastikan tidak ada Lin Che Wei dalam pertemuan-pertemuan tersebut.  Sementara itu, kuasa hukum Lin Che Wei, Lelyana Santosa mengklaim kliennya tidak ada kaitannya dengan pemberian amplop maupun pertemuan-pertemuan di ruangan Indrasari.  “Tadi kita sudah kita dengarkan berdasarkan keterangan saksi di persidangan, Lin Che Wei tidak ada kaitannya dengan persoalan pemberian amplop maupun pertemuan-pertemuan yang diadakan di ruangan Dirjen Daglu," tegas Lelyana.  Sebelumnya, JPU pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pejabat Kemendag yang Terima Amplop ungkap Posisi Lin Che Wei Saat Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/lin-che-wei.jpg" alt="Pengawas Kebijakan Publik (Policy Advisor), Kemenko Bidang Perekonomian Lin Che Wei saat menghadiri diskusi mengenai evaluasi tarif tiket pesawat di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Jumat (9/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengawas Kebijakan Publik (Policy Advisor), Kemenko Bidang Perekonomian Lin Che Wei saat menghadiri diskusi mengenai evaluasi tarif tiket pesawat di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Jumat (9/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, MBA, CFA.  "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925," kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/8).  Jaksa menyebut Lin Che Wei dan empat terdakwa lainnya diduga memperkaya sejumlah korporasi yakni, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sejumlah Rp 1.693.219.882.064.  Para terdakwa juga didakwa memperkaya perusahan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas sejumlah Rp626.630.516.604.  Mereka juga didakwa memperkaya korporasi yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216.  Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Indra Sari dan Lin Che Wei Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lin-che-wei.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut) Suparji Ahmad mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berupaya mengusut tuntas kasus ekspor minyak goreng. Kasus tersebut membuat mayoritas masyarakat menjadi korban.  “Kita apresiasi langkah cepat dan cermat Kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam kasus minyak goreng. Terlebih kasus ini melibatkan orang-orang penting baik di tataran pejabat maupun pengusaha,” kata Suparji dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (30/8).  Apresiasi Suparji juga mengarah pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada salah satu tersangka, yakni mantan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Lin Che Wei (LCW).  Ia menilai, dakwaan tersebut tepat dialamatkan kepada orang yang turut memengaruhi kebijakan di Kementerian Perdagangan.  “Dakwaan yang diarahkan penuntut umum kepada tersangka LCW sudah tepat. Jika mendengar peran yang bersangkutan, ia sangat berpengaruh dalam menentukan ekspor CPO,” ungkap Suparji.  Menurut Suparji, jika ada yang beranggapan bahwa LCW hanya memberikan masukan kepada Kemendag, hal itu malah menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, LCW seharusnya tidak punya otoritas untuk menentukan arah kebijakan Kementerian.  “Yang bersangkutan tidak punya legal standing untuk ikut menentukan arah kebijakan Kemendag, terlebih jika kebijakan ini adalah kebijakan penting. Maka sangat wajar jika Kejaksaan turut mengusut LCW,” kata Suparji.  Di sisi lain, Suparji menilai jika dalam dakwaan JPU lebih banyak membeberkan peran tersangka lain, itu juga sah-sah saja. Sebab keterangan dari tersangka lain diperlukan untuk memperjelas peristiwa pidana yang melibatkan LCW.  “Penjelasan peran tersangka lain dalam dakwaan wajar saja, demi membuat gambaran utuh suatu peristiwa pidana a quo. Jika tidak dijelaskan secara utuh, maka secara materiil dakwaan tersebut malah bisa cacat,” jelasnya.  Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini meyakini jika langkah JPU yang mendakwa LCW dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tepat diterapkan.  “Dakwaan yang dilayangkan pentuntut umum akan terpenuhi, karena berdasarkan alat bukti yang kuat. Di samping itu, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan,” kata Suparji.

SA Institut: Dakwaan LCW Dalam Kasus Ekspor CPO Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Komisi-VI-Mufti-Anam.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terungkapnya dugaan peran Lin Che Wei dalam kasus minyak goreng disebut anggota Komisi VI DPR Mufti Anam perlu dijadikan pijakan untuk mengusut perkara itu hingga tuntas.  Mufti mengatakan, ini adalah momentum untuk mengusut kasus migor ini tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab, kasus ini telah membuat masyarakat kesusahan mendapatkan migor berbulan-bulan. Dampak dari kasus ini ke perekonomian negara sangat besar, termasuk memukul UMKM dan produsen makanan di desa-desa.  “Tentu apresiasi luar biasa untuk Jaksa Agung yang telah mengungkap masalah ini. Harapan kita bersama, kasus diusut sampai ke akar-akarnya sehingga publik semakin percaya bahwa negara selalu hadir memberi rasa keadilan untuk rakyat,” kata Mufti kepada media, Sabtu (21/5).  Dia mengatakan, logika awam tentu tidak bisa disalahkan bila ada yang menduga bahwa ada pihak lain di balik peran Lin Che Wei. Bagaimana mungkin sosok konsultan swasta diduga begitu piawai memainkan peran dalam mengatur kehijakan minyak goreng.  “Rakyat Indonesia mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk memeriksa pihak lain dalam masalah ini, apakah itu korporasi atau pihak-pihak tertentu, sehingga semua menjadi terang benderang,” jelas Mufti.  Dia menambahkan, terbongkarnya kasus ini menjadi bukti karut-marutnya tata kelola kebijakan di Kementerian Perdagangan. Sebab, seorang swasta diduga bisa turut terlibat dalam menentukan kebijakan tentang minyak goreng, termasuk soal perizinan ekspor.  “Ini amburadulnya tata kelola organisasi dan kebijakan Kementerian Perdagangan. Mendag gagal dalam mengaturnya, atau mungkin ada faktor lainnya, maka Mendag juga bisa diperiksa oleb kejaksaan,” ujarnya.  Mufti mengatakan, salah satu prinsip tata kelola kebijakan yang baik adalah bebas dari konflik kepentingan. Dalam perkembangan terbaru kasus migor terungkap adanya dugaan peran konsultan swasta yang menjadi penghubung dan terlibat aktif mengambil kebijakan penting soal pengaturan CPO. Bahkan, seperti dugaan Kejaksaan, Lin Che Wei turut bersuara memberikan rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengannya.  “Mendag Pak Lutfi masak urusan sestrategis ini tidak mengetahui? Ini bukti bahwa tata kelola Kemendag amburadul. Kalau tata kelola kebijakannya enggak jelas kayak gini, ruang untuk pelanggaran sangat besar,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.  Di luar aspek tersebut, Mufti mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang tidak pernah gentar melawan mafia-mafia yang menyusahkan kehidupan ekonomi rakyat. Pengusutan kasus migor ini menjadi bukti komitmen Jokowi untuk tidak pernah main-main pada mafia komoditas yang menyusahkan rakyat.  “Pak Jokowi tidak gentar pada setiap operasi jahat yang telah merugikan rakyat. Apresiasi khusus untuk Presiden Jokowi,” ujarnya.  Seperti diketahui, Lin Che Wei telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus mafia minyak goreng. Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Empat tersangak sebelumnya adalah tiga petinggi perusahaan eksportir CPO dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Lin Che Wei Tersangka, Mufti Anam: Usut Tuntas Mafia Migor Sampai Akar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lin-che-wei.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya menyebabkan Lin Che Wei menjadi tersangka kasus dugaan mafia minyak goreng. Dalam aksinya itu, Lin Che Wei konon bisa mendapatkan upah miliaran rupiah setiap bulannya.  “Saya tidak hafal besarnya. Tapi itu setiap bulannya miliaran ada (upah yang diterima)," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi seperti dikutip Radar Tegal (Jawa Pos Group), di Jakarta, Jumat (20/5).  Menurut Supardi, Lin Che Wei sebagai penasihat Kebijakan Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI) ini merupakan konsultan yang menjadi penghubung dan terhadap perusahaan eksportir minyak sawit.  Pria berbadan gempal yang memiliki nama Weibinanto Halimdjati ini bahkan aktif mengambil kebijakan ekspor CPO. Padahal, ia tidak memiliki jabatan dalam struktur organisasi di Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, Lin Che Wei memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) supaya menerbitkan izin ekspor minyak goreng.  “Dia (LCW) di Kementerian difungsikan dalam rangka menentukan kebijakan CPO, minyak goreng. Bahkan, memberikan rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Itu saya katakan, sebetulnya sudah ada conflict interest. Esensinya di situ,” jelas dia.  Dalam kasus ini, tiga petinggi perusahaan eksportir CPO yang ditetapkan tersangka, yakni Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan Senior Manager Corporate Affairs PT. Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA.  Selain itu, ada juga General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Dalam Sebulan, Lin Che Wei Dapat Miliaran Rupiah dari Ekspor Migor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lin che wei

Berita Terkini